Denpasar (ANTARA) - Kantor Imigrasi Ngurah Rai di Kabupaten Badung, Bali, menyiagakan 15 personel untuk mengantisipasi penerbangan darurat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, yang ditutup selama 24 jam selama Hari Raya Nyepi, Sabtu (29/3).

"Mereka adalah personel piket yang siaga di bandara jika ada penerbangan yang melakukan pendaratan darurat saat Nyepi," kata Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai Gde Oki Rizky Aryadhika di Denpasar, Bali, Jumat.

Pada Hari Raya Nyepi, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menghentikan operasional penerbangan selama 24 jam yaitu 29 Maret mulai pukul 06.00 WITA hingga 30 Maret 2025 pukul 06.00 WITA.

Meski operasional penerbangan dihentikan sementara selama peringatan Tahun Baru Saka 1947, pengelola Bandara I Gusti Ngurah Rai juga tetap menempatkan petugas siaga untuk mengantisipasi permintaan pelayanan yang bersifat darurat.

Selain penerbangan darurat, misalnya alasan teknis pesawat udara, penyiagaan personel tersebut juga mengantisipasi penerbangan yang bersifat medis.

Sebanyak 15 orang petugas imigrasi itu juga dibantu operasional fasilitas otomatis pemeriksaan kemigrasian atau autogate sebanyak 90 unit di Terminal Kedatangan dan Keberangkatan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai sejak 1 Oktober 2024.

Pemeriksaan keimigrasian menjadi lebih cepat dan praktis dengan rata-rata memakan waktu sekitar 15-25 detik per orang.

Alat canggih itu juga mengintegrasikan teknologi pengenalan wajah dan manajemen pengendalian perlintasan atau Face Recognition dan Border Control Management (BCM) untuk mengoptimalkan pengawasan WNA.

Di sisi lain, pengelola bandara juga menempatkan personel operasional, petugas keamanan dan petugas teknik yang bersiaga di ruangan pusat kontrol operasi bandara.

Penutupan atau penghentian sementara pelayanan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai sebagai bentuk penghormatan kepada umat Hindu yang melaksanakan Hari Suci Nyepi.

Pelaku penerbangan di seluruh dunia juga telah mendapatkan pemberitahuan melalui penerbitan NOTAM atau notice to airmen Nomor A0131/25 NOTAMN yang dikeluarkan Airnav Indonesia Cabang Denpasar, Bali sejak 14 Januari 2025 sehingga semua maskapai penerbangan sudah mengatur jadwal penerbangannya.

Pengelola bandara mencatat jadwal penerbangan reguler dari 54 maskapai yang beroperasi di Bandara I Gusti Ngurah Rai, terdapat 425 penerbangan berjadwal yang bertepatan dengan pelaksanaan Nyepi, yaitu 207 penerbangan rute domestik dan 218 penerbangan internasional.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Denpasar (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi Bali menghentikan penyidikan kasus dugaan pungutan liar (pungli) pelayanan fast track yang melibatkan pejabat Imigrasi Ngurah Rai.

Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Ketut Sumedana saat ditemui di Denpasar, Senin menyatakan penyidik telah menerbitkan surat perintah penghentian perkara (SP3) yang diduga melibatkan pejabat Kantor Imigrasi Ngurah Rai berinisial HS karena alasan tidak cukup bukti.

"Sudah ditutup, sudah SP3. (Karena) tidak cukup bukti, tidak layak untuk dilakukan persidangan," kata dia.

SP3 tersebut sudah dikeluarkan dan diterima HS pada Maret 2025. HS sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka pada November 2023.

Menurut keterangan Sumedana, barang bukti dalam kasus tersebut senilai Rp250 ribu.

Dia mengatakan setelah mendapatkan informasi akan adanya dugaan pungli tersebut di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, pihaknya mendapatkan uang tunai dalam brankas sebagai barang bukti. Namun, saat dilakukan operasi tangkap tangan (OTT) pihaknya hanya mendapatkan uang tunai Rp250 ribu.

Jumlah barang bukti yang disebutkan Sumedana berbeda dengan jumlah yang disebutkan pada saat kasus ini diekspos ke publik pada November 2023 lalu.

