NEW ORLEANS - Lubang persegi panjang di dinding sel itu cukup besar untuk dilewati satu orang. Tepat di sebelahnya, toilet dan wastafel logam telah dicabut dari dinding.

Di atas lubang itu, seseorang telah mencoret-coret gambar wajah dengan lidah menjulur dan pesan-pesan mengejek untuk pejabat Kantor Sheriff, dengan mengatakan, ?Terlalu mudah. LOL."

?Sepuluh narapidana, yang mungkin mendapat bantuan dari petugas penjara, berhasil kabur dari penjara New Orleans pada Jumat dini hari, melarikan diri melalui lubang di dinding sel,? ungkap pernyataan Kantor Sheriff Orleans Parish.

?Para narapidana itu kemudian terlihat dalam video pengawasan keluar melalui pintu di dermaga pemuatan, setelah menanggalkan seragam penjara oranye mereka dan mengenakan pakaian sipil, sebelum memanjat tembok dan berlari menyeberangi jalan tol,? ujar Sheriff Susan Hutson.

Polisi Negara Bagian Louisiana mengatakan pada hari Jumat (16/5/2025) bahwa salah satu narapidana yang kabur, Kendell Myles, 20 tahun, telah ditangkap di French Quarter, New Orleans.

Yang lainnya, Robert Moody, 21, ditangkap Jumat malam. Kantor Sheriff memperingatkan para tahanan yang melarikan diri lainnya, termasuk seorang pembunuh yang dihukum, harus dianggap "bersenjata dan berbahaya."

"Kami memiliki indikasi para tahanan ini menerima bantuan dalam pelarian mereka dari orang-orang di dalam departemen kami," ungkap Sheriff Hutson pada hari Jumat, menambahkan para pengawas dan anggota staf tingkat bawah sedang bekerja ketika para narapidana melarikan diri dari penjara, yang disebut Orleans Parish Justice Center, sekitar pukul 1 pagi.

?Seorang pegawai sipil kantor sheriff yang merupakan satu-satunya orang yang memantau sistem keamanan di bagian penjara tempat pelarian terjadi telah meninggalkan posnya pada saat itu untuk mendapatkan makanan,? papar seorang juru bicara kantor pada Jumat malam.

?Tiga karyawan Kantor Sheriff telah diskors tanpa gaji,? ujar dia.

Para pejabat mengatakan mereka sedang menyelidiki beberapa kegagalan keamanan. ?Meskipun penjara tersebut dikunci pada pukul 10:30 malam sebelum pelarian, para narapidana mulai mengutak-atik pintu sel yang terkunci pada pukul 12:23 dini hari, dan akhirnya mendobraknya,? ungkap Kantor Sheriff.

Kantor tersebut menyalahkan "kunci dan pintu yang rusak" atas pelanggaran tersebut, dan Sheriff Hutson mengatakan dia sebelumnya telah mengeluhkan kunci tersebut kepada hakim dan pejabat kota.

Jeworski Mallett, kepala pemasyarakatan di Kantor Sheriff, mengatakan para narapidana telah melarikan diri dari bagian penjara tempat pintu geser dapat dipaksa keluar dari jalurnya, sehingga orang dapat masuk dan keluar sesuka hati.

?Wastafel dan toilet logam telah dilepas dari dinding di dalam sel, dan bautnya telah dilepas,? ujar dia.

"Kami tahu bahwa ini tidak dapat dilepas dari dalam, jadi kami sedang menyelidikinya untuk mengetahui secara pasti siapa yang memasuki area ini, jenis pekerjaan apa yang dilakukan, apakah ada pekerjaan yang sedang dilakukan, dan apakah ini pekerjaan orang dalam," ungkap dia.

?Empat pengawas dan 36 anggota staf sedang bekerja pada saat itu,? papar dia.

?Sekitar sepertiga kamera keamanan di penjara tersebut saat ini tidak dapat dioperasikan," ujar Kantor Sheriff, termasuk tiga kamera di unit tempat pelarian itu terjadi.

?Pejabat menyadari selama penghitungan rutin pada pukul 8:30 pagi pada hari Jumat bahwa para tahanan itu hilang,? papar Sheriff Hutson.

Dia mengatakan kantor tersebut kemudian mengaktifkan "protokol darurat" dan mulai mencari para narapidana.

"Kami mengakui tidak ada cara orang dapat keluar dari fasilitas ini tanpa ada semacam celah keamanan," ujar Sheriff Hutson.

Dia menjelaskan, "Hampir mustahil, tidak sepenuhnya, tetapi hampir mustahil bagi siapa pun untuk keluar dari fasilitas ini tanpa bantuan dari luar."

