Kebebasan berpendapat hingga unjuk rasa di muka umum merupakan hak yang dijamin oleh negara. Namun, pakar menilai pelaksanaannya harus tetap memperhatikan ketertiban dan tanggung jawab sosial.

Guru Besar UNISMA Malang Prof. Dr. H. Maskuri mengatakan hal tersebut tertuang dalam aturan hukum di Indonesia. Namun, tak boleh mengganggu masyarakat yang tak ikut dalam kepentingan yang disampaikan.

"Saya mengajak kepada seluruh elemen masyarakat menjaga ketertiban umum kita ingat ada Undang-undang nomor 6 tahun 1998. Di sana pada pasal 6 bahwa masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum menjaga masyarakat dan menjaga negara," kata Maskuri dalam keterangannya, Rabu (14/5/2025).

Maka dari itu, apabila memiliki berbagai macam aspirasi yang positif untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik, ia menganjurkan untuk menyalurkan melalui saluran yang ada. Di antaranya melalui DPRD, DPR RI, hingga sejumlah pihak terkait.

"Supaya bisa bersama-sama mencari sebuah solusi timbang kita berada di jalanan yang tentu akan mengganggu ketertiban masyarakat umum, mengganggu perekonomian, mengganggu keamanan, dan mengganggu kenyamanan masyarakat," ujarnya.

Mantan Rektor UNISMA 2015-2024 itu mengungkapkan menyampaikan pendapat di muka umum itu disertai dengan kewajiban tentang tanggung jawab untuk menghormati hak-hak warga negara yang lain. Menurutnya, menyampaikan pendapat di muka umum juga harus memperhatikan hak orang lain supaya tidak mengganggu dan tidak melanggar hak orang lain.

"Insya Allah, dengan kita saling memahami dan saling mengerti satu sama lain semuanya akan bisa tertib dan bisa saling menghormati serta menghargai satu sama lain demi tegaknya dan demi keamanan serta kemajuan bangsa dan negara," tutup dia.

Video: Aksi Polisi Kejar Remaja Gangster Bersenjata Tajam di Surabaya

Video: Aksi Polisi Kejar Remaja Gangster Bersenjata Tajam di Surabaya

Indikator Politik Indonesia merilis survei terkait kondisi penegakan hukum selama 100 hari Pemerintahan Prabowo Subianto. Hasilnya, mayoritas responden menilai penegakan hukum dalam kondisi baik.

Survei digelar pada 16 hingga 21 Januari dengan melibatkan 1.220 orang responden yang dipilih dengan simple random sampling dari seluruh provinsi di Indonesia. Metode wawancara survei dilakukan dengan tatap muka.

Survei tercatat memiliki margin of error +/- 2,9%. Adapun tingkat kepercayaan survei sebesar 95%.

Para responden ditanyakan 'bagaimana bapak/ibu melihat keadaan penegakan hukum di negara kita pada umumnya sekarang? Sangat baik, baik, sedang, buruk, atau sangat buruk?'. Hasil survei menunjukkan hanya sekitar 22 persen responden yang menilai penegakan hukum saat ini buruk.

Berikut ini hasil surveinya:

Sangat Baik 2,9%
Baik 41,8%
Sedang 30%
Buruk 19,8%
Sangat Buruk 2,5%
TT/TJ 3%

"Kondisi penegakan hukum lebih banyak yang menilai baik atau sangat baik sekitar 44,7%. Jadi yang menilai baik dan sangat baik lebih banyak, yang menilai sedang 30%, yang menilai buruk, sangat buruk, lebih sedikit sekitar 22%," kata Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Rizka Halida saat memaparkan survei, Senin (27/1/2025).

Kemudian, Rizka membeberkan tren penegakan hukum juga cenderung positif. Namun, pada 2 survei terakhir Indikator Politik Indonesia responden yang menilai buruk sedikit naik.

"Tren penegakan hukum, di sini kita lihat trennya, tren positif cenderung naik, yang menilai sedang cenderung turun, dan yang menilai buruk masih lebih rendah, tapi dalam dua survei terakhir agak naik sedikit, meskipun masih lebih banyak yang menilai baik untuk tren penegakan hukum," ucap dia.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Ria Ricis menghadiri sidang mantan satpam yang melakukan pemerasan terhadap dirinya. Ria Ricis hadir memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pada kesempatan itu terdakwa AP terlihat secara langsung meminta maaf di ruang sidang kepada Ria Ricis, Kamis (21/11/2024). Selesai persidangan dan tatap muka dengan terdakwa AP, Ria Ricis mengaku sedih.

