Mataram (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa organisasi profesi seperti organisasi kedokteran idealnya hanya ada satu di Indonesia.

Hal ini disampaikan Yusril Ihza Mahendra menyikapi adanya dualisme organisasi profesi kedokteran yang ada di Indonesia, antara Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI), saat menghadiri dan membuka Muktamar XXXII Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu.

Yusril mengatakan bahwa IDI adalah organisasi profesi yang berbeda dari organisasi lain seperti organisasi kemasyarakatan (ormas), perkumpulan, yayasan atau pun partai politik.

"IDI ini organisasi profesi yang berbeda dari ormas, perkumpulan, yayasan apalagi dengan parpol, sudah pasti berbeda," kata Yusril.

Menurutnya, persoalan organisasi profesi seperti di kedokteran atau pun organisasi profesi lainnya sampai dengan hari ini belum mempunyai undang-undang (UU) tentang Organisasi Profesi. Oleh karena itu ke depan, kata Yusril, alangkah baiknya bagaimana memikirkan sebaiknya organisasi profesi tersebut memiliki UU.

Sebab, kata dia, organisasi profesi akan menjalankan sebagian daripada fungsi-fungsi negara, walaupun organisasi profesi bukan organ negara tetapi organisasi profesi menjalankan sebagian fungsi negara. Demikian pula dengan masalah kesehatan.

"Ini menjadi tugas pemerintah untuk merancang UU organisasi profesi," ujarnya.

Yusril mengakui pada dasarnya masalah kesehatan ini tanggungjawab negara tapi negara tidak bisa langsung melaksanakannya, karena itu negara memerlukan orang yang memiliki keahlian dan profesi di bidang itu (kesehatan, red). Artinya tugas tersebut tidak bisa diserahkan kepada orang yang tidak memiliki latar belakang itu (kesehatan red).

"Oleh karena itu fungsi-fungsi kedokteran ini melalui organisasi seperti IDI sama dengan fungsi pertahanan negara kita. Kenapa, karena kalau rakyatnya tidak sehat, rakyatnya pada sakit semua, berpengaruh pada ketahanan kepada bangsa dan negara kita," tegasnya.

Karena itu pemerintah lanjutnya, betul-betul berkeinginan menjalin suatu kemitraan yang baik dengan IDI. Bahkan, sejauh mungkin tidak ada perbedaan pandangan antara pemerintah dengan IDI. Kalaupun ada, tentu diselesaikan dengan cara-cara musyawarah demi kepentingan bersama. Untuk itu, pemerintah tentu dengan cara-cara persuasif akan berupaya menjembatani perbedaan-perbedaan itu.

"Kalau kita bicara secara idealnya, dokter itu berhimpun dalam sebuah organisasi profesi bukan berhimpun dalam ormas. Kalau ormas siapapun bisa bikin ormas. Tapi kalau organisasi profesi hanya orang yang mempunyai profesi di situ," terang Yusril.

"Karena organisasi profesi itu, seperti advokat tidak mungkin bisa mengangkat advokat. Kalau IDI tidak mengangkat dokter tapi izin dokter atau rekomendasi izin untuk praktek dan kemudian melakukan pengawasan, pendidikan dan menerapkan sanksi tugas IDI. Karena organisasi profesi yang mempunyai hal itu. Dan itu tidak ada pada ormas," sambungnya.

Oleh karena itu, dalam posisi dualisme organisasi profesi antara IDI dan PSDI ini, Yusril menegaskan bahwa pemerintah akan berusaha menjembatani supaya akhirnya betul-betulnya mempunyai organisasi profesi kedokteran yang kuat dan menjadi mitra negara dalam menyelesaikan persoalan kesehatan yang dihadapi bersama.

"Jadi kita tidak bicara soal pengakuan dan tidak pengakuan. Pemerintah sebetulnya menjembatani perbedaan sampai saatnya kita memiliki organisasi kedokteran yang harapannya hanya satu organisasi profesi. Kalau ormas orang bisa buat banyak tapi kalau profesi satu. Yang jelas pemerintah berusaha menjembatani hal itu dan menyelesaikan dengan cara musyawarah. Toh ini juga untuk demi kebaikan kita semua," katanya.

