JAKARTA - Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia Muzakir melihat perlunya hukuman berat untuk aparat penegak hukum yang terlibat suap kasus korupsi. Pasalnya, aparat aparat penegak hukum sudah merusak penegakan hukum perkara korupsi.

Hal itu dikatakannya menjawab pertanyaan tentang tuntutan hukuman berat yang harus dilakukan jaksa penuntut umum (JPU) yang menangangi perkara suap Rp60 miliar kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta (MAN).

Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap MAN karena diduga menerima suap Rp60 miliar saat menangani perkara CPO di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat. ?Saya setuju (dituntut hukuman mati atau hukuman berat). Bukan hanya hakimnya, tapi semua penegak hukum,? kata Muzakir, Senin (21/4/2025).



Hukuman berat ini harus dijatuhkan kepada mereka. Sebab sebagai penegak hukum malah mereka yang merusak tatanan hukum sendiri. Sebagai orang yang harusnya memberantas korupsi malahan mereka yang melakukan korupsi.

Muzakir melihat perlunya ada revolusi terhadap mental para hakim dan penegak hukum. Para penegak hukum harus disumpah dan diminta mengembalikan semua harta hasil suap atau korupsinya. ?Kalau tidak bersih disingkirkan saja,? katanya.

Dalam persoalan hukuman berat kasus korupsi, menurut Muzakir, harus dibedakan antara otak pelaku korupsi, dan orang-orang bawah yang hanya menjalankan tugas. Muzakir menilai, orang yang masuk penjara karena korupsi memang belum tentu bersalah.

Karena bisa saja kalangan bawah yang terjerat korupsi hanya menjalankan perintah dari atasannya. ?Cuma ketiban sampur mereka harus menjalani hukuman. Sementara yang lain tidak diproses, karena penegakkan hukumnya yang diskriminatif,? kata dosen pengajar di UII Yogyakarta ini.

Dia berpendapat banyak kasus korupsi yang para otak korupsinya justru tidak diproses karena mereka memiliki bargaining politik. ?Jadi sekarang itu penegakan hukum diskriminatif. Pasti ada yang dikorbankan. Pertanyaan saya apakah orang-orang seperti ini (anak buah,Red) harus dihukum mati?? imbuhnya.

Muzakir memandang bahwa seharusnya mereka yang dihukum mati atau dihukum berat adalah para pengambil kebijakan. Persoalannya, justru otak kasus justru banyak yang tidak diproses hukum. ?Untuk dilakukan hukuman mati syaratnya penegakan hukum harus objektif, tidak boleh diskriminatif. Kasian mereka, orang-orang kecil ini yang jadi korban,? pungkasnya.

JAKARTA, investor.id - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyayangkan terjadinya dugaan suap vonis lepas kasus ekspor crude palm oil (CPO). Suap senilai Rp 60 miliar tersebut melibatkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Jaksel) Muhammad Arif Nuryanta dan tiga hakim lainnya.

Sahroni menilai, kasus tersebut dapat dijadikan momentum untuk melakukan reformasi lembaga peradilan secara komprehensif. Hal ini untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

"Kita berharap reformasi hakim di Republik ini harus dibenahi. Kita nggak mau masyarakat hilang trust-nya terhadap kita," ujar Sahroni di kantor Polres Metro Jakarta Timur, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Menurut Sahroni, reformasi lembaga peradilan merupakan salah satu kerja berat pemerintahan Prabowo Subianto. Dia berharap ada langkah-langkah konkret melakukan pembenahan dan mengajak seluruh elemen masyarakat terus mengkawal aparat penegak hukum dan lembaga peradilan.

"Teman-teman terus mengawasi apa yang menjadi kekurangan dari apa yang ada sekarang baik polisi, kejaksaan, KPK, proses penegakan hukum yang memang tidak sempurna, tapi minimal kita mau perbaiki apa yang menjadi kekurangan," imbuh dia. 