Kantor Sheriff sebelumnya mengatakan 11 narapidana telah melarikan diri tetapi kemudian mengoreksi jumlahnya menjadi 10.

Dikatakan mereka secara keliru mencantumkan seorang narapidana sebagai pelarian yang sebenarnya masih dipenjara.

Sebagian besar pelarian berusia 20-an; yang termuda berusia 19 tahun, dan yang tertua berusia 42 tahun.

Derrick Groves, 27 tahun, sedang menunggu vonis, setelah ia dinyatakan bersalah tahun lalu atas tuduhan pembunuhan tingkat dua, menurut kantor kejaksaan distrik.

Pelarian itu memicu kritik tajam terhadap Kantor Sheriff dari para pejabat yang mempertanyakan bagaimana 10 narapidana berhasil melarikan diri dan mengapa kantor tersebut tidak segera memberi tahu publik.

"Seseorang jelas-jelas telah melakukan kesalahan, dan tidak ada alasan untuk ini," tegas jaksa agung Louisiana, Liz Murrill, dalam sebuah pernyataan di media sosial. Ia menyerukan penyelidikan untuk menentukan apa yang telah terjadi.

"Ini tidak dapat diterima, dan begitu para pelanggar ini kembali ditahan, harus ada akuntabilitas yang nyata," ungkap dia.

Jason Williams, jaksa distrik Orleans Parish, mengatakan dalam wawancara di WDSU, stasiun televisi lokal, bahwa pelarian itu adalah "kegagalan yang belum pernah terjadi sebelumnya."

Ia mengungkapkan rasa frustrasinya karena ia, publik, dan media berita tidak segera diberi tahu ketika para narapidana melarikan diri.

Dia mengemukakan kemungkinan penyelidikan oleh dewan juri agung untuk memeriksa siapa yang terlibat.

Dia mengatakan kantornya juga telah menghubungi para saksi yang terlibat dalam kasus narapidana tersebut untuk memberi tahu mereka bahwa para pria itu telah melarikan diri.

?Saya punya pertanyaan yang mendalam saat ini, kami merasa takut terhadap orang-orang yang cukup berani untuk maju dan memberikan kesaksian dalam kasus-kasus ini," ujar dia.

Dia menjelaskan, "Ini adalah situasi yang sangat berbahaya dan menjadi semakin berbahaya karena kepemimpinan yang buruk dan kurangnya transparansi."

Mayor Silas Phipps Jr., pemimpin biro investigasi Kantor Sheriff, mengatakan para pejabat "bekerja di setiap sudut" untuk menemukan para narapidana. Siapa pun yang membantu mereka, menurut dia, juga akan dituntut.

Kantor Sheriff menepis kritik mereka tidak segera memberi tahu orang lain tentang pelarian tersebut.

United States Marshals, Kepolisian Negara Bagian Louisiana, dan Divisi Percobaan dan Pembebasan Bersyarat Louisiana telah diberitahu pada pukul 9:30 pagi, dan Departemen Kepolisian New Orleans diberitahu segera setelah itu.

Sheriff Hutson memberi tahu Dewan Kota New Orleans pada bulan Oktober bahwa penjara tersebut memiliki sekitar 1.500 narapidana, jauh di atas batas 1.250 narapidana yang ditetapkan Dewan dan jauh lebih banyak daripada 900 narapidana yang dapat ditangani oleh stafnya, NOLA.com melaporkan tahun lalu.

Sementara kejahatan kekerasan di New Orleans menurun, Sheriff Hutson mengatakan dalam artikel tersebut, telah terjadi gelombang orang yang didakwa hanya dengan pelanggaran ringan seperti pelanggaran, pencurian di toko, dan penyerangan sederhana.

"Kami masih harus menahan mereka," papar dia kepada Dewan selama sidang anggaran tahunannya, NOLA.com melaporkan. "Itu membebani fasilitas kami."

F.B.I. menawarkan hadiah USD5.000 untuk informasi yang mengarah pada penangkapan seorang pelarian, dan Crimestoppers GNO menawarkan hadiah USD2.000.

Gubernur Jeff Landry dari Louisiana memposting di Facebook, "Anda bisa lari, tetapi Anda TIDAK BISA BERLINDUNG. Kami akan memburu Anda masing-masing."

MUSI RAWAS, iNewsPurwokerto.id - Sebanyak 65 narapidana dari Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, dipindahkan ke Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, pada Sabtu pagi (10/5/2025). Pemindahan ini dilakukan sebagai langkah tegas usai insiden kerusuhan yang terjadi di dalam lapas.

