Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai dan presiden ke-7 RI Joko Widodo bersiap menghadiri upacara pemakaman Paus Fransiskus yang berlangsung di Kota Vatikan, Sabtu.

"Kami berangkat dari hotel pukul 07.30 waktu setempat. Adapun upacara diperkirakan pada pukul 10.00—12.00 waktu setempat," kata Pigai saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Selain Pigai dan Jokowi, terdapat pula dua utusan RI lainnya yang menghadiri upacara, yakni Wakil Menteri Keuangan RI Thomas Djiwandono dan Ketua Panitia Penyambutan Paus Fransiskus ke Indonesia pada tahun 2024 Ignasius Jonan.

Pigai menyebutkan keempat utusan RI tersebut mengenakan jas hitam, dasi hitam, dan peci dalam acara penghormatan terakhir kepada Sri Paus.

Tiga perwakilan RI yang telah diutus Presiden Prabowo Subianto sudah berada di Roma, Italia sejak Jumat (25/6), sedangkan dia sudah tiba di sana sejak Kamis (24/6).

Selain itu, dia mengungkapkan bahwa sudah sempat pula menghadiri misa di Basilika Santo Petrus bersama dengan Jonan dan Thomas.

"Kami menginap di hotel yang sama dan di lantai yang sama di Kota Roma," ucap Pigai.

Upacara pemakaman Paus Fransiskus yang berlangsung di Kota Vatikan telah dimulai ketika peti jenazah sang Pemimpin Katolik sedunia itu dibawa ke Alun-Alun Santo Petrus pada hari Sabtu.

Pigai mengatakan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menghadiri pemakaman Paus Fransiskus. Trump bersama sang istri, Melania, menjadi di antara tamu terakhir yang tiba pada upacara tersebut.

Menurut otoritas Kepolisian Roma, lebih dari 160 delegasi dari berbagai negara dan organisasi internasional telah tiba untuk menghadiri pemakaman.

Mendiang Fransiskus akan dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore di Kota Roma.

Fransiskus, yang merupakan Paus Amerika Latin pertama, berpulang pada tanggal 21 April di kediamannya, Vatikan, pada usia 88 tahun.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Bandung -

Rombongan Kanwil Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Jawa Barat berkunjung ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PP) Ditreskrimum Polda Jabar untuk mengecek kondisi kesehatan tersangka pemerkosaan Priguna Anugerah P.

Kepala Kanwil Kementerian HAM Jabar Hasbullah mengatakan, selain untuk mengecek kondisi kesehatan Priguna, kedatangannya ke Mapolda Jabar untuk memastikan hak-hak Priguna sebagai tersangka.

"Menurut kami, dari aspek hak asasi manusianya, ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Misalnya, bagaimana perlakuan yang diterima oleh pihak yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kita ingin memastikan bahwa hak-hak tersangka tetap dipenuhi dalam proses penegakan hukum," kata Hasbullah kepada awak media, Rabu (23/4/2025).

Menurut Hasbullah, tak hanya di Bandung, kejadian serupa juga terjadi di Garut, Depok hingga Malang dan hal ini menjadi fenomena yang cukup menyedot perhatian publik karena dilakukan oleh dokter.

"Kami dari Kementerian HAM, sesuai arahan Pak Menteri, Pak Natalius, diperintahkan untuk ikut mengawal kasus ini agar bisa menghasilkan rekomendasi perbaikan. Jangan sampai ini terus terulang, karena ini menyangkut kehidupan banyak orang. Profesi dokter adalah profesi yang sangat mulia, dan karena itu kita tidak bisa melihat ini dari satu sisi saja," ungkap Hasbullah.

Hasbullah menuturkan, kedatangannya ke Mapolda Jabar untuk memastikan jika Priguna tidak mendapatkan kekerasan selama di tahanan.

"Ada standar perlakuan yang harus tetap dijaga. Seorang tersangka tetap harus dilindungi hak-haknya. Misalnya, tidak boleh ada kekerasan, hak untuk berkomunikasi dengan keluarga, hak untuk didampingi kuasa hukum, dan proses hukum yang cepat dan adil," tuturnya.

Hasbullah memastikan kesehatan Priguna selama ditahan baik, dan pihaknya juga sudah leluasa berbincang dengan Priguna.

