JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa kenaikan harga emas merupakan fenomena global di berbagai negara, bukan hanya di Indonesia.

Pasalnya, kenaikan harga emas di dalam negeri turut dipengaruhi oleh fluktuasi harga emas di tingkat global.

"Jadi kalau kita perhatikan bahwa kenaikan harga emas ini tidak hanya terjadi di dalam negeri, tetapi juga ini bagian dari pengaruh adanya kenaikan harga emas dunia yang dipicu oleh beberapa hal," kata Prasetyo kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).

Beberapa faktor yang membuat harga emas naik di antaranya terkait situasi geopolitik maupun geoekonomi, sehingga permintaan terhadap emas naik secara signifikan.

"Hal ini menyebabkan mekanisme pasar bekerja sehingga harga-harga emas komoditas-komoditas utama dunia ikut naik, termasuk di dalam negeri," kata Prasetyo.

Faktor lainnya penyebab harga emas naik adalah karena masyarakat masih menganggap bahwa emas adalah instrumen investasi yang paling aman dan stabil.

Seperti diketahui, emas termasuk safe haven atau aset yang aman untuk diinvestasikan, bahkan ketika kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja.

Dengan adanya pergerakan harga emas yang cenderung naik, kata Prasetyo, hal ini menyebabkan masyarakat semakin terdorong untuk berinvestasi dalam bentuk emas.

"Apalagi semenjak kita untuk pertama kalinya punya bank emas, Bank Bullion, yang beberapa waktu lalu diresmikan oleh Bapak Presiden, sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk berinvestasi emas dengan jauh lebih baik dan jauh lebih aman," ujar Prasetyo.

Oleh karena itu, ia menilai anggapan yang menyebut tingginya harga emas sebagai tanda kekhawatiran atas kondisi perekonomian Indonesia adalah anggapan yang berlebihan.

"Ada beberapa yang beranggapan kenaikan kenaikan ini apakah sebuah sinyal kekhawatiran tentang kondisi ekonomi, Saya kira itu terlalu berlebihan kalaupun ada masukan atau pandangan," kata Prasetyo.

Sebelumnya diberitakan, harga emas mengalami peningkatan secara signifikan dalam beberapa waktu terakhir.

Hal ini menjadi bahan perbincangan banyak orang, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif.

Belakangan ini, kisaran harga emas saat ini hampir mencapai angka Rp 2 juta per gram.

Dikutip dari Kontan, pada hari ini grafik harga emas 24 karat Antam turun Rp 1.000 per gram, dari sebelumnya Rp 1.966.000 per gram menjadi Rp 1.965.000 per gram.

Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Presiden Prabowo Subianto berkenan untuk hadir dalam perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day besok, 1 Mei 2025.

Dia mengamini beberapa perwakilan Serikat Buruh mengirimkan surat resmi secara langsung kepada Prabowo untuk hadir dalam perayaan May Day.

"Presiden memutuskan insyaallah beliau berkenan hadir di dalam acara peringatan May Day tersebut," tegas Prasetyo kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).

Prasetyo menilai pemerintah maupun Prabowo sebagai pimpinan utamanya memandang buruh adalah elemen kunci bagi ekonomi Indonesia. Perhatian besar akan diberikan pemerintah untuk para buruh. Maka dari itu di Hari Buruh esok hari Prabowo bakal hadir dan memberikan penghormatan secara langsung.

"Karena sekali lagi bagi presiden dan pemerintah, cara pandangan beliau adalah bahwa buruh adalah elemen kunci di dalam ekonomi kita yang tidak terpisahkan. Jadi beliau menaruh perhatian besar," lanjut Prasetyo.

Di sisi lain, Prasetyo juga mengatakan Prabowo ingin agar semua pihak bekerja sama dengan baik. Tiga unsur dalam dunia kerja, mulai dari pemerintah, perusahaan, dan buruh harus bisa bekerja sama menggerakkan ekonomi Indonesia.