Sahroni juga mendesak pihak yang terlibat dalam kasus suap hakim ini ditindak tegas. Komisi III bakal mendukung instansi penegak hukum memberantas mafia peradilan.

"Saya minta kejaksaan untuk jerat semua yang terlibat, pidanakan, dan jangan ragu untuk ungkap semua. Kami di Komisi III akan back up penuh,” tegas Sahroni.

Sahroni mengaku miris dengan kasus suap terkait korupsi pengurusan izin ekspor minyak mentah atau crude palm oil (CPO) tersebut. Hal itu sangat merusak lembaga peradilan. Dia pun meminta Mahkamah Agung (MA) memperketat pengawasan internal. Hal itu perlu dilakukan untuk menindak hakim-hakim nakal. 

"Buat mekanisme untuk memastikan tidak ada aliran-aliran dana mencurigakan, apalagi antara hakim. Tidak menutup kemungkinan uang haram dari suap ini juga mengalir ke pejabat yang lebih tinggi, seperti kasus Zarof Ricar kemarin. Jadi ada komplotannya," pungkas Sahroni.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan empat hakim sebagai tersangka kasus suap penanganan perkara ekspor crude palm oil (CPO) untuk tiga perusahaan besar pada Minggu (13/4/2025) malam.

Mereka adalah Agam Syarif Baharuddin (ASB) dan Ali Muhtarom (AM) yang merupakan hakim Pengadilan Negeri Jakarta (PN) Pusat. Lalu hakim PN Jakarta Selatan, Djuyamto (DJU).

Kejagung menduga ketiga tersangka menerima suap dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta (MAN) sebesar Rp 22,5 miliar agar putusan perkara tiga korporasi besar itu onslag atau putusan lepas.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong reformasi lembaga peradilan secara menyeluruh usai empat hakim terlibat kasus dugaan suap dalam mengatur perkara kasus korupsi ekspor CPO.

"Sudah saatnya lembaga kehakiman direformasi secara keseluruhan," kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Selasa (15/4/2025).

Sahroni juga mendesak pihak yang terlibat ditindak tegas. Ia menyampaikan, Komisi III bakal mendukung instansi penegak hukum memberantas mafia peradilan.

Pasalnya, ia mengaku miris dengan kasus suap yang melibatkan empat hakim menjadi tersangka tersebut yang berpotensi merusak lembaga peradilan.

"Saya miris sekali melihat carut marut lembaga kehakiman kita yang ramai diisi kasus korupsi. Keberadaan mafia peradilan ini sudah sangat merusak," ujar Sahroni.

Tak cuma itu, ia meminta Mahkamah Agung (MA) memperketat pengawasan internal untuk menindak hakim-hakim nakal.

"Tidak menutup kemungkinan uang haram dari suap ini juga mengalir ke pejabat yang lebih tinggi, seperti kasus Zarof Ricar kemarin. Jadi ada komplotannya,” sebut Sahroni.

Jual Beli Putusan

Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo mengatakan, penetapan empat hakim sebagai tersangka kasus suap penanganan perkara ekspor CPO benar-benar mencoreng institusi peradilan.

Kasus tersebut juga membuktikan adanya praktik jual beli putusan yang masih terjadi di Indonesia.

"Kasus ini jelas membuktikan bahwa praktik jual beli putusan masih terjadi di institusi peradilan kita. Dan selama ini kita sudah mewanti-wanti agar setiap putusan hakim seyogyanya menggali dan menyelami nilai-nilai rasa keadilan masyarakat," ujar Rudianto lewat pesan singkat.

Ia mendorong Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengungkap siapapun aktor di balik kasus tersebut.

Termasuk jika ada petinggi MA yang memang terlibat dalam kasus ekspor CPO itu.

"Sekali lagi apa yang dilakukan oleh Kejagung adalah langkah penegakan hukum yang tepat atas suatu putusan bebas yang nilai melukai rasa keadilan masyarakat," ujar Rudianto.

