Umat Islam di seluruh dunia selalu berpatokan dengan tanggalan Hijriah dalam rangka menjalankan ibadah, seperti puasa sunnah. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui tanggalnya dengan tepat. Nah, berikut konversi kalender Hijriah hari ini, 17 Mei 2025.

Disadur dari NU Online, kalender Hijriah didasarkan atas peredaran Bulan mengelilingi Bumi. Sistem ini mengikuti siklus sinodik Bulan yang berlangsung sekitar 29 hari 12 jam 44 menit atau dibulatkan menjadi 29,5 hari. Dengan demikian, lama 1 tahun Hijriah minimal 354 hari.

Lain halnya dengan kalender Masehi yang mematok hitungannya berdasar peredaran Bumi mengelilingi Matahari. Kalender yang juga dikenal dengan nama Gregorian ini memakai siklus tropis Matahari. Setiap siklusnya berdurasi sekitar 365 hari 5 jam 48 menit.

Perbedaan lain dari kalender Hijriah dan Masehi adalah waktu pergantian hari. Disadur dari laman Djuanda University, pergantian hari kalender Hijriah terjadi saat Matahari terbenam/waktu maghrib. Sementara itu, kalender Masehi berganti hari setiap pukul 00.00 malam.

Waktu pergantian hari yang berbeda antara kalender Hijriah dan Masehi kadang kala mengecoh. Alasan inilah yang melatarbelakangi pentingnya pengetahuan seputar kalender Hijriah hari ini. Langsung saja, simak kalender Hijriah 17 Mei 2025 menurut NU-Muhammadiyah via uraian berikut!

Tanggal Hijriah Hari Ini 17 Mei 2025

Tanggal Hijriah Hari Ini 17 Mei 2025 Menurut NU

Tanggal Hijriah versi Nahdlatul Ulama (NU) bisa ditemukan dalam Almanak Tahun 2025 yang dirilis Lembaga Falakiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bojonegoro. Dalam kalender tersebut, dijelaskan bahwa ijtimak akhir Syawal 1446 H terjadi pada Senin Kliwon, 28 April 2025 M pukul 02:31:04 WIB.

Pada waktu itu, posisi hilal sudah memenuhi kriteria imkanur rukyah. Dengan demikian, NU memutuskan 1 Zulkaidah 1446 H jatuh pada Selasa Legi, 29 April 2025. Keterangan senada juga ditemukan dalam Surat Keputusan Nomor 62/PB.08/A.II.01.13/13/04/2025 tentang Pengumuman Awal Bulan Dzulqo'dah 1446 H Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

"Sebagai tindak lanjutnya, maka awal bulan Dzulqo'dah 1446 H bertepatan dengan Selasa Legi 29 April 2025 M (mulai malam Selasa) atas dasar rukyah," bunyi keterangan dalam surat tersebut.

Berdasar acuan tersebut, maka menurut NU, Sabtu, 17 Mei 2025, bertepatan dengan 19 Zulkaidah 1446 H.

Tanggal Hijriah Hari Ini 17 Mei 2025 Menurut Muhammadiyah

Disadur dari laman resmi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Muhammadiyah bakal mulai menggunakan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) per 1 Muharam 1447 H atau 26 Juni 2025. Dalam kalender tersebut, tertera juga tanggalan Hijriah hari ini.

Berdasar penelusuran detikJateng dalam KHGT 1446 H, April 2025 bertepatan dengan dua bulan, yakni Syawal dan Zulkaidah. Khusus bagian akhir April, sudah terhitung masuk awal Zulkaidah, tepatnya mulai tanggal 29.

"Ijtima': Ahad, 27 April 2025 M pukul 19:31:03 GMT. Awal Imkan Rukyat Dunia: Senin, 28 April 2025 M pukul 07:17:08 GMT. Lintang: 40° 00' 00" LU. Bujur: 173° 41' 30" BT. Tinggi Bulan: 07° 01' 05". Elongasi: 08° 00' 00". 1 Zulkaidah 1446 H: Selasa, 29 April 2025 M," bunyi keterangan dalam kalender tersebut.

Dengan demikian, menurut Muhammadiyah, 17 Mei 2025 bertepatan dengan 19 Zulkaidah 1446 H. Sebagai catatan, 19 Zulkaidah sejatinya sudah dimulai sejak Jumat bakda maghrib sesuai dengan waktu pergantian hari kalender Hijriah.

Tanggal Hijriah Hari Ini 17 Mei 2025 Menurut Pemerintah

Sumber untuk mengetahui tanggal Hijriah hari ini dari pemerintah adalah Kalender Hijriah Indonesia Tahun 2025 rilisan Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. Dalam kalender tersebut, tertera informasi bahwasanya Zulkaidah 1446 H dimulai pada Selasa, 29 April 2025.

Dengan demikian, 17 Mei 2025 bertepatan dengan 19 Zulkaidah 1446 H menurut pemerintah. Akhir kata, baik NU, Muhammadiyah, maupun pemerintah sama-sama mengonversi Sabtu, 17 Mei 2025 menjadi 19 Zulkaidah 1446 H.

Hukum Haji

Saat ini, jemaah haji Indonesia sedang diberangkatkan dari tempat-tempat embarkasi di seluruh Nusantara. Sebenarnya, haji itu hukumnya apa? Dirujuk dari buku Fikih Muyassar terjemahan Fathul Mujib, para ulama sepakat haji hukumnya wajib satu kali seumur hidup bagi orang yang mampu.