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Muktamar Partai Bulan Bintang (PBB) ke-6 yang diselenggarakan di Bali, 13-15 Januari 2025, menghasilkan jabatan ketua umum (ketum) baru. Gugum Ridho Putra resmi menjabat Ketum PBB setelah unggul dalam pemungutan suara.

Gugum menang mutlak dengan raihan 398 suara dari total 532 suara. Keponakan dari Yusril Ihza Mahendra itu mengungguli kandidat kuat lainnya, yakni Afriansyah Noor yang mendapatkan 134 suara. Afriansyah sebelumnya merupakan Pelaksana Tugas (Plt) Ketum PBB.

Dalam pidatonya, Gugum berterima kasih kepada seluruh kader PBB yang antusias mengikuti muktamar selama tiga hari ini.

"PBB punya sejarah panjang sekali dalam melahirkan dan membina era reformasi dan kita terus sadar di belantika politik Indonesia," kata Gugum dalam pidatonya, Rabu (15/1/2025).

"Mulai hari ini jangan pernah bilang PBB partai yang kecil, tetapi partai ini partai yang besar," sambung Gugum.

Gugum Minta Pendukung Bersatu

Gugum juga mengingatkan, dengan hasil Muktamar ke-6 ini, sudah tidak ada lagi kubu pendukung antarcalon ketum.

"Sudah, mulai hari ini kita akhiri politik ke dalam. Kita selesaikan semua permasalahan kita di dalam, keluarkan, dan konsolidasikan," tegas politikus yang juga pengacara itu.

Selain itu, Gugum juga mengucapkan terima kasih kepada Yusril Ihza Mahendra yang telah turut mengawal Muktamar PBB meskipun telah mundur dari jabatannya sebagai ketua umum.

"Beliau nggak tidur menunggu hasil pemilihan ini sampai selesai, untuk itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof Yusril," tandas Gugum.

Dua Target PBB

Gugum menargetkan dua hal bagi PBB selama lima tahun ke depan. Pertama, dia ingin PBB akan kembali ke DPR RI pada 2029. Diketahui, partai berlambang bulan dan bintang itu terakhir kali memiliki kursi di DPR RI pada periode 2009-2014.

"Jadi ini momentum yang sangat optimistis bagi PBB dan kami kan mengejar target untuk duduk di parlemen 2029," tegas Gugum.

Kedua, dia menilai PBB saat ini ketinggalan mengikuti perkembangan generasi muda. Ini penting untuk mendapatkan ceruk suara demi memuluskan target masuk parlemen.

"Sekarang 70 persen pemilihnya Milenial dan Gen Z, jadi mau tidak mau kami harus bikin perombakan-perombakan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang baru," jelas Gugum

"Kalau tidak mempersiapkan stok dan jumlah yang banyak dari kaderisasi akan sulit juga, itu yang membuat partai gagal di pemilu," sambung Gugum.

Menurutnya, generasi muda saat ini perlu diberikan pemahaman politik karena politik adalah jalan untuk pembangunan bangsa dan negara. "Mereka bisa terlibat di sana," imbuhnya.

Yusril Jadi Dewan Pertimbangan

Pendiri PBB Yusril Ihza Mahendra ditunjuk sebagai Dewan Pertimbangan PBB pada Muktamar ke-6 PBB di Denpasar, Rabu (15/1/2025). Ketua Umum (Ketum) PBB terpilih, Gugum Ridho Putra, menjelaskan Yusril yang merupakan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan itu bertugas memberikan nasihat dan rekomendasi terkait kebijakan strategis partai.

"Itu seperti dewan yang memberikan nasihat-nasihat saja rekomendasi mengenai kebijakan politik strategis, tetapi bukan eksekutif, bukan pelaksana seperti ketum," ujar Gugum.

Pemilihan Yusril sebagai Dewan Pertimbangan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PBB. Gugum mengatakan di dalam muktamar ini juga ada perombakan beberapa poin AD/ART. Sebelumnya, tidak ada jabatan Dewan Pertimbangan dalam struktur kepengurusan PBB.

