Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan pentingnya membentuk jati diri anak. Megawati mengungkit Indonesia yang mempunyai Pancasila sebagai modal penting pembentukan jati diri anak-anak.

Megawati menyampaikan pesan ini saat berbicara sebagai panelis di World Leaders Summit on Children's Rights yang membahas hak-hak anak di Vatikan, Senin (3/2/2025). Megawati menyebut anak-anak harus mempunyai nilai-nilai toleransi hingga gotong royong.

"Di tengah berbagai persoalan di atas, salah satu modal penting dalam membentuk jati diri anak-anak kita adalah dengan menanamkan nilai-nilai toleransi, rasa hormat, saling sayang menyayangi dan gotong royong. Di Indonesia, nilai-nilai tersebut bersumber dari ideologi Pancasila dan sudah menjadi ideologi negara," kata Megawati.

Megawati menyebut Pancasila digali oleh Presiden pertama Sukarno. Megawati menyebut Pancasila merupakan persembahan bagi Indonesia serta dunia untuk terbebas dari penjajahan.

"Pancasila, ideologi negara kami, adalah dasar, falsafah, pandangan hidup, the way of life, dan cita-cita tata dunia baru yang damai, setara, dan berkeadilan. Pancasila digali oleh Bung Karno, Proklamator, Presiden Pertama RI, dan Bapak Bangsa kami sebagai persembahan bagi Indonesia dan juga sebenarnya untuk dunia agar terbebas dari imperialisme dan kolonialisme, seperti yang pernah beliau sebutkan saat menyampaikan suatu pidato yang penting di PBB pada tanggal 30 September 1966 yang dikenal dengan 'To Build The World A New'," kata Megawati.

"Terdiri dari lima sila, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, Peri Kemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Pancasila tumbuh sebagai dasar pendidikan kemanusiaan bagi anak-anak kita dan tentu juga dapat dipergunakan untuk diajarkan kepada anak anak," imbuhnya.

Di forum tersebut, sekali lagi Megawati menyinggung pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan kepribadian bangsa. Megawati yakin manusia yang memegang dan menerapkan Pancasila dapat menjadi pemimpin bangsa.

"Kami percaya bahwa menanamkan nilai-nilai Pancasila akan sangat penting di dalam membentuk kepribadian dan jati diri suatu bangsa. Mereka pasti akan menjadi pemimpin masa depan yang akan mengarungi dunia yang kompleks dan majemuk dengan berpegang teguh pada nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan keadilan," kata Megawati.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan dirinya berjanji bersikap kooperatif sebagai tersangka di KPK. Dia meyakini KPK dapat bekerja dengan seadil-adilnya karena lembaga tersebut didirikan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat menjabat sebagai presiden.

Dilansir detikJatim, Hasto mengatakan selalu menjunjung tinggi hukum dan tidak akan mangkir. Namun, dia sempat menyinggung terkait 'hukum pesanan' dan bisa membedakannya dengan hukum yang benar-benar dijalankan dengan adil.

"Saya diajarkan untuk menjunjung tinggi hukum dan selalu kooperatif terhadap seluruh proses hukum itu. Tapi saya juga mencatat, mana hukum yang berkeadilan, mana hukum sebagai suatu pesanan," ujar Hasto usai mengikuti acara Soekarno Run di Surabaya, Minggu (19/1/2025).

Namun, untuk proses yang dijalaninya saat ini, Hasto meyakini KPK dapat bekerja dengan adil dan transparan. Apalagi, dia mengingatkan, KPK dibentuk oleh Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri pada 2002.

"Tapi kami percayakan sepenuhnya bahwa KPK punya misi mulia, karena KPK yang mendirikan Ibu Megawati Soekarnoputri. Sebagai sekjen saya harus mempelopori antikorupsi, saya bukan pejabat negara dan tidak ada kerugian negara," lanjut Hasto.

"Oleh karena itu kami akan mengikuti seluruh proses hukum dengan sebaik-baiknya dengan penuh disiplin," tegasnya.