Dalil yang dipakai adalah firman Allah:

فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ەۚ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ۗ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ

Artinya: "Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) Maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya (Baitullah), maka amanlah dia. (Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam." (QS Ali Imran: 97)

Hukum ini juga diperkuat oleh Nabi Muhammad SAW dalam salah satu haditsnya. Diambil dari buku Panduan Ibadah Haji Sesuai Sunnah Nabi SAW tulisan Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi, hadits yang dimaksud adalah:

بني الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَلاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَقِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya: "Islam dibangun atas lima perkara; Syahadat Laa Ilaaha Illa Allah wa Anna Muhammadan Rasulullah, menegakkan sholat, membayar zakat, menunaikan haji, dan puasa Ramadan." (HR Bukhari no 8 dan Muslim no 16)

Perlu ditekankan sekali lagi, haji hanya diwajibkan sekali saja. Itu pun untuk orang yang mampu. Bila detikers memiliki harta berlebih dan bisa melakukan haji untuk kali ke-2 hingga seterusnya, ibadah tersebut dihukumi sunnah. Nabi Muhammad SAW bersabda:

الْحَجُّ مَرَّةً فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعُ

Artinya: "Haji itu hanya sekali, barang siapa yang menunaikan lebih dari itu maka menjadi amalan sunnah." (HR Abu Dawud no 1721, Ibnu Majah no 2886, dan Ahmad 5/331. Hadits ini shahih)

Demikian informasi ringkas mengenai kalender hijriah hari ini 17 Mei 2025 dan hukum menunaikan ibadah haji yang perlu detikers ketahui. Semoga bermanfaat!

4 Fakta Unik dan Sejarah Kalender Hijriah

4 Fakta Unik dan Sejarah Kalender Hijriah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute of Business Law and Management (IBLAM) School of Law baru menggelar pendidikan hukum yang menargetkan generasi muda. Pendidikan dalam program kuliah kerja nyata Iblam SL, mengajak para siswa SMA Muhammadiyah 4 Jakarta untuk memahami aspek hukum baik dari gagasan dan ide.

Kepala Program Studi S1 IBLAM SL Feny Windiyastuti menyatakan, literasi hukum sebagai bagian yang tidak terpisahkan untuk menghindari hoax dan ujaran kebencian dalam dunia maya atau digital. "Literasi atau pendidikan hukum jadi upaya mencegah hoax, sehingga siswa memiliki pemahaman yang baik," tutur dia.

Sementara itu, Wakil Ketua I Bidang Akademik Marjan Miharja menyebut kegiatan gabungan KKN tentang pendidikan Hukum kepada generasi muda memberikan dampak upaya untuk menerbitkan pemahaman agar gagasan, ide, kreativitas dan inovasi. Sehingga generasi muda mendapatkan pendidikan aspek hukum yang aman dan berkemajuan.

Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 4 Jakarta, Riyanta berharap kegiatan ini menjadi benteng pendidikan dan litareasi hukum untuk Indonesia unggul dan mencerahkan.

Salah satu pertanyaan yang sering muncul di bulan Ramadhan adalah mengenai hukum menyikat gigi di siang hari saat berpuasa. Banyak orang khawatir bahwa menyikat gigi dapat membatalkan puasa.

Dalam Islam, puasa bisa batal jika ada benda yang masuk ke bagian dalam tubuh melalui rongga terbuka seperti mulut, hidung, telinga, qubul, dan dubur. Namun, apakah menyikat gigi termasuk dalam kategori ini?

Hukum Sikat Gigi Saat Berpuasa Menurut Ulama

Para ulama dari berbagai mazhab memiliki perbedaan pandangan mengenai hukum menyikat gigi saat berpuasa. Namun, secara umum sikat gigi diperbolehkan dengan catatan.

1. Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali

Menyikat gigi setelah waktu zuhur hukumnya makruh. Makruh berarti tidak berdosa jika dilakukan, tetapi lebih baik dihindari.

2. Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi

Menyikat gigi saat puasa hukumnya mubah (boleh). Tidak ada larangan khusus, selama tidak ada sesuatu yang tertelan.

Menurut Ustadz Ahmad Anshori, Lc., menyikat gigi di siang hari bulan Ramadhan hukumnya boleh, sekalipun menggunakan pasta gigi. Hal ini karena membersihkan gigi adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah S.A.W. Beliau bersabda:

"Siwak merupakan kebersihan bagi mulut dan keridhāan bagi Rabb." (Hadīts shahīh riwayat Ahmad, Irwaul Ghalil nomor 66)

Selain itu, ada hadits lain yang sering dikaitkan dengan bau mulut saat berpuasa:

"Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi." (Hadīts shahīh riwayat Muslim nomor 1151)

Sebagian orang menganggap bahwa hadits ini menunjukkan lebih baik tidak menyikat gigi agar bau mulut tetap ada. Namun, para ulama menjelaskan bahwa bau yang dimaksud berasal dari lambung, bukan dari mulut, gusi, atau gigi. Oleh karena itu, menyikat gigi tetap diperbolehkan dan tidak menghilangkan keutamaan puasa.

Sementara itu, menurut kitab Nihayatuz Zain karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, menyikat gigi di siang hari saat berpuasa hukumnya makruh.

"Hal yang makruh dalam puasa ada tiga belas. Salah satunya bersiwak setelah zuhur." (Nihayatuz Zein, hal. 195)

Dalam al-Majmu', Imam Nawawi juga mengingatkan bahwa menyikat gigi harus dilakukan dengan hati-hati. Jika ada material seperti air, pasta gigi, atau bulu sikat yang tertelan, maka puasanya batal, meskipun dilakukan tanpa sengaja.