"Saya juga sudah berkomunikasi dengan keluarganya. Alhamdulillah, menurut informasi yang kami terima, pihak kepolisian sudah melakukan tindakan secara profesional sejauh ini. Itu yang penting untuk dipastikan bahwa tidak ada pelanggaran prosedur terhadap tersangka," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, aksi pemerkosaan yang dilakukan pelaku terjadi pada Tanggal 10, 16 Maret di waktu sore hari dan Tanggal 18 Maret di waktu malam hari. Lokasi kejadian seluruhnya dilakukan di satu ruangan yang sama di Lantai 7 Gedung MCHC, RSHS Bandung.

(wip/yum)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto mengutus sejumlah tokoh nasional untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Tokoh-tokoh tersebut mewakili Indonesia untuk menyampaikan simpati dan belasungkawa atas wafatnya pemimpin tertinggi Gereja Katolik tersebut.

"Atas nama pemerintah Indonesia Bapak Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mengutus beberapa tokoh untuk ikut menghadiri acara pemakaman di Vatikan," kata Mensesneg Prasetyo Hadi kepada wartawan di Kantor Kemensetneg, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025), dilansir dari detikNews.

Prasetyo menyebut ada empat nama yang ditunjuk sebagai utusan resmi. Mereka adalah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono (Tommy), Menteri HAM Natalius Pigai, dan mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan.

"Di antara tokoh-tokoh yang diutus oleh Bapak Presiden Prabowo mewakili bangsa dan negara Indonesia adalah yang pertama Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo, kemudian yang kedua Wakil Menteri Keuangan Bapak Tommy Djiwandono, kemudian yang ketiga Bapak Jonan dan yang keempat Bapak Natalius Pigai. Kami berharap utusan ini dapat mewakili bangsa dan negara kita di dalam ikut menyampaikan simpati dan belasungkawa," ujarnya.

Prasetyo menambahkan, waktu keberangkatan para utusan masih dalam proses pengaturan. Ia memperkirakan mereka akan terbang ke Vatikan paling lambat Jumat (25/4/2025).

"Untuk keberangkatan sedang diatur, mungkin bisa jadi akan berangkat besok hari Kamis atau selambat-lambatnya hari Jumat," ujarnya.

Paus Fransiskus meninggal dunia pada Senin, 21 April 2025. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik ke-266 itu sebelumnya sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat pneumonia yang dideritanya.

Vatikan mengumumkan bahwa pemakaman Paus Fransiskus akan digelar pada Sabtu (26/4/2025). Prosesi pemakaman akan berlangsung di alun-alun depan Basilika Santo Petrus, dengan kehadiran para pemimpin dunia dan ribuan umat Katolik dari berbagai negara.

(dpw/dpw)

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan mengirim utusan yang mewakili Indonesia untuk hadir dalam prosesi pemakaman pemimpin umat Katolik, Paus Fransiskus , di Vatikan, Sabtu mendatang. Utusan yang dikirim antara lain Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

"Bapak Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mengutus beberapa tokoh untuk menghadiri pemakaman di Vatikan,? kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada wartawan, Rabu (23/4/2025).

Prasetyo menerangkan, tokoh-tokoh yang diutus oleh Prabowo di antaranya Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Tommy Djiwandono, dan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Ada juga mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.

Dia berharap, para tokoh yang diutus oleh Presiden Prabowo bisa mewakili bangsa dan negara dalam menyampaikan simpati dan belasungkawa atas wafatnya Paus Fransiskus.

Prasetyo menambahkan, rencananya empat tokoh yang diutus akan berangkat pada Kamis atau Jumat besok.

Diberitakan sebelumnya, Misa Pemakaman Paus Fransiskus akan diadakan pada hari Sabtu, 26 April 2025 di Lapangan Santo Petrus.

Jenazah mendiang Paus akan dibawa ke Basilika Santo Petrus dan selanjutnya ke Basilika Santa Maria Maggiore untuk dimakamkan.



Vatikan telah mengonfirmasi jenazah Paus disemayamkan di dalam Basilika Santo Petrus mulai Rabu pagi. Umat diizinkan memberikan penghormatan terakhir.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan bahwa telah menugaskan tim guna mengecek dugaan pelecehan yang dilakukan oleh dokter spesialis kandungan di Garut, Jawa Barat.

Pigai menyampaikan pernyataan tersebut usai mendengar informasi dari jurnalis di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Selasa.

“Ya, ini informasi yang bagus untuk saya, supaya saya perintahkan staf saya turun lagi dari Bandung ke Garut. Makasih,” ujar Pigai.

Bandung yang dimaksud Pigai adalah terkait kasus dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran (Unpad) yang menjadi pelaku pemerkosaan di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Jawa Barat.