Penyidik saat itu menyebutkan jumlah barang bukti yang ditemukan saat OTT berjumlah Rp100 juta.

Saat ditanya terkait barang bukti tersebut, Kajati Bali Ketut Sumedana menyebutkan bahwa uang Rp100 juta dalam perkara tersebut bersumber dari rekening pribadi HS yang saat itu ditetapkan sebagai tersangka.

"Kita dulu berharap ada uang yang banyak di brankas ternyata nggak ada setelah dibuka. Uang Rp100 juta nggak ada. Itu disita dari rekeningnya dia (HS)," kata mantan Kapuspenkum Kejagung RI tersebut.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali menangkap lima orang petugas imigrasi Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali pada Selasa, 14 November 2023.

Lima oknum petugas Imigrasi memanfaatkan layanan prioritas tersebut terhadap WNA dengan memberlakukan tarif Rp100.000 hingga Rp250.000 per orangnya. Barang bukti yang disita dalam OTT oleh Kejati Bali berupa uang sejumlah Rp100 juta.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Bali Dedy Kurniawan di Denpasar, Bali, Kamis (16/11/2023) mengatakan HS yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pemeriksaan I Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan pungutan liar (pungli) dengan memanfaatkan jalur fast track yang merupakan layanan prioritas untuk mempermudah pemeriksaan keimigrasian di Bandara Internasional.

"Saudara HS, sebagai Kepala Seksi Pemeriksaan I Kantor Imigrasi Kls I Khusus TPI Ngurah Rai ditetapkan sebagai tersangka atas perannya dalam tindak pidana sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji. Padahal, diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut, yang diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, bertentangan dengan kewajibannya," kata Dedy.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

DENPASAR, KOMPAS.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali telah menerbitkan surat perintah penghentian perkara (SP3) kasus pungutan liar (pungli) pelayanan fast track di Terminal Internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali.

Dalam kasus pungli tersebut, pejabat Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, berinisial HS, ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejati Bali pada November 2023 lalu.

Kepala Kejaksaan Tinggi Bali (Kajati) Bali, Ketut Sumedana, mengatakan, SP3 diterbitkan pada pertengahan Maret 2025 dan telah diterima oleh HS.

"(Kasus pungli layanan fast track) belum layak untuk dibawa ke pengadilan. Daripada menggantung, lebih baik kita tutup (SP3) biar enggak ada beban," kata dia saat ditemui di Kantor Kejati Bali pada Senin (24/3/2025).

Ia mengatakan, penyidik hanya menemukan barang bukti berupa uang tunai Rp 250.000 selama proses penyelidikan.

Selain itu, petugas Kejati Bali juga tidak menemukan barang bukti di dalam brankas yang diduga sebagai tempat menyimpan uang hasil keuntungan dari praktik pungli layanan fast track tersebut.

Sedangkan, uang Rp 100 juta yang sempat disita petugas Kejati Bali ternyata berasal dari rekening pribadi HS.

"Tidak cukup bukti, tidak layak dilakukan persidangan karena cuma Rp 250.000. Kita berharap ada uang banyak di brankas itu, tapi saya enggak tahu. Ternyata enggak ada setelah dibuka, mungkin telah dipindahkan, kita enggak tahu," kata dia.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali menangkap lima orang petugas imigrasi Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali pada Selasa, 14 November 2023.

Mereka ditangkap karena diduga melakukan pungutan liar (pungli) dengan memanfaatkan jalur fast track di terminal internasional bandara.

Adapun fast track merupakan layanan prioritas untuk mempermudah pemeriksaan keimigrasian masuk atau keluar wilayah Indonesia.

Layanan itu sejatinya diperuntukkan bagi kelompok prioritas seperti orang lanjut usia, ibu hamil, ibu dengan bayi, dan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Saat itu, petugas Kejati Bali juga menyita uang Rp 100 juta, yang diduga merupakan keuntungan tidak sah yang diperoleh dari praktik pungli fast track tersebut.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Bali, Deddy Koerniawan, mengatakan nominal pungutan untuk layanan pemeriksaan cepat keimigrasian tersebut mencapai Rp 100 juta hingga Rp 200 juta per bulan.