Hal senada juga disampaikan Ahli Hukum Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah (UM) Sumatera Barat, Firdaus. Ia mengatakan bahwa berkumur-kumur atau menyikat gigi saat puasa tidak membatalkan puasa. Bahkan tergolong baik untuk dilakukan sebagai ikhtiar menjaga kebersihan mulut saat beribadah.

"Menyikat gigi saat berpuasa tidak masalah, malah lebih baik. Para sahabat menyaksikan Nabi Muhammad bersiwak saat berpuasa, sementara siwak memiliki sedikit rasa manis dan beraroma harum," ungkapnya sebagaimana dilansir dari laman web resmi UM.

Namun, tetap perlu diperhatikan bahwa berkumur secara berlebihan (al-mubalaghah) dapat berisiko membatalkan puasa jika airnya tertelan.

Hukum Berkumur Saat Puasa

Berkumur saat puasa juga sering menjadi pertanyaan. Berdasarkan hadits, berkumur tidak membatalkan puasa. Namun, berkumur saat puasa harus dilakukan dengan hati-hati.

Rasulullah S.A.W bersabda:

"Bersungguh-sungguhlah kalian dalam memasukkan air dalam hidung (istinsyāq) kecuali dalam keadaan berpuasa." (Hadīts riwayat Abū Dāwūd nomor 142, Ibnu Mājah nomor 448, An-Nissā'i nomor 114)

Hadits ini menunjukkan bahwa berkumur boleh dilakukan, tetapi jangan berlebihan agar tidak ada air yang tertelan. Pasalnya, air yang tertelan dapat menyebabkan puasa batal.

Tips Sikat Gigi Saat Puasa tanpa Batal

Bagi yang khawatir puasanya batal karena menyikat gigi, berikut beberapa solusi yang bisa dilakukan:

1. Sikat gigi sebelum waktu imsak

Ini adalah waktu terbaik untuk menyikat gigi agar tetap segar sepanjang hari tanpa rasa khawatir.

2. Gunakan siwak atau sikat gigi tanpa pasta gigi

Jika ingin menyikat gigi di siang hari, lebih baik menggunakan siwak atau sikat gigi tanpa pasta untuk menghindari risiko tertelannya pasta gigi.

3. Berkumur secukupnya tanpa berlebihan

Jangan berkumur dengan berlebihan karena dapat meningkatkan risiko air tertelan.

4. Selalu hati-hati

Jika perlu menyikat gigi di siang hari, lakukan dengan hati-hati. Pastikan tidak ada air atau pasta gigi yang masuk ke tenggorokan.

Secara garis besar, para ulama menyatakan bahwa menyikat gigi tidak membatalkan puasa selama tidak ada benda yang tertelan. Artinya, jika saat menyikat gigi ada air atau pasta gigi yang tidak sengaja tertelan, maka puasanya bisa batal. Oleh karena itu, berhati-hati saat menyikat gigi sangat dianjurkan. Semoga membantu!

Video Klarifikasi Abdul Rosid soal Pengakuan Dirinya Sebagai Imam Mahdi

Video Klarifikasi Abdul Rosid soal Pengakuan Dirinya Sebagai Imam Mahdi

Agamawan dari Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah bicara mengenai penerapan hukuman mati. Anggota Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, Wawan Gunawan Abdul Wahid, mengatakan hukuman mati sebaiknya ditiadakan.

Hal itu dia sampaikan dalam Seminar Nasional Hukuman Mati dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, dan Hukum Internasional di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (28/2/2025).

Dalam acara itu turut hadir Jampidum Asep Nana Mulyana, Ketua Kamar Pidana MA Prim Haryadi, dan Koordinator Sant'Egidio Asia-Pacific Leonardo A Tranggono.

Wawan mulanya menyampaikan pentingnya pemaknaan secara kontekstual ketika membaca dasar hukuman mati dalam Islam. Menurutnya, ulama fikih telah menyampaikan hukum bisa berubah bergantung pada situasi dan waktu.

"Demikian halnya juga pembacaan terhadap hadits Nabi yang seringkali pembacaannya itu adalah menggunakan pemaknaan yang tekstual tidak memperhatikan konteks, tidak memperhatikan perubahan situasi. Padahal sejak dahulu, para ulama fikih sudah mengingatkan kepada kita, bahwa hukum itu bisa berubah, bisa beragam, karena ada situasi yang berubah, ada waktu yang berubah, ada tempat yang berubah, ada tradisi yang tidak sama, ada motivasi yang tidak sama," ucapnya.

Wawan juga menyampaikan makna dalam surat Al-Qur'an yang menyebutkan mengenai hukuman mati, yakni surat Al-Baqarah ayat 178, dalam ayat itu, menurut Wawan, kata 'kutiba' yang berarti diwajibkan, tidak memiliki bobot kewajiban yang sama dalam ibadah seperti salat dan zakat.

"Tapi ayat itu sering kali tidak dibaca lanjutannya, seringkali tidak dilihat bahwa ayat itu, ketika dibaca walaupun mengatakan 'kutiba', diwajibkan, tapi kewajibannya tidak sama dengan kewajiban salat, tidak sama dengan kewajiban haji, tidak sama dengan kewajiban zakat. Sehingga kalau dimudahkan cara menjelaskannya adalah 'boleh ditinggalkan, boleh tidak dilakukan'," jelasnya.

Wawan juga menyampaikan perkembangan penerapan hukuman mati di dunia internasional. Dia mengatakan mulai banyak negara yang meninggalkan hukuman mati. Dia mencontohkan penerapan hukuman mati tidak memiliki kaitan dengan kemajuan suatu negara.

