Jakarta -

KPU tidak masalah dengan adanya usulan metode pemilihan secara e-voting pada Pemilu 2029. KPU menilai yang terpenting metode ini memiliki dasar hukum yang jelas.

Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengungkapkan usulan e-voting maupun e-counting sudah menjadi bahan diskusi. E-voting dinilai harus didukung teknologi dan dasar hukum yang jelas.

"Pasti kita semua berpikir untuk itu (e-voting/e-counting). Alasan efisiensi, penyederhanaan, adaptasi terhadap teknologi, mau tidak mau. Tapi persiapannya harus panjang dan juga piranti hukum, dasar, basis aturannya harus jelas. Sehingga KPU-nya tidak terombang-ambing. Kalau nanti tidak jelas, repot teman-teman sekalian," kata Afif dalam diskusi 'Kupas Tuntas Rencana Revisi Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan' di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025) kemarin.

KPU sudah pernah melakukan berbagai macam metode dalam pemilihan, mulai dari mencoblos, mencontreng hingga kembali mencoblos. Afif menyampaikan KPU selalu melakukan modernisasi pemilu dari sebelumnya.

"Saya lupa tahun berapa, kita pernah loh nyontreng. Saat itu isu di medianya apa? Masa kita ini menjadi negara yang dikatakan paling bodoh di dunia karena hanya sedikit negara yang kemudian memilihnya masih nyoblos, dibikin lah nyontreng waktu itu. 2004 atau berapa Kang Kaka? 2009. Setelah itu kita kembali nyoblos, tidak ada isu itu Pak. Artinya pernah kita coba semua, pernah kita coba," jelas Afif.

"Karena bagaimana pun, kami dari sisi KPU terkait dengan sistem, tidak ada sistem KPU yang dibuat oleh para pendahulu kami itu kemudian kami matikan. Semua kami modernisasi, semua kami upayakan adanya pengembangan," imbuhnya.

(rfs/rfs)

Guangzhou (ANTARA) - Konferensi Understanding China 2024, yang berfokus pada modernisasi China dan peluang baru bagi dunia, dibuka pada Selasa (3/12) di Guangzhou, ibu kota Provinsi Guangdong, China selatan.

Konferensi tahun ini, yang mengusung tema "Menjalankan Reformasi Hingga Akhir: Modernisasi China dan Peluang Baru bagi Pembangunan Dunia" (Carry through the Reform to the End: Chinese Modernization and New Opportunities for World Development), mempertemukan lebih dari 600 partisipan termasuk politisi, pejabat, akademisi, utusan asing, dan perwakilan media.

Acara yang berlangsung hingga Rabu (4/12) tersebut meliputi enam seminar paralel, 14 forum tematik, dua diskusi panel tertutup, serta pameran yang menyuguhkan video-video pendek dan pencapaian upaya modernisasi China, menurut pihak penyelenggara.

Konferensi itu juga akan berfokus pada vitalitas ekonomi dan potensi Kawasan Teluk Besar (Greater Bay Area) Guangdong-Hong Kong-Makau sebagai pendorong utama modernisasi China dan menjajaki peluang pembangunan di berbagai industri dalam konteks era kecerdasan digital, ekonomi ketinggian rendah (low-altitude economy), dan kekuatan produktif berkualitas baru.

Topik-topik lainnya akan mencakup perlindungan dan pewarisan peninggalan budaya dan sejarah dalam konteks modernisasi, serta kerja sama Selatan-Selatan.

Guangzhou, yang terletak di area inti Delta Sungai Mutiara dan memiliki penduduk tetap sebanyak lebih dari 18 juta jiwa, merupakan kota pelabuhan terkemuka di dunia sekaligus salah satu kota paling terbuka dan berorientasi pasar di China. Kota itu memiliki sejarah budaya yang panjang dan mendalam yang ditandai dengan keterbukaan, inklusivitas, dan semangat inovasi.

Konferensi Understanding China 2024 diselenggarakan bersama oleh Institut Inovasi dan Strategi Pembangunan China, Institut Urusan Luar Negeri Rakyat China, dan pemerintah Provinsi Guangdong.

Pewarta: Xinhua
Editor: Santoso
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Pilkada Serentak 2024 akan digelar, Rabu (27/11/2024) besok. Mirip dengan Pilpres 2024, berbagai dinamika demokrasi terjadi di masyarakat jelang Pilkada. Tak hanya perang kampanye positif, Pilkada juga diwarnai penyebaran narasi khilafah sebagai solusi alternatif bernegara di Indonesia.

Pakar Komunikasi Politik Hendri Satrio menilai gaung narasi khilafah yang tersebar di media sosial tidak sebesar dulu. Namun sepatutnya langkah-langkah inkonstitusional itu tidak dilakukan karena jelas khilafah bertentangan dengan ideologi Pancasila.