"Kita harus bekerja sama, baik pemerintah, sektor swasta, para pengusaha, dan juga rekan-rekan buruh. Ini merupakan tiga unsur yang saling bekerja bersama-sama di dalam menjalankan semua usaha dan menjalankan ekonomi bangsa kita," kata Prasetyo menekankan.

(acd/acd)

Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya telah menerima undangan dari para serikat buruh yang meminta Presiden Prabowo Subianto menghadiri aksi Hari Buruh Internasional atau May Day di Monas, Jakarta Pusat (Jakpus), besok. Dia menyebut Prabowo memutuskan akan hadir.

"Berkenaan dengan perayaan May Day esok hari perlu disampaikan bahwa teman-teman serikat buruh kirimkan undangan ke Presiden untuk hadiri peringatan Hari Buruh Internasional esok hari. Presiden memutuskan Insya Allah beliau berkenan hadir di dalam acara peringatan May Day tersebut," kata Prasetyo kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).

Prasetyo menuturkan Prabowo memiliki perhatian khusus kepada kaum buruh. Bagi Prabowo, lanjut dia, kelompok buruh termasuk elemen kunci dalam pertumbuhan ekonomi.

"Karena sekali lagi bagi presiden dan pemerintah, cara pandangan beliau adalah bahwa buruh adalah elemen kunci di dalam ekonomi kita yang tidak terpisahkan," ujar Prasetyo.

"Jadi beliau menaruh perhatian besar bahwa kita harus bekerja sama, baik pemerintah sektor swasta para pengusaha dan juga rekan-rekan bruuh. Ini merupakan tiga unsur yang saling bekerja bersama sama di dalam menjalankan semua usaha dan menjalankan ekonomi bangsa kita," imbuhnya.

Sebelumnya, Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Arif Minardi menyampaikan pihaknya telah mengundang Prabowo untuk hadir pada May Day 1 Mei. Dia menyebut Prabowo diagendakan akan menyampaikan pidato di hadapan ribuan buruh yang dikerahkan hadir.

"Acaranya adalah Pak Prabowo akan berpidato di antara pukul 10.00 WIB sampai 11.00 WIB," kata Sekjen KSPSI Arif Minardi dalam konferensi pers, kemarin.

Arif menyebutkan para serikat buruh telah berkoordinasi dengan pihak Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Koordinasi tersebut berkaitan dengan rencana Prabowo hadir saat Mayday tersebut.

"Semua federasi dan konfederasi yang ada kemudian berkoordinasi dengan Setneg. Setneg berkepentingan karena ada presiden yang mau pidato, ada Paspampres dan lain-lain. Jadi acara utama adalah pidato presiden," ujarnya.

(fca/yld)

Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya telah menerima undangan dari para serikat buruh yang meminta Presiden Prabowo Subianto menghadiri aksi Hari Buruh Internasional atau May Day di Monas, Jakarta Pusat (Jakpus), besok. Dia menyebutkan Prabowo memutuskan akan hadir.

"Berkenaan dengan perayaan May Day esok hari perlu disampaikan bahwa teman-teman serikat buruh kirimkan undangan ke Presiden untuk hadiri peringatan Hari Buruh Internasional esok hari. Presiden memutuskan Insyaallah beliau berkenan hadir di dalam acara peringatan May Day tersebut," kata Prasetyo kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).

Prasetyo menuturkan Prabowo memiliki perhatian khusus kepada kaum buruh. Bagi Prabowo, lanjut dia, kelompok buruh termasuk elemen kunci dalam pertumbuhan ekonomi.

"Karena sekali lagi bagi presiden dan pemerintah, cara pandangan beliau adalah bahwa buruh adalah elemen kunci di dalam ekonomi kita yang tidak terpisahkan," ujar Prasetyo.

"Jadi beliau menaruh perhatian besar bahwa kita harus bekerja sama, baik pemerintah sektor swasta para pengusaha dan juga rekan-rekan buruh. Ini merupakan tiga unsur yang saling bekerja bersama sama di dalam menjalankan semua usaha dan menjalankan ekonomi bangsa kita," imbuhnya.