"Apalagi kalau kita tahu bahwa tata krama internasional mengatakan, itu satu situasi yang ya istilah yang tadi digunakan moratorium ya, sudah umumnya ditinggalkan, bahkan bahwa hukuman mati itu tidak ada hubungannya dengan kemajuan suatu negara. Negara-negara Afrika yang tertinggal, yang miskin itu, tidak ada hukuman mati di Afrika, bahkan satu negara yang semula berlakukan hukuman mati sekarang ditinggalkan," ujarnya.

Karena itu, Wawan menilai penerapan hukuman mati sebaiknya ditinggalkan atau bahkan ditiadakan.

"Oleh karenanya, saat ini saya berpendapat, berijtihad, ya sebaiknya hukuman mati ditinggalkan, ditiadakan," katanya.

Tonton juga Video: Anggota Komisi III Ungkap 200 Lebih Terpidana Mati Belum Dieksekusi

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Hari Valentine yang jatuh setiap 14 Februari selalu mengundang perdebatan di kalangan umat Islam. Lantas, bagaimana Islam memandang hari Valentine?

Hari Valentine disebut juga hari kasih sayang. Pada hari ini, banyak orang memberikan cokelat, kado, boneka, hingga bunga, kepada teman-teman yang mereka anggap istimewa.

Asal-usul Valentine

Hari Valentine berasal dari budaya barat atau Eropa. Asal mula budaya ini sendiri juga sangat simpang siur. Ada yang mengatakan bersumber dari tradisi suatu agama tertentu, namun ada pula yang mengatakan budaya ini tidak ada kaitannya dengan agama apapun.

Ada dua versi sejarah hari Valentine. Versi pertama menyangkut kematian tragis pendeta Roma bernama Valentine. Diceritakan, Valentine dipukuli dan dipancung pada 14 Februari 278 Masehi. Valentine dieksekusi karena dianggap menentang kebijakan Kaisar Claudius II.

Sang kaisar memang dikenal kejam dan membuat Roma terlibat pertempuran berdarah agar selalu menang perang. Bahkan, untuk memuluskan rencananya, ia melarang semua bentuk pernikahan dan pertunangan di Roma, karena dinilai menjadi penyebab tentaranya enggan pergi ke medan perang.

Pendeta Valentine pun menentang kebijakan tersebut. Ia diam-diam menikahkan pasangan muda, namun ketahuan sehingga berakhir di penjara, lalu dipukul dan dipancung. Eksekusi kepada Valentine menandai perayaan hari Valentine setiap tanggal 14 Februari.

Sejarah Valentine ini yang paling banyak dipercaya karena sang pendeta disebutkan meninggalkan catatan perpisahan untuk putri penjaga penjara yang menjadi temannya, dengan tulisan 'From Your Valentine'. Atas jasanya, Valentine dinobatkan sebagai orang suci hingga disebut Santo Valentine.

Versi kedua berkaitan dengan Festival Lupercalia pada 15 Februari. Sejarah ini menyebutkan Valentine berasal dari festival tersebut. Festival Lupercalia adalah tradisi Romawi Kuno yang tidak terlepas dengan hal-hal berbau seks. Hal ini pernah ditulis J.A North dalam The Journal of Romance to this volume 98 2008.

Festival ini dianggap sebagai salah satu tradisi untuk menghormati Desa Kesuburan pada zaman pra Romawi. Sayangnya, tradisi ini dinilai tidak bermoral dan tidak melambangkan kehangatan atau kasih sayang. Hingga pada suatu waktu, tradisi ini diubah menjadi lebih baik.

Hukum Valentine dalam Islam

Mengutip dari muhammadiyah.or.id, inti dari Valentine adalah mengistimewakan satu hari tertentu untuk menunjukkan kasih sayang kepada orang yang dikasihi. Namun, Islam tidak pernah mengkhususkan hari dan tanggal tertentu untuk menunjukkan kasih sayang kepada sesama.

Islam malah mewajibkan umatnya untuk merayakan hari cinta kasih itu setiap hari dan setiap saat. Bukankah di dalam Islam ada tuntutan untuk memulai segala sesuatu dengan mengucap kalimat basmallah, bismillahirahmirrahim, yang berarti dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha penyayang.

Cara menunjukkan kasih sayang di dalam Islam adalah tidak dengan cara berkasih-kasihan antara sesama anak muda. Karena cara berkasih-kasihan dan berpacar-pacaran seperti yang dilakukan kebanyakan anak muda sekarang ini adalah perbuatan yang dekat dengan dosa zina. Dalam hal ini dengan sangat jelas Allah SWT sudah berfirman:

وَلَاتَقْرَبُواالزِّنٰىٓاِنَّهٗكَانَفَاحِشَةًۗوَسَاۤءَسَبِيْلًا

Artinya: Dan, janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (Al-Isra'ayat 32)

MUI Haramkan Perayaan Valentine

Pada 13 Februari 2008, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan perayaan hari Valentine atau hari kasih sayang hukumnya haram. Kemudian, MUI mengeluarkan fatwa Valentine haram. Hal tersebut tercatat dalam Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2017, yang menjelaskan umat Islam dilarang merayakan Valentine.

Alasan penetapan Valentine haram adalah perayaan tersebut lebih banyak diisi hal-hal buruk dan tidak bermanfaat seperti pesta dan mabuk-mabukkan. Perayaan atau cara memperingati hari Valentine dinilai menyimpang dari ajaran Islam.

MUI mengeluarkan fatwa Valentine haram karena tiga alasan, yaitu hari Valentine bukan termasuk dalam tradisi Islam, perayaan setiap 14 Februari ini dikhawatirkan bisa menjerumuskan muda-mudi muslim kepada pergaulan bebas atau seks di luar nikah, dan berpotensi membawa keburukan.