"Nggak gimana-gimana, masih sedih karena dia itu kan termasuk salah satu karyawan yang kenal baik. Kalau teman-teman yang pernah lihat dulu kita pernah bikin video sama-sama, apa-apa sama-sama karyawan, tiba-tiba kejadian gini kan jadi sedih. Lebih ke sedih sih," ungkap Ria Ricis di kawasan Ampera, Jakarta Selatan.

Mantan istri Teuku Ryan itu mengatakan AP memang sudah meminta maaf. Juga dengan keluarga AP terhadap dirinya.

"Iya dari kemarin juga udah minta maaf, istrinya juga minta maaf. Ya kita maafin, cuma sambil berjalan kan. Kalau semua perbuatan buruk minta maaf selesai, gampang dong. Jadi tetap proses hukum berjalan," kata Ria Ricis.

AP sudah bekerja selama 5 tahun di rumahnya. Namun, Ria Ricis semula tak tahu AP diberhentikan sebagai petugas keamanan di rumahnya.

"Cuma terakhir itu diberhentikan bukan saya yang berhentiin karena saya lagi nggak di rumah waktu itu. Saya lagi nyewa di rumah yang lain, jadi tiba-tiba yang bersangkutan udah nggak kerja. Saya juga, 'Oh udah nggak kerja'. Ya sudah sampai situ aja," jelasnya.

AP ditangkap dan diadili karena melakukan pemerasan terhadap Ria Ricis senilai Rp 300 juta dengan pengancaman menyebarkan foto saat berolahraga tanpa hijab. AP melakukan pengancaman tersebut dengan alasan kebutuhan ekonomi.

Video: Eks Sekuriti Peras Ria Ricis Pakai Foto Olahraga Tanpa Hijab

Video: Eks Sekuriti Peras Ria Ricis Pakai Foto Olahraga Tanpa Hijab

Jakarta (ANTARA) - Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran sentral dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Lima sila dalam Pancasila mencerminkan nilai-nilai fundamental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Namun, dalam era globalisasi dan modernisasi yang pesat, nilai-nilai Pancasila terancam mengalami distorsi atau penyimpangan.

Penyebaran budaya asing, perkembangan teknologi, dan perubahan pola pikir generasi muda sering kali menyebabkan distorsi nilai-nilai Pancasila. Fenomena seperti radikalisme, konsumerisme, dan individualisme yang kian marak menunjukkan bagaimana nilai-nilai asli bangsa ini terkikis oleh pengaruh eksternal.

Seorang pakar filsafat Pancasila Prof. Dr. Kaelan, M.S. mengatakan, tantangan terbesar dalam menjaga Pancasila adalah "kemampuan generasi muda untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut di tengah arus globalisasi yang deras."

Kaelan menegaskan bahwa tanpa upaya sadar dan sistematis, generasi muda bisa kehilangan jati diri bangsa yang berlandaskan Pancasila.

Gerakan Pramuka sebagai organisasi kepanduan di Indonesia memiliki peran strategis dalam menanamkan dan menjaga nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda.

Gerakan Pramuka memiliki misi utama untuk membentuk karakter dan kepribadian generasi muda Indonesia. Melalui berbagai kegiatan yang terstruktur dan berjenjang,
Pramuka menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, kerja sama, tanggung jawab, dan cinta tanah air yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

Menurut Dr. H. Syamsul Maarif, M.Si., Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, "Gerakan Pramuka adalah wadah yang efektif untuk membentuk karakter bangsa yang Pancasilais, karena seluruh kegiatan dalam Pramuka diarahkan pada internalisasi nilai-nilai Pancasila."

Kegiatan seperti upacara bendera, latihan kepemimpinan, serta pengabdian masyarakat secara langsung mempraktikkan dan menguatkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Implementasi Nilai Pancasila dalam Kegiatan Pramuka

Dalam Gerakan Pramuka, nilai-nilai Pancasila diterapkan secara praktis melalui berbagai kegiatan.

Nilai dalam sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, diimplementasikan dengan kegiatan keagamaan seperti doa bersama sebelum dan sesudah beraktivitas, serta pengenalan ajaran agama masing-masing anggota, menguatkan nilai-nilai spiritual dan toleransi beragama.

Penerapan nilai sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dalam Gerakan Pramuka diantaranya adalah dengan mendorong anggota untuk menghormati hak asasi manusia dan memperlakukan orang lain dengan adil. Kegiatan bakti sosial dan kerja sama dalam kelompok kecil menumbuhkan rasa empati dan keadilan.