Untuk kasus tersebut, Pigai telah menugaskan Kantor Wilayah Jawa Barat Kementerian HAM untuk menggali dan menghimpun berbagai fakta di lapangan mengenai peristiwa tersebut.

“Kami punya kantor wilayah di Bandung. Jadi, pada saat itu juga mereka langsung menuju ke rumah sakit, dan sudah ketemu dengan korban, ketemu pelaku,” katanya.

Sementara itu, Polda Jabar mengungkapkan bahwa dokter spesialis kandungan yang diduga pelaku pelecehan telah ditangkap oleh aparat penegak hukum setempat.

"Sudah diamankan dan ditangani oleh Polres Garut," kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jabar Kombes Pol. Surawan saat dihubungi di Bandung, Selasa.

Sebelumnya, tersebar video hasil rekaman CCTV terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh dokter spesialis kandungan di salah satu klinik di wilayah Garut.

Video tersebut tersebar di sejumlah akun media sosial, maupun di grup aplikasi perpesanan WhatsApp yang menayangkan seorang dokter sedang memeriksa pasien dengan metode Ultrasonografi (USG).

Video tersebut tidak cukup jelas terkait dugaan arah pelecehannya, yakni hanya menayangkan adanya pergerakan tangan dokter layaknya memeriksa pasien kandungan di area mendekati payudara pasien.

Pewarta: Rio Feisal/Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jadi, tidak boleh membiarkan terjadinya potensi pelanggaran pada masa yang akan datang.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta pemangku kepentingan terkait untuk membuat aturan guna mencegah tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) terjadi di rumah sakit.

"Kami minta supaya kementerian yang terkait (Kementerian Kesehatan) dan rumah sakit-rumah sakit itu melakukan pengendalian," ujar Pigai di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, bila aturan tersebut tidak ada atau belum dibuat, peristiwa pemerkosaan seperti yang dilakukan oleh dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran (Unpad) di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Jawa Barat, dapat terulang.

"Harus ada regulasi, harus ada kebijakan dari Kementerian Kesehatan atau dari pihak rumah sakit agar pada masa yang akan datang tidak boleh terulang lagi," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pembuatan aturan juga perlu agar tindakan yang bertentangan dengan prinsip HAM tidak terjadi lagi.

"Kalau itu terulang, terjadi abuse, pelanggaran HAM by omission, dengan pembiaran. Jadi, tidak boleh membiarkan terjadinya potensi pelanggaran pada masa yang akan datang," katanya.

Sebelumnya, dokter PPDS Unpad bernama Priguna Anugerah Pratama (PAP) telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam kasus pemerkosaan terhadap tiga korban, termasuk dua pasien dan satu keluarga pasien.

Polda Jabar menjerat Priguna dengan pasal berlapis, termasuk Pasal 64 KUHP tentang perbuatan berulang, yang dapat memperberat ancaman hukuman. Priguna terancam pidana maksimal 17 tahun penjara.

Pelaku juga telah mendapatkan sanksi akademik berupa dikeluarkan atau diputuskan studinya oleh Unpad.

Pewarta: Rio Feisal/Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan bahwa dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran (Unpad) yang menjadi pelaku pemerkosaan di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Jawa Barat, harus diproses hukum.

“Sikap kami, ya yang bersangkutan harus diproses hukum, jelas,” ujar Pigai di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan bahwa bila pelaku tersebut dibiarkan begitu saja, maka terdapat kemungkinan kasus-kasus serupa dapat terulang kembali.

“Kalau dibiarkan, nanti terulang lagi. Mungkin bukan dokter yang bersangkutan, tetapi di tempat lain berpotensi terjadi hal yang sama,” jelasnya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa dirinya telah menugaskan Kantor Wilayah Jawa Barat Kementerian HAM untuk menggali dan menghimpun berbagai fakta di lapangan mengenai peristiwa tersebut.

“Kami punya kantor wilayah di Bandung. Jadi, pada saat itu juga mereka langsung menuju ke rumah sakit, dan sudah ketemu dengan korban, ketemu pelaku,” katanya.

Adapun pelaku bernama Priguna Anugerah Pratama (PAP) telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam kasus pemerkosaan terhadap tiga korban, termasuk dua pasien dan satu keluarga pasien.

Polda Jabar menjerat Priguna dengan pasal berlapis, termasuk Pasal 64 KUHP tentang perbuatan berulang, yang dapat memperberat ancaman hukuman. Priguna terancam pidana maksimal 17 tahun penjara.