"Berdasarkan hasil pengecekan langsung, diperoleh fakta terjadinya praktik (pungli) dengan nominal pungutan mencapai Rp 100 - Rp 200 juta per bulan," kata Deddy dalam keterangan persnya, Rabu (15/11/2023).

Setelah mengumpulkan alat bukti dan pemeriksaan saksi, penyidik Kejati Bali lalu menetapkan tersangka terhadap pejabat Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, berinisial HS.

"Saudara HS sebagai Kepala Seksi Pemeriksaan I Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai ditetapkan sebagai tersangka atas perannya dalam tindak pidana sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji," kata Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Bali, Dedy Kurniawan, di Denpasar Bali, Kamis (16/11/2023).

Bukannya liburan di Bali, 2 turis Polandia malah kepergok bekerja sebagai pemandu wisata bagi turis asing lainnya. Akibatnya, keduanya diciduk oleh petugas Imigrasi Bali.

Dua turis asing asal Polandia itu diketahui berinisial RS (39) dan MT (30). Mereka ditangkap petugas imigrasi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada Jumat (7/2).

Bule pria dan perempuan itu ditangkap lantaran kedapatan menawarkan jasa agen perjalanan ke sesama turis asing yang baru tiba di bandara Ngurah Rai Bali.

"Kami amankan dua orang warga asal Polandia. Mereka diduga berkegiatan sebagai pemandu wisata," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Winarko dalam keterangannya.

Winarko mengatakan saat penangkapan terjadi, petugas Imigrasi saat itu kebetulan sedang berpatroli di kawasan bandara. RS dan MT kala itu terlihat berseragam agen travel sedang mengantar turis asing yang baru saja mendarat.

"Kami mendapati dua warga asing itu sedang mengantar turis asing di area keberangkatan internasional," kata Winarko.

Setelah didekati dan diinterogasi oleh petugas Imigrasi, ternyata baru diketahui RS dan MT hanya berbekal visa kedatangan (VoA) selama di Bali.

Visa itu masih berlaku sejak kedatangan mereka pada 4 Januari 2025. Karena menyalahi aturan, RS dan MT langsung digiring ke kantor Imigrasi Ngurah Rai.

Di sana, RS dan MT diperiksa intensif oleh petugas untuk memastikan pelanggaran keimigrasian yang mereka lakukan.

"Saat ini, terhadap kedua warga asing itu masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," terang Winarko.

-------

Artikel ini telah naik di detikBali.

Video: Polandia Sebut Rusia Rencanakan Aksi Teror ke Maskapai Seluruh Dunia

Video: Polandia Sebut Rusia Rencanakan Aksi Teror ke Maskapai Seluruh Dunia

Pria Turki berinisial FA ditangkap petugas imigrasi di sebuah penginapan di kawasan Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Badung, Bali. Pria berusia 40 tahun itu diamankan lantaran membuka jasa tata rambut (hair stylist) atau salon secara ilegal. Pelanggannya orang asing hingga warga lokal.

"Kami amankan warga asing asal Turki berinisial FA atas dugaan penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian," ungkap Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Winarko, dalam keterangannya, Sabtu (15/2/2025).

Winarko mengungkapkan FA hanya berbekal visa kedatangan atau Visa on Arrival (VoA) sejak mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, pada 9 Februari 2025. Ia menegaskan orang asing pemegang VoA hanya dapat melakukan kunjungan sosial, tujuan bisnis, dan berlibur.

Setelah aktivitas ilegal yang dilakukan FA terdeteksi, petugas imigrasi lalu mendatangi tempat pria Turki itu menginap di Canggu pada Selasa (11/2/2025). "Setelah dilakukan pendalaman oleh tim, kami menemukan indikasi pelanggaran izin tinggal keimigrasian yang dilakukan oleh FA," kata Winarko.

Menurut Winarko, FA akhirnya mengakui membuka bisnis salon untuk memenuhi biaya hidup di Bali. Pria asal Turki itu mematok tarif Rp 100 ribu hingga Rp 600 ribu untuk jasa potong rambut.