Kegiatan persahabatan antardaerah dan suku dalam Pramuka memupuk semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Ini merupakan penerapan nilai Pancasila sila ketiga, Persatuan Indonesia. Anggota Pramuka belajar untuk menghargai keberagaman dan menjaga persatuan.

Sistem kepemimpinan dalam Pramuka yang demokratis, di mana keputusan diambil melalui musyawarah, mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan kebijaksanaan. Hal ini sesuai dengan sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Sedangkan sila kelima yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia diimplementasikan melalui kegiatan Pramuka yang berbasis pengabdian kepada masyarakat, seperti membantu korban bencana alam, sehingga menjadi wujud nyata dari penerapan nilai keadilan sosial.

Pengaruh Pramuka terhadap Pencegahan Distorsi Nilai Pancasila

Hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2020 menunjukkan bahwa anggota Pramuka memiliki pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Pancasila yang lebih kuat dibandingkan dengan non-anggota.

Penelitian ini menunjukkan bahwa 85 persen anggota Pramuka aktif memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sementara pada kelompok non-anggota hanya mencapai 65 persen.

Prof. Dr. Sutaryo, M.Si., seorang peneliti senior di LIPI mengatakan, kegiatan Pramuka yang terstruktur dan konsisten dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan telah berhasil menciptakan generasi muda yang lebih tahan terhadap pengaruh negatif globalisasi.

Sutaryo juga menambahkan bahwa Pramuka berperan penting dalam membentuk "karakter generasi muda yang kuat, berwawasan kebangsaan, dan memiliki daya tahan terhadap distorsi nilai-nilai Pancasila."

Meskipun memiliki banyak keunggulan, Gerakan Pramuka juga menghadapi berbagai tantangan dalam mengoptimalkan perannya. Tantangan terbesar adalah bagaimana membuat kegiatan Pramuka tetap relevan dan menarik bagi generasi muda di era digital. Generasi muda saat ini lebih tertarik pada teknologi dan media sosial, yang sering kali menjadi saluran bagi distorsi nilai-nilai Pancasila.

Namun, tantangan ini juga membuka peluang. Pramuka dapat mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas penyampaian nilai-nilai Pancasila. Misalnya, dengan mengembangkan aplikasi pembelajaran interaktif berbasis nilai-nilai Pancasila, atau memanfaatkan media sosial untuk kampanye tentang pentingnya menjaga nilai-nilai kebangsaan.

Pakar pendidikan karakter Dr. Ir. H. Budi Prayitno, M.T. mengatakan, "Integrasi teknologi dalam Gerakan Pramuka adalah kunci untuk memastikan relevansi dan daya tarik Pramuka di era modern, sekaligus memperkuat internalisasi nilai-nilai Pancasila." Ia menekankan pentingnya inovasi dalam kegiatan Pramuka untuk menjawab tantangan zaman tanpa mengorbankan esensi pendidikan karakter yang Pancasilais.

Pramuka di Era Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 menjadi ujian bagi Gerakan Pramuka dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila di tengah keterbatasan fisik. Selama pandemi, Pramuka tetap aktif melalui kegiatan daring, seperti webinar, diskusi online, dan kampanye sosial di media digital. Inisiatif ini menunjukkan fleksibilitas dan adaptasi Pramuka dalam menghadapi situasi krisis, sekaligus tetap menjaga esensi nilai-nilai Pancasila.

Sebagai contoh, Kwartir Daerah Jawa Barat mengadakan program "Pramuka Peduli" yang menggalang bantuan dan dukungan untuk masyarakat terdampak pandemi. Program ini tidak hanya menunjukkan kepedulian sosial yang tinggi, tetapi juga menjadi sarana praktis bagi anggota Pramuka untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kondisi nyata.

Melalui kegiatan yang terstruktur dan berorientasi pada pendidikan karakter, Pramuka berhasil menanamkan dan menguatkan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda. Meskipun menghadapi tantangan, seperti relevansi di era digital, Pramuka tetap memiliki peluang besar untuk terus berkontribusi dalam menjaga keutuhan bangsa.

Dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi, Pramuka dapat lebih efektif dalam menghadapi tantangan zaman, sekaligus memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap menjadi landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, penguatan dan pengembangan Gerakan Pramuka harus terus didukung oleh semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta.

*) Lucky Akbar adalah ASN pada Kementerian Keuangan RI

Copyright © ANTARA 2024