Hasto sendiri diketahui akan melakukan upaya praperadilan terhadap penetapan status tersangkanya. Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap penggantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku dan merintangi penyidikan KPK terhadap Harun.

"Kami akan sampaikan argumentasi hukum berdasarkan bukti-bukti yang otentik teks formil maupun materil," ucap Hasto.

Video: Munculnya Hasto ke Publik Setelah Jadi Tersangka KPK

Video: Munculnya Hasto ke Publik Setelah Jadi Tersangka KPK

Muktamar Partai Bulan Bintang (PBB) ke-6 yang diselenggarakan di Bali, 13-15 Januari 2025, menghasilkan jabatan ketua umum (ketum) baru. Gugum Ridho Putra resmi menjabat Ketum PBB setelah unggul dalam pemungutan suara.

Gugum menang mutlak dengan raihan 398 suara dari total 532 suara. Keponakan dari Yusril Ihza Mahendra itu mengungguli kandidat kuat lainnya, yakni Afriansyah Noor yang mendapatkan 134 suara. Afriansyah sebelumnya merupakan Pelaksana Tugas (Plt) Ketum PBB.

Dalam pidatonya, Gugum berterima kasih kepada seluruh kader PBB yang antusias mengikuti muktamar selama tiga hari ini.

"PBB punya sejarah panjang sekali dalam melahirkan dan membina era reformasi dan kita terus sadar di belantika politik Indonesia," kata Gugum dalam pidatonya, Rabu (15/1/2025).

"Mulai hari ini jangan pernah bilang PBB partai yang kecil, tetapi partai ini partai yang besar," sambung Gugum.

Gugum Minta Pendukung Bersatu

Gugum juga mengingatkan, dengan hasil Muktamar ke-6 ini, sudah tidak ada lagi kubu pendukung antarcalon ketum.

"Sudah, mulai hari ini kita akhiri politik ke dalam. Kita selesaikan semua permasalahan kita di dalam, keluarkan, dan konsolidasikan," tegas politikus yang juga pengacara itu.

Selain itu, Gugum juga mengucapkan terima kasih kepada Yusril Ihza Mahendra yang telah turut mengawal Muktamar PBB meskipun telah mundur dari jabatannya sebagai ketua umum.

"Beliau nggak tidur menunggu hasil pemilihan ini sampai selesai, untuk itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof Yusril," tandas Gugum.

Dua Target PBB

Gugum menargetkan dua hal bagi PBB selama lima tahun ke depan. Pertama, dia ingin PBB akan kembali ke DPR RI pada 2029. Diketahui, partai berlambang bulan dan bintang itu terakhir kali memiliki kursi di DPR RI pada periode 2009-2014.

"Jadi ini momentum yang sangat optimistis bagi PBB dan kami kan mengejar target untuk duduk di parlemen 2029," tegas Gugum.

Kedua, dia menilai PBB saat ini ketinggalan mengikuti perkembangan generasi muda. Ini penting untuk mendapatkan ceruk suara demi memuluskan target masuk parlemen.

"Sekarang 70 persen pemilihnya Milenial dan Gen Z, jadi mau tidak mau kami harus bikin perombakan-perombakan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang baru," jelas Gugum

"Kalau tidak mempersiapkan stok dan jumlah yang banyak dari kaderisasi akan sulit juga, itu yang membuat partai gagal di pemilu," sambung Gugum.

Menurutnya, generasi muda saat ini perlu diberikan pemahaman politik karena politik adalah jalan untuk pembangunan bangsa dan negara. "Mereka bisa terlibat di sana," imbuhnya.

Yusril Jadi Dewan Pertimbangan

Pendiri PBB Yusril Ihza Mahendra ditunjuk sebagai Dewan Pertimbangan PBB pada Muktamar ke-6 PBB di Denpasar, Rabu (15/1/2025). Ketua Umum (Ketum) PBB terpilih, Gugum Ridho Putra, menjelaskan Yusril yang merupakan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan itu bertugas memberikan nasihat dan rekomendasi terkait kebijakan strategis partai.