FA juga membuka layanan perawatan rambut dengan tarif Rp 100 ribu hingga Rp 5 juta. "Yang menjadi pelanggannya tidak hanya warga asing, tapi juga ada warga lokal," ungkapnya.

Winarko menegaskan FA sudah ditahan di ruang detensi kantor Imigrasi Ngurah Rai. FA masih akan menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Duh! 3 WNA di Bali Diamankan Pihak Imigrasi Gegara Open BO

Duh! 3 WNA di Bali Diamankan Pihak Imigrasi Gegara Open BO

Dua turis asing asal Polandia berinisial RS (39) dan MT (30) ditangkap petugas imigrasi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Jumat (7/2/2025). Bule pria dan perempuan itu ditangkap lantaran kedapatan menawarkan jasa agen perjalanan ke sesama turis asing di bandara.

"Kami amankan dua orang warga asal Polandia. Mereka diduga berkegiatan sebagai pemandu wisata," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Winarko, dalam keterangannya, Selasa (11/2/2025).

Winarko mengatakan petugasnya saat itu sedang berpatroli di kawasan bandara. RS dan MT kala itu terlihat berseragam agen travel sedang mengantar turis asing yang baru saja mendarat.

"Kami mendapati dua warga asing itu sedang mengantar turis asing di area keberangkatan internasional," kata Winarko.

Setelah didekati dan diinterogasi, ternyata RS dan MT hanya berbekal visa kedatangan (VoA) selama di Bali. Visanya masih berlaku sejak kedatangan mereka pada 4 Januari 2025.

Karena menyalahi aturan, RS dan MT langsung digiring ke kantor Imigrasi Ngurah Rai. Di sana, RS dan MT diperiksa intensif untuk memastikan pelanggaran yang mereka lakukan.

"Saat ini, terhadap kedua warga asing itu masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," terang Winarko.

Menparekraf Bakal Deportasi Turis Asing yang Bermasalah di Bali

Menparekraf Bakal Deportasi Turis Asing yang Bermasalah di Bali

Keberangkatan Khasan Ashkabov (30) ke Dubai ditunda Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai. Penundaan dilakukan setelah Ashkabov ditangkap Kepolisian Daerah (Polda) Bali di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kamis (30/1/2025) pukul 19.00 Wita.

Ashkabov ditangkap lantaran telah menculik dan merampok warga negara (WN) Ukraina, Igor Iermakov pada 15 Desember 2024. Ashkabov dan delapan orang komplotannya menculik Iermakov dari Ubud ke Ungasan dan merampok uang senilai Rp 3,5 miliar.

"Kami melakukan penundaan keberangkatan terhadap seorang warga asing asal Rusia berinisial KA. Dia diduga terlibat dalam kasus perampokan terhadap warga asing asal Ukraina," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Anak Agung Bagus Narayana, dalam keterangannya, Jumat (31/1/2025).

Narayana mengatakan Ashkabov mendarat di Bali pada 25 Januari 2025. Dia datang ke Pulau Dewata berbekal visa kedatangan atau visa on arrival (VoA) yang berlaku hingga 23 Februari 2025.

Menurut Narayana, itu adalah data keimigrasian terakhir yang tercatat di Imigrasi Ngurah Rai. Narayana enggan membeberkan waktu kedatangan Ashkabov ke Bali dan visa yang digunakan saat merampok Iermakov.

"Itu data terakhir yang bersangkutan masuk ke Indonesia. Sementara itu yang dapat kami sampaikan karena kami masih komunikasi dengan Polda Bali," terang Narayana.

Narayana menegaskan Imigrasi Ngurah Rai mendukung penuh kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap Ashkabov. "Kami sedang tunggu perkembangan karena itu materi penyidikan dan penyelidikan polisi," imbuh Narayana.

Diberitakan sebelumnya, Ashkabov sempat akan kabur ke Dubai dengan penumpang maskapai Emirates. Namun, belum sempat terbang ke Dubai, polisi dan petugas imigrasi keburu menciduk Ashkabov.

Mantan atlet MMA itu akhirnya dikeler polisi ke Mapolda Bali untuk diperiksa atas dugaan keterlibatannya dalam aksi perampokan terhadap Iermakov.