"Yang dulu itu lebih banyak kepada penyatuan kewenangan di ketum, sekarang tidak. Jadi sistem check and balancing itu diperkuat di sini," ungkap dia.

Video: Yusril Bahas Penghapusan Presidential Threshold, Umpamakan dengan Zikir

Video: Yusril Bahas Penghapusan Presidential Threshold, Umpamakan dengan Zikir

Mantan Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) yang juga mantan kandidat Ketum PBB, Afriansyah Noor, mengundurkan diri dari Partai Bulan Bintang. Dia mengakui pengunduran diri itu berkaitan dengan kekalahannya di Muktamar PBB.

Surat pengunduran diri itu ditandatangani langsung oleh Afriansyah Noor dengan menyertakan Kartu Tanda Anggota PBB. Afriansyah Noor memutuskan mundur terhitung hari ini, 16 Januari 2025.

Afriansyah lantas membenarkan surat tersebut. Dia juga mengaku mundur karena kekalahan di Muktamar PBB.

"Iya," kata Afriansyah Noor saat dimintai konfirmasi, Kamis (16/1/2025). Afriansyah menjawab apakah benar pengunduran diri dari PBB berkaitan dengan Muktamar PBB.

Berikut ini isi surat pengunduran diri Afriansyah Noor dari PBB:

Melalui surat ini saya ingin menyampaikan keputusan untuk mengundurkan diri sebagai anggota Partai Bulan Bintang terhitung mulai tanggal 16 Januari 2025. Keputusan ini saya ambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek dan kondisi pribadi, terutama fokus saya pada pekerjaan dan komitmen yang saat ini saya jalani di bidang profesional.

Saya merasa bahwa untuk mencapai tujuan karir dan tanggung jawab yang lebih besar dalam pekerjaan saya saat ini, saya perlu memberikan perhatian lebih banyak pada bidang tersebut. Oleh karena itu, saya merasa perlu untuk mengundurkan diri dari partai politik yang telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman berharga bagi saya.

Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berkontribusi dalam partai ini, dan saya berharap hubungan baik antara saya dan partai tetap terjalin meskipun saya tidak lagi menjadi bagian dari organisasi ini.

Semoga Partai Bulan Bintang terus berkembang dan mencapai tujuannya serta dapat memberikan kontribusi yang maksimal untuk bangsa dan negara.

Demikian surat pengunduran ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Atas perhatian dan kerja samanya, saya ucapkan terima kasih.

Sebagai informasi, Afriansyah Noor sempat menjadi kandidat Ketua Umum Partai Bulan Bintang pada Muktamar yang digelar pada 13-15 Januari 2025. Afriansyah Noor berkontestasi dengan keponakan Yusril Ihza Mahendra, Gugum Ridho Putra.

Dalam muktamar tersebut, Gugum Ridho Putra mengalahkan Afriansyah Noor dengan perolehan suara 398 suara dari total 532 suara, sedangkan Afriansyah Noor hanya mendapatkan 134 suara. Dengan demikian, Gugum pun resmi menjadi Ketua Umum PBB selanjutnya.

Simak juga Video: Alasan PBB Copot Afriansyah Noor dari Jabatan Sekjen

[Gambas:Video 20detik]

Dalam Muktamar Partai Bulan Bintang (PBB) keenam di Denpasar, Bali, Rabu (15/1/2025), pendiri partai yakni Yusril Ihza Mahendra ditunjuk sebagai Dewan Pertimbangan PBB. Lantas, seperti apa tugasnya?

Dikutip detikBali, Ketua Umum (Ketum) PBB terpilih, Gugum Ridho Putra menjelaskan Yusril yang merupakan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan akan bertugas memberikan nasihat dan rekomendasi terkait kebijakan strategis partai.

"Itu seperti dewan yang memberikan nasihat-nasihat saja, rekomendasi mengenai kebijakan politik strategis, tetapi bukan eksekutif, bukan pelaksana seperti ketum," ujar Gugum yang juga keponakan Yusril.