Sebelumnya, Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Arif Minardi menyampaikan pihaknya telah mengundang Prabowo untuk hadir pada May Day 1 Mei. Dia menyebutkan Prabowo diagendakan akan menyampaikan pidato di hadapan ribuan buruh yang dikerahkan hadir.

"Acaranya adalah Pak Prabowo akan berpidato di antara pukul 10.00 WIB sampai 11.00 WIB," kata Sekjen KSPSI Arif Minardi dalam konferensi pers, kemarin.

Arif menyebutkan para serikat buruh telah berkoordinasi dengan pihak Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Koordinasi itu berkaitan dengan rencana Prabowo hadir saat May Day tersebut.

"Semua federasi dan konfederasi yang ada kemudian berkoordinasi dengan Setneg. Setneg berkepentingan karena ada presiden yang mau pidato, ada Paspampres dan lain-lain. Jadi acara utama adalah pidato presiden," ujarnya.

Simak Video Said Iqbal: Presiden Prabowo Akan Hadiri Hari Buruh 1 Mei di Monas

(fca/yld)

Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada Danantara agar mengelola aset Gelora Bung Karno (GBK). Arahan itu disebut disampaikan Prabowo saat Townhall Meeting dengan jajaran Danantara beberapa waktu lalu.

"Terkait aset kawasan GBK yang akan dialihkan pengelolaannya di bawah Danantara, betul itu adalah petunjuk dari Bapak Presiden dari saat beliau memberikan pengarahan dalam acara townhall Danantara beberapa hari yang lalu," kata Prasetyo kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).

Prasetyo mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan teknis pengalihan aset yang sebelumnya dikelola kementeriannya. Dia menyebutkan masih berkoordinasi dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Danantara.

"Sehingga kami tentunya butuh waktu untuk mempersiapkan secara teknis pengalihan ini karena bagaimanapun aset GBK di bawah Kemensetneg bersifat pengelolaannya di bawah Badan Layanan Umum. Tentu ada perbedaan dengan proses pengalihan dari aset-aset di BUMN," ujar dia.

"Jadi mohon bersabar, kalau pertanyaannya aset apa saja yang sudah dialihkan tentu sampai hari ini belum karena baru sedang kita koordinasikan secara teknis dengan pihak-pihak terkait dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan tentunya dengan Danantara," lanjutnya.

Sebelumnya, Prabowo sempat menghadiri townhall meeting bersama jajaran BPI Danantara pada Senin (28/4) lalu. Prabowo memberikan arahan secara tertutup.

Ihwal pengalihan aset GBK itu sempat disampaikan oleh CEO Danantara Rosan Roeslani setelah pengarahan Prabowo. Rosan mengungkapkan pihaknya akan mengelola aset GBK.

"Akan dimasukkan aset lain dan itu adalah yang kita ada di sini, GBK. Yang ada di Mensetneg yang nilainya di value 8 tahun yang lalu itu nilainya US$ 25 miliar. Nah jadi GBK dan seluruh lokasi yang ada di sini akan dimasukkan ke dalam Danantara," kata Rosan kepada wartawan di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (28/4).

(fca/zap)

Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buka suara soal rencana pengalihan aset kompleks Gelora Bung Karno (GBK) ke bawah BPI Danantara. Dia membenarkan arahan ini diberikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Saat ini pihaknya langsung menindaklanjuti arahan itu dengan mempersiapkan petunjuk dan pelaksanaan secara teknis soal pengalihan aset yang akan dilakukan.

Prasetyo menyoroti aset GBK selama ini pengelolaannya di bawah Kementerian Sekretariat Negara dengan berlandaskan Badan Layanan Umum. Tentu saja perlu ada aturan baru untuk memindahkan aset tersebut ke bawah pengelolaan BUMN.

"Kami tentunya butuh perlu waktu untuk siapkan secara teknis pengalihan ini karena bagaimanapun aset GBK di bawah Kementerian Sekretariat Negara pengelolaannya berada di bawah Badan Layanan Umum (BLU) yang tentu ada perbedaan dengan proses pengalihan dari aset aset di BUMN," beber Prasetyo kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).