Video: Geng Rusia Pakai Pistol dan Rompi 'Polisi' Saat Rampok WN Ukraina di Bali

Video: Geng Rusia Pakai Pistol dan Rompi 'Polisi' Saat Rampok WN Ukraina di Bali

Anggota DPD RI Bali Niluh Djelantik menyoroti adanya warga negara asing (WNA) yang bekerja menjadi sopir hingga guide alias pemandu wisata di Bandara Ngurah Rai, Badung, Bali. Niluh menggandeng Kantor Imigrasi dan meminta penegak hukum mengawasi warga asing mulai di lingkungan desa adat dan dinas.

"Kami sudah menggandeng pihak Imigrasi untuk penataan ulang penindakan dengan tegas. Penindakannya tegas dari lingkup (wilayah) paling kecil," kata Niluh seusai dengar pendapat bersama paguyuban driver pariwisata se-Bali di Denpasar, Jumat (10/1/2025).

Niluh meminta semua bendesa adat dan dinas agar mendata semua warga asing yang tinggal di wilayahnya. Semua data yang terkumpul dapat diteruskan ke lurah, gubernur, hingga petugas Imigrasi untuk memudahkan pengawasan.

Senator Bali itu mengingatkan agar bendesa punya surat tugas untuk itu. Ini agar upaya pendataan warga asing yang dilakukan menjadi legal.

"Bukan tidak mungkin nanti warga asing yang jadi sopir itu ngoyong (bertempat tinggal) di salah satu daerah mereka," kata Niluh Djelantik.

Dia mengaku sudah menyuarakan kenakalan warga asing itu ke pemerintah pusat sejak lama. Selama itu, sudah banyak warga asing yang dideportasi karena melanggar izin tinggal.

Sebelumnya diberitakan, WNA asal India berinisial VV ditangkap petugas Imigrasi di Terminal Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, Rabu (8/1/2025). VV ditangkap saat kedapatan menjemput turis asing dan diduga menyalahi izin tinggal dengan menjadi pemandu wisata di Pulau Dewata.

Saat itu, VV terciduk menjemput beberapa warga negara asing di terminal internasional. VV juga terlihat mengarahkan para tamunya itu ke mobil yang sudah disiapkan. VV lalu didatangi petugas Imigrasi dan diinterogasi di tempat.

Video: Tampang Buronan Filipina yang Diamankan Polri-Imigrasi

Video: Tampang Buronan Filipina yang Diamankan Polri-Imigrasi

Kantor Imigrasi Ngurah Rai di Kabupaten Badung, Bali memeriksa seorang warga negara asing (WNA) asal India. Turis India itu diduga menyalahgunakan izin tinggal dengan bekerja menjadi pemandu wisata (guide).

"Kami minta keterangan lebih lanjut WNA India itu atas dugaan penyalahgunaan izin tinggal," kata Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Anak Agung Bagus Narayana di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (10/12025) seperti dikutip dari Antara.

Turis India berinisial VV itu diketahui masuk Pulau Dewata dengan visa saat kedatangan atau visa on arrival (VoA) untuk visa wisata. VV lantas ditangkap petugas Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Imigrasi Ngurah Rai di area penjemputan terminal kedatangan internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai pada Rabu (8/1).

Sebelumnya, sejak beberapa hari terakhir petugas Imigrasi meningkatkan pengawasan di area tersebut setelah pekerja di sektor pariwisata mengeluhkan adanya WNA yang menjadi pemandu wisata.

Setelah mengawasi area penjemputan, tim kemudian mendapati VV menyambut kedatangan rombongan orang asing lainnya dan mengarahkan ke kendaraan yang telah disiapkan.

Imigrasi akan mengintensifkan patroli keimigrasian di sekitar bandara untuk mengantisipasi pelanggaran keimigrasian WNA.

"Itu untuk memastikan bahwa orang asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Ngurah Rai beraktivitas sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki," katanya.

Sebelumnya, sejumlah pengemudi pariwisata yang tergabung dalam Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali mengadakan aksi damai di Kantor DPRD Provinsi Bali pada hari Senin (6/1).

