JAKARTA, investor.id - Kepala Staf Kepresidenan (Kasetpres), Moeldoko turut hadir di rumah duka tempat Calon Gubernur Maluku Utara, Benny Laos disemayamkan. Moeldoko menyampaikan rasa duka yang mendalam atas kepergian Benny.

Moeldoko mengungkapkan, hingga saat ini, Benny Laos masih aktif menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf Presiden. 

“Perlu saya informasikan bahwa almarhum Beni Laos masih definitif sebagai staf khusus Kepala Staf Presiden dan belum mengundurkan diri. Jadi, beliau masih aktif,” jelas Moeldoko kepada awak media, di Rumah Duka Sentosa RSPAD, pada Minggu (13/10/2024).

Moeldoko juga mengenang Benny sebagai sosok yang baik dan penuh dedikasi. Ia berharap agar Benny Laos diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa dan diberikan tempat terbaik di surga.

“Beliau adalah orang baik, kami semua turut berduka atas kepergiannya. Semoga almarhum mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan,” tutup Moeldoko. 

Sebagai informasi, Benny Laos mengalami kecelakaan speedboat Bella 72 di Bobobong, Kabupaten Pulau Taliabu, pada Sabtu (12/10/2024). Kapal yang ditumpangi bersama rombongan terbakar saat sedang mengisi bahan bakar. Benny Laos meninggal dunia setelah menjalani perawatan medis.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Luas lahan baku pertanian kita sekitar 45 juta hektare, namun setiap tahun terjadi pengurangan signifikan

Jakarta (ANTARA) - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyampaikan kekhawatirannya terhadap kondisi sektor pertanian Indonesia yang tengah menghadapi tiga tantangan besar.

Hal itu diungkap Moeldoko dalam konferensi pers di gedung Kantor Staf Presiden (KSP) Jakarta, Rabu, menyikapi urgensi dari program Regenerasi Petani di Indonesia.

"Data statistik terakhir bahwa mayoritas petani Indonesia saat ini usianya 55 tahun. Yang anomalinya generasi z itu populasinya hanya 2,14 persen yang ada dalam sektor pertanian," katanya.

Menurut Moeldoko situasi itu perlu dipikirkan serius. Di satu sisi, populasi Indonesia semakin meningkat, tetapi di sisi lain ada tiga masalah utama sektor pertanian nasional yang harus dihadapi.

Tantangan pertama, lanjut Moeldoko, adalah menyusutnya lahan baku pertanian yang berkurang hingga 50.000 hingga 70.000 hektare setiap tahun.

"Luas lahan baku pertanian kita sekitar 45 juta hektare, namun setiap tahun terjadi pengurangan signifikan," katanya.

Kedua, kata Moeldoko, produktivitas pertanian Indonesia juga mengalami penurunan dari waktu ke waktu, sementara jumlah petani semakin menyusut dengan usia yang semakin tua.

Hal ini diperparah oleh rendahnya minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian, kata Moeldoko menambahkan.

Ia menekankan bahwa masalah ini adalah urgensi yang harus segera ditangani agar tidak terjadi paradoks, di mana pertumbuhan penduduk meningkat, tetapi sektor pertanian terus menurun.

"Ini sebuah urgensi yang harus kita sikapi dengan sungguh-sungguh," ujarnya.

Sebagai solusi, Moeldoko menyarankan perlunya ekstensifikasi lahan, termasuk membuka lahan baru di berbagai wilayah Indonesia yang memiliki potensi untuk dikelola menjadi lahan pertanian.

Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (Food and Agriculture Organization/FAO) mendukung pendanaan program Regenerasi Petani di Indonesia untuk meningkatkan ketahanan pangan.

Moeldoko menyatakan bahwa Indonesia siap mengimplementasikan konsep ini melalui kurikulum bagi lulusan SMA dan sekolah tinggi. FAO berkomitmen memberikan bantuan dana Rp7,5 hingga Rp8 miliar per proyek.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko buka-bukaan soal nasib Kantor Staf Kepresidenan saat berakhirnya masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Oktober mendatang. Menurut Moeldoko, dipertahankan atau tidaknya lembaga non struktural itu akan tergantung pada Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Jadi KSP ini sebuah lembaga non struktural ya, dan itu sangat tergantung dari pemimpin nasional, tergantung dari bapak Presiden, apakah dibentuk dengan nama yang sama atau juga bisa dibentuk dengan nama yang lain, atau bahkan juga tidak dibentuk," ujar Moeldoko di kantornya di Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2024).

