Seorang penari jathil di Ponorogo mengalami pelecehan. Salah satu penonton sengaja memukul bagian pantat si penari perempuan. Sontak, kejadian yang sempat terekam itu pun viral di media sosial.

Diketahui, peristiwa tersebut terjadi di Desa Tugurejo, Kecamatan Sawoo, Ponorogo pada Senin (11/5/2025) malam. Saat itu, ada pentas seni Reog Obyok. Salah satu bentuk atraksi, selain penampilan Reog juga ada penampilan menari dari para penari Jathil.

Dalam video berdurasi 2 menit itu, tampak seorang penari jathil menari di depan pembarong. Lalu, tiba-tiba datang seorang pria berkaus hitam mendekati penari dan dengan sengaja memukul bagian pantat si penari.

Tak terima dengan perlakuan tak senonoh tersebut, sang penari langsung melabrak si pelaku. Dengan penuh emosi, si penari kesal tampak memarahi dan menampar pelaku.

Oleh pembarong, si penari jathil sempat ditahan agar tidak tersulut emosinya. Video itu pun viral di akun media sosial dan telah ditonton sebanyak 1,7 juta kali.

"Viral ... pemain jathil Reog obyog ponorogo di tampar bagian bawah tubuhnya hingga kaget. Kondisi yg menampar dalam keadaan mabuk, sontak ada sedikit keributan dan dilerai pemain seniman reog lainnya. Admin sudah menghubungi korban juga dan minta izin publikasi. Info terbaru akan di laporkan ke polsek setempat," tulis akun @ponorogo.update.

Kejadian itu pun mendapat berbagai respons warganet. Banyak yang menyayangkan kejadian tersebut. "Maaf banget knp semuanya seperti menganggap wajar...banyak laki laki disana knp diem aja," tulis akun arsyadinata_mams.

"Mbak jathil: "cuma penari bukan elsi"," terang akun el.vinaresa.

"Kok pakai nanya termasuk pelecehan apa bukan. Jelas-jelas pelecehan. Bahkan nyuit-nyuitin aja udah masuk ke pelecehan kok," tulis akun crearuna23.

Diselesaikan polisi secara damai

Kapolsek Sawoo, AKP Yudi Kristiawan membenarkan adanya laporan tersebut saat dikonfirmasi. Namun kasus telah diselesaikan dengan cara damai.

"Pada Senin sore (12/5/2025), kedua belah pihak kita pertemukan di Balai Desa Tugurejo bersama perangkat desa dan Bhabinkamtibmas. Dalam pertemuan itu, pelaku mengakui kesalahannya dan korban juga telah memaafkan," ujar Yudi.

Proses mediasi tersebut dihadiri oleh Bhabinkamtibmas Desa Tugurejo Aipda Suyanto, perangkat desa, korban serta pelaku. Yudi menjelaskan, pihak pelaku mengakui perbuatannya dilakukan dalam kondisi mabuk akibat pengaruh minuman keras.

"Pelaku juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan siap melakukan klarifikasi kepada Paguyuban Reog Ponorogo," tegas Yudi.

Video: Korban Lain Pelecehan Dokter YA di Malang Lapor Polisi

Video: Korban Lain Pelecehan Dokter YA di Malang Lapor Polisi

SUKOHARJO, KOMPAS.com – Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) menanggapi kasus dugaan pemalsuan dokumen yang menjerat Zaenal Mustofa, salah satu pengacara yang tergabung dalam tim penggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Zaenal Mustofa ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Sukoharjo atas dugaan penggunaan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan transkrip nilai milik mahasiswa UMS.

Kepala Bagian Hukum, Layanan Persyarikatan, dan Umum Biro Rektorat UMS, Bambang Sukoco, menyatakan pihaknya telah dimintai keterangan oleh kepolisian.

"Kami terus melakukan kajian itu. Tapi belum melakukan langkah-langkah karena ini wilayah dari kepolisian. Sebagai institusi yang taat hukum ketika diminta keterangan kita kasihkan data-data yang kita miliki," ujar Bambang saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (28/4/2025).

Dia menambahkan, NIM dan transkrip nilai yang diduga digunakan Zaenal milik mahasiswa UMS yang saat itu sudah tidak aktif.

"Kami sudah melakukan pengecekan didata kami data NIM itu data mahasiswa lain pada saat itu yang bersangkutan sudah tidak aktif," ungkap dia.

Zaenal Mustofa Tersangka Pemalsuan NIM

Zaenal Mustofa merupakan anggota tim Tolak Ijazah Palsu Usaha Gakpunya Malu (TIPU UGM) yang sebelumnya melaporkan dugaan ijazah palsu Jokowi.

Belakangan, Zaenal ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemalsuan dokumen akademik. Ia diduga menggunakan NIM dan transkrip nilai milik Anton Wijanarko (AW), mahasiswa UMS, untuk mendaftar dan meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Surakarta (Unsa).