Salah satu keluhan mereka soal keberadaan WNA yang menjadi pemandu wisata yang menjemput kedatangan orang asing di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Sementara itu, berdasarkan data Imigrasi Ngurah Rai, selama Januari-November 2024 total kedatangan WNA asing mencapai 6,37 juta orang. Jumlah itu hampir sama dengan total kedatangan pada tahun 2019 mencapai 6,3 juta orang.

Selama periode itu, sebanyak 178 WNA dideportasi yang sebagian besar kasusnya karena tidak menaati peraturan dan melebihi masa tinggal. Tiga besar asal WNA yang melakukan pelanggaran itu adalah Rusia, Nigeria, dan China.

Ini Daftar 79 Negara yang Bebas Visa untuk Warga Negara Indonesia

Ini Daftar 79 Negara yang Bebas Visa untuk Warga Negara Indonesia

Seorang pria Warga Negara Asing (WNA) asal Australia berinsial JP (33) dicegah dan tangkal (cekal) masuk ke Indonesia oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi.

Pencekalan itu dilakoni terkait konten video yang diunggah JP pada akun Youtube. WNA itu mengaku punya tanah di Bali seluas 1,1 hektare.

Dalam video itu JP memperlihatkan properti berbentuk tanah seluas 1,1 hektar dan restoran di Canggu, Bali. Dia mengunggah cara menjadi jutawan di Indonesia dan mengklaim memiliki tanah atau lahan di Bali.

Plt Dirjen Imigrasi Saffar M Godam mengatakan setelah dilakukan pengecekan, warga asing itu tidak terbukti memiliki lahan dan restoran bagaimana yang disebutkannya dalam video.

Lalu pada Rabu (18/12), Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bali, melakukan pengawasan kembali ke lokasi vila dan sekitarnya untuk memastikan soal kepemilikan properti lahan hingga bisnis yang bersangkutan di Bali.

Lebih lanjut, Saffar menyatakan konten yang dibuat oleh JP berpotensi merusak citra Indonesia sebagai tujuan investasi.

"Konten semacam ini dapat menimbulkan persepsi negatif di kalangan investor asing. Investor akan berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia jika banyak informasi yang tidak akurat beredar," kata Godam dalam keterangan tertulisnya, yang dikutip Jumat (20/12).

Untuk mengonfirmasi lebih lanjut soal pemeriksaan ke lokasi, CNNIndonesia.com sudah menghubungi Kepala Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bali, Pramella Yunidar Pasaribu dan Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi kantor Imigrasi Ngurah Rai, Nyoman Asta.

Pramelia belum merespons sejauh ini, sementara Nyoman Asta memberikan rilis dari Plt Dirjen Imigrasi.

Sebelumnya di dalam video yang diunggah JP, WNA asal Australia, mengaku memiliki tanah seluas 1,1 hektare serta sebuah restoran bernama Penny Lane di Canggu, Bali. Melalui video tersebut.

WNA itu mencitrakan dirinya sebagai pengusaha sukses berkat investasi properti di Indonesia.

Berdasarkan penelusuran imigrasi dalam rilis Plt Dirjen Imigrasi, ditemukan WNA itu menggunakan visa on arrival untuk masuk ke Indonesia pada periode 17 Juni hingga 7 Juli dan 20 Juli hingga 8 Agustus di tahun 2024.

Saffar mengatakan jenis visa tersebut tidak mengakomodasi WNA untuk memiliki lahan atau properti di Indonesia. Maka atas dasar tersebut, dia dimasukkan ke dalam daftar cekal Ditjen Imigrasi.

"Per 21 November 2024, JP sudah tidak bisa masuk ke Indonesia," imbuhnya.

Warga asing ini, diketahui melakukan pelanggaran Pasal 75 Undang-undang Nomor 6, Tahun 2011, tentang keimigrasian karena diduga melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan serta ketertiban umum dengan tidak menghormati peraturan perundang-undangan di Indonesia.

"Kami akan menggunakan unit siber yang kita miliki untuk melakukan pemantauan dan analisa pada media sosial, untuk mencegah penyebaran informasi palsu yang dapat merugikan negara," ujar Saffar.