Dia melanjutkan sampai hari ini belum ada aset-aset negara lain semacam GBK yang dialihkan ke bawah pengelolaan Danantara. Pihaknya masih melakukan koordinasi dengan lembaga terkait, baik Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, maupun dengan Danantara.

Di sisi lain, Prasetyo juga menegaskan rencana perpindahan aset GBK ke bawah pengelolaan Danantara adalah arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan dalam Townhall Meeting Danantara beberapa hari lalu.

"Itu betul, itu adalah arahan dan petunjuk dari Presiden pada saat beliau berikan pengarahan dalam acara townhall Danantara beberapa hari lalu," tegas Prasetyo.

Sebelumnya, CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani mengungkapkan pihaknya akan mengelola aset di bawah Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) seperti Gelora Bung Karno (GBK).

Rosan yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM mengatakan aset GBK pada 8 tahun lalu tercatat senilai US$ 25 miliar atau sekitar Rp 420 triliun. Aset tersebut secara resmi akan dikelola di bawah Danantara.

"Akan dimasukkan aset lain dan itu adalah yang kita ada di sini, GBK. Yang ada di Mensetneg yang nilainya di value 8 tahun yang lalu itu nilainya US$ 25 miliar. Nah jadi GBK dan seluruh lokasi yang ada di sini akan dimasukkan ke dalam Danantara," kata Rosan kepada wartawan di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (28/4/2025) yang lalu.

(acd/acd)

Jakarta -

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan ada momen sejarah luar biasa yang ditoreh para pendiri bangsa Indonesia saat menyepakati Pancasila sebagai dasar negara, yakni kebersamaan dan saling berkorban untuk mencapai tujuan pembentukan negara RI.

Saat itu, pasca Indonesia merdeka terjadi perdebatan di antara para pendiri bangsa tentang apa yang menjadi ideologi dan dasar negara. Perdebatan tersebut memunculkan banyak gagasan. Seperti sekuler, Islam dan lainnya.

"Tapi, pada akhirnya para pendiri bangsa kita itu menyadari bahwa Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, ras, bahasa yang harus ada pemersatu untuk menjalin perbedaan tersebut. Dalam perjalanannya ketemulah pada satu titik yakni Pancasila yang kemudian disepakati bersama sebagai ideologi dan dasar negara," kata Muzani, dalam keterangannya, Rabu (30/4/2025).

Hal tersebut disampaikan Muzani saat menerima kunjungan dan berdialog dengan para pendidik dan ratusan siswa SMA Taruna Nusantara Magelang, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4). Kuatnya Pancasila berperan sebagai pemersatu bangsa, dibuktikan dengan sampai saat ini walaupun Indonesia banyak masalah dan tantangan tapi tidak sampai terjadi konflik, hingga pecah serta bubar seperti yang terjadi di negara lain.

Ditambahkan Muzani, luar biasanya para pendiri bangsa menjaga persatuan, juga tercermin dari kesepakatan bersama untuk mengambil bahasa Melayu yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Menurut Muzani, mereka yang suku Jawa, Sunda dan lainnya tidak lantas memaksakan harus bahasa daerahnya yang dipakai sebagai bahasa nasional.

"Karena mereka paham dalam bangsa yang sangat beragam ini, diperlukan persatuan sebagai sebuah kekuatan. Rasa bersatu dalam keberagaman itulah yang kemudian memunculkan kebhinnekaan. Keteladanan seperti inilah yang harus diresapi, diambil dan ditiru oleh generasi muda bangsa," tandas Muzani.

Sebelumnya, perwakilan siswa Aditya Nugraha menyampaikan terima kasih karena diterima dengan baik di Gedung MPR. Dikatakannya, kunjungan ini sangat penting untuk siswa dan siswi SMA Taruna Nusantara memperdalam pemahaman tentang MPR dan kenegaraan secara luas.

"Kami memang sangat mengharapkan pemaparan atau pembekalan dari Ketua MPR kepada kami. Karena kami sangat yakin, pemaparan yang diberikan Ketua MPR akan menambah wawasan dan memberikan inspirasi kepada kami sebagai generasi penerus bangsa," ujar Aditya.

Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri oleh para anggota MPR RI Danang Wicaksana, M. Endipat Wijaya dan Moreno Soeprapto. Hadir pula Kepala Sekolah SMA Taruna Nusantara Brigjen TNI Muhammad Imam Gogor, Wakil Kepala Sekolah Bidang Administrasi Kolonel Laut Herry Aditama dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Pendidikan Bambang Edi Suparyanto.

(hnu/ega)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pascaputusan cerai dengan aktor Baim Wong, pihak model Paula Verhoeven masih berusaha memperjuangkan haknya.

Pada Selasa (29/4/2025) tim kuasa hukum MerekaPaula mendatangi kantor Dewan Pers.

Ia menyampaikan keberatan atas pemberitaan media massa terkait data pribadi Paula yang bersumber dari media sosial.

Data pribadi

Diwakili pengacara Erwin Natosmal dan Ainul Yaqin, mereka menyampaikan keberatan atas dua hal.

"Ada 2 poin untuk audensi kita hari ini. Yang pertama kita beraudensi tentang bagaimana seharusnya pers dan media merespons tentang data pribadi, terutama yang spesifik seperti data rekam medis," ujar Erwin di kantor Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa sore.

Menurut Erwin ada media massa yang tidak menghargai data pribadi Paula.

"Soal bagaimana data pribadi ditulis di sana. Misalnya, apakah rekam medis bisa tidak untuk ditulis sebagai data mereka di sana?" tutur Erwin.

Sumber medsos

Gugatan cerai Baim terhadap Paula dikabulkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 16 April 2025.

Beberapa hari kemudian muncul di sebuah akun Instagram foto kertas yang diduga rincian dokumen putusan.

Di dalamnya tertulis riwayat kesehatan Paula bahwa ia pernah sakit HIV sebelum menikah dengan Baim.

Unggahan itu kemudian diberitakan oleh media massa.

Akan lapor ke polisi

Selain melapor ke Dewan Pers, kuasa hukum Paula juga akan melaporkan akun Instagram itu ke polisi.

"Itu satu hal, nanti memang ada beberapa langkah hukum yang kami lakukan," kata Erwin.

Mereka masih berusaha menelusuri bukti-bukti yang ada.

"Secepatnya, sedang kami analisis tentang sejauh mana, mana yang bisa masuk ranah dewan pers, mana yang tidak bisa," kata Erwin.

Hari ini, Rabu (30/4/2025) Paula berencana mengunjungi Komnas Perempuan untuk meminta dukungan.

JAKARTA - Hasan Nasbi mundur dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office ( PCO ). Sebelum pengunduran Hasan Nasbi itu diumumkan, Presiden Prabowo Subianto menetapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai juru bicara (jubir) presiden.

Lalu, masih perlukah mencari pengganti Hasan Nasbi setelah Mensesneg jadi jubir presiden?

?Secara institusional tetap perlu,? kata Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro kepada SindoNews, Rabu (30/4/2025).



Alasan yang pertama, kata Agung, menimbang kabinet gemuk sehingga fungsi kejubiran perlu dioptimalkan agar semakin baik. ?Sehingga lebih fokus merespons cepat segala dinamika kebangsaan termasuk soal-soal kebijakan dengan eksesnya,? katanya.

Kemudian alasan yang kedua, Agung mengatakan bahwa tumbuh suburnya media dengan segala platform membutuhkan manajemen dan pengawalan isu yang baik. ?Bila dilakukan secara serampangan dan ala kadarnya dikhawatirkan akan mengulang kesalahan yang sudah-sudah,? imbuhnya.

?Ketiga, pun bila dilekatkan ke sesneg, maka jubir mesti mampu mengayomi semua, mampu berkomunikasi secara sederhana, mudah diakses, dan serba hadir bersama presiden dan rakyat saat dibutuhkan,? pungkasnya.

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga juga menilai masih perlu mencari pengganti Hasan Nasbi sebagai kepala PCO. ?PCO itu tugasnya tidak hanya menjadi jubir, tapi juga menyiapkan komunikasi strategis. Karena itu, jubir itu hanya salah satu tugas dan fungsi PCO,? kata Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini.