Menurut Moeldoko, lembaga serupa KSP sudah ada di era presiden sebelumnya. Pada masa Soeharto misalnya, ada Sesdalopbang atau Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan. Sementara pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ada Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Sesdalopbang dan UKP4 bertugas melakukan monitor dan evaluasi terhadap proyek strategis andalan masing-masing presiden. Sementara KSP punya cakupan kerja yang luas.

"Khusus untuk KSP sekarang ini agak luas cakupan kegiatannya. Di situ ada monev, ada the bottlenecking, disitu ada komunikasi politik dan komunikasi publik, di situ ada mengelola isu-isu strategis, sehingga memang cakupannya lebih luas," tuturnya.

Terlebih saat ini sudah ada Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO) yang fokus pada komunikasi politik dan publik. Oleh karena itu, kalau pun nanti ada unit kerja seperti KSP maka tugasnya adalah memonitor dan mengevaluasi program Proyek Strategis Nasional.

"Berikutnya mungkin apa tugasnya yang titik beratnya disini? Mestinya menurut saya kayaknya ke monev, monitor dan evaluasi terhadap program-program Prioritas Nasional dan PSN. Yang kedua, memastikan bahwa program itu bisa berjalan dengan baik. Saya pikir mungkin kira-kira di situ, untuk komunikasi publiknya mungkin sudah tidak ada lagi," tutupnya

Saya berkeyakinan bahwa masa depan adalah baterai listrik

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyatakan minatnya untuk kembali menekuni proyek baterai untuk kendaraan listrik yang telah ia rintis, setelah masa jabatannya berakhir.

Moeldoko dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden (KSP) Jakarta, Rabu, mengatakan pengembangan baterai listrik itu dilakukan melalui proyek Elektrik Baterai Indonesia (EBI).

“Kan ada Mobil Anak Bangsa, dan saya sudah justru melangkah lagi, lebih maju lagi bagaimana membuat baterai Indonesia," katanya.

Moeldoko menjelaskan bahwa sejak 2012, ia telah memiliki visi bahwa baterai listrik adalah masa depan Indonesia. Oleh karena itu, ia terus mengembangkan teknologi di bidang tersebut.

“Saya berkeyakinan bahwa masa depan adalah baterai listrik, dan baterai listrik adalah masa depan,” tegasnya.

Proyek Elektrik Baterai Indonesia (EBI) ini, menurut Moeldoko, sudah dalam tahap lanjutan untuk dikembangkan di dalam negeri.

"Untuk itu saya kejar teknologi itu dan alhamdulillah saya sudah menemukan para peneliti, dan saya sudah tata semuanya, tinggal proses produksinya," katanya.

Moeldoko menambahkan bahwa proyek ini sejalan dengan dorongan global untuk mempercepat transisi energi ke sumber daya yang lebih ramah lingkungan, di mana baterai listrik memegang peran kunci dalam pengembangan kendaraan listrik dan teknologi energi bersih.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (Food and Agriculture Organization/FAO) menggelontorkan dana internal untuk proyek Regenerasi Petani di Indonesia senilai Rp7,5 miliar hingga Rp8 miliar.

Hal itu disampaikan Asisten FAO Representative Program in Indonesia Ageng Herianto dalam konferensi pers peluncuran program Regenerasi Petani di Kantor Staf Presiden (KSP) Jakarta, Rabu.

"Maksimal yang bisa diberikan oleh FAO sebagai save money itu sekitar Rp7,5 miliar sampai Rp8 miliar per proyek," ujarnya.

Dikatakan Ageng, proyek ini merupakan bagian dari technical cooperation project yang sangat penting bagi negara anggota FAO untuk kapasitas pelatihan bagi tiga angkatan.

Proyek itu dirancang bergulir selama dua tahun, mulai 1 Januari 2024 hingga Desember 2025. FAO bekerja sama dengan KSP mendiseminasikan hasil proyek melalui media sosial dan media massa, sehingga dapat menciptakan "champion-champion" baru yang menjadi inspirasi bagi generasi muda.