Yusril dipilih menjadi Dewan Pertimbangan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PBB. Gugum mengatakan dalam muktamar itu juga ada perombakan beberapa poin AD/ART. Sebelumnya, tidak ada jabatan Dewan Pertimbangan dalam struktur kepengurusan PBB.

"Yang dulu itu lebih banyak kepada penyatuan kewenangan di ketum, sekarang tidak. Jadi sistem check and balancing itu diperkuat di sini," ungkapnya.

Gugum mengatakan sistem pemilihan pada muktamar kali ini sangat demokratis. Bahkan, pemilihan ketum dilakukan dua putaran.

"Putaran pertama ada empat calon sehingga dua calon teratas ditarungkan lagi ke voting kedua. Dan voting kedua tadi yang terpilih saya dan calon kedua Pak Alfiansyah, beliau jadi Wakil Kepala Badan Halal," tutur Gugum yang sebelumnya menjabat Ketua Mahkamah Partai PBB.

Sebelumnya diberitakan, Gugum terpilih menjadi Ketum PBB pada Muktamar PBB keenam di Denpasar. Ia mengungguli calon lainnya, yakni Alfiansyah Noor yang sebelumnya menjabat sebagai Plt Ketum PBB.

Artikel ini sebelumnya telah tayang di detikBali dengan judul Yusril Ihza Mahendra Jabat Dewan Pertimbangan PBB.

Video: Yusril Bahas Penghapusan Presidential Threshold, Umpamakan dengan Zikir

Video: Yusril Bahas Penghapusan Presidential Threshold, Umpamakan dengan Zikir

Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra membahas peluang Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan pasal yang mengatur ambang batas masuk DPR atau parliamentary threshold. Golkar mengatakan undang-undang yang mengatur parliamentary threshold belum diubah.

"Terkait dengan parliamentary threshold, kemarin saya sudah sampaikan, ini kan undang-undangnya belum ada perubahan, tetapi yang dikhawatirkan kan kemarin ada gugatan di MK dan ada statement dari Menko, Bapak Yusril, katanya ini bakal berpeluang untuk dihapus juga," kata Waketum Golkar Adies Kadir di kantor DPP Ormas MKGR, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Sebagai informasi, MK sebenarnya telah memutuskan ambang batas parlemen 4% sebagaimana diatur dalam pasal 414 ayat 1 UU Pemilu harus diubah sebelum Pemilu 2029. Namun, DPR dan pemerintah belum mengubah UU yang mengatur ambang batas DPR sebagaimana perintah dalam putusan MK nomor 116/PUU-XXI/2023 itu.

MK juga telah menolak sejumlah gugatan lain terkait parliamentary threshold setelah ada putusan nomor 116 itu. MK menyatakan gugatan pada pasal yang sama telah ada sehingga harus menunggu proses perubahan di DPR.

Kembali ke Adies, dia mengatakan Golkar siap dengan segala kondisi. Dia menyebut Golkar partai yang siap dengan semua cuaca.

"Ya kalau partai kami, Partai Golkar, ada statement, kami partai yang siap dengan semua cuaca, segala cuaca dan segala kondisi. Jadi apa pun yang ini terjadi, kami Partai Golkar harus siap," ujarnya.

Wakil Ketua DPR ini mengatakan Golkar masih merancang skema terkait parliamentary threshold. Golkar, kata dia, menghendaki sistem pemilu yang ideal.

"Bagaimana dengan poin yang menyebutkan harus ada constitutional engineering atau rekayasa konstitusi. Ini semua kami lagi kaji, Partai Golkar lagi mengkaji. Apabila ini A seperti apa, dampaknya kepada pemerintah, dampaknya kepada Partai Golkar dan partai-partai lain," ujarnya.

Adies berharap kajian partainya itu segera rampung. Dia mengatakan kajian tersebut dapat ditawarkan kepada partai lain untuk dipertimbangkan dan dibahas di DPR.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti Partai Golkar akan mengumumkan kira-kira sistem yang tepat untuk negara ini menurut Partai Golkar itu bagaimana. Dan itu juga nanti akan ditawarkan kepada teman-teman partai lain untuk dibahas di parlemen," katanya.