Proses pemindahan berlangsung sejak pukul 06.30 WIB dan dilakukan sepenuhnya melalui jalur darat. Sebanyak empat kendaraan digunakan, terdiri dari dua bus untuk mengangkut para napi dan dua unit Hiace untuk pendamping dan pengamanan.

"Ada 65 warga binaan yang dipindahkan melalui jalur darat menggunakan 4 kendaraan, yaitu 2 bus untuk warga binaan dan 2 kendaraan Hiace," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumsel, Erwedi Suprianto dikutip dari iNews.id.

Ia menjelaskan bahwa seluruh tahapan pemindahan dilakukan sesuai dengan prosedur keamanan yang ketat. Salah satu langkah unik yang diambil adalah mewajibkan seluruh narapidana menggunakan popok dewasa (pampers) selama perjalanan.

Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi gangguan atau risiko keamanan selama di perjalanan, karena bus tidak akan berhenti.

"Seluruhnya kita arahkan ke Nusakambangan tidak ada yang dititipkan di tempat lain, 65 warga binaan juga sudah menggunakan pampers untuk mengantisipasi karena kita tidak berhenti ke toilet dan sebagainya karena kita juga memiliki SOP supaya tidak menimbulkan kerawanan," ujarnya.

Erwedi mengungkapkan bahwa para narapidana yang dipindahkan ini merupakan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kerusuhan, termasuk di antaranya bandar narkoba, provokator, hingga perusak fasilitas lapas.

Sebelum dipindahkan ke Pulau Nusakambangan, 65 narapidana tersebut terlebih dahulu dikumpulkan di Lapas Kelas IIA Lubuklinggau untuk pendataan dan persiapan akhir.

Proses pemindahan ini mendapat pengawalan ekstra ketat dari personel Batalyon B Pelopor Petanang, anggota Satuan Samapta Polres Musi Rawas, serta petugas dari Kemenkumham Sumsel dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Editor : Aryo Arbi

Palembang (ANTARA) - Polres Musi Rawas menyelidiki penyebab kerusuhan di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, sembari terus memperketat pengamanan agar kejadian yang sama tak terulang kembali.

Kapolres Musi Rawas AKBP Agung Adhitia didampingi Kepala Lapas Narkotika Muara Beliti Ronald Heru Pratama di Muara Beliti, Jumat mengatakan setelah terjadinya kerusuhan pada Kamis (7/5/2025) pagi telah dilakukan penyelidikan oleh Tim Satreskrim Polres Musi Rawas dibantu dengan Inafis.

Dia mengatakan petugas gabungan hingga kini masih disiagakan di Lapas Muara Beliti.

"Kami dari Polres Musi Rawas, Lubuklinggau, Kodim dan Brimob masih standby di sini sampai dengan perbaikan-perbaikan fasilitas yang rusak,” ujar Kapolres.

Menurut dia, untuk hasil penyelidikan akan disampaikan nanti setelah selesai karena saat ini masih olah tempat kejadian perkara (TKP).

"Kami belum bisa sampaikan di sini. Ke depan akan kita sampaikan hasil dari penyelidikan,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya masih mengumpulkan barang bukti, pengumpulan informasi dan memeriksa CCTV yang ada di Lapas. Kerusuhan sendiri terjadi di Lapas Narkotika pada Kamis 8 Mei 2025 sekitar pukul 09.30 WIB.

“Untuk barang bukti yang diamankan saat ini masih kita dokumentasikan dulu, nanti sambil kita melakukan penyelidikan, kita masih menunggu Satreskrim melakukan penyelidikan dibantu dengan Inafis," katanya.

Terkait pengamanan di lokasi pascakerusuhan itu, menurut Kapolres, masih melihat situasi, apabila sarana dan prasarana sudah diperbaiki dan mulai kondusif, kemungkinan personel perlahan akan ditarik.

“Sampai saat ini personel masih standby baik di dalam ataupun di luar sampai dengan perbaikan selesai dan situasi menjadi kondusif,” katanya.

Pewarta: Dolly Rosana/M Mahendra Putra
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Nabire -

Dua anggota polisi dilaporkan luka-luka usai diserang sekelompok narapidana (napi) Lapas Nabire, Papua Tengah. Sejumlah narapinda juga dilaporkan luka akibat kericuhan di dalam lapas tersebut.

"Korban luka dalam kejadian ini 2 anggota polisi. Sementara korban luka luka di pihak narapidana belum diketahui," ungkap Kapolda Papua Tengah, Brigjen Alfred Papare kepada detikcom, Jumat (9/5/2025).