Jadi kesimpulannya, hari Valentine adalah perayaan yang sangat dekat dengan zina yang dilarang keras dalam ajaran agama Islam. Oleh karena itu, perayaan tersebut juga dihukumi haram.

Respons Ketum PBNU Terkait Salam Lintas Agama

Respons Ketum PBNU Terkait Salam Lintas Agama

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir percaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bisa mengakhiri polemik pagar laut ilegal di berbagai daerah hingga tuntas.

"Simple, saya percaya pada kebijakan Pemerintahan Pak Prabowo yang tegas untuk penegakan hukum dan pemberantasan korupsi," kata Haedar ditemui di Museum Muhammadiyah, Kompleks Kampus UAD, Bantul, DIY, Senin (3/2).

"Setelah diusut tuntas, lalu (dipastikan) bahwa itu ilegal ya tindak saja secara hukum, termasuk para pelakunya," sambungnya.

Haedar meyakini, penanganan secara tegas oleh pemerintah akan menghadirkan ketenteraman buat masyarakat, bahwa hukum masih ditegakkan selain demi keberlangsungan terhadap lingkungan itu sendiri.

"Saya yakin dengan ini kemudian ada ketenteraman di masyarakat bahwa hukum itu tegak, dan lebih penting dari itu kita rawat sumber daya alam kita agar dirawat secara sah, bertanggungjawab, berorientasi pada perlindungan, pemeliharaan dan kesinambungan sesuai dengan SDGs," ujar Haedar.

Temuan pagar laut di sejumlah wilayah belakangan tengah menjadi sorotan. Diawali temuan di Tangerang, Banten, kasus serupa juga ditemukan di Jakarta (DKI Jakarta), Bekasi (Jawa Barat), hingga Sidoarjo (Jawa Timur).

Bukan hanya itu, belakangan kasus itu pun merembet ke temuan keberadaan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) hingga sertifikat hak milik (SHM) yang terdaftar di wilayah perairan atau laut, termasuk di area pagar laut Tangerang tersebut.

PP Muhammadiyah  melalui Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBHAP) ormas tersebut, bersama koalisi masyarakat sipil telah mengadukan pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Kabupaten Tangerang ke Bareskrim Polri.

LBH Jakarta, PBHI Nasional hingga Kiara tergabung dalam koalisi tersebut.

Dalam agenda diskusi 'Pagar Laut: Nasib Nelayan, Rakyat Pesisir dan Ironi Negara Bahari' di Kantor Muhammadiyah, Jakarta, Jumat, 31 Januari 2025, Gufroni mengaku tim dari Bareskrim Polri sudah menindaklanjuti aduan yang disampaikannya dua pekan lalu.

Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menginstruksikan kementerian di bawahnya, Kementerian ATR/BPN, untuk melakukan investigasi kasus pagar laut hingga tuntas.

Mantan Menteri ATR/BPN itu mengatakan kasus tersebut saat ini sedang diinvestigasi. Langkah itu dilakukan agar tidak ada siapapun yang bertindak sewenang-wenang.

Sementara itu, Kementerian ATR/BPN yang kini dipimpin menteri Nusron Wahid telah mencabut setidaknya 50 SHGB di wilayah pagar laut yang ditemukan di Tangerang. Nusron menyebut pencabutan SHGB di wilayah laut itu dilakukan karena tak sesuai perundang-undangan.

Selain itu, Nusron telah mencopot 6 pejabat di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang buntut kasus pagar laut misterius sepanjang 30 km di Tangerang.

Nusron mengatakan keputusan itu dibuat setelah audit investigatif di internal kementerian. Dia berkata sanksi berat dijatuhkan kepada pejabat-pejabat yang terlibat.

Teranyar, koalisi masyarakat sipil melaporkan dugaan korupsi penerbitan ratusan Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Hak Guna Bangunan (HGB) di dalam pagar laut pesisir Tangerang ke KPK.

Beberapa tokoh di dalam koalisi tersebut ialah mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan M Jasin, aktivis Said Didu, Ketua Riset dan Advokasi Publik LBHAP PP Muhammadiyah Gufroni, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani, hingga Ketua Indonesia Memanggil (IM57+) Institute Lakso Anindito.

Persoalan pagar laut di perairan Tangerang, Banten, sudah dilaporkan sejumlah pihak ke Kepolisian, Kejaksaan hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada Jumat, 17 Januari 2025, Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBHAP) PP Muhammadiyah bersama koalisi masyarakat sipil mengadukan pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Kabupaten Tangerang ke Bareskrim Polri.

Ketua Riset dan Advokasi Publik LBHAP PP Muhammadiyah Gufroni mengatakan pihaknya mengadukan ke Bareskrim Polri karena somasi yang sebelumnya dilayangkan tidak digubris.

"Kita sudah memasukkan surat ya, surat pengaduan. Ini sudah ada tanda terimanya dari Badan Reserse Kriminal Polri. Memang kita untuk Dumas (pengaduan masyarakat) ya, kita bukan LP (laporan polisi) sifatnya," kata Gufroni di Bareskrim Polri, Jumat (17/1).

LBH Jakarta, PBHI Nasional hingga Kiara tergabung dalam koalisi tersebut.

Dalam agenda diskusi 'Pagar Laut: Nasib Nelayan, Rakyat Pesisir dan Ironi Negara Bahari' di Kantor Muhammadiyah, Jakarta, Jumat, 31 Januari 2025, Gufroni mengaku tim dari Bareskrim Polri sudah menindaklanjuti aduan yang disampaikannya dua pekan lalu.