Pelaku juga telah mendapatkan sanksi akademik berupa dikeluarkan atau diputuskan studinya oleh Unpad.

Pewarta: Rio Feisal, Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan bahwa pihaknya menunggu aturan resmi soal legalisasi tanaman kratom.

"Kami tidak mau mendahului," ujar Pigai dalam konferensi pers usai mengadakan pertemuan dengan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Marthinus Hukom di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, Kementerian HAM masih dalam posisi menunggu karena saat ini hanya terdapat penelitian yang menyatakan bahwa tanaman kratom mengandung zat narkotika.

"Hasil dari kajian lain, termasuk juga dari BNN menyatakan agak sedikit mengandung narkotika. Ini 'kan baru kajian, based on science (berdasarkan sains), tinggal kami menunggu keputusan dan peraturan," jelasnya.

Oleh sebab itu, apabila terdapat peraturan yang melarang pemakaian kratom, Kementerian HAM akan bersikap sama sesuai dengan aturan.

Pigai berharap ketentuan tersebut dapat diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (RUU Narkotika).

"Mudah-mudahan revisi undang-undang ini punya sikap yang jelas, dan bisa dirumuskan secara eksplisit, dia (kratom) dimasukkan sebagai jenis narkotika Golongan I," ujarnya.

Pewarta: Rio Feisal/Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan bahwa wacana untuk menghapus surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) sudah menjadi sikap publik yang cenderung senada dengan Kementerian HAM.

Saat ditemui di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa, Pigai mengatakan pimpinan DPR RI, komunitas, hingga masyarakat sipil telah menyuarakan pendapat yang menyetujui usulan Kementerian HAM untuk menghapus SKCK.

“Sekarang, SKCK sudah menjadi sikap publik. Jadi, kami berharap supaya institusi yang bersangkutan itu harus juga menghormati keinginan publik,” ucap Menteri HAM menjawab pertanyaan ANTARA.

Ia pun menyebut telah berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengenai usulan itu, namun Pigai mengaku belum mengetahui sikap Kapolri.

“Belum tahu. Pokoknya saya sudah sampaikan sama Pak Kapolri, ‘Pak Kapolri, itu sudah menjadi sikap publik, bukan sikap Menteri HAM’,” kata dia.

Dijelaskannya, usulan untuk menghapus SKCK muncul dari hasil kajian Kementerian HAM yang turun ke berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) dan mendengar keluhan narapidana atau warga binaan, khususnya narapidana residivis.

Menurut Pigai, warga binaan yang telah selesai dibina di lapas dapat kembali ke lingkungan sosial sebagai masyarakat sejati, karena itu negara tidak boleh menyandera atau merampas hak setiap orang dengan melabelinya sebagai “mantan narapidana”.

Label tersebut, imbuh dia, dapat menghambat eks warga binaan untuk mencari nafkah. Selain itu, label “mantan narapidana” yang tertera di SKCK juga dinilai menimbulkan diskriminasi karena dapat menghambat seseorang untuk mengembangkan diri dalam kariernya.

“Akhirnya, posisinya tidak bisa berkembang, kompetensinya tidak bisa juga ditingkatkan karena dengan adanya kehadiran SKCK ini justru mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya,” kata Pigai.

Oleh karena itu, Menteri HAM berharap pihak yang memiliki kewenangan menurut undang-undang terkait penerbitan SKCK dapat mempertimbangkan pandangan publik mengenai usulan penghapusan maupun mengevaluasi SKCK.

Lebih lanjut ketika ditanya apakah SKCK akan dihapus secara keseluruhan atau hanya untuk kebutuhan tertentu, Pigai menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada pihak yang berwenang.

“Apakah SKCK dicabut untuk kepentingan khususnya bagi mereka yang pencari kerja? Mungkin itu bisa. Menurut saya salah satunya, ya. Supaya setelah itu dia bisa ajukan lamaran tidak perlu dengan lampirkan SKCK, tapi kalau aspek-aspek lain ‘kan kita tidak tahu,” ujarnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai bertemu dengan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Marthinus Hukom. Keduanya membahas perihal isu legalisasi ganja dan kratom di Indonesia.

"Prinsipnya, penegakan hukum, khususnya yang dilakukan oleh BNN terhadap para pengedar, kemudian pengguna, dan pendekatan-pendekatan lain yang kami lakukan, pasti atau membawa konsekuensi logis berhubungan dengan isu-isu HAM," kata Hukom di Kementerian HAM, Jakarta, dilansir kantor berita Antara, Selasa (15/4/2025).