Kasat Reskrim Polres Sukoharjo, AKP Zaenudin, membenarkan bahwa Zaenal telah resmi menjadi tersangka sejak Jumat (18/4/2025).

"Iya betul, ZM sudah ditetapkan sebagai tersangka," kata Zaenudin.

Kasus Dilaporkan Sejak 2023

Kasus ini pertama kali dilaporkan ke polisi pada Oktober 2023 oleh sesama pengacara, Asri Purwanti.

Asri menuturkan, ia bersama AW sempat mengecek ke UMS untuk memastikan keaslian data akademik yang digunakan Zaenal.

"Saya mengecek apakah benar dia mahasiswa UMS. Saya juga mengecek bersama pemilik nilainya yang bernama Anton Wijanarko (AW) kami ke UMS. Secara resmi saya mendapatkan surat asli stempel dari akademik UMS," ujar Asri.

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengubah status penahanan Direktur Pemberitaan JakTV nonaktif Tian Bahtiar (TB) sebagai tahanan kota di Bekasi. Kejagung menyebut istri Tian menjadi jaminan dalam pengalihan penahanan terhadap suaminya.

"Ada juga jaminan orang terhadap proses pengalihan (penahanan) itu, istri yang bersangkutan," kata Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, Senin (28/4/2025).

Selain jaminan orang, Tian juga dipasangi alat detektor untuk memantau pergerakannya. Dia juga dikenai wajib lapor setiap minggu.

"Terkait dengan pengalihan penahanan ini, dari rutan menjadi kota, kepada yang bersangkutan juga dilekatkan alat elektronik (detektor) yang akan melakukan pemantauan terhadap pergerakan," tutur Harli.

"Yang bersangkutan juga dikenakan untuk wajib lapor setiap hari Senin, satu kali dalam satu minggu," tambah dia.

Harli menyebut pengalihan penahanan terhadap Tian dilakukan sejak Kamis (24/4). Alasannya, Tian menderita riwayat penyakit jantung.

"Dapat kami sampaikan bahwa ternyata yang bersangkutan ada riwayat sakit jantung dan sudah delapan ring dipasang, kemudian ada kolesterol dan (masalah) di pernapasan. Ternyata yang bersangkutan karena harus mengkonsumsi obat pengencer darah. Sehingga, kalau tidak salah sampai mengeluarkan darah di mulut dan mata," kata Harli.

Dia mengatakan penanganan kasus dugaan permufakatan jahat terkait kasus suap vonis lepas korupsi ekspor minyak goreng yang menjerat Tian sebagai salah satu tersangka terus berlanjut. Dia menyebut Kejagung akan mengusut kasus itu hingga tuntas.

"Perlu kami tegaskan juga bahwa tentu penanganan perkara ini terus dilanjutkan. Bahkan kita selalu rilis terkait dengan saksi-saksi yang dipanggil dan diperiksa oleh penyidik untuk membuat terang tindak pidana yang dipersangkakan kepada yang bersangkutan," ujar Harli.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar mengatakan Tian Bahtiar diduga melakukan permufakatan jahat dengan pengacara Marcella Santoso dan Junaedi Saibih untuk mengganggu penanganan perkara. Tian diduga berperan untuk mengubah opini masyarakat melalui konten pemberitaan di mengenai kasus korupsi komoditas timah PT Timah dan kasus impor gula dengan tersangka Tom Lembong.

Qohar mengatakan perbuatan Tian termasuk dalam perintangan penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan. Qohar mengatakan Tian diduga menerima uang Rp 478,5 juta untuk membuat konten yang menyudutkan kejaksaan. Tian disebut menerima 'orderan' Marcella dan Junaedi agar membuat konten negatif tentang kejaksaan dalam menangani perkara 2 kasus itu.

"Dan tersangka TB mempublikasikannya di media sosial, media online, dan Jak TV news, sehingga Kejaksaan dinilai negatif, dan telah merugikan hak-hak tersangka atau terdakwa yang ditangani Tersangka MS dan Tersangka JS selaku penasihat hukum tersangka atau Terdakwa," ujarnya.

Atas dasar itulah Kejagung menetapkan Tian Bahtiar sebagai tersangka. Qohar mengatakan yang dilakukan Tian dkk adalah upaya untuk menggiring opini publik dengan pemberitaan negatif sehingga konsentrasi penyidik terganggu.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Zaenal Mustofa dikabarkan mengundurkan diri dari tim kuasa hukum Muhammad Taufiq yang menggugat keaslian ijazah Presiden Ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi), di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta.

Zaenal mundur setelah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemalsuan dokumen untuk mengikuti kuliah di Universitas Surakarta (Unsa).

"Betul, Pak Zaenal Mustofa mengundurkan diri," kata Taufiq saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui telepon, Jumat (25/4).