Alfred mengatakan polisi mengalami luka akibat terkena lemparan batu. Kedua polisi tersebut kini mendapatkan perawatan medis.

"(Dua polisi yang luka) kena lempar batu," ungkap Alfred.

Sejumlah polisi dilaporkan turut dianiaya dan dikeroyok sebelum berhasil diselamatkan petugas lapas. Satu mobil dinas milik Polri juga hancur akibat lemparan batu.

"Beberapa warga binaan yang terluka dalam kericuhan juga telah mendapat penanganan medis," imbuhnya.

Alfred memastikan situasi saat ini sudah kondusif. Pihaknya sudah menambah personel di sekitar lapas sembari melakukan penyelidikan saat polisi mengusut kasus kaburnya 3 napi yang diduga terafiliasi KKB.

"Kami fokus pada dua hal, pengejaran terhadap napi yang kabur dan pengusutan tuntas insiden penyerangan terhadap petugas," ucap Alfred.

Sebelumnya diberitakan, penyerangan napi terhadap personel kepolisian terjadi di Lapas Kelas IIB Nabire, Jumat (9/5) siang. Polisi diserang saat melakukan olah TKP kaburnya 3 napi yang diduga simpatisan KKB pada Rabu (7/5).

Ketiga napi tersebut merupakan napi kasus pembunuhan dan kepemilikan senjata api. Ketiga pelaku dikaitkan dengan aktivitas KKB di wilayah Pegunungan Papua.

"Petugas kami datang ke Lapas Nabire untuk olah TKP terkait tiga tahanan yang kabur. Namun saat berada di lokasi, mereka malah diserang sejumlah narapidana," jelas Alfred.

(sar/ata)

Musi Rawas -

Petugas memastikan tidak ada napi yang kabur saat terjadi kerusuhan di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan. Kini kondisi di lapas tersebut sudah kondusif.

Dilansir detikSumbagsel, kerusuhan di Lapas Kelas IIA Narkotika Muara Beliti tepatnya di Jalinsum KM 19, Kecamatan Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan, pada Kamis (8/5/2025) terjadi sekira pukul 10.00 WIB. Namun situasi mulai kembali kondusif sekira pukul 11.30 WIB.

"Saat ini kondisi lapas sudah mulai kondusif dan stabil. Untuk semua narapidana juga sudah kembali ke dalam sel mereka masing-masing. Sudah dipertegas juga oleh pihak lapas bahwa tidak ada tahanan yang kabur," kata Kapolres Musi Rawas AKBP Agung Adhitya Prananta, Kamis.

Agung pun membantah isu adanya penyanderaan pegawai lapas yang dilakukan narapidana saat terjadi kerusuhan.

"Saya pertegas lagi tidak ada petugas dan pegawai yang disandera. Saat ini situasi sudah aman terkendali dan kami sekarang masih melakukan penyidikan untuk mengetahui penyebab terjadinya kerusuhan ini," ujarnya.

Sementara itu, Kalapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti Ronald Heru Praptama juga menegaskan bahwa dari 1.069 narapidana yang ada, tidak ada satu pun yang kabur akibat kerusuhan tersebut.

"Tidak ada yang kabur, karena kita di depan itu kita jaga dan dari tembok dan pagar juga sudah kita cek dan sampai sekarang dipastikan tidak ada yang kabur," tegasnya.

Sementara untuk para oknum napi pemicu kerusuhan, Ronald mengatakan saat ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kepala Kanwil Ditjenpas Sumsel, Erwendi Supriyanto untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Evaluasinya kita menunggu petunjuk dari pimpinan kita dari Jakarta yang akan ke sini (Erwendi Supriyanto). Nantinya akan kami diskusikan langkah-langkah selanjutnya. Untuk oknum nanti akan kita dalami lebih lanjut lagi dan itu nanti akan kita akan koordinasikan lagi dengan Ditjenpas-nya," jelasnya.

Saat ini, kata Ronald, pihaknya masih melakukan perbaikan fasilitas lapas yang rusak akibat kerusuhan tersebut..

"Yang jelas secepatnya kita perbaiki mulai hari ini (Kamis) seperti pintu dan pagar yang rusak atau miring langsung kita perbaiki. Secepatnya kita cari bahan-bahannya agar cepat selesai," ujarnya.

Baca selengkapnya di sini

(mjy/mjy)

MUSI RAWAS - Ribuan tahanan ngamuk dan melakukan aksi kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Muara Beliti di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, Kamis (8/5/2025) sekitar pukul 09.30 WIB.