"Itu seperti dewan yang memberikan nasihat-nasihat saja rekomendasi mengenai kebijakan politik strategis, tetapi bukan eksekutif, bukan pelaksana seperti ketum," ujar Gugum.

Pemilihan Yusril sebagai Dewan Pertimbangan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PBB. Gugum mengatakan di dalam muktamar ini juga ada perombakan beberapa poin AD/ART. Sebelumnya, tidak ada jabatan Dewan Pertimbangan dalam struktur kepengurusan PBB.

"Yang dulu itu lebih banyak kepada penyatuan kewenangan di ketum, sekarang tidak. Jadi sistem check and balancing itu diperkuat di sini," ungkap dia.

Video: Yusril Bahas Penghapusan Presidential Threshold, Umpamakan dengan Zikir

Video: Yusril Bahas Penghapusan Presidential Threshold, Umpamakan dengan Zikir

JAKARTA, iNewsKendari.id - Kemenakan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumhamipas), Yusril Ihza Mahendra, Gugun Ridho Putra terpilih menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang (PBB).

Gugun Ridho Putra terpilih menjadi Ketua DPP PBB periode 2025-2030, setelah melalui berbagai dinamika pemilihan yang cukup alot pada Muktamar DPP PBB VI yang berlangsung di Denpasar, Bali tanggal 13-15 Januari 2025.

Dalam pemilihan itu, Gugun Ridho Putra unggul 532 suara dari rivalnya mantan Sekretaris Jenderal DPP PBB, Afriansyah Noor, yang hanya memperoleh 134 suara.

"Sidang pleno memutuskan, menetapkan, mengesahkan saudara Gugum Ridho Putra sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang periode 2025-2030 ditetapkan di Denpasar 15 Januari 2025, tertanda Pimpinan muktamar VI Ir Edi Wahyudi," kata panitia penghitungan suara.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PBB Sulawesi Tenggara, H. Ruksamin yang turut hadir dalam Muktamar ke VI DPP PBB, mengucapkan selamat kepada Ketua Umum DPP PBB terpilih Gugum Ridho Putra.

“Selamat kepada Gugum Ridho Putra. Kami yakin kejayaan PBB akan kembali bersinar melalui kepemimpinan Gugum Ridho Putra. Allah Akbar,” kata Ruksamin Rabu (15/1/2025). 

Gugum Ridho Putra berkomitmen memajukan PBB dengan inovasi maupun perbaikan internal secara progesional. Ia menargetkan ke depan PBB meraih banyak suara generasi millenial ataupun gen-Z. 

“Sejak PBB didirikan pada 26 tahun semenjak era reformasi, PBB terus menghadapi tantangan-tantangan. Maka dari itu, PBB perlu melakukan kerja-kerja akselerasi untuk menguatkan eksistensinya,” kata Gugum Putra Ridho.

Editor : Asdar Zuula

Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan Musyawarah Pimpinan Paripurna (MPP) Pemuda Pancasila se-Indonesia menandai langkah penting dalam konsolidasi organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Musyawarah itu dilaksanakan di Kota Medan, Sumatera Utara, pada tanggal 13-14 Januari 2025.

Tema yang diusung pada musyawarah kali ini, 'Memantapkan Konsolidasi Organisasi di Musyawarah Besar XI sebagai Mitra Pemerintah dengan Semangat Perjuangan Kembali kepada UUD 1945 dalam Menuju Indonesia Emas', tidak hanya mencerminkan jati diri Pemuda Pancasila, tetapi juga mengingatkan akan pentingnya komitmen terhadap konstitusi dan cita-cita kemerdekaan.

"Musyawarah Pimpinan Paripurna Pemuda Pancasila se-Indonesia merupakan langkah strategis dalam mengkonsolidasikan kekuatan organisasi dan meneguhkan posisinya sebagai mitra pemerintah. Semangat kembali kepada UUD 1945 dan tujuan bersama menuju Indonesia Emas, memberikan arah yang jelas bagi Pemuda Pancasila dalam agenda mendukung agenda nasional ke depan," ujar Bamsoet, dalam keterangannya, Selasa (14/1/2025).