Taufiq menegaskan perkara yang menjerat Zaenal adalah sengketa pribadi antara Zaenal dengan salah satu pengacara di Sukoharjo, Asri Purwanti.

"Tapi 100 persen itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan perkara ini (gugatan ijazah Jokowi)," kata Taufiq.

Taufiq menegaskan pihaknya tidak berniat memberhentikan Zaenal dari tim kuasa hukumnya. Namun, Zaenal mengambil keputusan tersebut secara sepihak tanpa memberitahu klien maupun rekan-rekannya.

"Sebenarnya Zaenal Mustofa pun masih saya dudukkan sebagai pengacara," kata Taufiq.

"Tapi tanpa sepengetahuan kami, Zaenal Mustofa kemudian jumpa pers dan menyatakan mengundurkan diri. Saya kaget juga," kata dia.

Taufiq menambahkan, ia telah mengadakan seleksi tim kuasa hukum sebelum menggugat ijazah Jokowi di PN Surakarta. Nama Zaenal awalnya tidak lolos seleksi.

"Ada dua yang saya tolak. Tapi Zaenal Mustofa dalam proses banding di lingkungan advokat penerima kuasa itu diterima, satu lagi tidak diterima," kata dia.

Terkait penetapan tersangka, Muhammad Taufiq juga menduga ada upaya sabotase. Ia menduga penetapan Zaenal sebagai tersangka sebagai upaya untuk melemahkan upaya gugatannya terkait ijazah Jokowi di PN Surakarta.

Ia mempertanyakan alasan Polres Sukoharjo baru menetapkan Zaenal sebagai tersangka setelah lebih dari satu tahun. Zaenal ditetapkan tersangka berdasarkan laporan salah satu advokat di Sukoharjo, Asri Purwanti pada 16 Oktober 2023.

"Ya sepertinya ini sabotase," kata Taufiq saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (25/4).

"Jadi ini semacam mendelegitimasi persidangan saya. Mau mengubah, memframing dari isu menggugat ijazah (Jokowi) jadi kasus Zaenal Mustofa," kata Taufiq.

Hal itu disampaikan setelah KapolresSukoharjoAKBPAnggaitoHadiPrabowo mengatakanZaenal ditetapkan sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh AsriPurwanti atas dugaan pemalsuan dokumen akademik.

Zaenal menggunakan transkrip nilai Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dengan nomor induk mahasiswa (NIM) C100010099 untuk transfer kuliah ke Fakultas Hukum UNSA.

"Setelah ditelusuri, pelapor (Asri) mendapatkan bahwa NIM dengan nomor C100010099 bukan milik Zaenal Mustofa melainkan Anton Widjanarko," kata Anggaito.

"Dari hasil gelar perkara, didapatkan alat bukti berupa keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan ahli yang menguatkan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat 2 KUHP," ucapnya.

Seorang pengacara berinisial ZM (55), warga Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, ditetapkan tersangka oleh Polres Sukoharjo. ZM diduga memalsukan dokumen saat menempuh pendidikan S1.

ZM diduga menggunakan nomor induk mahasiswa (NIM) orang lain agar bisa menjadi mahasiswa transfer saat menempuh pendidikan di Fakultas Hukum, Universitas Surakarta (Unsa). ZM lalu dinyatakan lulus dan meraih gelar Sarjana Hukum (SH).

Kasatreskrim Polres Sukoharjo, AKP Zaenudin, mengatakan ZM ditetapkan sebagai tersangka pada Senin (21/4).

"ZM sudah kami tetapkan tersangka. Kemarin sudah kami proses. Segera mungkin kita untuk bisa kirim berkas perkara ke JPU untuk tahap 1," kata Zaenudin kepada awak media di Mapolres Sukoharjo, Selasa (22/4/2025).

Pelapor kasus itu juga seorang pengacara asal Sukoharjo bernama Asri Purwanti. Asri sudah menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka atau SP2HP dari Polres Sukoharjo terkait kasus tersebut.

Asri sudah membuat laporan ke Polres Sukoharjo pada Oktober 2023 lalu. Namun penyelidikan kasus ini sempat terhenti karena terlapor maju sebagai calon legislatif. Selain itu, penyidik sangat berhati-hati dalam menangani laporan tersebut.

"Laporan sempat tersendat karena yang bersangkutan nyaleg, jadi kami menunggu sampai Prabowo dilantik. Kami laporan sudah lama, begitu telitinya penyidik menangani kasus ini sampai ahli pidananya ada tiga dari Semarang, Solo, dan Surabaya, untuk memperkuat laporan kami benar, dan segera disidangkan di pengadilan," kata Asri di Mapolres Sukoharjo, hari ini.

Dia mengatakan, NIM yang diduga digunakan ZM adalah NIM milik mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) berinisial AW. Kepastian itu ia dapat setelah melakukan pengecekan ke kampus UMS.