"Benar saja di balik putusan bebas tersebut rupanya ada uang besar mengguyur hakim yang seharusnya bertindak sebagai benteng terakhir pencari keadilan," sambungnya menegaskan.

Terima Suap 22,5 Miliar

Kejagung menduga ketiga tersangka menerima suap dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta (MAN) sebesar Rp 22,5 miliar agar putusan perkara tiga korporasi besar itu onslag atau putusan lepas.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar menjelaskan, Agam Syarif Baharuddin, Ali Muhtarom, dan Djuyamto pertama kali menerima suap dari Arif sebesar Rp 4,5 miliar yang dibagi rata untuk ketiganya.

Suap senilai Rp 4,5 miliar diberikan Arif dengan pesan agar perkara ekspor CPO diatasi.

"Uang bila dirupiahkan Rp 4,5 miliar tadi, oleh ASB dimasukkan ke dalam goodie bag. Kemudian setelah keluar dari ruangan uang tadi dibagi kepada tiga orang, yaitu masing-masing ASB sendiri, kepada AM, dan juga kepada DJU," ujar Qohar dalam konferensi persnya, Senin (14/4/2025) dini hari.

Selanjutnya uang suap tahap kedua diberikan Arif kepada hakim Djuyamto. Uang suap diberikan dalam mata uang dolar Amerika Serikat senilai Rp 18 miliar.

Djuyamto kemudian membagikan uang tersebut kepada Agam Syarif Baharuddin dan Ali Muhtarom di depan Bank BRI Pasar Baru, Jakarta Pusat.

Dalam pembagian uang suap tersebut, Djuyamto mendapatkan Rp 6 miliar, Agam mendapatkan 4,5 miliar, dan Ali mendapatkan Rp 5 miliar.

Kasus dugaan suap dan atau gratifikasi yang melibatkan Hakim terkait putusan lepas (ontslag van alle recht vervolging) tiga terdakwa korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak kelapa sawit atau CPO yang dibongkar Kejaksaan Agung menambah daftar panjang aparatur peradilan berhadapan dengan hukum.

Sebanyak empat hakim, satu panitera dan dua pengacara ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka ialah majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang mengadili perkara tiga korporasi (PT Permata Hijau Group, PT Wilmar Group dan PT Musim Mas Group) yakni Djuyamto, Agam Syarief Baharudin dan Ali Muhtarom.

Kemudian mantan Wakil Ketua PN Jakarta Pusat Muhammad Arif Nuryanta; Panitera Muda Perdata PN Jakarta Utara Wahyu Gunawan; serta pengacara korporasi ekspor CPO yakni Marcella Santoso dan Ariyanto Bakri juga diproses hukum.

Jaksa penyidik pada JAMPIDSUS Kejaksaan Agung menduga ada suap sekitar Rp60 miliar di balik putusan lepas tiga terdakwa korporasi tersebut.

Kasus itu ditemukan jaksa penyidik saat sedang menangani perkara di PN Surabaya yang melibatkan Zarof Ricar, mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) yang menjadi mafia peradilan.

Dalam kasus Zarof, ada tiga orang mantan hakim PN Surabaya, satu pengacara dan ibu seorang terdakwa yang diproses hukum atas kasus dugaan suap dan gratifikasi di balik putusan bebas Gregorius Ronald Tannur (31), terdakwa kasus pembunuhan Dini Sera Afriyanti.

Yang paling fenomenal dan masih di ingatan publik ialah kasus korupsi yang melibatkan hakim MK yaitu Patrialis Akbar dan Akil Mochtar.

Kejaksaan Agung, Kepolisian dan bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga pernah didera oleh kasus hukum yang melibatkan pegawainya.

Lantas, apa yang salah dan perlu diperbaiki agar peristiwa ironis tersebut tidak berulang?

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Fadhil Alfathan menyoroti sistem peradilan yang belum berfungsi dengan baik. Kata dia, sulit untuk mengatakan kasus-kasus yang terjadi selama ini hanya persoalan oknum belaka.