"Tadi malam di sini, di lantai dua, kita menerima kedatangan tujuh penyidik dari Bareskrim Polri untuk menindaklanjuti pengaduan kita dua minggu lalu. Jadi, alhamdulillah sudah ada respons dari Kapolri, dari pak Direktur untuk segera bertemu dengan teman-teman LBH Muhammadiyah bersama koalisi masyarakat sipil yang lain," tutur dia.

"Saya jelaskan semua, orang ini siapa, hubungannya dengan ini siapa. Kalau ada alamat saya tahu, saya kasih alamatnya," sambungnya.

Selanjutnya, pada Kamis, 30 Januari 2025, Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) memasukkan laporan dugaan korupsi di balik penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Hak Guna Bangunan (HGB) kawasan pagar laut Tangerang ke Kejaksaan Agung.

Langkah tersebut diambil setelah ada kabar Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung sudah membuka penyelidikan.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan penerbitan SHM dan HGB di kawasan laut Tangerang bisa dijerat dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

"Jadi, dengan dasar bahwa penerbitan-penerbitan itu diduga palsu sehingga masuk kategori Pasal 9 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi," kata Boyamin.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar menyampaikan pihaknya telah menerima laporan Boyamin dan akan mendalaminya.

"Laporan atau pengaduan dari MAKI, nah itu kan yang bersangkutan baru menyerahkan melalui PTSP Lapdumas di Pidsus. Nah, jadi itu sedang diregistrasi tentu. Nanti akan dipelajari, ditelaah, ya kan, apa yang menjadi esensi dari laporan yang bersangkutan," kata Harli.

Sebelum ke Kejaksaan, Boyamin lebih dulu membuat laporan ke KPK. Tepatnya pada Kamis, 23 Januari 2025.

Boyamin melaporkan oknum pemerintahan desa, kecamatan, kabupaten dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang terkait dengan penerbitan ratusan SHM atau HGB di laut Tangerang.

Ia memandang penerbitan sertifikat tanah tersebut diduga cacat, tidak sesuai prosedur dan palsu. Dugaan tersebut mengarah pada buku, catatan atau data girik, letter C/D atau warkah pada kantor desa, kecamatan atau BPN.

Menurut dia, perbuatan tersebut telah memenuhi unsur Pasal 9 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang berbunyi:

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 dan paling banyak Rp250.000.000,00 pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi."

Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK masih menganalisis data yang disampaikan oleh Boyamin tersebut.

"Masih di PLPM," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Kamis, 30 Januari 2025.

Tessa mengatakan belum bisa berbicara banyak dan detail mengenai proses yang saat ini sedang berjalan di direktorat tersebut.

"Di dalam itu bagaimana, dari PLPM-nya tidak bisa dibuka," imbuhnya.

Berikutnya, pada Jumat, 31 Januari 2025, pimpinan KPK menerima koalisi masyarakat sipil untuk membahas pelaporan dugaan korupsi penerbitan ratusan SHM atau HGB di laut Tangerang.

Beberapa tokoh di dalam koalisi tersebut ialah mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan M. Jasin, aktivis Said Didu, Ketua Riset dan Advokasi Publik LBHAP PP Muhammadiyah Gufroni, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) JuliusIbrani, hingga Ketua Indonesia Memanggil (IM57+) Institute Lakso Anindito.

Abraham Samad mengatakan koalisi sudah menyampaikan laporan yang berisi data dan dokumen kepada pimpinan KPK. Ia meminta KPK untuk melakukan investigasi.

"Kita membawa laporannya juga yang sudah dibuat oleh teman-teman koalisi yaitu dugaan korupsi yang terjadi di proyek strategis nasional PIK 2. Kita ingin KPK lebih konsentrasi, menelisik, melakukan investigasi terhadap proyek strategis nasional," kata Samad.

Sejumlah pihak menjadi terlapor, mulai dari pemilik Agung Sedayu Grup yakni Sugianto Kusuma alias Aguan hingga Presiden RI ke-7 Joko Widodo.

KPK melalui Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas pertemuan tersebut. Kata dia, hal itu sebagaimana komitmen KPK untuk menjalin kerja sama dengan seluruh elemen masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

"Informasi awal yang disampaikan dalam forum tersebut tentu akan menjadi pengayaan bagi kami di KPK. Untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan analisis ada tidaknya unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan tugas KPK," kata Tessa.

"KPK terbuka terhadap setiap pelaporan ataupun informasi yang disampaikan masyarakat," pungkasnya.

Universitas Muhammadiya Malang (UMM) menggelar Seminar Nasional Sinkronisasi dan Harmonisasi Materi RUU Kejaksaan & RUI KUHAP. Ini karena KUHAP dinilai menjadi induk aturan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Dalam seminar ini, hadir Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr Trisno Raharjo. Ia berharap KUHAP dapat terselesaikan lebih dahulu sebelum RUU lembaga penegak hukum.

"Hukum acara pidana (KUHAP) harus diselesaikan dulu. Baru kemudian menyusul Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Kepolisian bisa kemudian dilakukan," ujar Trisno di Gedung Kuliah Bersama (GKB) 4 Universitas Muhammadiya Malang, Kamis (30/1/2025).

"Kalau hukum acara pidana (KUHAP) bisa diselesaikan dahulu. Maka juga akan bisa menjadi pendamping KUHP baru nantinya," sambungnya.

Menurut Trisno, lembaga penegak hukum harus menanggalkan ego sektoral agar pembahasan RUU KUHAP bisa terselesaikan tahun ini. Karena juga telah masuk dalam prolegnas DPR RI.