Pengamat Politik Adi Prayitno menuturkan bahwa PCO itu lembaga yang sudah dibuat yang ada regulasinya. ?Tentu harus ada kepala PCO baru setelah Hasan mundur. Sekalipun sudah ada Mensesneg juga jubir istana,? ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik ini.

Namun, Adi menilai secara kelembagaan PCO harus diperkuat dengan jubir baru yang juga sangat melekat dengan presiden.

Analis Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo juga menilai pengganti Hasan Nasbi masih diperlukan. Dia menuturkan, PCO merupakan sebuah fungsi yang salah satunya sebagai koordinator juru bicara.

?Walaupun Bapak Presiden sudah menunjuk Pak Mensesneg sebagai jubir tapi kan tetap butuh fungsi yang mengoordinasikan jubir, lalu fungsi untuk kemudian selalu berdiskusi dan menyerahkan hasil monitoring atau hasil analisis informasi ke presiden dan yang bisa mendukung aktivitas komunikasi presiden secara lebih efektif,? katanya.

Dia menduga keputusan Hasan Nasbi mundur dari jabatan Kepala PCO karena susah untuk bertemu langsung dengan Presiden Prabowo dalam kesehariannya. ?jadi, agak susah bagi koordinator jubir untuk bekerja terpisah dari presiden,? ucapnya.

Dia menjelaskan, seorang jubir tidak boleh pakai asumsi dan kepentingan pribadi. ?Dia harus tahu luar dalam presiden sebenarnya mau ngomong apa, memahami kehendak yang mau disampaikan presiden,? katanya.

Maka itu, menurut dia, sosok pengganti Hasan harus seseorang yang bisa membuat Presiden Prabowo nyaman sehari-sehari. ?Tidak kemudian hanya ditunjuk berdasarkan fungsinya tapi kemudian tidak bisa menjalankan fungsinya secara optimal,? pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Hasan Nasbi menyatakan mundur dari jabatannya. Pernyataan itu disampaikan dalam rekaman video yang diunggah akun Instagram Total Politik.

"Teman-teman semua, hari Senin tanggal 21 April 2025 adalah hari terakhir saya menjalani aktivitas di Kantor Komunikasi Kepresidenan," ujar Hasan dalam video tersebut, dilihat Selasa (29/4/2025).

Presiden Prabowo Subianto menunjuk tiga jajarannya di Kabinet Merah Putih sebagai Juru Bicara sebelum Hasan Nasbi mundur sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO).

Hasan mengaku telah mengundurkan diri dari jabatannya sejak Senin (21/4) kemarin. Ia menyebut alasan mundur diri dikarenakan adanya persoalan yang tidak lagi mampu diatasi kemampuannya.

Ia mengatakan surat pengunduran diri itu telah diserahkan kepada Prabowo melalui dua orang sahabatnya yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Lewat pengunduran dirinya itu, Hasan mengaku memberi kesempatan bagi figur lain yang dirasa lebih pantas menggantikan posisinya itu. Hal itu, kata dia, merupakan jalan terbaik demi kelancaran komunikasi pemerintahan di masa yang akan datang.

Prasetyo membenarkan apabila Prabowo telah menerima surat pengunduran diri itu. Hanya saja, ia mengatakan Prabowo masih mempelajari terlebih dahulu dan belum meneken keputusan mundurnya Hasan.

"Bapak Presiden sudah kami laporkan dan beliau ingin terlebih dahulu mempelajarinya. Jadi, belum sampai kepada tahap sudah diteken apalagi sampai tahap mencari penggantinya," jelasnya.

Beberapa hari sebelum mundurnya Hasan, Prabowo juga sudah menunjuk Prasetyo sebagai Juru Bicara baru. Ketika itu Prasetyo mengaku diminta untuk ikut berperan aktif sebagai Juru Bicara.