"Laporan terkait dugaan dokumen palsu yang dipakai oknum pengacara yang bernama ZM. Dalam kasus ini, diduga ZM sudah menggunakan NIM orang lain, lalu dipakai kuliah di Unsa, akhirnya mendapatkan gelar sarjana hukum, sebagai mahasiswa transfer. Saya cek ijazahnya dua bulan sudah lulus. NIM itu milik anak UMS," jelasnya.

Dalam laporannya, Asri menilai ZM melanggar Pasal 263 ayat 2 KUHP tentang pemalsuan dokumen. Sebab, terlapor diduga menggunakan NIM orang lain tanpa izin.

"Kami ketahui tahun 2019, yang mana kami mengecek ke Dikti Semarang dan mendapat jawaban, yang mana yang bersangkutan pindahan dari UMS, lalu kuliah di Unsa. Saya cek ke UMS tahun 2020, apa benar oknum ini pernah kuliah di sana, ternyata itu NIM orang lain bernama AW, yang notabene mahasiswa tersebut tidak berlangsung kuliah disebut, dan NIM-nya dipakai tanpa izin," jelasnya.

Asri berharap, terlapor segera diperiksa oleh pihak kepolisian, karena statusnya sudah menjadi tersangka.

"Harapan saya segera ada pemeriksaan tersangka, karena (ancaman hukuman) pasalnya di atas 5 tahun, segera ditahan agar tidak ada korban yang lain. Karena oknum ini menggunakan gelar SH menjadi pengacara," pungkasnya.

Tak Cuma STNK, 'Sunda Archipelago' Palsukan Sertifikat Tanah-Buku Nikah

Tak Cuma STNK, 'Sunda Archipelago' Palsukan Sertifikat Tanah-Buku Nikah

Tiga hakim PN Jakpus ditetapkan sebagai tersangka usai menerima suap demi memberikan vonis lepas kepada terdakwa korporasi kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng. Ketiga hakim itu langsung digiring petugas menuju Rutan Salemba.

Pantauan detikcom di Gedung Kejagung, Jakarta, Senin (14/4/2025) ketiga tersangka keluar dari ruang pemeriksaan Gedung Kejagung pukul 01.33 WIB. Mereka yakni hakim Agam Syarif Baharudin (ASB), hakim Ali Muhtarom (AM) dan hakim Djuyamto (DJU).

Ketiga tersangka terlihat mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda. Tangan para tersangka diborgol.

Tersangka hakim Agam Syarif Baharudin keluar lebih dahulu. Ia mengenakan masker berwarna putih dan berusaha menutupi tangannya dengan map berwarna merah muda.

Foto: Hakim Ali Muhtarom berbaju tahanan (Maulana Ilhami Fawdi/detikcom)

Tersangka yang keluar berikutnya adalah hakim Ali Muhtarom. Ali mengenakan topi berwarna biru dan masker putih.

Tak lama berselang giliran hakim Djuyamto yang keluar ruang pemeriksaan di Gedung Kejagung. Dia memakai topi berwarna cokelat dan masker hitam.

Ketiga tersangka itu diam saat ditanya awak media yang sudah menunggu. Hakim penerima suap itu langsung digiring ke mobil tahanan Jampidsus Kejagung.

Dalam kasus suap ini, sudah ada 7 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka ialah Muhammad Arif Nuryanta selaku Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; Marcella Santoso dan Ariyanto selaku pengacara; panitera muda pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Wahyu Gunawan, hakim Agam Syarif Baharudin, hakim Ali Muhtaro, hakim Djuyamto.

Foto: Hakim Djuyamto berbaju tahanan (Maulana Ilhami Fawdi/detikcom)

"Dan terkait dengan putusan onslag tersebut, penyidik menemukan fakta dan alat bukti bahwa MS dan AR melakukan perbuatan pemberian suap dan atau gratifikasi kepada MAN sebanyak, ya diduga sebanyak Rp 60 miliar," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, dalam konferensi pers di Kejagung, Sabtu (12/4).

Marcella Santoso dan Ariyanto diketahui merupakan pengacara tiga terdakwa korporasi kasus korupsi minyak goreng. Total ada tiga terdakwa korporasi dalam kasus korupsi minyak goreng ini mulai dari Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musim Mas Group. Majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini lalu memberikan vonis lepas kepada tiga terdakwa korporasi itu pada 19 Maret 2025.

Vonis lepas itu berbeda jauh dengan tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Dalam tuntutannya, jaksa menuntut uang pengganti sebesar Rp 937 miliar kepada Permata Hijau Group, uang pengganti kepada Wilmar Group sebesar Rp 11,8 triliun, dan uang pengganti sebesar Rp 4,8 triliun kepada Musim Mas Group.

Pengusutan Kejagung menemukan bukti adanya suap di balik vonis lepas tersebut. Marcella Santoso dan Ariyanto diduga memberikan suap Rp 60 miliar kepada Muhammad Arif Nuryanta melalui Wahyu Gunawan.