"Kalau kita lihat, karena ini terlalu banyak dan ini berada dalam satu sistem yaitu sistem peradilan, sulit kita bilang ini sebagai suatu hal yang personal gitu ya atau masalah oknum," ujar Fadhil saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (14/4) malam.

Fadhil menyatakan permasalahan yang terjadi saat ini harus dipandang sebagai sesuatu yang sistemik, sehingga solusi atau upaya-upaya untuk mendorong perubahan juga harus sistematis.

"Karena orang-orang ini kan bukan karena dia melakukan korupsi gitu ya tapi atribusi yang dia pegang dan sistem yang dia jalankan. Jadi, itu yang kemudian menjadi ceruk bagi dia untuk melakukan korupsi. Kebetulan dia hakim, kebetulan dia jaksa, kebetulan dia polisi," ungkap Fadhil.

"Nah, maka dengan berbagai macam kebetulan itu dia melakukan korupsi, tapi kebetulan ini terlalu banyak untuk kita bilang hanya sebagai kebetulan," sambungnya.

Fadhil berpendapat hingga saat ini belum ada upaya serius dari negara untuk memperbaiki ini. Meski regulasi yang dibuat pascareformasi dinilai progresif, tetapi belum mampu mengatasi masalah-masalah kiwari.

"Kalau kita lihat dalam rentang waktu itu ya kita bisa bilang enggak ada upaya serius gitu ya. Niatnya di awal oke, ada TAP MPR soal penyelenggaraan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), kemudian Undang-undang Penyelenggaraan Negara Bersih KKN. Ada tuh," tutur Fadhil.

"Ada Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang KPK walaupun dinamikanya banyak dan pada akhirnya upaya pemberantasan korupsi juga dibajak di 2019 dan sampai sekarang kita enggak bisa lihat suatu upaya yang seperti dulu lagi, yang tegas dan punya semangat untuk membersihkan negara dari korupsi," lanjut dia.

Negara, tutur Fadhil, sebenarnya menyadari namun tidak merespons itu sebagai sesuatu masalah. Ia menambahkan regulasi bukan menjadi faktor tunggal untuk memperbaiki masalah yang tengah terjadi.

Mengutip teori penegakan hukum Lawrence M. Friedman, Fadhil menyatakan keberhasilan penegakan hukum bergantung pada tiga unsur sistem hukum yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.

"Jadi, kalau kita lihat di sini regulasi cuma salah satu tapi kalau spesifik soal korupsi Itu ada lagi rumusnya tuh korupsi sama dengan monopoli plus diskresi, kurang akuntabilitas," ungkap Fadhil.

"Jadi, banyak yang bisa kita lihat sebagai penyebab korupsi ketimbang hanya satu substansi gitu ya atau satu regulasi, tapi kalau regulasinya juga enggak bagus sebenarnya dia sama parahnya," imbuhnya.

Fadhil turut menyoroti Presiden dan juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mempunyai tugas untuk membuat regulasi atau Undang-undang. Semestinya Presiden bisa berbuat banyak untuk mengatasi krisis hukum yang sedang menghantui.

"Presiden adalah salah satu kekuasaan pembentuk Undang-undang, sama dengan DPR. Presiden atasan dari beberapa lembaga penegak hukum di ranah eksekutif ya. MA bukan bawahan dia tapi dia punya bawahan seperti Kapolri dan Jaksa Agung. Artinya, dia punya banyak hal yang bisa dilakukan, banyak ruang yang bisa dia masuki untuk kemudian mendorong penegakan hukum dan penyelenggaraan negara yang bebas KKN," ungkap Fadhil.

"Kita juga bisa bilang presiden enggak ngapa-ngapain. Artinya, ini tugas besar lah ya dari presiden sendiri sama pun DPR lah sebagai pembentuk Undang-undang agar serius memperbaiki ini," sambungnya.