Aksi kerusuhan dilatarbelakangi aksi protes lantaran dugaan sering dilakukan razia oleh petugas Lapas.



Berdasarkan informasi dari Ustadz Abdul Somad penceramah Lapas Narkotika Kelas II A Muara Beliti, diketahui kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 09.30 WIB. Saat kejadian dirinya berada di dalam Lapas, namun tidak mendapatkan perlakuan kasar dari warga binaan.

"Memang benar terjadi aksi protes tersebut, ribuan warga binaan terhadap petugas lapas. Saya sempat setengah jam di dalam lapas, namun tidak mendapatkan perlakuan kasar," katanya.

Akibat insiden tersebut sejumlah fasilitas, perlengkapan lapas, baik pintu, jendela rusak, bahkan ada petugas mendapatkan pertolongan dengan tandu lantaran diduga pingsan hingga dilarikan kerumah sakit menggunakan ambulans.

San Francisco -

Presiden AS, Donald Trump membuat pengumuman yang mengejutkan. Ia ingin membuka kembali dan memperluas Penjara Federal Alcatraz.

Alcatraz berada di Teluk San Francisco, telah menutup pintunya sebagai penjara federal 60 tahun yang lalu. Penjara ini pernah menampung beberapa penjahat paling terkenal di Amerika, termasuk Al Capone dan George "Machine Gun" Kelly.

Selama 29 tahun menjadi penjara federal dari tahun 1934 hingga 1963, Alcatraz mendapatkan reputasi sebagai tempat pemberhentian terakhir bagi narapidana yang tidak dapat dikendalikan di fasilitas lain, menurut Biro Penjara (BOP).

Akhir pekan lalu, Presiden Donald Trump menarik perhatian publik dengan pengumuman Alcatraz, seperti dikutip dari ABC News pada Selasa (6/5).

Meskipun reputasinya menakutkan, Alcatraz tidak pernah menjadi penjara seperti yang digambarkan dalam film-film Hollywood. Menurut BOP, fasilitas itu memiliki populasi yang sangat kecil, rata-rata antara 260 dan 275 narapidana, kurang dari 1% dari populasi penjara federal pada saat itu. Beberapa narapidana bahkan meminta pemindahan ke Alcatraz, tertarik dengan kondisi yang mencakup sel hunian tunggal.

Alcatraz Prison (REUTERS/Fred Greaves) Foto: REUTERS/Fred Greaves

Yang membuat Alcatraz unik adalah aturannya yang ketat. Narapidana hanya diberi empat hak dasar: makanan, pakaian, tempat tinggal, dan perawatan medis. Segala hal lainnya, mulai dari kunjungan keluarga hingga akses perpustakaan, harus diperoleh melalui perilaku yang baik.

Sistem ini dirancang untuk mengajarkan kepatuhan, dengan narapidana biasanya menghabiskan lima tahun di pulau itu sebelum dipindahkan kembali ke fasilitas lain, menurut BOP.

Keterasingan penjara di Teluk San Francisco berkontribusi pada mistiknya, khususnya terkait upaya melarikan diri. Selama sejarah operasionalnya, 36 orang berusaha melarikan diri dalam 14 insiden terpisah, menurut Biro Penjara. Meskipun secara resmi tidak ada yang berhasil melarikan diri, lima tahanan masih "hilang dan diduga tenggelam" hingga hari ini.

Berlawanan dengan kepercayaan umum, BOP mengatakan bahwa hiu pemakan manusia tidak berpatroli di perairan sekitar Alcatraz. Tantangan sebenarnya bagi mereka yang ingin melarikan diri adalah suhu dingin di teluk (rata-rata 50 hingga 55 derajat Fahrenheit), arus yang kuat, dan jarak 1,25 mil ke pantai.

Menurut National Park Service, Pulau Alcatraz menerima sekitar 1,2 juta pengunjung setiap tahun sebagai situs taman nasional, menawarkan tur ke bekas penjara dan berfungsi sebagai simbol yang mendorong pengunjung untuk merenungkan masalah kejahatan, hukuman, dan keadilan, sebuah tema yang muncul kembali dalam percakapan nasional setelah pengumuman Trump.

Sejarah pulau itu melampaui tahun-tahun penjaranya. Awalnya dibentengi sebagai instalasi militer pada tahun 1850-an, Alcatraz menjadi bagian dari sistem pertahanan pantai Teluk San Francisco dan menampung mercusuar operasional pertama di Pantai Barat, menurut BOP.