"Ini betul betul nanti dipergunakan untuk kapasitas training untuk tiga angkatan. Tetapi kami juga merancang dengan KSP untuk mendiseminasikan lewat sosial media, bagaimana hasil yang ada, kemudian champion-champion yang terlahir dari proyek ini bisa menjadi contoh bagi pemuda lainnya," katanya.

Ageng menambahkan bahwa pelatihan itu akan difokuskan pada 100 peserta per angkatan dari Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, dengan prioritas diberikan kepada anggota pramuka yang telah lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau perguruan tinggi seperti Politeknik Pembangunan Pertanian.

"Itu kriteria yang kita miliki supaya tidak direpotkan dengan sekolahnya. Mereka fokus dan mereka memang harus pekerja. Itu yang kita fokuskan program ini," ujarnya.*

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan, keberadaan Kantor Staf Kepresidenan (KSP) di era pemerintahan yang akan datang bakal bergantung pada Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Hal ini menanggapi telah dibentuknya Presidential Communication Office (PCO) yang bertugas mengelola materi dan strategi komunikasi maupun informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.

"Sekarang ada kantor Kepala Staf Kepresidenan, apakah itu nanti ada atau tidak? Ini sangat tergantung dari urgensinya Bapak Presiden yang akan datang," kata Moeldoko di KSP, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2024).

Moeldoko menyampaikan, KSP merupakan sebuah lembaga struktural yang penugasannya bergantung dari pemimpin nasional.

KSP sendiri dibentuk pada tahun 2015 ketika Jokowi menjabat sebagai presiden. Cikal bakal pembentukan KSP ini kata Moeldoko, sudah ada sejak zaman Presiden Soeharto.

"(Nanti) tergantung dari Bapak Presiden, apakah dibentuk dengan nama yang sama atau juga bisa dibentuk dengan nama yang lain atau bahkan juga tidak dibentuk. Itu ada referensinya, dulu zamannya Pak Harto kan ada Sesdalopbang (Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan)," beber dia.

Moeldoko menyampaikan, tugas-tugas KSP sangat bervariasi di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Selain mengatur komunikasi politik, lembaga ini juga melakukan monitor dan evaluasi terhadap proyek-proyek strategis atau proyek prioritas yang menjadi andalan Presiden.

Tak hanya itu, KSP juga mengelola komunikasi publik dan isu-isu strategis sehingga cakupannya lebih luas.

Ia tidak memungkiri, pembentukan PCO untuk pemerintahan yang akan datang kemungkinan akan membatasi tugas-tugas KSP, mengingat sebagian tugas diserahkan kepada PCO.

"Kalau seandainya ada unit kerja seperti KSP ini, pastinya tugas-tugasnya akan dibatasi. Mungkin tidak lagi ada lagi komunikasi politik dan komunikasi publik, mungkin tidak ada lagi-lagi karena sudah diambil oleh PCO," ucapnya.

KSP, kata Moeldoko, mungkin saja akan lebih fokus pada kerja monitoring dan evaluasi terhadap program prioritas nasional dan Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Yang kedua, memastikan bahwa program itu bisa berjalan dengan baik. Saya pikir mungkin kira-kira disitu, untuk komunikasi publiknya mungkin sudah tidak ada lagi," ungkap Moeldoko.

Kendati demikian ia mengaku belum berkomunikasi dengan Prabowo mengenai KSP.

"Belum, secara pribadi belum ada, khusus yang berkaitan dengan ke-KSP-an," sebut Moeldoko.

Sebagai informasi dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Pembentukan Kantor Komunikasi Kepresidenan dilakukan dengan pertimbangan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan komunikasi dan informasi strategis Presiden secara sinergis dan terpadu.

Kantor Komunikasi Presiden mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dalam melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.

“Kantor Komunikasi Kepresidenan adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden,” sebut Perpres.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan tidak ada program khusus Kantor Staf Kepresidenan (KSP) yang dititipkan kepada pemerintahan baru, saat dirinya purna tugas.

Ia mengungkapkan, saat ini pihaknya bakal fokus kepada masa transisi pemerintahan.

"Tidak ada, tidak ada program-program khusus, tidak ada, tapi justru semuanya fokus pada tadi, pada proses transisi. Karena waktu efektif pemerintahan ini tinggal beberapa hari," kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2024).