Hal tersebut ia sampaikan seusai menghadiri pembukaan Musyawarah Pimpinan Paripurna (MPP) Pemuda Pancasila se-Indonesia di Medan, Senin (13/1). Hadir antara lain Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto S Soerjosoemarno, Sekjen Pemuda Pancasila Arif Rahman, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila Ahmad Ali, Ketua Pemuda Pancasila Sumatera Utara Musa Rajekshah, pimpinan MPW Pemuda Pancasila seluruh Indonesia, dan Badan dan Lembaga Pemuda Pancasila.

Hadir pula Pj Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni, Walikota Medan sekaligus Gubernur Sumut Terpilih Bobby Nasution serta Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Rio Firdianto.

Bamsoet menjelaskan konsolidasi organisasi merupakan aspek krusial dalam upaya Pemuda Pancasila mengukuhkan perannya sebagai mitra pemerintah. Konsolidasi tidak hanya berarti penyatuan internal, tetapi juga pembentukan jaringan yang kuat dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk pemerintah. Data statistik menunjukan bahwa organisasi dengan struktur konsolidasi yang kuat cenderung memiliki pengaruh yang lebih besar dalam kebijakan publik.

Mengacu pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS), keterlibatan organisasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan telah meningkat hingga 35% dalam lima tahun terakhir, mencerminkan pentingnya peran kolaboratif antara ormas dan pemerintah. Menurut Bamsoet, Musyawarah Pimpinan Paripurna ini mengedepankan pentingnya sinergi antara Pemuda Pancasila dan pemerintah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip UUD 1945.

"Dengan kembali kepada naskah asli UUD 1945, Pemuda Pancasila menunjukkan komitmennya untuk memperjuangkan nilai-nilai dasar yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti keadilan, persatuan dan musyawarah," kata Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini.

Bamsoet memaparkan tema kembali kepada UUD 1945 sesuai naskah asli 18 Agustus 1945, merupakan refleksi dari keinginan Pemuda Pancasila untuk mengembalikan esensi dan substansi yang terkandung dalam UUD 1945. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak isu kritis yang muncul terkait dengan penegakan hukum, hak asasi manusia dan keadilan sosial yang kadang kala terasa jauh dari semangat asli UUD 1945.

Salah satu survei Lembaga Survei Indonesia pada tahun 2024, menunjukkan bahwa 60% responden merasa bahwa konstitusi tidak sepenuhnya dijalankan dalam praktiknya. Bamsoet menyebut hal ini menunjukkan perlunya penguatan pemahaman konstitusi kepada seluruh elemen bangsa.

"Pemuda Pancasila, sebagai salah satu organisasi pemuda terbesar di Indonesia, memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan kembali nilai-nilai UUD 1945 serta Pancasila sambil menjadikan dirinya sebagai garda terdepan dalam mengawal perjalanan bangsa menuju Indonesia Emas," pungkasnya.

Partai Bulan Bintang (PBB) menggelar Muktamar VI di Denpasar, Bali, dalam rangka memilih ketua umum (ketum) baru. Pendiri PBB Yusril Ihza Mahendra berharap jabatan Ketum PBB dipegang oleh generasi muda.

"Saya berharap akan lahir pemimpin baru di Partai Bulan Bintang. Kita berikan kesempatan bagi yang muda-muda untuk tampil memimpin Partai Bulan Bintang," kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan itu saat berpidato di Muktamar VI PBB di Denpasar, Bali, Senin (13/1/2025).

Yusril mengaku tidak punya kriteria khusus soal siapa yang pantas memegang tampuk kepemimpinan PBB. Dia menyerahkan semua kriteria pemilihan ketua umum kepada Tim Komite Muktamar PBB.