Penjelajah Spanyol Juan Manuel de Ayala pertama kali menamai pulau itu "Alcatraces" pada tahun 1775, menurut BOP, yang berarti "burung pelikan" atau "burung aneh", jauh berbeda dari reputasi buruk yang kemudian diperolehnya sebagai penjara federal paling terkenal di Amerika.

(bnl/wsw)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menargetkan Rancangan Undang-Undang tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara bisa selesai dan siap untuk diundangkan dalam waktu dua bulan ke depan.

Dalam rapat koordinasi di Jakarta, Jumat (2/5), Deputi Bidang Koordinasi Hukum Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) Nofli menekankan pentingnya percepatan penyusunan RUU tersebut sebagai bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2025–2029.

"Tentu saja proses ini membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak,” ujar Nofli, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Sebagai pemrakarsa, ia menekankan bahwa Kemenko Kumham Imipas bertanggung jawab dalam memastikan RUU Pemindahan Narapidana Antarnegara rampung tepat waktu.

Dengan langkah koordinatif yang terus diperkuat, ia berharap penyusunan RUU itu dapat segera dituntaskan sesuai target.

Kemenko Kumham Imipas juga berharap kehadiran regulasi tersebut mampu memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama hukum internasional, khususnya dalam pemindahan narapidana antarnegara, yang menjunjung asas keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum.

Rapat koordinasi dalam rangka persiapan penyusunan RUU Pemindahan Narapidana Antarnegara dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Hukum secara langsung.

Beberapa isu strategis dibahas dalam rapat, antara lain penggunaan naskah akademik tahun 2024 yang disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan draf RUU tahun 2017 versi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang akan diperbaiki.

Aspek selektif dan resiprokal dalam kerja sama antarnegara menjadi sorotan penting, termasuk penentuan negara-negara prioritas dengan kriteria yang terukur. Perubahan nomenklatur kementerian yang berdampak pada struktur organisasi turut menjadi perhatian.

Dari rapat disepakati beberapa hal, di antaranya penyelarasan naskah akademik dan pembaruan draf RUU akan dilakukan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Hasil penyusunan akan dikirimkan ke Panitia Antar-Kementerian (PAK) untuk proses lebih lanjut.

Kemenko Kumham Imipas juga akan menjadwalkan rapat lanjutan guna memastikan konsistensi dan sinkronisasi substansi dalam dokumen yang disusun.

Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Kumham Imipas Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antarlembaga Cahyani Suryandari, dalam kesempatan tersebut, menegaskan pentingnya penyamaan persepsi antarkementerian dalam penetapan konsep RUU Pemindahan Narapidana Antarnegara.

"Rapat konsepsi sangat penting agar penyusunan RUU dapat mencerminkan kepentingan nasional secara utuh dan menyeluruh," ujar Cahyani dalam kesempatan sama.

Turut hadir dalam rapat Staf Ahli Menko Kumham Imipas Bidang Reformasi Hukum Fitra Arsil, Staf Khusus Menko Kumham Imipas Bidang Isu Strategis Karjono, serta sekretaris dan para asisten deputi terkait.

Perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga turut ambil bagian dalam pembahasan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Golkar, Soedeson Tandra, mengungkap modus baru pengendalian narkoba di lapas. Ia menyebut saat ini ditemukan komunikasi pendistribusian narkoba menggunakan CCTV lewat jaringan WiFi.

Hal itu disampaikan Tandra dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025). Rapat ini dihadiri langsung oleh Kepala BNN Marthinus Hukom.

"Kalau demikian bahwa kita ini sudah berada di dalam keadaan darurat narkoba, maka penanganan kita tidak lagi sepele seperti ini ya, anggaran yang Rp 2 triliun ini kalau boleh dinaikin, bahkan saya mengatakan 10 kali lipat juga belum tentu bisa selesai Indonesia begini besar," kata Tandra dalam Raker di Komisi III.

Tandra menyebut sempat berkunjung ke Polda Banten untuk berdiskusi terkait peredaran narkoba. Ia menyebut ada temuan pengendalian narkoba di dalam lapas menggunakan CCTV 360 derajat.

Adapun lewat CCTV itu narapidana bisa berkomunikasi hingga diberi instruksi dari luar. Ia mengatakan saat ini penyalahgunaan narkoba di RI sudah canggih betul.

"Saya kemarin berkunjung ke Polda Banten membahas juga mengenai narkoba, di dalam lapas ditaroh CCTV nggak komunikasi dengan telepon, komunikasi lewat CCTV jaringan WiFi bisa ngomong, dia instruksikan WiFi-nya itu kameranya 360°," ujar Tandra.