Sebelumnya, peluang MK membatalkan ambang batas parlemen itu disampaikan Yusril Ihza Mahendra. Dia menyebut hal itu sebagai konsekuensi dari putusan MK yang telah membatalkan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20% kursi DPR.

"Itu adalah konsekuensi dari pembatalan presidential threshold yang juga adalah pembatalan parliamentary threshold. Ini paling tidak memberikan secercah harapan bagi partai politik, khususnya Partai Bulan Bintang," kata Yusril saat berpidato di Muktamar VI Partai Bulan Bintang (PBB) di Denpasar, Bali, dilansir detikBali, Selasa (14/1).

Simak juga Video: Yusril Bahas Penghapusan Presidential Threshold, Umpamakan dengan Zikir

[Gambas:Video 20detik]

Partai Bulan Bintang (PBB) menggelar Muktamar VI di Denpasar, Bali, dalam rangka memilih ketua umum (ketum) baru. Pendiri PBB Yusril Ihza Mahendra berharap jabatan Ketum PBB dipegang oleh generasi muda.

"Saya berharap akan lahir pemimpin baru di Partai Bulan Bintang. Kita berikan kesempatan bagi yang muda-muda untuk tampil memimpin Partai Bulan Bintang," kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan itu saat berpidato di Muktamar VI PBB di Denpasar, Bali, Senin (13/1/2025).

Yusril mengaku tidak punya kriteria khusus soal siapa yang pantas memegang tampuk kepemimpinan PBB. Dia menyerahkan semua kriteria pemilihan ketua umum kepada Tim Komite Muktamar PBB.

Tim itu yang akan membahas, merumuskan, dan menyepakati syarat serta kriteria pencalonan Ketum PBB. Jika dalam prosesnya tidak dihasilkan kesepakatan siapa yang pantas jadi Ketun PBB, maka prosesnya dilanjutkan dengan pemungutan suara.

"Kalau tidak tercapai sebuah kompromi atau aklamasi, ya mau tidak mau diadakan pemungutan suara. Saya harap ada pemilihan yang dilakukan secara demokratis, jujur, dan fair," kata Yusril.

Ketua Mahkamah PBB, Gugum Ridho, mengatakan ketua umum baru nanti punya sejumlah tugas. Pertama, Ketum PBB yang baru harus membangun kapasitas partai. Setelah itu, ketua umum yang baru harus memikirkan soal kaderisasi.

"Yang akan diperbaiki adalah pembangunan kapasitas partai dulu," kata Gugum.

Menurutnya, dari demografi penduduk Indonesia, 70 persen dipenuhi generasi milenial dan generasi Z. Sehingga, dua generasi itu yang dilihat PBB sebagai masa depan perpolitikan di Indonesia.

Gugum mengatakan, ada sejumlah program yang akan dirancang PBB agar cocok dengan gaya berpolitik generasi muda. Sehingga, diharapkan banyak generasi muda yang tertarik bergabung ke PBB.

"Jadi, mau tidak mau harus ada perubahan kaderisasi terkait itu. Harus banyak merekrut anak muda ke dalam Partai Bulan Bintang," katanya.

Diberitakan sebelumnya, dua nama mencuat sebagai kandidat kuat yang akan berebut kursi ketua umum partai. Dua nama itu adalah Afriansyah Noor dan Ketua Mahkamah Partai Bulan Bintang (PBB) Gugum Ridho.

Afriansyah mengaku tidak mengetahui kandidat lain yang diajukan dalam pemilihan ketua umum. Dia hanya berharap muktamar ini dapat menghasilkan pemimpin yang mampu menyatukan seluruh kader partai.