Ia juga menyebut kehadiran dirinya sebagai Juru Bicara juga tidak akan menghilangkan peran PCO yang kala itu masih dipimpin Hasan. Menurutnya semuanya tetap berjalan seperti sebelumnya. Sementara dirinya hanya ikut membantu melakukan komunikasi ke publik ihwal kepresidenan.

Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan bakal ada tambahan dua Juru Bicara baru yang akan bertugas bersama dirinya. Keduanya yakni Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo.

Meski begitu, ia membantah adanya kocok ulang atau reshuffle kabinet terhadap posisi Kepala PCO buntut adanya penambahan tiga Juru Bicara Istana itu.

"Enggak (reshuffle), sekali lagi seperti yang sudah saya sampaikan, saya ini diminta untuk ikut aktif membantu. Kantor Komunikasi Kepresidenan tetap ada, tetap menjalankan tugas seperti biasa," ujarnya kepada wartawan, Senin (21/4).

Tim kuasa hukum Paula Verhoeven mengaku tak tahu siapa yang menyebarkan draft putusan cerai Paula dan Baim Wong yang kemudian viral di media sosial dan menyebabkan rumor soal kliennya.

Maka dari itu, Erwin Natosmal Oemar selaku kuasa hukum Paula Verhoeven telah membawa perihal tersebut ke Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung RI.

"Itu kami tidak tahu, makanya kami kemarin membawa ke Bawas, biarkan Bawas menginvestigasi dan biar kemudian menemukan siapa aktor di balik ini," kata Erwin seperti diberitakan pada Selasa (29/4).

"Kami sedang akan mencoba tentang langkah hukumnya," beber Erwin soal rencana mereka selanjutnya menyikapi bocor draft putusan cerai Paula dan Baim tersebut.

Erwin juga menyebut proses analisis masih berlangsung untuk mendalami dan menentukan ranah yang akan mereka tempuh melalui jalur hukum pidana.

Sebelumnya sebuah unggahan di media sosial menyebar dan diklaim berisikan draft putusan cerai Paula dan Baim. Dalam unggahan itu, disebutkan soal informasi pribadi Paula Verhoeven yang disebut menjadi salah satu alasan Baim menceraikan Paula.

Bukan hanya itu, kontroversi soal putusan cerai untuk Paula dan Baim juga muncul setelah pihak pengadilan justru membeberkan alasan perceraian kepada media, termasuk soal perselingkuhan dan menyebut Paula sebagai "istri durhaka".

Padahal, putusan cerai tersebut tidak ditampilkan kepada publik di laman resmi pengadilan yang berarti bersifat pribadi.

Diberitakan detikHot pada Selasa (29/4), Paula Verhoeven merasa difitnah dan nama baiknya sudah dicemari atas aksi tersebut.

Ia membantah keras tudingan tersebut dan menyebut tidak ada bukti konkret perselingkuhan atau pun perzinahan dalam proses pengadilan.

Paula Verhoeven dan timnya kemudian mengadukan juru bicara pengadilan ke Komisi Yudisial karena dianggap melanggar kode etik.

Paula juga melapor ke Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) terkait dugaan pelanggaran administratif atas menyebarnya draft putusan cerai Paula dan Baim tersebut.

Tim kuasa hukum Paula Verhoeven turut melakukan audiensi di Dewan Pers atas pemberitaan sejumlah media yang dianggap telah melanggar privasi klien mereka, termasuk mencantumkan data pribadi secara tidak etis.

Dewan Pers juga memberikan arahan untuk menempuh jalur pengaduan agar proses klarifikasi bisa berlangsung sesuai prosedur.

Selain itu, Paula Verhoeven mengajukan banding atas putusan cerai dari Baim Wong, yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Melalui kuasa hukum Paula, Alvon Kurnia Palma, banding tersebut telah diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin (28/4) lewat sistem elektronik.

KOMPAS.com -Prasetyo Hadi jadi sorotan setelah mundurnya Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

Sebelum Hasan Nasbi mundur, Presiden Prabowo telah resmi menunjuk Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai Juru Bicara (Jubir) Presiden.