"Nah dia instruksikan cara membuatnya bagaimana yang di sana terima, ini udah canggih betul telepon sudah nggak dibutuhkan tinggal pasang CCTV ya kan," tambahnya.

Ia menegaskan jika RI sudah diberi label darurat narkoba maka unsur pemerintah harus bergerak dengan cepat. Politikus Partai Golkar ini menyinggung terkait Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Kalau kemudian kita darurat narkoba, maka kita butuh perintah dari presiden untuk bagaimana kita memberantas, salah satu Asta Cita presiden adalah memberantas narkoba dan apa yang dikatakan oleh Pak Suding tadi betul dalam sejarah bangsa China itu dipermalukan luar biasa ya, harus menyewakan Hong Kong 100 tahun, yang Portugis itu Makau 100 tahun ya kan, itu jadi kembali ke situ," ujar Tandra.

Tandra menyebut penanganan narkoba juga mesti melihat arah politik Tanah Air. Ia menekankan perlu adanya hukuman berat bagi bandar narkoba supaya takut untuk mendistribusikan barang tersebut di RI.

"Kita harus menangkap arah para politik hukum kita ke depan dengan berlakunya KUHP baru, di mana kebijakan penahanan itu mulai diperlonggar, maka ini sesuatu ancaman bahaya yang lebih besar," kata Tandra.

"Misalnya pidana mati itu menjadi pidana bersyarat, orang nggak takut lagi ya, sudah datang ditangkap bawa 1 ton sabu-sabu ditangkap hukum mati kan diberi waktu 10 tahun, kebijakannya kalau dia baik bisa dirubah, ini semua harus menjadi suatu antisipasi kita ke depan," imbuhnya.

(dwr/maa)

Kasus ini perlu diselidiki karena menyangkut nyawa orang

Padang (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) menyebut kematian dua narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bukittinggi yang diduga akibat keracunan massal setelah menenggak minuman keras oplosan, perlu diselidiki dengan pendalaman.

"Perlu pendalaman dan penyelidikan untuk mengusut tuntas kasus ini," kata Kepala Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat Sultanul di Padang, Jumat.

Hal tersebut disampaikan Kepala Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sumbar terkait kasus keracunan massal yang dialami narapidana di Lapas Kelas IIA Bukittinggi hingga menyebabkan dua orang meninggal dunia.

Menurut dia, penyelidikan dan pengusutan kasus hingga tuntas sangat penting demi memastikan pemenuhan HAM tetap berjalan, termasuk di lapas sekalipun. Hal ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip penegakan HAM.

"Kasus ini perlu diselidiki karena menyangkut nyawa orang," kata dia.

Selain pemenuhan dan menjamin jalannya prinsip-prinsip HAM, langkah tersebut juga untuk mengetahui apakah ada indikasi kelalaian bahkan keterlibatan petugas dalam kasus itu.

Komnas HAM Sumbar juga akan berkoordinasi dengan Komnas HAM RI dalam menyikapi kasus tersebut. Dalam waktu dekat, pimpinan Komnas HAM pusat akan berkunjung ke Ranah Minang untuk membahas sejumlah kasus yang berkaitan dengan HAM.

Ia menambahkan beberapa kali mengunjungi lapas di Provinsi Sumbar penerapan standar operasional prosedur (SOP) dinilai sudah tergolong baik. Namun, kasus yang terjadi di Lapas Kelas IIA Bukittinggi bisa saja berkaitan dengan kelalaian atau implementasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Terpisah, Rumah Sakit Achmad Mochtar (RSAM) Busril mengatakan hingga Kamis (1/5) korban keracunan massal warga binaan Lapas Kelas IIA Bukittinggi sebanyak dua orang.

"Benar, satu pasien atas nama inisial MA meninggal dunia setelah mendapat perawatan sejak semalam di ICU. Waktu kematian jam 8.50 WIB," kata dia.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Bukittinggi -

Jumlah warga binaan Lapas Biaro atau Lapas Kelas IIA Bukittinggi yang tewas akibat keracunan minuman oplosan bahan pembuat parfum, bertambah menjadi dua orang, setelah seorang napi meninggal di Rumah Sakit Ahmad Muchtar (RSAM) Bukittinggi, Kamis (1/5/2025).

Sebelumnya, satu orang napi juga meninggal dalam perawatan di RSUD Bukittinggi. Saat ini, masih ada dua orang napi yang dirawat dengan menggunakan ventilator dan delapan lainnya sudah mulai membaik.

"Ada, satu orang lagi (tambahan meninggal). Ini mau dikoordinasikan. Tadi saya juga ngecek yang mulai membaik," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjen Pas) Sumatera Barat, Marselina Budiningsih kepada wartawan di Bukittinggi.