"Jadi perkaranya tidak terbukti, walaupun secara unsur memenuhi pasal yang didakwakan, tetapi menurut pertimbangan majelis hakim bukan merupakan tindak pidana," tambahnya.

Qohar mengatakan Arif Nuryanta menggunakan jabatannya sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat saat itu dalam mengatur vonis lepas kepada tiga terdakwa korporasi kasus korupsi minyak goreng.

Penyidik mendapati ada 2 amplop di tas milik Arif saat melakukan penggeledahan. Pertama, amplop coklat berisi 65 lembar uang pecahan SGD 1.000 dan amplop berwarna putih berisi 72 lembar uang pecahan USD 100.

Kemudian, penyidik juga menyita dompet milik Arif. Di mana, dalam dompet itu ada ratusan uang pecahan dolar Amerika Serikat (USD), Dolar Singapura (SGD), Ringgit Malaysia (RM) hingga rupiah.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) merekomendasikan agar mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja dilakukan pemeriksaan kesehatan. Hal ini disampaikan setelah Komnas HAM mendapatkan fakta salah satu korban pencabulan dari AKBP Fajar terinfeksi penyakit menular seksual (PMS).

"Melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh terhadap Saudara Fajar, terutama pemeriksaan kesehatan terkait penyakit menular seksual, mengingat hasil pemeriksaan kesehatan terhadap salah satu korban anak positif terinfeksi penyakit menular seksual," ujar Koordinator Sub Komisi Penegakan HAM Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, Sabtu (29/3/2025), melansir detikBali.

Desakan Komnas HAM ini merupakan salah satu poin dari sembilan rekomendasi Komnas HAM kepada Kapolri. Selain soal pemeriksaan kesehatan, Komnas HAM juga meminta agar Polri memproses hukum kedua tersangka, Fajar dan Stefani (20) alias F, secara profesional, transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi korban.

Komnas HAM kemudian meminta kepolisian menemukan dan mengungkap peran V yang diduga perantara dan penyedia jasa layanan untuk Fajar. Komnas HAM mendapatkan temuan itu setelah melakukan koordinasi dan permintaan keterangan kepada Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri serta Ditreskrimum Polda NTT terkait penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut.

Komnas HAM juga telah meminta keterangan dua korban anak yang masing-masing berusia 13 tahun dan 16 tahun), orang tua korban anak (6 tahun), dan satu tersangka.

"Komnas HAM memberikan rekomendasi kepada Kapolri untuk menemukan dan mengungkap peran Saudara Fangki Dae sebagai nama yang dipakai oleh Saudara Fajar ketika memesan kamar pada 25 Januari 2025. Menemukan perantara lain yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan seksual oleh Saudara Fajar," urai Uli.

Artikel ini sudah tayang di detikBali, baca selengkapnya di sini.

Video: Pria di Pangkep Dibekuk, Cabuli Bocah Laki-laki Selama 2 Tahun

Video: Pria di Pangkep Dibekuk, Cabuli Bocah Laki-laki Selama 2 Tahun

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa hukum telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Kamis (20/3). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

1. Kejagung telah periksa 147 saksi terkait kasus korupsi minyak mentah

Penyidik Kejaksaan Agung telah memeriksa 147 orang saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023.

Selengkapnya di sini

2. Kejagung periksa Alfian Nasution soal kasus minyak mentah pada Jumat

Kejaksaan Agung (Kejagung) akan memeriksa mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution (AN) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018–2023 pada Jumat (21/3).

Selengkapnya di sini

3. OMS di NTT jamin perlindungan bagi korban kasus AKBP Fajar

Organisasi masyarakat sipil di Nusa Tenggara Timur yang tergabung dalam gerakan SAKSIMINOR menyatakan komitmen untuk memberikan jaminan perlindungan bagi korban kasus kekerasan seksual oleh eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman.

Selengkapnya di sini

4. Yusril sebut KUHAP baru rampung akhir tahun 2025

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru akan rampung pada akhir tahun 2025, mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru berlaku mulai Januari 2026.

Selengkapnya di sini

5. KPK: Andi Narogong diperiksa soal aliran dana kasus KTP-el ke DPR

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika Sugiarto mengemukakan bahwa Andi Agustinus alias Andi Narogong diperiksa oleh penyidik pada Rabu (19/3) berkaitan dengan aliran dana kasus KTP-elektronik (KTP-el) ke anggota DPR.

Selengkapnya di sini

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Selebgram Adrena Isa Zega memilih menjalankan salat tarawih sendiri di Lapas Perempuan Klas IIA Malang tapi membantah karena ditolak. Dia sebutkan karena adanya perbedaan keyakinan yang dianut. Mengenai hal ini, pihak lapas Perempuan Klas II A Malang buka suara.