Tim itu yang akan membahas, merumuskan, dan menyepakati syarat serta kriteria pencalonan Ketum PBB. Jika dalam prosesnya tidak dihasilkan kesepakatan siapa yang pantas jadi Ketun PBB, maka prosesnya dilanjutkan dengan pemungutan suara.

"Kalau tidak tercapai sebuah kompromi atau aklamasi, ya mau tidak mau diadakan pemungutan suara. Saya harap ada pemilihan yang dilakukan secara demokratis, jujur, dan fair," kata Yusril.

Ketua Mahkamah PBB, Gugum Ridho, mengatakan ketua umum baru nanti punya sejumlah tugas. Pertama, Ketum PBB yang baru harus membangun kapasitas partai. Setelah itu, ketua umum yang baru harus memikirkan soal kaderisasi.

"Yang akan diperbaiki adalah pembangunan kapasitas partai dulu," kata Gugum.

Menurutnya, dari demografi penduduk Indonesia, 70 persen dipenuhi generasi milenial dan generasi Z. Sehingga, dua generasi itu yang dilihat PBB sebagai masa depan perpolitikan di Indonesia.

Gugum mengatakan, ada sejumlah program yang akan dirancang PBB agar cocok dengan gaya berpolitik generasi muda. Sehingga, diharapkan banyak generasi muda yang tertarik bergabung ke PBB.

"Jadi, mau tidak mau harus ada perubahan kaderisasi terkait itu. Harus banyak merekrut anak muda ke dalam Partai Bulan Bintang," katanya.

Diberitakan sebelumnya, dua nama mencuat sebagai kandidat kuat yang akan berebut kursi ketua umum partai. Dua nama itu adalah Afriansyah Noor dan Ketua Mahkamah Partai Bulan Bintang (PBB) Gugum Ridho.

Afriansyah mengaku tidak mengetahui kandidat lain yang diajukan dalam pemilihan ketua umum. Dia hanya berharap muktamar ini dapat menghasilkan pemimpin yang mampu menyatukan seluruh kader partai.

Video Iran Ajukan Permohonan Pemindahan Napi, Yusril Lapor ke Prabowo

Video Iran Ajukan Permohonan Pemindahan Napi, Yusril Lapor ke Prabowo

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) Bali menjagokan Gugum Ridho Putra terpilih sebagai Ketua Umum (Ketum) PBB melalui Muktamar PBB yang diselenggarakan di Denpasar, Bali 13-15 Januari 2025. Ketua DPW PBB Bali Muhamad Shalahuddin Jamil mengatakan sudah saatnya PBB bertransformasi.

"PBB Bali jagokan Gugum Ridho Putra, salah satu representatif tokoh muda dari Partai Bulan Bintang," ujar Shalahuddin kepada detikBali, Selasa (12/1/2025).

Menurutnya, Gugum merupakan kader yang cerdas, santun, dan merupakan representasi anak muda.

"Sudah saatnya PBB bertransformasi," imbuhnya.

Shalah menuturkan hal itu juga sejalan dengan petuah yang disampaikan oleh pendiri PBB, Yusril Ihza Mahendra.

"DPW PBB Bali sebagai tuan rumah tentunya satu komando dengan nasihat dan petuah pendiri partai yaitu Prof Yusril Ihza Mahendra, calon muda," tuturnya.

Sebagai informasi, dua nama mencuat sebagai kandidat kuat yang akan berebut kursi ketua umum partai. Dua nama itu adalah Afriansyah Noor dan Gugum Ridho. Nama terakhir saat ini menjabat sebagai Ketua Mahkamah Partai di PBB.

Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra berharap jabatan Ketum PBB kali ini dipegang oleh generasi muda.

"Saya berharap akan lahir pemimpin baru di Partai Bulan Bintang. Kita berikan kesempatan bagi yang muda-muda untuk tampil memimpin Partai Bulan Bintang," kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan itu saat berpidato di Muktamar VI PBB di Denpasar, Bali, Senin (13/1/2025).