Video Iran Ajukan Permohonan Pemindahan Napi, Yusril Lapor ke Prabowo

Video Iran Ajukan Permohonan Pemindahan Napi, Yusril Lapor ke Prabowo

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) Bali menjagokan Gugum Ridho Putra terpilih sebagai Ketua Umum (Ketum) PBB melalui Muktamar PBB yang diselenggarakan di Denpasar, Bali 13-15 Januari 2025. Ketua DPW PBB Bali Muhamad Shalahuddin Jamil mengatakan sudah saatnya PBB bertransformasi.

"PBB Bali jagokan Gugum Ridho Putra, salah satu representatif tokoh muda dari Partai Bulan Bintang," ujar Shalahuddin kepada detikBali, Selasa (12/1/2025).

Menurutnya, Gugum merupakan kader yang cerdas, santun, dan merupakan representasi anak muda.

"Sudah saatnya PBB bertransformasi," imbuhnya.

Shalah menuturkan hal itu juga sejalan dengan petuah yang disampaikan oleh pendiri PBB, Yusril Ihza Mahendra.

"DPW PBB Bali sebagai tuan rumah tentunya satu komando dengan nasihat dan petuah pendiri partai yaitu Prof Yusril Ihza Mahendra, calon muda," tuturnya.

Sebagai informasi, dua nama mencuat sebagai kandidat kuat yang akan berebut kursi ketua umum partai. Dua nama itu adalah Afriansyah Noor dan Gugum Ridho. Nama terakhir saat ini menjabat sebagai Ketua Mahkamah Partai di PBB.

Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra berharap jabatan Ketum PBB kali ini dipegang oleh generasi muda.

"Saya berharap akan lahir pemimpin baru di Partai Bulan Bintang. Kita berikan kesempatan bagi yang muda-muda untuk tampil memimpin Partai Bulan Bintang," kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan itu saat berpidato di Muktamar VI PBB di Denpasar, Bali, Senin (13/1/2025).

Yusril mengaku tidak punya kriteria khusus soal siapa yang pantas memegang tampuk kepemimpinan PBB. Dia menyerahkan semua kriteria pemilihan ketua umum kepada Tim Komite Muktamar PBB.

Tim itu yang akan membahas, merumuskan, dan menyepakati syarat serta kriteria pencalonan Ketum PBB. Jika dalam prosesnya tidak dihasilkan kesepakatan siapa yang pantas jadi Ketun PBB, maka prosesnya dilanjutkan dengan pemungutan suara.

"Kalau tidak tercapai sebuah kompromi atau aklamasi, ya mau tidak mau diadakan pemungutan suara. Saya harap ada pemilihan yang dilakukan secara demokratis, jujur, dan fair," kata Yusril.

Video: Yusril Bahas Penghapusan Presidential Threshold, Umpamakan dengan Zikir

Video: Yusril Bahas Penghapusan Presidential Threshold, Umpamakan dengan Zikir

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra berharap Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Hal itu diungkapkan Yusril dalam sambutannya saat menghadiri Muktamar VI Partai Bulan Bintang (PBB) di Denpasar, Bali.

"Itu adalah konsekuensi dari pembatalan presidential threshold yang juga adalah pembatalan parliamentary threshold. Ini paling tidak memberikan secercah harapan bagi partai politik, khususnya Partai Bulan Bintang," kata Yusril saat berpidato di Muktamar VI Partai Bulan Bintang (PBB) di Denpasar, Bali, Senin (13/1/2025).

Parliamentary threshold adalah ambang batas perolehan suara minimal partai politik (parpol) dalam pemilihan umum (pemilu). Ambang batas tersebut menjadi dasar dalam penentuan perolehan kursi DPR.

Yusril berharap kader PBB dapat lolos dan melenggang ke Senayan jika ambang batas parlemen dibatalkan MK. "Akan memberikan peluang yang lebih besar ke Partai Bulan Bintang untuk tampil di tengah masyarakat. Diharapkan kembali meraih suara dan kemudian menempatkan wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat," imbuhnya.

Menurut Yusril, pemerintah akan memiliki pekerjaan rumah baru jika ambang batas parlemen dibatalkan MK. Ia berpendapat pemerintah perlu merumuskan norma hukum baru di bidang politik.