Moeldoko menuturkan, pada masa transisi, semua pihak bakal fokus menata segala hal untuk disiapkan dengan baik.

Tak heran, dalam sidang kabinet paripurna beberapa waktu lalu, penyiapan transisi ke pemerintahan berikutnya menjadi topik penting. Dengan begitu, tidak ada hambatan psikologis ketika pemerintahan baru mulai memimpin.

"Itu semua pihak harus memberikan dukungan penuh, dan alhamdulillah sepertinya enggak ada sesuatu yang menjadi bottleneck, handicap, dan seterusnya. Semuanya telah tersiapkan dengan baik, dan program-program prioritas yang menjadi andalan yang disampaikan pada saat campaign juga sudah semuanya teralokasi," ucapnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan, bakal fokus mengembangkan usaha mobil dan baterai listrik usai purna tugas.

Moeldoko menuturkan, keputusan itu bukan tanpa alasan. Ia meyakini, baterai listrik memiliki masa depan cerah di Indonesia, mengingat ekosistemnya mulai terbentuk.

"Untuk itu saya kejar teknologi itu dan alhamdulillah saya sudah menemukan para peneliti dan saya sudah tata semuanya, tinggal proses produksinya," bebernya.

Bisnis.com, JAKARTA – Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin memastikan bahwa kehadiran lembaga bari Kantor Komunikasi Presiden tidak akan membuat kinerja dari Kantor Staf Presiden menjadi tumpang tindih.

Bahkan, Ngabalin memastikan bahwa posisi Moeldoko sebagai Kepala KSP tidak akan terganggu lantaran ada perbedaan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) dari kedua lembaga Negara.

“Iya pak Moeldoko tetap kepala KSP, tetapi kemungkinan besar kalau kantor komunikasi kepresidenan itu dibentuk, maka yang di [Deputi IV] KSP itu semua ditarik karena kedeputian IV di KSP itu menjadi deputi pertama, kan ada tiga deputi di Kantor Komunikasi Presiden nanti. Hebat itu, lebih fokus,” ujarnya kepada Bisnis di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (19/8/2024).

Lebih lanjut, dia pun mentatakan bahwa nantinya hanya Deputi IV yang akan ditarik ke dalam lembaga baru tersebut.

Mengingat tugas dari deputi itu terkait dengan mengelola Strategi Komunikasi Politik, Hubungan Masyarakat, Pemerintah, Media, Strategi Diseminasi Informasi, Pengelolaan Strategi Komunikasi di Lingkungan Lembaga Kepresidenan dan Kedaulatan Digital.

“Nah, Kantor Komunikasi Kepresidenan mengurus tentang Komunikasi paling tidak utama dan secepatnya deputinya ditarik ke luar. Deputi IV masuk ke badan baru,” pungkas Ngabalin.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat mantan juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Hasan Nasbi menjadi Kepala Kantor Komunikasi Presiden usai perombakan kabinet (reshuffle) yang digelar Senin (19/8/2024).

Pengangkatan dan pelantikan Hasan Nasbi di jabatan baru yang dibentuk Jokowi itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) yang dibacakan di Istana Kepresidenan pagi ini.

Hasan Nasbi akan menjadi orang pertama yang menduduki jabatan tersebut, usai dibentuknya Peraturan Presiden (Perpres) No.82/2024 tentang Kantor Komunikasi Presiden pada 15 Agustus 2024.

"Memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, mengangkat masing-masing, Saudara Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan," demikian bunyi Keppres yang dibacakan Jokowi di Istana Kepresidenan, Senin (19/8/2024).

KSP juga mengawal proyek-proyek nasional strategis, perkembangannya day by day kami ikuti,....

Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) mengawal perkembangan ragam Proyek Strategis Nasional (PSN) menjelang berakhirnya masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"KSP juga mengawal proyek-proyek nasional strategis, perkembangannya day by day kami
ikuti, sehingga nanti kami memahami betul PSN mana yang masih overlap, masih melewati tahun 2024," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Berdasarkan laporan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), sebanyak
195 PSN yang bergulir sejak periode 2016 hingga Februari 2024 telah rampung, dengan total anggaran sebesar Rp1.519 triliun.