Yusril mengaku tidak punya kriteria khusus soal siapa yang pantas memegang tampuk kepemimpinan PBB. Dia menyerahkan semua kriteria pemilihan ketua umum kepada Tim Komite Muktamar PBB.

Tim itu yang akan membahas, merumuskan, dan menyepakati syarat serta kriteria pencalonan Ketum PBB. Jika dalam prosesnya tidak dihasilkan kesepakatan siapa yang pantas jadi Ketun PBB, maka prosesnya dilanjutkan dengan pemungutan suara.

"Kalau tidak tercapai sebuah kompromi atau aklamasi, ya mau tidak mau diadakan pemungutan suara. Saya harap ada pemilihan yang dilakukan secara demokratis, jujur, dan fair," kata Yusril.

Video: Yusril Bahas Penghapusan Presidential Threshold, Umpamakan dengan Zikir

Video: Yusril Bahas Penghapusan Presidential Threshold, Umpamakan dengan Zikir

Partai Bulan Bintang (PBB) menggelar Muktamar VI di Denpasar, Bali, Senin (13/1/2025). Muktamar ini digelar untuk memilih ketua umum baru sekaligus menetapkan program kerja partai lima tahun mendatang.

Pantauan detikBali di lokasi, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi Yusril Ihza Mahendra dan Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, hadir dalam acara ini.

Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, Ketua DPD PDIP Bali Wayan Koster, serta Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, juga terlihat dalam acara itu.

Dua nama mencuat sebagai kandidat kuat yang akan berebut kursi ketua umum partai. Dua nama itu adalah Afriansyah Noor dan Ketua Mahkamah Partai Bulan Bintang (PBB) Gugum Ridho.

Afriansyah Noor berharap muktamar ini dapat menghasilkan pemimpin yang mampu menyatukan seluruh kader partai.

"Muktamar VI ini diharapkan menghasilkan pemimpin yang betul-betul pemimpin yang mempersatukan," ujar Afriansyah Noor saat menghadiri acara tersebut.

Afriansyah mengaku tidak mengetahui kandidat lain yang diajukan dalam pemilihan ketua umum. Namun, ia menegaskan pentingnya pemimpin yang mampu memperkuat soliditas partai.

"Pemimpin yang membuat soliditas Partai Bulan Bintang semakin kuat kokoh dengan kebersamaan yang ada," tambahnya.

Selain pemilihan ketua umum definitif, muktamar ini juga membahas perubahan AD/ART dan program kerja lima tahun ke depan.

Dilansir dari detikNews, Ketua Mahkamah Partai Bulan Bintang (PBB) Gugum Ridho juga menjadi kandidat ketua umum dalam muktamar ini. Gugum mendeklarasikan diri sebagai calon Ketua Umum PBB periode 2025-2030.

Ia diketahui merupakan keponakan mantan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra.

Merasa Dizalimi, Eks Sekjen dan Pengurus PBB Bakal Gugat ke PTUN

Merasa Dizalimi, Eks Sekjen dan Pengurus PBB Bakal Gugat ke PTUN

Partai Bulan Bintang (PBB) bakal menggelar Muktamar atau Musyawarah Nasional di Bali. Acara muktamar ini salah satunya untuk memilih ketua umum definitif pengganti Yusril Ihza Mahendra.

"Muktamar yang akan memilih Ketua Umum definitif PBB tersebut akan dilaksanakan pada 13-15 Januari mendatang di Denpasar," kata Penjabat (Pj) Ketua Umum PBB, Fahri Bachmid, saat menemui Pj Gubernur Bali, Kamis (19/12/2024) sore dikutip dari siaran pers.

Bachmid mengungkapkan Bali dipilih karena selama ini mampu menjadi tuan rumah yang baik dan sukses untuk berbagai event, baik nasional maupun internasional. "Bahkan, sejumlah pertemuan dan event di Bali mampu menghasilkan keputusan-keputusan strategis dan penting," terang Bachmid.

"Terlebih, dalam muktamar kali ini, PBB akan memilih ketua umum baru menggantikan Yusril Ihza Mahendra yang diangkat menjadi menteri di kabinet Presiden Prabowo Subianto," tambah Bachmid.

Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menyambut baik gelaran Muktamar PBB di Pulau Dewata. "Kami tentu menyambut baik, mendukung, dan siap memfasilitasi," kata Mahendra.

Mahendra berharap agar muktamar yang dihadiri pengurus partai dari seluruh Indonesia ini akan berdampak baik bagi Bali. Menurutnya, Bali selama ini banyak menjadi tuan rumah event berskala nasional dan internasional yang seluruhnya berjalan baik dan sukses.

"Tanah Bali ini dapat memberikan vibrasi positif dan membantu menghasilkan pikiran-pikiran positif guna keputusan strategis," ungkap Mahendra. "Semoga muktamar ini bukan hanya berjalan baik, tetapi juga labda karya atau sukses sempurna," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PBB dalam sidang Musyawarah Dewan Partai (MDP) di DPP PBB, Jakarta. Fahri Bachmid ditunjuk sebagai Penjabat Ketum PBB.

Sidang MDP berlangsung Sabtu (18/5/2024) dari pagi hingga pukul 21.30 WIB. Permintaan Yusril mengundurkan diri diterima oleh peserta MDP yang terdiri atas DPP PBB, Dewan Pimpinan Wilayah serta badan-badan khusus dan otonom PBB yang seluruhnya berjumlah 49 suara dalam pengambilan keputusan.

"Dalam pemungutan suara untuk memilih Penjabat Ketua Umum, Ketua Mahkamah Partai PBB Dr Fahri Bachmid mendapat dukungan 29 suara, sementara Ir Afriansyah Noor MSi, Sekjen DPP PBB memperoleh dukungan 29 suara," demikian keterangan pers yang diterima detikcom, Sabtu (18/5/2024).

"Dengan demikian, sesuai ART PBB, MDP mengesahkan Dr Fahri Bachmid menjadi Penjabat Ketua Umum PBB sampai terpilihnya Ketua Umum PBB definitif hasil Muktamar PBB yang akan datang, yang disepakati MDP akan dilaksanakan selambat-lambatnya akhir Januari 2025," tambah keterangan pers itu.

Video Yusril Dengar Filipina Ubah Hukuman Mary Jane Jadi Bui Seumur Hidup

Video Yusril Dengar Filipina Ubah Hukuman Mary Jane Jadi Bui Seumur Hidup

Ketua Umum KAMMI Ahmad Jundi mengkritik wacana dari politikus PDIP, Deddy Sitorus, soal menempatkan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Panglima TNI. Menurutnya, usulan itu bertentangan dengan semangat Reformasi 1998.

"Menurut KAMMI mengalihkan polri dibawah Kemendagri adalah usulan yang tidak mendasar dan berlawanan dengan semangat reformasi," kata Ahmad Jundi, dalam keterangannya, Minggu (1/12/2024).

"KAMMI menolak usulan tersebut," ujarnya.

Menurutnya, Polri akan terseret arus politik jika berada di bawah Kemendagri. Polri merupakan institusi yang harus netral.

"Dengan berada di bawah kementrian, Polri bisa terseret kepentingan dan arus politik yang lebih kuat," ujarnya.

Ahmad pun menilai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah bekerja dengan baik. Banyak hal-hal positif yang diciptakan Jenderal Sigit selama memimpin Polri sejak 2021.

"Menurut KAMMI kepemimpinan Pak Sigit sudah baik dan membawa banyak hal-hal baik untuk Polri dan masyarakat," ujar Ahmad.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP sekaligus anggota DPR RI Fraksi PDIP Deddy Sitorus. menyebut pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri. Dia beralasan, ingin agar Polri tak intervensi di pemilu.

"Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," ujar Deddy dalam konferensi pers terkait pelaksanaan dan temuan Pilkada Serentak 2024 di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/11).

Simak juga video: Anggota Komisi III Nilai Usulan Polri di Bawah Kemendagri Suatu Kemunduran

[Gambas:Video 20detik]