"Penurunan sebaran dari narasi khilafah ini berarti masyarakat Indonesia sudah semakin memahami bahwa Pancasila adalah dasar negara yang memang harus diimplementasikan, sementara khilafah memang tidak sesuai dengan apa yang ada di Indonesia atau kehidupan bernegara bangsa Indonesia," kata Hendri dikutip, Selasa (26/11/2024).

Hensat, panggilan karib Hendri Satrio mengungkapkan, narasi khilafah yang kembali bermunculan di media sosial bertepatan dengan penyelenggaraan pemilihan umum biasanya menyasar golongan masyarakat tertentu. Pria yang pernah menulis buku berjudul 'Momentum: Karir, Politik, dan Aktivitas Media Sosial' menilai golongan masyarakat yang rentan disusupi propaganda radikal semacam ini adalah mereka yang belum sepenuhnya memahami kehidupan bernegara dengan berlandaskan Pancasila.

"Oleh karena itu, memang pekerjaan rumah besar bagi pemerintah untuk terus-menerus menggaungkan kehidupan berlandaskan Pancasila. Pemerintah juga perlu mengajak para tokoh agama, alim ulama untuk terus-menerus menyadarkan kelompok masyarakat yang masih menginginkan khilafah hadir di Indonesia sebagai hal yang harus diubah. Pelibatan alim ulama dalam penyadaran kehidupan berPancasila itu penting, sehingga yang masih terpengaruh oleh narasi khilafah menjadi berkurang dan akhirnya tidak ada," katanya.

Menurutnya, penggunaan instrumen agama pada perhelatan politik memang bukanlah hal baru. Di Indonesia, masih mendapatkan tempat di beberapa golongan masyarakat karena semangat agama yang kuat tapi tidak dibarengi dengan literasi agama yang mumpuni. Hal ini mengakibatkan pemahaman agama sebatas tekstual tanpa mampu mendalami maksud dan tujuan turunnya suatu dalil keagamaan.

Hensat menilai konsep moderasi beragama yang selama ini diusung oleh Pemerintah Indonesia adalah cara yang efektif dalam menjembatani berbagai perbedaan masyarakat Indonesia. Menurutnya, moderasi beragama artinya saling menghormati agama lain dan kemudian bertoleransi terhadap ajaran-ajarannya tapi tetap berlandaskan Pancasila, terutama sila pertama ketuhanan yang Maha Esa.

"Tanpa ada kesadaran untuk menjalankan moderasi beragama, Indonesia yang memang beraneka ragam suku, bangsa, dan agamanya ini menjadi sulit untuk dipertahankan. Maka dari itu moderasi beragama adalah hal utama yang harus dimengerti oleh seluruh masyarakat Indonesia," kata akademisi Universitas Paramadina ini.

Ia menguraikan narasi dan propaganda ideologi transnasional seperti seruan khilafah bisa mendapatkan tempat karena masih ada ketimpangan sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Jika ingin benar-benar menghilangkan propaganda yang merusak stabilitas nasional, tidak ada cara yang lebih efektif dibandingkan dengan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

"Cara paling efektif adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi sehingga masyarakat lebih sejahtera. Pada saat masyarakat sejahtera, ekonomi kebutuhannya terpenuhi atau kebutuhan ekonominya terpenuhi, maka tingkat kepercayaan terhadap Pancasila akan semakin besar. Sehingga mereka tidak lagi perlu mencari ideologi-ideologi lain, ajaran-ajaran lain, dan hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan Pancasila termasuk khilafah,? ungkapnya.

Ia menilai, bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa kemiskinan adalah akar dari berbagai permasalahan. Terkait dengan penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dan efektif, rendahnya tingkat kesejahteraan dan pendidikan masyarakat lagi-lagi menjadi pintu masuk mudahnya politisasi agama menghampiri kelas ekonomi menengah ke bawah.

Hensat berharap penyelenggaraan Pilkada 2024 bisa menjadi tolok ukur praktik demokrasi yang sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Keputusan yang diambil oleh masing-masing individu dalam menentukan pilihannya pun diharapkan tidak berasal dari pengaruh eksternal yang tidak dibenarkan dalam peraturan pemilu.

"Harapannya adalah masing-masing kepala daerah atau calon-calon kepala daerah bisa menjalankan demokrasi dengan baik. KPU dan Bawaslu juga menjalankan demokrasi dengan baik, sehingga calon-calon yang terpilih memang benar adalah calon pilihan rakyat, bukan pilihan yang dipaksakan kelompok tertentu terhadap pilihan rakyat. Semoga calon-calon terbaiklah yang menang dan berhasil menjadi pemimpin di daerah itu," katanya.

Serang -

Kejaksaan Tinggi Banten membantah adanya politisasi hukum atas pemanggilan suami dari cagub Banten Airin Rachmi Diany, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, dalam kasus dugaan korupsi lahan sport center. Wawan, menurut Kejati, tidak sedang ikut dalam kontestasi politik, baik sebagai calon gubernur, bupati, maupun calon wali kota.