Hukom menerangkan isu legalisasi ganja dan kratom saat ini hangat dibicarakan. Terlebih, kata Hukom, negara-negara di luar sudah melegalisasi dua tanaman tersebut.

"Contohnya yang krusial hari ini seperti legalisasi ganja dan kratom. Ini juga ada beberapa elemen yang menghubungkan isu-isu dengan hak asasi, terutama dilihat bagaimana negara-negara di luar melegalisasi dua tanaman tersebut," kata Hukom.

Hukom menerangkan pihaknya sengaja datang ke Kementerian HAM. BNN berkonsultasi dengan Menteri HAM terkait penegakan hukum terhadap pelanggaran atau tindak pidana narkotika agar tetap menghormati HAM.

"Sebagai seorang penegak hukum, kami menghormati HAM, maka kami datang kepada Menteri HAM sebagai salah satu aparat negara. Kementerian di bawah Presiden yang berhubungan dengan HAM melakukan pembinaan terhadap hak asasi manusia," ujar Hukom.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri HAM Pigai menjelaskan HAM telah menjadi spirit penting dalam tata kelola pemberantasan narkotika di Indonesia. Di mana HAM ini, kata Pigai, tujuannya adalah membangun peradaban bangsa.

"Kebetulan dalam Astacita, baik itu nomor satu menyangkut tentang HAM maupun nomor tujuh menyangkut tentang narkotika, sudah menjadi concern (perhatian) Presiden (Prabowo Subianto). Tujuannya adalah membangun peradaban bangsa," kata Pigai.

(whn/dhn)

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyerahkan Sertifikat Sahabat HAM kepada 82 mahasiswa internasional dari berbagai negara dalam kuliah umum di Nusa Putra University, Sukabumi, Jawa Barat pada Rabu, 19 Maret 2025. Para mahasiswa penerima sertifikat berasal dari berbagai negara, termasuk Tajikistan, Ethiopia, Bangladesh, Peru, Sri Lanka, Sudan Selatan, Somalia, Chad, Myanmar, Madagaskar, Turki.

Kemudian, Timor-Leste, Zimbabwe, Pakistan, Maroko, Benin, Pantai Gading, Angola, Irak, Sierra Leone, Ghana, Aljazair, Gambia, Nigeria, Rwanda, Belanda, Mozambik, Yordania, India, Rusia, Tanzania, Mesir, Yaman, Burundi, Burkina Faso, Mali dan lain-lain.

"Penyerahan sertifikat ini menegaskan komitmen Indonesia sebagai aktor global dalam mendorong pengarusutamaan nilai-nilai HAM," ujar Pigai dalam keterangannya dikutip, Jumat (21/3/2025).

Dia meyakini Indonesia dapat berperan besar dalam upaya perdamaian di dunia dengan mengedepankan HAM sebagai prinsip utama. Khususnya, tambah Pigai, di negara-negara Selatan.

"Indonesia memang perlu menjadi aktor kunci sebagai mitra negara-negara selatan dalam berbagi pengalaman dan pengarusutamaan HAM," ungkapnya.

Pigai mengungkapkan pihaknya akan berupaya terlibat dalam percakapan HAM di forum-forum internasional. "Kita perlu berbagi pandangan dengan negara-negara sahabat dalam pengarusutamaan HAM sehingga wacana tentang HAM tidak didominasi oleh satu dua negara saja," katanya.

Dia menambahkan bahwa Kementerian HAM kini tengah membangun pengarusutamaan HAM yang melibatkan pelbagai pihak. Tidak hanya di kalangan ASN, Kementerian HAM juga akan melakukan road show dari kampus ke kampus.

"Harapannya, dengan kesadaran HAM yang semakin membaik, maka penikmatan terhadap HAM pada akhirnya juga turut akan turut meningkat," imbuhnya.

Diketahui sebelumnya, Menteri HAM telah berkunjung ke Mempawah Kalimantan Barat untuk bertemu dan berdialog dengan ribuan masyarakat dayak setempat. Kemudian, Natalius juga turut hadir memberikan penguatan HAM di hadapan ribuan civitas academica Universitas Nomensen di Medan Sumatera Utara.

Sukabumi -

Baru-baru ini, isu dwifungsi TNI ramai dalam pembahasan RUU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Berbagai pihak menolak RUU tersebut yang sudah masuk ke paripurna.

Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menepis isu bahwa pemerintah mendukung perubahan besar dalam Revisi Undang-Undang (RUU) TNI. Menurutnya, anggapan tersebut hanyalah spekulasi tanpa dasar yang digaungkan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki pekerjaan jelas.

"Nggak ada (potensi dwifungsi) tidak mungkin lah. Itu cuma khayalan, imajinasi belaka. Nggak ada, sangat tidak mungkin, mustahil. Itu orang yang hidupkan itu orang-orang yang nggak ada kerjaan," kata Pigai kepada wartawan di Kabupaten Sukabumi, Rabu (19/3/2025).

Pigai menegaskan bahwa pemerintah tetap berpegang pada prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan hak asasi manusia. Ia meminta agar masyarakat tidak terpengaruh oleh isu yang menurutnya tidak berdasar.

Dalam pernyataannya, Pigai juga meminta publik untuk mengikuti pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang sebelumnya menyatakan bahwa tidak ada rencana perubahan besar dalam RUU TNI.

"Ikuti saja pernyataan Pak Dasco. Pak Dasco bilang nggak ada (dwifungsi), itu cuma khayalan oleh orang-orang yang tidak mau kami bangun rakyat. Kan kami bilang tahta untuk rakyat, harta negara untuk rakyat," ujarnya.

Pigai menegaskan bahwa pemerintah tidak dalam posisi mendorong atau menolak RUU TNI karena pembahasan regulasi merupakan ranah DPR. Namun, ia menekankan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga supremasi sipil dan demokrasi.

"(Mendukung RUU TNI?) Kan kami pemerintah. Itu urusan DPR. Karena itu kami lebih menjaga kedigdayaan sipil, demokrasi, dan HAM. Karena itu bagian dari pemerintah.

Lebih lanjut, Pigai menilai bahwa revisi RUU TNI yang tengah dibahas tidak memiliki dampak besar terhadap sistem ketatanegaraan. Ia menyebut hanya ada tiga pasal yang direvisi, sehingga anggapan bahwa perubahan ini akan mengubah negara adalah hal yang berlebihan.

"Kan itu hanya tiga pasal. Kok berubah negara? Ada nggak Fraksi ABRI di DPR? Fraksi ABRI di MPR ada nggak? Ya gimana bisa men-drive politik kebijakan dan regulasi di parlemen kalau tidak ada fraksi di MPR dan DPR?" kata Pigai.

Menurutnya, perubahan tata kelola negara dilakukan melalui fraksi-fraksi di parlemen. Karena tidak ada Fraksi ABRI di DPR dan MPR, maka Pigai menilai bahwa isu ini lebih banyak digerakkan oleh pihak-pihak tertentu di media sosial.

"Kalau nggak ada fraksi ya itu cuma buzzer. Sebenarnya mereka tahu," tambahnya.

Kata Pigai Soal Aktivis

Menanggapi persoalan sejumlah aktivis yang dilaporkan karena menggeruduk dan menginterupsi rapat pembahasan RUU yang dilaksanakan secara tertutup di Hotel Fairmont, Pigai menyarankan agar kepolisian menempuh jalur restoratif dalam menyelesaikan persoalan laporan tersebut. Menurutnya, tak perlu untuk menempuh jalur pidana.

"Polisi cari solusi mediasi saja, tidak usah proses hukum," katanya.

Para aktivis yang menyuarakan haknya, kata dia, merupakan bagian dari HAM yang harus dihargai. Alih-alih menempuh cara retributif dalam konteks hukum dan pemidanaan, kepolisian diminta menempuh cara bersifat restoratif dalam menangani laporan satpam Hotel Fairmont tersebut.

"Kalau enggak salah ada peraturan Kapolri yang lebih kepada restoratif daripada retributif," kata mantan komisioner Komnas HAM itu.

Sebelumnya diberitakan, proses legislasi revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) masih terus bergulir. Terkini, bakal beleid itu telah disepakati DPR dan pemerintah untuk dibawa ke rapat paripurna, forum tempat pengesahan undang-undang.

Proses RUU TNI nyatanya terus bergerak usai belakangan ramai penolakan. Pun pimpinan DPR, Komisi I DPR, hingga pemerintah bergantian menjelaskan ke publik agar tak mengkhawatirkan RUU tersebut menciptakan kembali dwifungsi ABRI.

Setidaknya ada tiga pasal yang menjadi sorotan, yakni Pasal 3 terkait kedudukan TNI, Pasal 53 tentang seusai pensiun bagi prajurit hingga Pasal 47 terkait penempatan prajurit aktif di kementerian atau lembaga.

(yum/yum)