Fadhil mengaku belum melihat ada keseriusan untuk mendorong perubahan dari pembentuk Undang-undang. Hal itu terlihat dari kian marak pembentukan Undang-undang oleh DPR dan pemerintah yang dilakukan tanpa mengakomodasi kepentingan publik.

"Sekarang kan trennya korupsi itu bukan hanya dalam pelaksanaan, tapi dalam perumusan kebijakan perspektifnya ada korupsi. Nah, itu yang kemudian dalam praktik, dalam teori juga disebut state capture corruption: melegalkan korupsi dan kekuasaan negara," kata dia.

Jika permasalahan ini tidak segera diperbaiki, Fadhil menuturkan akan berdampak serius bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu disebabkan karena korupsi meluas ke sektor demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).

"Kita enggak akan bergerak ke mana-mana," ucap Fadhil.

Sementara itu, pakar hukum dari Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah 'Castro' memandang kasus hukum terutama korupsi yang kian marak bahkan melibatkan aparat penegak hukum karena Indonesia telah kehilangan panutan atau contoh baik.

Dalam hal ini Castro menyinggung KPK dahulu sebagai contoh baik karena memiliki standar integritas bagi lembaga-lembaga lainnya, namun kini tidak lagi setelah Undang-undangnya direvisi pada tahun 2019.

Revisi tersebut mengamputasi kewenangan lembaga antirasuah.

"Kehilangan panutan itu berkonsekuensi terhadap standar integritas yang kita pakai di semua lembaga-lembaga," kata Castro, Senin (14/4).

Ia menambahkan kondisi tersebut diperparah dengan sikap Presiden yang hanya menebar gimik dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi. Ia mengambil satu contoh Presiden yang tidak menyingkir orang-orang bermasalah dari pemerintahannya.

"Presiden justru seolah-olah hanya menebar gimik," kata dia.

Padahal, sebagai panglima tertinggi pemberantasan korupsi, Castro berpendapat Presiden semestinya bisa bertindak dengan konkret. Misalnya dengan memerintahkan percepatan pengesahan Rancangan Undang-undang Perampasan Aset.

"Alih-alih mempercepat Rancangan Undang-undang Perampasan Aset, Presiden justru kemudian mengampanyekan sesuatu yang sebenarnya bukan menjadi jawaban dalam urusan korupsi, dia mau membuat penjara di pulau, mengejar koruptor ke ujung dunia, macam-macam. Hal-hal yang sebenarnya tidak beralasan," kata dia.

Menurut Castro, Indonesia telah kehilangan arah karena pemerintah tidak punya desain yang jelas mengenai kerja-kerja pemberantasan korupsi. Ia menyatakan Presiden hanya banyak menebar gimik terkait urusan tersebut.

"Ibarat kapal yang nakhoda-nya tidak jelas, itu yang terjadi di Indonesia- akan semakin masif korupsi itu," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Jaksel), Muhammad Arif Nuryanta, terlihat lesu dengan tatapan datar saat digiring menuju mobil tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap untuk pengkondisian perkara pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) kepada tiga korporasi, Sabtu (12/4/2025).

Arif tampak mengenakan rompi pink saat keluar dari gedung pemeriksaan sekitar pukul 23.54 WIB.

Arif yang tak memakai masker itu bungkam saat bertemu awak media. Berbagai celetukan yang dilontarkan awak media tetap membuatnya bergeming.

"Pak Arif, Pak Arif," ujar sejumlah awak media.

"Kata-kata hari ini Pak," celetuk seorang awak media.

Topi putih yang dikenakan Arif tak cukup menutup matanya. Tatapan Arif pun terlihat datar.

Bahkan, cahaya dari flashkamera awak media tak membuatnya terganggu. Kepalanya sedikit tertunduk saat berjalan menuju mobil tahanan.

Saat hendak memasuki mobil tahanan, langkah Arif sempat tertahan awak media. Meski begitu, Arif pun berhasil masuk ke dalam mobil tahanan untuk menuju Rutan Salemba cabang Kejagung.