Selain itu, pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat untuk melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan atau melanggar hukum yang dilakukan oleh warga negara asing di sekitar mereka. Pelaporan bisa dilakukan ke kantor imigrasi terdekat atau melalui saluran pengaduan online yang telah disediakan.

Lima narapidana gembong narkoba 'Bali Nine' telah dipindahkan ke negara asal, Australia. Kelimanya, dipindahkan berstatus tahanan.

Dirangkum detikcom, Minggu (15/12/2024), berikut sederet fakta-fakta terkait pemulangan gembong narkoba Bali Nine tersebut.

Dipindahkan ke Australia

Berdasarkan keterangan tertulis dari Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram, seperti yang diterima dari Menko Yusril Ihza Mahendra, kelima napi Bali Nine telah diberangkatkan dari Bali pada Minggu pagi pukul 10.35 WITA dan telah mendarat di Darwin, Australia pada pukul 14.42 (waktu Darwin) atau 13.12 WITA.

Kelima napi Bali Nine yang dipulangkan itu, yakni Scott Anthony Rush, Mathew James Norman, Si Yi Chen, Michael William Czugaj, dan Martin Eric Stephens.

Penyerahan kelima narapidana dilakukan di VIP II Gedung Swarawati Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Perwakilan dari pemerintah Indonesia yang menyerahkan ialah Dir Binapi Ditjen Pas, Dir Pamintel Ditjen Pas, Dir TPI Ditjenim / Ka Kanimsus Ngurah Rai, Kadiv Pas Bali, dan Kalapas Kelas IIA Kerobokan Bali.

Sementara, pejabat Australia yang mendampingi ialah Lauren Richardson (Minister-Cousellor Home Affairs, Regional Director South-East Asia) dan beberapa perwakilan dari Kedubes Australia di Jakarta.

Berstatus Narapidana

Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (MenkoKumhamImipas)YusrilIhzaMahendra mengatakan kelima napi Bali Nine itu berstatus narapidana. Yusril menegaskan kelima napi Bali Nine tersebut tidak mendapatkan pengampunan dari Presiden RI Prabowo Subianto

"Kami pindahkan semuanya dalam status narapidana," kata Yusril kepada wartawan, Minggu (15/12/2024).

PM Australia Berterima Kasih ke Presiden Prabowo

Sebanyak 5 anggota gembong narkoba jaringan Bali Nine yang tersisa telah kembali ke Australia usai hampir 20 tahun mendekam di penjara Indonesia. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

"Saya senang mengonfirmasi bahwa warga negara Australia, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens telah kembali ke Australia sore ini," kata Albanese dalam postingannya di akun sosial medianya, dilansir BBC, Minggu (15/12/2024).

Albanese menambahkan, ia berterima kasih kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto 'atas belas kasihnya'.

Lebih lanjut, Pemerintah Australia menyebut status napi narkoba anggota Bali Nine itu akan memiliki kesempatan rehabilitasi dan reintegrasi pribadi mereka di Australia

"Mereka akan memiliki kesempatan untuk melanjutkan rehabilitasi dan reintegrasi pribadi mereka di Australia," lanjutnya.

PM Australia Tegaskan Komitmen Berantas Narkoba

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto atas pemindahan narapidana (transfer of prisoner) lima anggota gembong narkoba jaringan Bali Nine ke negara asal mereka. Anthony menegaskan pihaknya memiliki komitmen serupa dengan RI mengenai upaya melawan narkotika.

"Australia menghormati kedaulatan dan proses hukum Indonesia dan kami menghargai pertimbangan Indonesia yang penuh kasih atas masalah ini," kata Albanese dalam pernyataannya dilansir laman resmi pemerintah Australia, Minggu (15/12/2024).

Albanese menyebut, yang dilakukan para anggota Bali Nine merupakan tindak pidana serius. "Kelima pria itu melakukan pelanggaran serius. Australia turut prihatin dengan masalah serius yang ditimbulkan narkoba ilegal di Indonesia," kata dia.

Pemerintah Australia menegaskan akan terus bekerja sama dengan Indonesia untuk melawan perdagangan narkotika dan kejahatan transnasional.