Direktur Utama RSAM Bukittinggi, Busril juga membenarkan kabar meninggalnya napi tersebut ditempat terpisah.

"Meninggal dunia (satu napi) yang dirawat sejak kemarin. Saat ini ada 8 orang yang sudah dirawat di ruang perawatan Ambun Suri. Sudah terjadi perbaikan. Kalu udah dibawa ke ruangan, artinya sudah mulai membaik," kata Busril kepada wartawan.

Menurut Busril, masih ada 2 warga binaan lain yang menjalani perawatan intensif dengan bantuan ventilator. Kondisinya dilaporkan kritis.

"Dua masih terpasang ventilator," jelasnya.

Sebelumnya, ada 22 warga binaan yang dilarikan ke rumah sakit, setelah mengalami keracunan massal.

Marselina Budiningsih mengungkap penyebab keracunan massal tersebut.

Menurutnya, keracunan dipicu oleh bahan pembuat parfum yang kemudian dioplos salah seorang napi menjadi minuman. Membuat parfum merupakan salah satu program bagi warga binaan di Lapas tersebut.

"Jadi, di Lapas ada program kemandirian membuat parfum. Parfum tersebut bahan bakunya adalah alkohol 70 persen," jelas Marselina.

KataMarselina lagi, salah seorang napi mencuri sisa alkohol pembuatan parfum sekitar 200 mili. Alasannya untuk membersihkan tato. Tapi ternyata disalahgunakan untuk membuat minuman.

"Dari sisa pembuatan (parfum) sekitar 200 mililiter diambil tanpa seizin petugas untuk membersihkan tato. Akan tetapi disalahgunakan, bukan untuk membersihkan tato, tapi digunakan untuk minuman. Dicampur dengan minuman sachet dan es batu, lalu diminum bersama-sama," katanya.

Ia berjanji akan menindak semua pihak yang terlibat atau lalai, sehingga menyebabkan terjadinya peristiwa itu.

"Kita akan terus dalami," janjinya.

Ia membantah ada aktivitas pesta (miras oplosan) di dalam Lapas, yang memicu terjadinya keracunan massal.

"Tidak ada pesta-pesta semacam itu," katanya lagi.

(nkm/nkm)

Bukittinggi -

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjen Pas) Sumatera Barat bersama pihak kepolisian membentuk tim investigasi khusus terkait keracunan 22 warga binaan di Lapas Biaro Kelas IIA Bukittinggi. Tim tersebut akan mendalami apakah terdapat unsur kelalaian pada kasus keracunan massal tersebut.

Kepala Kanwil Ditjen PAS Sumbar, Marselina Budiningsih, mengatakan bakal memproses semua pihak terkait, baik pegawai maupun warga binaan. Tim khusus itu diakuinya sudah mulai bekerja.

"Kita sudah koordinasi dan melaporkan kepada Direktorat Jenderal dan berkoordinasi bersama ibu Kapolres dan sudah berkoordinasi dengan pihak keluarga. Kita sudah membentuk tim investigasi yang melaksanakan tugas," kata Marselina kepada wartawan di Bukittinggi, Kamis (1/5/2025).

"Apabila ada unsur-unsur kelalaian kita akan memproses sesuai dengan ketentuan, baik itu pegawai maupun warga binaan," tambah dia.

Diketahui puluhan warga binaan Lapas Biaro atau Lapas Kelas IIA Bukittinggi, Sumatera Barat, mengalami keracunan akibat menghirup bahan kimia pembuat parfum. Dirut Rumah Sakit Ahmad Mukhtar (RSAM) Bukittinggi, Busril menyebutkan, ada 22 pasien yang dirujuk ke rumah sakit tersebut. Dua dalam kondisi kritis dan harus mendapat bantuan ventilator.

Selain di RSAM, satu narapidana juga dirujuk ke RSUD Bukittinggi. Sekitar dua setengah jam dirawat, warga binaan tersebut meninggal dunia.

"Benar, ada satu pasien yang kami terima pukul 14.00 WIB hari Rabu (kemarin) diantar oleh mobil operasional Lapas Bukittinggi. Meninggal jam 16.30 setelah dirawat di IGD," kata juru bicara RSUD Bukittinggi, Nugrahadi kepada wartawan, Rabu (30/4) malam.

Ia menjelaskan, dari diagnosa awal, warga binaan tersebut mengalami keracunan alkohol. "Diagnosa awal terjadi intoksikasi atau keracunan alkohol," katanya.

(astj/astj)