Dilansir dari laman Partai Gerindra, Prasetyo menjelaskan bahwa peran sebagai juru bicara sejatinya tidak berbeda dengan tugas PCO yang dipimpin oleh Hasan Nasbi.

“Enggak ada (bedanya), semua bareng. PCO tetap. Nah, kita tetap diminta untuk membantu,” ungkapnya pada Kamis (17/4/2025).

Namun, Prasetyo Hadi akhirnya berganti peran menjadi Kepala PCO setelah Hasan Nasbi mundur dari posisinya di Kabinet Merah Putih.

Hasan sendiri mengaku sudah mengajukan pengunduran diri sejak 21 April 2025 melalui surat yang dikirimkan ke Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Profil Prasetyo Hadi

Prasetyo Hadi adalah politisi dan pengusaha yang merupakan kader dari Partai Gerindra.

Dilansir dari laman resmi Fraksi Partai Gerindra, Prasetyo Hadi adalah lulusan SMA Taruna Nusantara pada 1998.

Pria kelahiran Ngawi, 28 Oktober 1979 itu kemudian melanjutkan pendidikan S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.

Ia lulus dengan gelar S1 dari jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan pada 2006.

Perjalanan Karier Prasetyo Hadi

Dilansir dari Kompas.com, Prasetyo Hadi menjadi kader Partai Gerindra sejak 2008.

Ia kemudian menjabat sebagai Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra.

Prasetyo Hadi sempat menjadi anggota DPR periode 2019-2024 melalui pergantian antar waktu (PAW) pada 1 September 2020.

Saat itu, Prasetyo Hadi maju sebagai pengganti Harry Poernomo yang mengundurkan diri.

Ia terpilih karena perolehan suaranya di daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah VI berada di urutan terbanyak kedua pada Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2019.

Di DPR, iai bertugas di Komisi II yang membidangi soal pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, reformasi birokrasi, kepemiluan, pertanahan, dan reforma agraria.

Setelah Prabowo terpilih menjadi Presiden periode 2024-2029, Prasetyo Hadi ditunjuk untuk menduduki jabatan Mensesneg di Kabinet Merah Putih.

Prasetyo Hadi kemudian ditunjuk menjadi Jubir Presiden yang tugasnya beriringan dengan Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO.

Selain berkarir di bidang politik, Prasetyo Hadi juga tercatat sebagai Komisaris di PT. Sentra Strategis Indonesia sejak 2014 sampai sekarang.

Ia juga menjadi Direktur Utama PT. Tusen Hutami Lestari sejak 2016 sampai saat ini.

Harta Kekayaan Prasetyo Hadi

Dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id pada Rabu (30/4/2025), Prasetyo Hadi memiliki total harta kekayaan mencapai 11.605.075.158.

Hal ini tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tanggal penyampaian 19 Januari 2025 ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Harta itu terdiri dari sebidang tanah di Kota Bogor yang dilaporkan dari hasil sendiri senilai Rp 3.300.000.000.

Ada juga dua bidang tanah di Kota Bondowoso masing-masing senilai Rp. 679.470.000 dan Rp. 1.305.315.000.

Kemudian, tiga mobil dan dua sepeda motor yang disebut sebagai hasil sendiri, dengan rincian:

• Mobil Toyota Fortuner Jeep tahun 2014 senilai Rp 265.000.000
• Mobil Toyota Alphard S tahun 2012 senilai Rp 325.000.000
• Mobil Toyota Fortuner Jeep tahun 2016 senilai Rp 355.000.000
• Sepeda motor Honda GL 200 tahun 2013 senilai Rp 10.500.000
• Sepeda motor Honda N (110A) C AT tahun 2011 senilai Rp 3.500.000.

Selanjutnya, ada surat berharga senilai 306.000.000 serta kas dan setara kas sebesar Rp3.355.290.158.

Sehingga, total harta kekayaannya tercatat berjumlah Rp11.605.075.158 karena Prasetyo Hadi tidak melaporkan kepemilikan utang.

Sumber:
nasional.kompas.com
nasional.kompas.com
elhkpn.kpk.go.id
fraksigerindra.id
gerindra.id