"Harus serius para penegak hukum hilangkan ego sektoral hingga RUU ini bisa diselesaikan tahun ini. Karena Januari 2026 KUHP baru sudah berlaku. Kalau hukum acaranya belum sesuai, kita akan melihat banyak hal yang akan tidak sesuai," tuturnya.

Terpisah, Dekan Fakultas Hukum UMM Prof Tongat menambahkan, distribusi kewenangan dari masing-masing lembaga penegak hukum harus diperjelas dalam RUU KUHAP.

Langkah ini menjadi hal penting demi menghindari tumpang tindih kewenangan dalam sistem peradilan di Indonesia.

"Distribusi kewenangan masing-masing lembaga harus jelas supaya tidak ada tumpang tindih. Kalau distribusi tidak jelas samar-samar misalnya pasal berkaitan dengan pengendalian penyidikan dan penyelidikan oleh Kejaksaan itu nanti akan menimbulkan tumpang tindih," imbuhnya.

"Termasuk nantinya penanganan tindak pidana yang selama ini kewenangan kepolisian. Kalau misalnya diberikan kepada kejaksaan akan berpotensi tumpang tindih kewenangan," sambungnya.

Maka dari itu, Tongat mendorong perlunya sinkronisasi dan harmonisasi terhadap RUU Kejaksaan, RUU Kepolisian dengan RUU KUHAP.

"KUHAP adalah induk dan rujukan dalam sistem hukum acara pidana, harusnya ada sinkronisasi dengan undang-undang sektoral. Idealnya RUU KUHAP selesai dibahas, kemudian baru mengarah kepada undang-undang sektoral," katanya.

"Tidak terbalik seperti sekarang. Kita sudah bahas RUU Kejaksaan. Sementara RUU KUHAP belum selesai," tandasnya.

Tongat mendorong tim perancang RUU KUHAP untuk bisa resposif terkait perkembangan aspirasi publik. Agar produk KUHAP dapat menjadi pijakan dalam proses hukum acara pidana di Indonesia.

"Makanya kita mendorong kepada tim perancang RUU KUHAP merespon atensi publik. Salah satunya kepastian kewenangan dalam proses Restorative Justice (RJ) yang seharusnya dilaksanakan saat awal proses penanganan pidana," pungkasnya.

Seminar Nasional Sinkronisasi dan Harmonisasi RUU Kejaksaan dan RUU KUHAP menghadirkan sejumlah pakar hukum, praktisi, dan mahasiswa.

Selain Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr Trisno Raharjo, Dekan FH UMM Prof Tongat, juga hadir sebagai pemateri Prof Dr Deny dari Universitas Trunojoyo, Madura, Dewan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminolog Indonesia Dr Sholehuddin, serta Ketua Fordek PTM se-Indonesia Dr Faizal.

Video Maling Kepergok Warga di Malang: Kabur Tapi Balik Lagi Gegara Motor Ketinggalan

Video Maling Kepergok Warga di Malang: Kabur Tapi Balik Lagi Gegara Motor Ketinggalan

Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) mengkritik usulan Polri di bawah Kemendagri yang dihembuskan oleh Politikus PDIP, Deddy Sitorus. DPP IMM menilai usulan itu kontraproduktif dengan agenda reformasi.

"Menempatkan posisi kepolisian di bawah Kemendagri justru membuka jalan kemunduran demokrasi dan reformasi. Kita tahu, salah satu konsensus reformasi adalah pemisahan Polri agar bisa berdiri berdaulat dan independen. Wacana semacam ini justru membuat kita mundur ke belakang," Ketua Umum DPP IMM Riyan Betra Delza kepada wartawan, Sabtu (30/11/2024).

Riyan lantas menganggap wacana tersebut sebagai sikap yang reaktif. Ia mengingatkan agar PDIP menghindari pernyataan yang berpotensi memecah belah.

"Tentu menolak wacana itu dan saya melihat wacana tersebut sebagai sikap reaktif imbas dari kekalahan dalam momen Pilkada serentak baru-baru ini," ujarnya.

"Menurut saya PDIP harus menerima realitas politik pada Pilkada serentak 2024 ini, dengan menjadikannya perenungan kolektif, bukan malah menyalahkan institusi apalagi menyudutkan salah satu instansi negara. Menurut saya ini justru menimbulkan ketidaksukaan di masyarakat kepada PDIP. Masyarakat sudah menentukan pilihannya, mari kita kembali merajut persatuan dengan menegasikan narasi-narasi perpecahan" tambahnya.

Lebih lanjut, Riyan menilai kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga terbukti bagus. Salah satunya, ia mengapresiasi soal pemberantasan judi online.

"Sangat komitmen dalam mengaktualisasikan presisi. Terbukti dari kinerja beliau yang luar biasa. Pemberantasan judi online, penangkapan bandar narkoba sekala besar. Yang paling luar biasa penyelesaian kasus-kasus internal yang cepat tanggap, sigap dan berani," ujarnya.

Usulan PDIP

Seperti diketahui, usulan Polri di bawah Kemendagri disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. Deddy menyebut pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri supaya tak ada intervensi di ajang pemilu.

"Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," kata Deddy dalam konferensi pers terkait pelaksanaan dan temuan Pilkada Serentak 2024 di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.

Deddy menilai sebaiknya kepolisian berfokus terhadap tugas pengamanan terhadap masyarakat. Di luar kewenangan itu, sebaiknya bukan menjadi ranah kepolisian.