Kepala Lapas Kelas IIA Malang Yunengsih membenarkan Isa Zega saat ini menjalani ibadah tarawih sendiri. Kendati begitu Isa tetap mengikuti kegiatan keagamaan lainnya. Baik tadarus Qur'an dan pondok pesantren.

"Iza Zega untuk kegiatan salat tarawih dan sholat wajib dilaksanakan sendiri di kamar. Namun untuk kegiatan ponpes Isa masih mengikuti seperti warga binaan yang lain," kata Yunengsih kepada detikJatim, Selasa (11/3/2025).

Sayangnya, Yunengsih tidak menjelaskan lebih lanjut tentang alasan Isa Zega memilih untuk salat tarawih sendiri. Termasuk tentang perbedaan keyakinan seperti apa yang membuat Isa Zega memilih salat tarawih sendiri.

Isa menempati Lapas Perempuan Klas IIA Malang sejak Polda Jawa Timur melimpahkan perkaranya ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang untuk memasuki masa penuntutan.

Sebelumnya, transgender yang sedang menjalani sidang kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Bos MS Glow Shandy Purnamasari itu menampik kabar bahwa dirinya ditolak oleh jemaah salat tarawih. Dia mengaku memilih salat sendiri karena berbeda keyakinan.

"Ada pendapat-pendapat yang berbeda antara yang saya anut, dengan yang lapas anut, tapi bukan ditolak," kata Isa Zega menjawab pertanyaan wartawan di PN Kepanjen.

Kendati begitu, Isa mengaku hampir selama satu pekan dirinya ikut salat tarawih berjamaah. Namun kemudian Isa memilih untuk tidak mengikuti salat tarawih berjamaah karena usulannya terkait jarak saf imam dan makmum tidak dapat dipenuhi.

"Kita ada satu minggu jemaah, tapi selanjutnya enggak, karena saya mengajukan bahwasanya, maksudnya saf imam dan makmum itu sangat jauh berbeda. Sedangkan pendapat saya, makmum dan imam kalau perempuan itu harus sebaris, hanya maju sedikit saja gitu," bebernya.

Karena itulah, Isa kemudian memilih untuk salat tarawih sendiri. Begitu juga ketika menunaikan salat 5 waktu.

"Salatnya sendiri, sama seperti di sana kan (Lapas Perempuan) diwajibkan cat rambut warna hitam, saya langsung mengajukan bahwasanya saya itu sudah melakukan solat 5 waktu, sudah memperbaiki diri sendiri. Jadi saya tidak mau rambut saya dicat warna hitam, jadi tidak ada lapas menolak, siapa bilang," terangnya.

Dalam kesempatan itu, Isa membantah adanya penolakan dirinya untuk ikut menjalankan salat tarawih berjemaah di Lapas Perempuan Klas IIA Malang.

"Nggak ada ditolak, salah. Lapas sangat memperhatikan mami. Cuma memang karena mami kan, mami itu nggak bisa kalau imamnya perempuan. Di sana kan (Lapas Perempuan) imamnya perempuan," tegasnya.

Isa pun menjelaskan pengalaman dirinya beribadah di Mekkah dan Madinah. Imam salat adalah laki-laki dan jemaah perempuan dan laki-laki bergabung menjadi satu.

"Nah kalau di Mekkah, di Madinah kan imamnya laki-laki. Jadi kita bisa perempuan dan laki-laki bersatu," pungkasnya.

Video: Sandal Christian Dior Isa Zega Curi Perhatian di Sidang Eksepsi

Video: Sandal Christian Dior Isa Zega Curi Perhatian di Sidang Eksepsi

Surabaya (ANTARA) - Pakar hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya Satria Unggul Wicaksana SH.,MH., mengemukakan keputusan Mahkamah Konstitusi menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebagai langkah penting untuk membuka ruang politik yang lebih inklusif bagi calon pemimpin bangsa.

Satria di Surabaya, Jumat, mengatakan dihapusnya presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tersebut merupakan angin segar bagi demokrasi Indonesia.

"Ambang batas 20 persen sebelumnya mengeksklusi ruang politik bagi kandidat potensial. Akibatnya, calon presiden sering kali muncul atas kehendak partai politik, bukan murni atas keinginan masyarakat," kata Dekan Fakultas Hukum UM Surabaya tersebut.

Dengan penghapusan aturan ini, Satria berharap ruang bagi calon presiden akan semakin luas. Keputusan MK ini juga menunjukkan bahwa lembaga tersebut semakin berpihak pada kepentingan publik dan memperkuat supremasi hukum di Indonesia.

Namun, ia juga mengingatkan adanya tantangan ke depan, salah satunya adalah potensi meningkatnya polarisasi politik mengingat setiap partai kini memiliki peluang mencalonkan presiden.