Selain Arif, ada tiga tersangka lain yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Ketiga tersangka ini adalah Panitera Muda Perdata Jakarta Utara, Wahyu Gunawan (WG); Kuasa Hukum Korporasi, Marcella Santoso; dan Advokat berinisial Ariyanto.

Para tersangka keluar sendiri-sendiri saat selesai menjalani pemeriksaan.

Keempat tersangka ini langsung ditahan selama 20 hari ke depan untuk kebutuhan pemeriksaan.

Diketahui, Arif diduga telah menerima Rp 60 miliar dari MS dan AR untuk mengatur perkara agar dijatuhkan putusan yang menyatakan perbuatan tiga terdakwa korporasi ini dinyatakan bukan suatu tindak pidana atau ontslag.

Uang Rp 60 miliar ini diserahkan melalui WG kepada Arif. Qohar mengatakan, WG merupakan salah satu orang kepercayaan Arif.

Atas tindakannya, WG disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 12 huruf b jo. Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 11 jo. Pasal 12 huruf b jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

MS dan AR disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a jo. Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 13 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Arif alias MAN disangkakan Pasal 12 huruf c jo. Pasal 12 huruf b jo. Pasal 6 ayat (2) jo. Pasal 12 huruf a jo. Pasal 12 huruf b jo. Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 11 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Jakarta -

Kejaksaan Agung menetapkan empat tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Para tersangka terdiri atas hakim, pengacara dan panitera.

Para terdakwa digiring ke mobil tahanan usai dilakukan pemeriksaan di Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Sabtu (12/4/2025) malam. Mereka mengenakan rompi tahanan berwarna pink dengan tangan diborgol.

Kasus suap dan gratifikasi ini berkaitan dengan vonis onslag atau putusan lepas pada kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng. Terdakwa dalam vonis lepas ini adalah korporasi PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group.

Sementara empat tersangka dalam kasus dugaan suap penanganan perkara ini yakni Ketua PN Jakarta Selatan yang sekaligus mantan Wakil Ketua PN Jakarta Pusat, Muhammad Arif Nuryanta (MAN), pengacara Marcella Santoso (MS) dan Ariyanto (AR), serta panitera muda pada PN Jakarta Utara, Wahyu Gunawan (WG).

Wahyu digiring lebih dulu ke mobil tahanan. Dia mengenakan topi berwarna putih dan masker hijau. Kemudian disusul Marcella. Dia mengenakan masker berwarna putih dengan potongan rambut bondol.

Penampakan empat tersangka kasus suap vonis lepas korupsi minyak goreng ditahan Kejagung (Mulia/detikcom)

Sementara Muhammad Arif Nuryanta terlihat memakai topi putih yang digiring ke mobil tahanan. Dia tak mengenakan masker.

Ariyanto menjadi tersangka terakhir yang digiring ke mobil tahanan. Dengan memakai hoodie dan topi sambil menutupi wajahnya, Ariyanto berjalan ke mobil tahanan.

Empat tersangka ini tak mengucapkan kalimat apapun saat memasuki mobil tahanan. Mereka ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak malam ini.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, mengatakan Marcella dan Ariyanto diduga memberikan suap sebesar Rp 60 miliar ke Arif. Uang itu diberikan agar majelis hakim memberikan putusan lepas.

"Penyidik menemukan fakta dan alat bukti bahwa MS dan AR melakukan perbuatan pemberian suap dan atau gratifikasi kepada MAN sebanyak, diduga sebanyak Rp 60 miliar di mana pemberian suap tersebut atau gratifikasi diberikan melalui WG," ujar Qohar dalam konferensi pers.

Penampakan empat tersangka kasus suap vonis lepas korupsi minyak goreng ditahan Kejagung (Mulia/detikcom)

"Pemberian ini dalam rangka pengurusan perkara dimaksud agar majelis hakim yang mengadili perkara tersebut memberikan putusan ontslag," imbuhnya.

(mib/ygs)