"Berpadu pada putusan MK. Khususnya pada lima panduan atau disebut constitutional engineering yang harus dirumuskan di masa akan datang," jelasnya.

Dilansir detikNews, Yusril pernah memprotes ambang batas parlemen sejak lima tahun lalu. Yusril tak ingin suara pemilih menjadi hangus dengan ambang batas masuk DPR. Dia menyebut satu kursi DPR pun yang diperoleh partai politik, perwakilan mereka tetap harus dilantik.

Selain menyatakan ketidaksetujuannya terkait ambang batas DPR, dia juga memberikan alternatif sebagai jalan tengah. Salah satu usulannya yakni partai politik yang ikut dalam pemilu bisa membentuk koalisi.

Video: Yusril Bahas Penghapusan Presidential Threshold, Umpamakan dengan Zikir

Video: Yusril Bahas Penghapusan Presidential Threshold, Umpamakan dengan Zikir

Sejumlah nama calon mencuat jelang pelaksanaan muktamar tersebut, diantaranya Mantan Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor dan tokoh muda PBB Gugum Ridho Putra yang juga keponakan dari tokoh sentral PBB Yusril Ihza Mahend

Denpasar (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dan Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan menghadiri Muktamar VI Partai Bulan Bintang (PBB) di Denpasar, Bali.

"Muktamar VI juga lengkap dihadiri 38 dewan pimpinan wilayah (DPW) dan 514 dewan pimpinan cabang (DPC) PBB seluruh Indonesia," kata Ketua Bidang Pemerintahan Daerah dan Desa PBB Abdul Rohim di Denpasar, Bali, Senin malam.

Menko Polkam Budi Gunawan hadir di area muktamar di sebuah hotel di Denpasar pukul 19.15 Wita mengenakan kemeja batik berwarna cokelat berlengan panjang dan disusul Menko Yuzril Ihza Mahendra pukul 19.45 Wita yang tiba mengenakan kemeja putih dan jas hitam.

Selain dua pejabat negara itu, sejumlah tokoh politik juga hadir diantaranya Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono, serta Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza.

Perwakilan partai politik lain yang juga hadir, diantaranya Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali sekaligus Gubernur Bali Terpilih I Wayan Koster. Selain itu, ada juga Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, serta sejumlah perwakilan partai politik lainnya.

Rencananya, berdasarkan susunan agenda dari panitia, Penjabat Ketua Umum PBB Fahri Bachmid dijadwalkan memberikan pidato politik.

Agenda utama Muktamar VI itu yakni pemilihan ketua umum baru periode 2025-2030, menggantikan Yuzril Ihza Mahendra.

Sejumlah nama calon mencuat jelang pelaksanaan muktamar tersebut, diantaranya Mantan Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor dan tokoh muda PBB Gugum Ridho Putra yang juga keponakan dari tokoh sentral PBB Yusril Ihza Mahendra.

Selain pemilihan ketua umum baru perubahan AD/ART partai, dan program-program partai selama lima tahun ke depan

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Denpasar (ANTARA) - Pendiri Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra memberi sinyal dukungan kepada figur baru dan muda menjadi ketua umum partai yang berdiri pada 1998 itu.

“Saya berharap akan lahir pemimpin baru di PBB dan sudah saatnya kita beri kesempatan kepada yang muda-muda untuk tampil memimpin PBB,” kata Yusril Ihza Mahendra di sela Muktamar VI PBB di Denpasar, Bali, Senin malam.

Ia berharap pemimpin baru dan muda itu dapat melanjutkan estafet kepemimpinan untuk periode 2025-2030.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan itu menambahkan, pemilihan pucuk pimpinan partai berlambang bulan sabit dan bintang tersebut dapat dilakukan secara aklamasi atau melalui pemilihan.

“Pesan saya pemilihan itu dengan tertib, aman dan damai. Siapa pun yang terpilih, kami hormati, tidak peduli usia, pengalaman karena paling penting estafet kepemimpinan PBB ini ke depan," katanya.