Sebanyak 77 proyek dan 13 proyek dalam tahap konstruksi dengan total nilai investasi berkisar Rp2.960,7 triliun

Sementara itu pada tahun ini, pemerintah menargetkan untuk menuntaskan pembangunan 41 PSN, dengan rincian lima proyek selesai pada periode Januari-Maret, 24 proyek pada periode April-September, dan 12 proyek pada periode Oktober-Desember.

Purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Darat itu meyakini bahwa PSN yang tersisa dapat diselesaikan secara optimal jika menjaga efektivitas pemerintahan.

"Itu kunci utama. Saya dari awal sudah mengatakan bahwa kita jaga efektivitas pemerintahan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga pelayanan publik tidak ada yang terganggu," katanya.

Mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024, batas waktu peralihan kekuasaan presiden dan wakil presiden jatuh pada 20 Oktober 2024.

Pada saat itu juga, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia terpilih akan mengucapkan sumpah/janji dan penandatangan berita acara di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Pewarta: Andi Firdaus, Mentari Dwi Gayati
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Tadi saya cek semua. Air, listrik, internet sudah oke

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengirim memo kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) agar dokumen Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) rampung sebelum agenda pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.

"Kita sedang mengusulkan itu ya, memo kepada Pak Mensesneg supaya pengertiannya bahwa nanti kan ada presiden dan wakil presiden akan dilantik di ibu kota," kata Moeldoko usai konferensi pers terkait penyelesaian konflik sosial Pulau Haruku, di Kantor Staf Presiden (KSP) Jakarta, Senin.

Mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024, batas waktu peralihan kekuasaan presiden dan wakil presiden jatuh pada 20 Oktober 2024.

Pada saat itu juga, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia terpilih akan mengucapkan sumpah/janji dan penandatangan berita acara di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Moeldoko mengatakan memo tentang hal itu telah ia kirim secara langsung kepada Mensesneg Pratikno.

Saat ditanya apakah Moeldoko mengetahui kapan target penerbitan Keppres pemindahan ibu kota, ia mengaku belum mengetahuinya. "Aku belum tahu, nanti akan saya cek," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan penerbitan Keppres tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN tergantung progres pembangunan di lapangan.

Presiden mengatakan bahwa keppres tersebut bisa diterbitkan pada masa pemerintahan saat ini, namun bisa juga saat pemerintahan selanjutnya.

Selain itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono baru-baru ini telah memberikan sinyal terkait kesiapan IKN sebagai lokasi penyelenggaraan HUT RI.

Sejumlah kesiapan yang dimaksud berupa pasokan air, listrik, hingga jaringan internet menjelang pelaksanaan upacara HUT Ke-79 RI.

"Tadi saya cek semua. Air, listrik, internet sudah oke," ujarnya.

Basuki mengatakan sejumlah bangunan Kementerian Koordinator di IKN juga akan ada yang bisa dioperasikan dan dimanfaatkan sebagai tempat untuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), petugas upacara, hingga tamu lain.

Pewarta: Andi Firdaus, Mentari Dwi Gayati
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Denpasar (ANTARA) - Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden Ade Irfan Pulungan beserta rombongan melakukan verifikasi lapangan untuk menggali tiga isu permasalahan di Bali.

Ade di Denpasar, Jumat, menyebut tiga isu tersebut mengenai penanganan narkotika, kapasitas lapas, serta perilaku keamanan dan ketertiban WNA, dimana nantinya akan dilaporkan ke Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

“Setelah kami melakukan koordinasi ini akan kami catat, respon dengan baik dan akan kami sampaikan kepada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko untuk dibuatkan memo yang tentunya akan kami sampaikan tindaklanjutnya kepada Presiden dan dibahas dalam rapat terbatas,” kata dia.

Tim verifikasi lapangan Kantor Staf Presiden sendiri telah tiba di Bali pada Rabu (10/7) lalu dengan pengumpulan data pertama di Polda Bali membahas persoalan peredaran narkotika.

Selanjutnya mereka bertemu Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali untuk memantau di lapangan kondisi kepenuhan kapasitas lapas.

Sementara hari ini rombongan melakukan koordinasi dengan Pemprov Bali terkait keamanan dan ketertiban yang dilakukan oleh WNA yang dinilai meresahkan masyarakat Bali.

“Tadi kami banyak mendapat informasi dari media sosial maupun pengaduan langsung dari Pemprov Bali, ada yang viral perilaku WNA yang banyak melakukan penyimpangan, tidak tertib berlalu lintas, tidak menghargai kultur masyarakat Bali ini fenomena yang terjadi,” ujar Ade Irfan.

Berikutnya mereka akan menentukan langkah-langkah penanganan masalah ini tanpa gegabah, sebab pemerintah tidak ingin proses penegakan yang dilakukan justru mempengaruhi kedatangan wisman yang membawa dampak baik bagi perekonomian.

Sementara itu Asisten I Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Bali I Dewa Gede Mahendra telah menyampaikan temuan-temuan kasus yang dilakukan WNA selama ini.

“Saya sudah melihat ya banyak seperti ugal-ugalan pelanggaran lalu lintas, disini masyarakat kita juga harus membantu, rentalnya juga semestinya memberi pemahaman, sebab di sisi lain kita juga menginginkan wisatawan ada,” ujarnya.

Untuk itu Pemprov Bali berharap dengan kehadiran Kantor Staf Presiden dapat membantu dalam menentukan bersama-sama solusi atas permasalahan yang belakangan terjadi di Bali.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

"Dunia sudah bertransformasi menuju ekonomi digital dan ekonomi hijau. IFN menjadi kesempatan agar calon pemimpin masa depan memahami legacy pemerintah sehingga memiliki perspektif yang lebih utuh tentang bagaimana negara dikelola dan berimajinasi te

Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) dan Indonesia Future Network (IFN) Future Policy mengumpulkan 19 tokoh muda dari multi sektor untuk membahas terobosan-terobosan kebijakan demi menyukseskan estafet kepemimpinan pasca Pemilihan Umum 2024.

Pertemuan tersebut dilakukan di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/5).

"Dunia sudah bertransformasi menuju ekonomi digital dan ekonomi hijau. IFN menjadi kesempatan agar calon pemimpin masa depan memahami legacy pemerintah sehingga memiliki perspektif yang lebih utuh tentang bagaimana negara dikelola dan berimajinasi tentang transformasi kebijakan publik yang tepat," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Moeldoko juga menekankan bahwa IFN sebagai wadah membangun jejaring kepemimpinan lintas sektor yang kuat dan menciptakan kebijakan inklusif untuk pembangunan bangsa.

Sementara itu, Cazadira F. Tamzil selaku Direktur Kebijakan Publik Pijar Foundation sebagai mitra kolaborator IFN menekankan pentingnya ekosistem kolaborasi antara pemuda dan pemerintah untuk menuju visi Indonesia Maju 2045.

"Semangat gotong royong bangsa Indonesia perlu dibawa ke dalam proses pembuatan kebijakan. IFN Future Policy diharapkan memfasilitasi para praktisi muda untuk berjejaring, berinteraksi dan berkolaborasi nyata dengan pemerintah. Tidak ada Indonesia 2045 tanpa suara dan karya praktisi kebijakan muda," kata dia.

Sedangkan, perwakilan peserta IFN Future Policy, Jan Ramos Pandia mengapresiasi IFN Future Policy yang mengumpulkan praktisi kebijakan pemuda dari lintas sektor.

"Melalui IFN, saya lebih memahami hal-hal baik yang telah dilakukan pemerintah dan tantangan nyata di masa mendatang, sekaligus bagaimana peran kami sebagai praktisi muda ke depannya dalam estafet kepemimpinan bangsa," ujarnya.

IFN Future Policy merupakan edisi kedua dari IFN, yang merupakan program kolaborasi multi sektor antara Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Pijar Foundation beserta Perkumpulan Warga Muda.

IFN Future Policy ditutup dengan presentasi rencana aksi kolaborasi yang sudah disusun peserta di hadapan para pimpinan KSP.

Adapun, IFN digelar secara rutin mulai Februari hingga Oktober 2024. Di setiap edisi, IFN akan mengumpulkan praktisi-praktisi muda multi sektor dan mengangkat berbagai isu strategis pembangunan seperti kesehatan, kebijakan publik, pendidikan, iklim, dan lingkungan hingga transformasi industri.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024