"Demokrasi kita masih dalam tahap pendewasaan. Berbeda dengan sistem di Amerika Serikat yang memiliki dua partai utama, sistem multipartai kita memberikan peluang besar untuk mencalonkan presiden. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri," ujarnya.

Satria menekankan pentingnya memastikan bahwa proses pencalonan presiden benar-benar mencerminkan kehendak masyarakat, baik melalui konvensi partai politik maupun mekanisme lain yang sejalan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Harapannya, keputusan MK ini bisa diterjemahkan ke dalam Undang-Undang Pemilu yang lebih mendukung inklusivitas sehingga pemilu mendatang tidak hanya didominasi oleh elit politik tertentu, tetapi juga melibatkan masyarakat secara luas," ucapnya.

Selain itu, ia mengatakan keputusan MK ini menjadi momentum untuk memperkuat demokrasi Indonesia, meski masih membutuhkan pengawasan dan penerapan yang konsisten di masa mendatang.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ucap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo saat membacakan amar putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (2/1).

Dalam pertimbangan putusan, Wakil Ketua MK Saldi Isra mengatakan bahwa merujuk risalah pembahasan Pasal 6A ayat (2) UUD RI Tahun 1945, pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu merupakan hak konstitusional partai politik.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto buka suara usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan Harun Masiku. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Silfester Matutina menyayangkan pernyataan Hasto yang masih menuding Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terkait penetapan tersangkanya.

"Hasto ini sangat keji melempar isu Pak Jokowi intervensi KPK. Hasto tidak perlu berbohong dan menfitnah, harusnya Hasto dan PDIP fokus menghadapi dan menghormati proses hukum yang terjadi serta tidak menyalahkan dan mengkambinghitamkan orang lain, apalagi Pak Jokowi yang tidak tahu menahu atas persoalan hukum yang menimpa Hasto," kata Silfester kepada wartawan, Kamis (26/12/2024).

Silfester menuturkan Jokowi sudah bukan lagi presiden dan tidak bisa intervensi. Dia menyebut KPK juga sudah membantah ada intervensi politik di balik penetapan Hasto dan Tim hukum PDIP, Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka.

"Selama menjabat saja selama 10 tahun Pak Jokowi tidak pernah bertemu dengan pimpinan KPK, bagaimana mungkin bisa mempengaruhi dan mengintervensi KPK. Apalagi sekarang ini Pak Jokowi sudah pensiun dan tidak punya kuasa apapun lagi. Kan KPK sendiri juga sudah membantah bahwa ada intervensi politik di balik penetapan Hasto Kristiyanto dan Donny Tri Istiqomah (Tim hukum PDIP)," tututnya.

Silfester mengatakan isu 3 periode juga dibantah Ketua DPP PDIP, Puan Maharani pada awal 2023. Dia menyampaikan saat itu Puan membantah ada permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatan menjadi 3 periode.

"Dan sebenarnya isu 3 Periode dan Perpanjangan masa jabatan Presiden sudah pernah dibantah oleh Mbak Puan yang mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak pernah meminta perpanjangan 3 periode, hal ini dikatakan Mbak Puan di Gedung High End, Jakpus 25 Januari 2023," jelasnya.

Menurut Silfester, Hasto pantas ditetapkan sebagai tersangka mengingat alat bukti yang dikumpulkan KPK sudah banyak. Dia menilai Hasto sedang mengkambing hitamkan Jokowi.

"Dan kalau melihat dari pernyataan KPK memang pantas Hasto Kristiyanto dan Donny Tri Istiqomah ditetapkan sebagai tersangka dan dicekal atas 2 perkara yakni perkara suap dan perintangan penyidikan (Obstruction Of Justice) apalagi alat buktinya sudah cukup banyak," ucapnya.

"Jadi pengkambinghitaman Hasto ke Pak Jokowi hanya sekedar pengalihan isu dan kebohongan seolah oleh Hasto di Zolimi padahal selain bukti bukti yang sudah cukup,juga sudah ada orang dekat Hasto yaitu Saiful Bahri yang sudah terbukti divonis dan masuk penjara bahkan saat ini sudah bebas keluar dari penjara," imbuhnya.

Sebelumnya, Hasto tampil ke muka publik lewat rekaman video pertama kalinya usai ditetapkan sebagai tersangka. Sembari menyinggung sosok yang ingin tiga periode, dia menyatakan siap menghadapi risiko.

Dari video yang disebarkannya ke wartawan, Kamis (26/12/2024), Hasto terlihat berbicara sembari memegang buku 'Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia' karya Cindy Adams.

Hasto mengulas sikap Bung Karno bahwa penjara adalah jalan pengorbanan untuk memperjuangkan cita-cita luhur. Sikap Bung Karno itu dipedomani oleh kader PDIP. Kader PDIP tidak gentar menghadapi sosok dari partainya yang ingin menjabat tiga periode dan pada akhirnya sosok itu dipecat dari partai.

"Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan tiga periode, ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi," tutur Hasto.

Dia kemudian berbicara soal intimidasi oleh aparat penegak hukum. PDIP siap menghadapi intimidasi yang diibaratkannya sebagai tembok tebal kekuasaan itu.

"Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah," ujar Hasto.

PDIP siap menghadapi risiko terburuk, baik risiko formal maupun informal. Bagi Hasto, masuk bui tidak masalah.

"Karena sebagaimana dilakukan Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita," ujarnya.

Saksikan Live DetikPagi:

Pemerintah berencana untuk memulangkan terpidana mati kasus narkoba Mary Jane ke negara asalnya, Filipina. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menilai tindakan tersebut sudah benar.

"Sudah benar apa yang dilakukan pemerintah dalam kasus Mary Jane ini, mekanismenya dengan mutual legal assistance," ucap Habiburokhman, Jumat (22/11/2024).

Diketahui, mutual legal assistance (MLA) atau bantuan hukum timbal balik adalah perjanjian antara dua atau lebih negara untuk saling membantu dalam penegakan hukum pidana dan publik. Bisanya, MLA digunakan untuk mengatasi kejahatan transnasional, seperti kejahatan narkotika, pencucian uang, dan korupsi.

Selain itu, menurut Habiburokhman, kebijakan memulangkan Mary Jane sesuai dengan KUHP yang baru. Di mana, hukuman mati merupakan alternatif hukuman terakhir.

"Selain itu, kebijakan ini sudah sesuai dengan politik hukum terbaru kita yang tercantum dalam KUHP baru yang menjadikan hukuman mati sebagai pidana alternatif terakhir," ujarnya.

Dia pun berharap kebijakan pemulangan ini dilakukan di kasus-kasus lainnya. "Kalau saya pribadi bahkan berharap kebijakan ini diterapkan pada lebih banyak kasus.," ujarnya.

Sebelumnya, terpidana mati kasus narkoba asal Filipina, Mary Jane Veloso, akan dipulangkan ke negara asalnya. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan kebijakan itu diatur dalam kerangka perjanjian kerja sama dengan negara-negara sahabat dalam bentuk mutual legal assistance atau MLA.

Yusril mengatakan saat ini Indonesia memang tidak memiliki undang-undang khusus yang mengatur pemindahan narapidana ke negara asal. Namun, Yusril menyebut kebijakan itu bisa diambil melalui kesepakatan MLA hingga diskresi dari presiden.

"Memang, belum ada aturan undang-undang yang mengatur tentang transfer of prisoners sampai sekarang. Juga belum ada yang mengatur tentang exchange of prisoners. Tapi kita memiliki banyak perjanjian kerja sama dengan negara-negara sahabat yang disebut dengan perjanjian MLA, yaitu Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, atau bantuan hukum, kerja sama hukum timbal balik dalam kasus kriminal dengan negara lain", kata Yusril dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Jumat (22/11).

Yusril memaparkan tiap presiden di belahan dunia manapun berwenang dalam merumuskan satu kebijakan hingga mengambil keputusan yang didasari atas nilai-nilai kemanusiaan hingga menjaga hubungan baik kedua negara. Keputusan itu, kata Yusril, kadang belum secara spesifik diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.

"Jadi walaupun tidak juga didasari oleh suatu peraturan perundang-undangan, tapi berdasarkan kepada MLA dan juga berdasarkan kepada kesepakatan para pihak dan juga diskresi dari presiden untuk mengambil satu keputusan, satu kebijakan. Ya karena undang-undang tidak mengatur, menyuruh tidak, melarang juga tidak, maka presiden berwenang untuk mengambil satu diskresi terhadap persoalan ini," kata Yusril.

Dia lalu mencontohkan kerja sama bidang hukum yang pernah terjadi melibatkan pemerintah Indonesia dan Australia. Kala itu pemerintah Australia melakukan penyitaan aset dari pemilik Bank Harapan Sentosa (HBS), Hendra Rahardja, dalam kasus penyalahgunaan kredit likuiditas Bank Indonesia. Lewat metode MLA, penyitaan aset itu dilakukan melalui putusan pengadilan di Indonesia.

"Pada waktu saya jadi Menteri Kehakiman, saya bertemu Jaksa Agung Australia, Daryll Williams, dan mencapai satu kesepakatan: Pemerintah Australia mengakui putusan Pengadilan Jakarta Pusat dan mengeksekusi putusan pengadilan Indonesia tersebut di Australia. Dan beberapa aset harta dari Hendra Rahardja itu kemudian disita oleh pemerintah Australia," ujar Yusril.

"Jadi sudah ada preseden, walaupun tidak dalam konteks transfer of prisoners, tapi dalam hal melaksanakan putusan pengadilan Indonesia di negara lain, sudah ada presedennya di masa yang lalu," kata Yusril.