Meski begitu, ia menyerahkan sepenuhnya proses pemilihan ketua umum itu kepada keputusan dalam muktamar untuk menggantikan dirinya. Yusril memutuskan mundur pada Mei 2024 setelah menahkodai partai itu sejak awal masa Reformasi 1998.

Sinyal dukungan kepada pemimpin muda juga dilontarkan oleh Ketua Majelis Syura PBB Masrur Anhar ketika memberikan tausiah di sela Muktamar VI PBB.

“Syukur-syukur yang muda (terpilih jadi ketua umum)," katanya.

Senada dengan Masrur Anhar, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan ketika memberikan sambutan pembukaan muktamar itu juga memberi sinyal dukungan kepada figur muda menjadi Ketua Umum (Ketum) PBB.

Ketika Budi Gunawan menyapa sejumlah tokoh termasuk salah satunya Ketua Mahkamah Partai Bulan Bintang (PBB) Gugum Ridho Putra, sejumlah peserta muktamar kemudian menyambut riuh.

“Saya doakan semoga beliau yang terpilih," kata Budi Gunawan menimpali sambutan riuh peserta muktamar.

Dalam muktamar itu mencuat sejumlah nama yang akan mencalonkan diri menduduki posisi ketua umum di antaranya mantan Sekretaris Jenderal DPP PBB Afriansyah Noor dan tokoh muda PBB Gugum Ridho Putra yang juga keponakan dari tokoh sentral PBB Yusril Ihza Mahendra.

Selain pemilihan ketua umum baru, perubahan AD/ART partai dan program-program partai selama lima tahun ke depan juga menjadi menu utama muktamar itu.

Saat ini, pucuk pimpinan PBB dinahkodai oleh Penjabat (Pj) Ketua Umum PBB Fahri Bachmid.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Ketua Mahkamah Partai Bulan Bintang (PBB) Gugum Ridho Putra mendeklarasikan diri maju sebagai calon Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) periode 2025-2030. Gugum juga merupakan keponakan mantan Ketum PBB, Yusril Ihza Mahendra.

"Dengan ini, saya mendeklarasikan diri untuk maju sebagai calon Ketua Umum Partai Bulan Bintang periode 2025-2030," kata Gugum seperti dalam keterangannya, Kamis (9/1/2025).

Sebagai informasi, Muktamar VI PBB akan digelar di Bali pada 13 hingga 15 Januari 2025. Salah satu agenda Muktamar yakni pemilih ketua umum pengganti Yusril Ihza Mahendra.

Kembali ke Gugum. Dia menegaskan PBB sebagai partai Islam memiliki peran strategis dalam merepresentasikan aspirasi politik umat Islam di Indonesia. Ia menggarisbawahi pentingnya menyebarkan nilai-nilai Islam yang modern, inklusif, toleran, dan rahmatan lil alamin dalam kerangka kebangsaan.

"Partai Bulan Bintang harus terus menjadi eksponen utama dalam menyuarakan nilai-nilai Islam yang membawa rahmat bagi semesta alam. Keberadaan PBB harus mencerminkan semangat Keindonesiaan yang kuat dan memberikan solusi atas tantangan zaman,"

Gugum juga mengingatkan setelah 26 tahun berdiri sejak era reformasi, PBB menghadapi tantangan baru. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan perubahan demografi pemilih, yang kini didominasi oleh generasi milenial dan Gen-Z, menuntut partai melakukan akselerasi untuk tetap relevan dan menguatkan eksistensinya di tengah masyarakat.

"Generasi muda adalah masa depan bangsa dan partai ini. Kita harus melibatkan mereka secara aktif, menginspirasi mereka untuk percaya bahwa politik adalah jalan luhur untuk memperbaiki bangsa dan negara. PBB harus berani memberikan ruang dan kepercayaan kepada generasi muda untuk memimpin di level nasional maupun daerah," ucap dia.

Muktamar VI PBB di Bali menjadi momentum penting bagi partai ini dalam menentukan arah perjuangan ke depan. Dengan deklarasi ini, Gugum Ridho Putra optimistis mampu membawa Partai Bulan Bintang menjadi lebih progresif dan berdaya saing di kancah politik nasional.