Duduk Perkara

Diketahui, kasus yang mendapat sorotan publik ini bermula pada tahun 2005 ketika Indonesia menangkap sembilan pemuda Australia yang mencoba menyelundupkan 8,3 kg heroin keluar dari Bali.

Delapan pria dan satu wanita ditangkap di bandara dan hotel di Bali setelah mendapat informasi dari polisi Australia.

Kasus ini menjadi berita di seluruh dunia ketika dua pemimpin jaringan tersebut, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, dieksekusi oleh regu tembak pada tahun 2015 - memicu pertikaian dengan Australia, yang menghapus hukuman mati.

Setelah eksekusi tersebut, Australia memanggil pulang duta besarnya untuk Indonesia, meskipun ia kembali ke Jakarta lima minggu kemudian.

Anggota Bali Nine lainnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kasus tersebut menyoroti undang-undang narkoba Indonesia yang ketat, salah satu yang terketat di dunia.

Salah satu dari sembilan orang tersebut, Tan Duc Thanh Nguyen, meninggal karena kanker pada tahun 2018. Tak lama kemudian, Renae Lawrence, yang saat itu berusia 41 tahun, satu-satunya perempuan di antara kelompok tersebut, mendapat keringanan hukuman setelah menghabiskan hampir 13 tahun di penjara.

Lima narapidana kasus narkoba yang tergabung dalam kelompok 'Bali Nine' dipulangkan ke Australia pada Minggu (15/12/2024). Pemindahan napi tersebut dilakukan dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menuju Darwin, Australia, di mana mereka akan melanjutkan masa pidana.

Kelompok Bali Nine terdiri dari sembilan warga negara Australia yang ditangkap pada 17 April 2005 karena berusaha menyelundupkan heroin seberat 8,2 kilogram dari Indonesia ke Australia. Penangkapan ini bermula dari operasi di Bandara Ngurah Rai dan sebuah hotel di Kuta.

Kronologi Penangkapan

Penangkapan di Bandara

Empat anggota kelompok, yakni Michael Czugaj, Scott Rush, Martin Stephens, dan Renae Lawrence, ditangkap di Bandara Ngurah Rai saat hendak menaiki pesawat menuju Australia. Heroin ditemukan terpasang di tubuh mereka.

Penangkapan di Pesawat dan Hotel

• Andrew Chan, yang disebut sebagai 'godfather' kelompok ini, ditangkap di pesawat lain, meskipun tidak ditemukan barang bukti narkoba.
• Myuran Sukumaran, Si Yi Chen, Mattew Norman, dan Tach Duc Thanh Nguyen ditangkap di sebuah hotel di Kuta dengan barang bukti heroin seberat 350 gram.

Proses Hukum

Pada 2006, Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada enam anggota kelompok ini. Namun, Renae Lawrence berhasil mendapatkan keringanan menjadi 20 tahun penjara.

Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, sebagai tokoh utama kelompok tersebut, dijatuhi hukuman mati. Pada 2015, keduanya dieksekusi di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Sementara itu, Tach Duc Thanh Nguyen meninggal dunia pada 2018 akibat kanker pada usia 34 tahun. Pada tahun yang sama, Renae Lawrence dibebaskan.

Pemulangan Lima Narapidana

Lima anggota Bali Nine yang tersisa, yakni Michael Czugaj, Scott Rush, Martin Stephens, Si Yi Chen, dan Mattew Norman, dipindahkan ke Australia setelah 19 tahun menjalani hukuman di Indonesia. Pemindahan ini dilakukan tanpa pemberian grasi oleh pemerintah Indonesia.

Pemerintah Australia menyatakan kelima napi tersebut akan melanjutkan masa pidana mereka di negaranya. Selain itu, mereka juga diberikan kesempatan untuk menjalani program rehabilitasi dan reintegrasi.

Kepulangan ini menandai berakhirnya perjalanan panjang kelompok Bali Nine di sistem hukum Indonesia, yang sempat menjadi perhatian internasional terkait kebijakan keras terhadap narkotika.

5 Narapidana Bali Nine Dipulangkan dari Indonesia ke Australia

5 Narapidana Bali Nine Dipulangkan dari Indonesia ke Australia