"Bahwa isu kejaksaan ini menggiring memanfaatkan politik tidak ada, kami sampaikan bahwa kami tidak terpengaruh dengan kondisi politik, penegakan hukum kami murni penegakan hukum, dan kenapa saksi dipanggil penyidik, perlu mencari alat bukti sehingga mencari kesesuaian alat bukti itu menjadi peristiwa pidana," kata Plh Asisten Intelijen Kejati Banten Aditya Rakatama kepada wartawan, Jumat (22/11/2024).

Satu nama lain, seperti Fahmi Hakim, yang saat ini menjadi ketua DPRD Banten, ia juga tidak sedang ikut dalam kontestasi Pilkada. Kejati pernah menunda pemanggilan Fahmi Hakim dalam perkara korupsi aset Situ Ranca Gede Jakung pada beberapa waktu lalu. Dan kasus ini pun, menurutnya, saat ini sudah naik pada penyidikan.

"Kenapa Fahmi Hakim baru dipanggil, karena pada saat itu belum bisa melakukan pemanggilan karena yang bersangkutan sedang mengikuti konstelasi Pileg sehingga sesuai instruksi Jaksa Agung untuk tidak melakukan pemanggilan terlebih dahulu, kondisinya sekarang yang bersangkutan sudah jadi ketua DPRD," tambahnya.

Kasus korupsi aset Situ Ranca Gede Jakung sendiri adalah pengembangan penyidikan. Kejati Banten bukan hanya memanggil Fahmi Hakim, tapi ada juga pemanggilan terhadap pihak swasta.

"Untuk (tersangka) kepala desa kan sudah disidangkan, ini pengembangan dari perkara itu, dan pada hari ini yang dipanggil terkait Situ Ranca Gede bukan hanya Fahmi Hakim," paparnya.

Ia juga menegaskan mereka dipanggil sebagai saksi. Hari ini terkonfirmasi bahwa saksi-saksi tersebut tidak bisa hadir. Fahmi Hakim mengajukan izin dan meminta agar diagendakan ulang untuk pemanggilan.

Beberapa orang saksi selain Fahmi Hakim, Dadang Priatna, dan Petri Remos, tidak memberikan pemberitahuan konfirmasi memenuhi pemanggilan. Kejati juga menegaskan bahwa mereka dipanggil masih sebagai saksi bukan sebagai tersangka atau terdakwa.

"Kami sampaikan status mereka adalah saksi bukan sebagai tersangka atau terdakwa, jadi ketidakhadirannya terkonfirmasi surat izin dari yang bersangkutan sendiri," jelasnya.

Sebelumnya, penyidik dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten melakukan pemanggilan terkait dugaan kasus korupsi pengadaan lahan sport center dan pembebasan tanah Situ Ranca Gede Jakung. Kejati Banten memanggil Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dan Fahmi Hakim politisi dari partai Golkar sekaligus ketua DPRD Banten.

Dalam keterangan yang disampaikan oleh Kasi Penkum Kejati Banten Rangga Adekresna, penyidik pada hari ini melayangkan upaya pemanggilan saksi pada dua kasus. Pertama adalah dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah atau lahan di Desa Kemanisan, Kecamatan Curug Kota Serang. Pengadaan ini dilakukan pada 2008-2011 untuk pembangunan sport center.

"Untuk pembangunan sport center pada Biro Umum dan Perlengkapan Provinsi Banten," kata Rangga, Rabu (20/11/) lalu.

Kedua, adalah pengembangan dari hasil penyidikan dugaan korupsi terkait aset Situ Ranca Gede Jakung seluas 250 ribu meter persegi di Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang. TCW alias Wawan dan Fahmi Hakim dipanggil pada perkara itu. Adapun nama-nama lain adalah Erwin Prihandini, Deddy Suandi, Iwan Hermawan, Dadang Prijatna, dan Petri Ramos.

"Khusus untuk saudara Fahmi Hakim selain dipanggil sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah atau lahan di Desa Kemanisan Kecamatan Curug Kota Serang untuk pembangunan sport center, yang bersangkutan juga dipanggil sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait aset milik pemerintah Provinsi Banten berupa Situ Ranca Gede Jakung," ujarnya.

Terkait Situ Ranca Gede, kasus ini sebetulnya sedang dalam proses pengadilan. Terdakwa dalam perkara ini adalah eks Kades Babakan bernama Johadi.

Ia didakwa menerima gratifikasi untuk pembebasan lahan Situ Ranca Gede Jakung seluas 250 ribu meter persegi. Terdakwa menerima hadiah berupa uang untuk memuluskan pembebasan situ milik Pemprov Banten itu untuk jadi kawasan industri Serang.

Johadi didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 700 juta dari Johnson Pontoh. Johnson adalah tim pembebasan lahan eksternal yang ditunjuk PT Modern Industrial Estate.

(bri/isa)