"Tugas polisi mungkin, jika nanti DPR RI bersama-sama bisa menyetujui, menjaga lalu lintas kita supaya aman dan lancar. Berpatroli keliling dan rumah-rumah agar masyarakat hidup dengan tenang," ucap anggota DPR RI ini.

"Ada bagian reserse yang bertugas mengusut, melakukan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. Di luar itu, saya kira tidak perlu lagi. Karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan ini," tambahnya.

Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat (Sekjen PP) Pemuda Muhammadiyah, Najih Prastiyo, menganggap wacana agar Polri kembali berada di bawah Kemendagri sebagai wacana yang tak berdasar. Dia menganggap wacana tersebut justru kontradiktif dengan amanah reformasi.

"PDIP harusnya kembali ingat sejarah, bahwa pemisahan Polri dan TNI justru jadi bagian dari amanah reformasi yang harus dirawat, apalagi menimbang kompleksitas masalah yang harus ditangani kepolisian saat ini. Ini kontraproduktif dengan agenda reformasi. Jangan mengada-ada", kata Najih dalam keterangannya, Sabtu (30/11/2024).

Dia juga menilai tuduhan PDIP yang menyebut Polri tak netral merupakan ekspresi kekecewaan akibat kekalahan di beberapa wilayah dalam Pilkada. Menurutnya, tuduhan serius itu harus dibuktikan PDIP.

"Klaim seperti ini hemat saya adalah ekspresi kekecewaan dari pihak yang kalah. Situasi psikologis yang biasa, tapi kali ini saya pikir ekspresinya cenderung berlebihan. Tidak mencerminkan kematangan berdemokrasi. Ini adalah klaim yang harus dipertanggungjawabkan dan perlu dibuktikan, karena mengingat dalam Pilpres terakhir juga terjadi tuduhan yang tidak mampu dibuktikan," ucap Najih.

Najih lalu mengungkit soal temuan pakta kepala BIN daerah (Kabinda) untuk memenangkan capres PDIP pada Pilpres 2024. Dia menyebut saat itu PDIP hanya bergeming.

"Kader PDIP-P perlu mengingat ulang kasus Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua Barat awal kampanye Pilpres, kita semua tahul kemarin, tersebar pakta Integritas Pj Bupati Sorong dengan BIN Daerah untuk menangkan capres dari PDIP. Saya mau bertanya, ke mana gerangan suara mereka waktu kasus tersebut ribut di publik", lanjut Najih.

Menurutnya, para elite politik saat ini harusnya mampu mendorong kedewasaan dan kematangan berdemokrasi, utamanya untuk kepentingan membangun demokrasi yang seimbang di masa depan.

"Elite politik, termasuk PDIP saat ini mestinya hadir menunjukkan ketauladanan berdemokrasi. Ini penting untuk membangun pranata demokrasi di masa depan. Sikap dan klaim semacam itu tidak mendidik publik", tutur Najih.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. Deddy menyebut pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri saat berbicara dugaan intervensi di Pilkada 2024.

"Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," ujar Deddy dalam konferensi pers terkait pelaksanaan dan temuan Pilkada Serentak 2024 di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/11).

Deddy menilai baiknya kepolisian fokus terhadap tugas pengamanan terhadap masyarakat. Di luar kewenangan itu, baiknya bukan menjadi ranah kepolisian.

"Tugas polisi mungkin jika nanti DPR RI bersama-sama bisa menyetujui. Menjaga lalu lintas kita supaya aman dan lancar. Berpatroli keliling dan rumah-rumah agar masyarakat hidup dengan tenang," tutur anggota DPR RI ini.

"Ada bagian reserse yang bertugas mengusut, melakukan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. Di luar itu saya kira tidak perlu lagi. Karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan ini," tambahnya.

MAGELANG, KOMPAS.com - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah meminta Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengevaluasi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi.

Permintaan itu buntut polemik pelepasan jilbab bagi Paskibraka Putri Tingkat Pusat 2024.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir usai acara groundbreaking gedung kuliah di Universitas Muhammadiyah Magelang, Jawa Tengah, Jumat (16/8/2024).

Semula, Haedar menyatakan, BPIP seharusnya menjadi teladan, terutama yang tercermin dari sila 1 dan 2 Pancasila, terkait toleransi menjalankan praktik beragama.

“BPIP justru jangan mempelopori sekularisasi di Indonesia,” kata dia.

Saat ditanyakan perihal tuntutan dari sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) agar Yudian Wahyudi dicopot dari Ketua BPIP, Haedar bilang, ini kewenangan ‘atasannya’.

“Kalau menimbulkan kegaduhan, bahkan bertentangan dengan Pancasila, ya, pimpinan di atasnya kami harapkan melakukan tindakan,” ujar dia.

Dikutip dari laman resminya, BPIP merupakan revitalisasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPIP).

Sehingga, BPIP menjadi lembaga yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Minta maaf

Sementara itu, Kepala BPIP Yudian Wahyudi telah meminta maaf soal adanya 18 anggota Paskibraka putri yang biasa menggunakan jilbab tiba-tiba tidak mengenakan jilbab saat upacara pengukuhan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur.

“BPIP juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang. BPIP mengapresiasi seluruh aspirasi masyarakat yang berkembang tersebut," ujar Yudian, Rabu (14/8/2024).

Yudian pun membantah BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab.

"Penampilan Paskibraka putri dengan mengenakan pakaian, atribut dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan yaitu Pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada," ujar dia.

Ia memastikan, paskibraka putri hanya melepas hijab saat pengukuhan paskibraka dan pengibaran sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja. Dalam kesempatan lain, paskibraka yang berhijab bisa mengenakan jilbabnya.

Yudian menambahkan, BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut.