Pengadilan militer Israel menjatuhkan vonis tujuh bulan penjara terhadap seorang tentara yang mengakui telah "menganiaya secara kejam" sejumlah tahanan Palestina di fasilitas penahanan di dekat perbatasan Jalur Gaza.

"Terdakwa dinyatakan bersalah atas beberapa insiden di mana dia meninju para tahanan dengan tinjunya dan menggunakan senjatanya saat mereka diborgol dan ditutup matanya," demikian pernyataan militer Israel, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Jumat (7/2/2025).

Tidak disebutkan lebih lanjut soal identitas tentara Israel yang dijatuhi hukuman bui tersebut.

Namun disebutkan bahwa aksi penganiayaan itu terjadi di fasilitas penahanan di Sde Teiman.

"Tindakan ini dilakukan di hadapan tentara-tentara lainnya, beberapa di antaranya meminta terdakwa untuk berhenti, dan bahkan didokumentasikan melalui ponsel terdakwa," imbuh militer Israel dalam pernyataannya.

Pengadilan militer Israel menetapkan bahwa "sejumlah tentara yang memakai penutup wajah turut berpartisipasi dalam penganiayaan tersebut", namun identitas mereka masih belum diketahui.

Simak juga Video 'Menhan Israel Siapkan Rencana Warga Palestina yang Tinggalkan Gaza':

Pusat penahanan yang terletak di dekat perbatasan antara Israel dan Jalur Gaza itu dibangun pada awal masa perang antara Tel Aviv dan Hamas, yang dipicu oleh serangan mematikan kelompok militan itu terhadap Israel pada 7 Oktober 2023.

Pusat penahanan itu secara khusus digunakan oleh Israel untuk menahan para tahanan dari wilayah Palestina selama perang Gaza berkecamuk.

"Pengadilan memutuskan bahwa tindakan terdakwa sangat berat dan diperburuk oleh keadaan -- mengeksploitasi kewenangannya terhadap tahanan yang diikat dan ditutup matanya selama jangka waktu lebih dari tiga bulan," sebut militer Israel dalam pernyataannya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

GAZA, KOMPAS.com - Penyeberangan perbatasan Rafah Gaza dengan Mesir bakal dibuka kembali pada Sabtu (1/2/2025) besok usai pertukaran sandera dan tahanan dilaksanakan.

Hal itu berdasarkan perjanjian gencatan senjata Gaza, seorang pejabat Hamas dan sumber yang mengetahui diskusi tersebut mengatakan kepada AFP.

Diketahui, penyeberangan Rafah merupakan titik masuk penting bagi bantuan kemanusiaan untuk masuk ke Gaza sebelum militer Israel merebut sisi Palestina pada Mei.

Sejak saat itu, pintu gerbang tersebut ditutup, yang menuai kecaman berulang kali dari Mesir dan negara-negara lain serta dari organisasi-organisasi bantuan.

"Para mediator memberi tahu Hamas tentang persetujuan Israel untuk membuka penyeberangan Rafah besok, Sabtu, setelah selesainya pertukaran tahanan gelombang keempat," kata pejabat Hamas.

Menurutnya, evakuasi korban luka akan dilakukan di penyeberangan sesuai dengan perjanjian gencatan senjata Gaza dan pembebasan sandera.

Kementerian kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan, kelompok pertama orang sakit akan meninggalkan wilayah itu untuk dirawat di Mesir pada Sabtu.

Senin lalu, Uni Eropa setuju untuk memulai kembali misi pemantauannya di perlintasan Rafah, dengan 18 personel UE dan lokal termasuk satu detasemen keamanan polisi dari Italia, Spanyol, dan Perancis.

"Misi tersebut diluncurkan atas permintaan Israel dan Otoritas Palestina, dengan dukungan penuh dari Mesir," kata pemerintah Italia dalam sebuah pernyataan.

Pernyataan tersebut juga mengatakan, tujuan utamanya adalah untuk mengoordinasikan dan memfasilitasi transit harian hingga 300 orang yang terluka dan sakit.

Israel dan Hamas akan melaksanakan pertukaran sandera-tahanan terbaru mereka pada Sabtu sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata yang mulai berlaku pada 19 Januari 2025 antara Israel dan Hamas.

Kelompok bersenjata di Gaza mulai membebaskan sandera sejak gencatan senjata mulai berlaku. Sejauh ini, 15 sandera Israel telah diserahkan kepada Komite Internasional Palang Merah (ICRC) dengan imbalan ratusan tahanan Palestina.

Para sandera yang akan dibebaskan pada Sabtu adalah Yarden Bibas, Keith Seigel, yang juga memiliki kewarganegaraan AS, dan Ofer Kalderon, yang juga memegang kewarganegaraan Perancis, menurut kelompok kampanye Israel.

Sebagai gantinya, Israel akan membebaskan 90 tahanan, sembilan di antaranya menjalani hukuman seumur hidup, kata kelompok advokasi Klub Tahanan Palestina.

Karachi, Pakistan (ANTARA) - Dinas imigrasi Selandia Baru mulai mewajibkan warga Israel yang mengajukan visa ke negara tersebut untuk melaporkan secara rinci riwayat aktivitas militer mereka, demikian diwartakan media Israel pada Selasa.

Setidaknya sudah ada satu tentara Israel yang diketahui terlibat dalam agresi ke Jalur Gaza ditolak masuk imigrasi Selandia Baru berdasarkan riwayat yang dilaporkannya sendiri, menurut Times of Israel tanpa menyebut tanggal kejadian tersebut.

Imigrasi Selandia Baru meminta warga Israel dalam usia militer yang mengajukan visa wisata untuk melaporkan apakah mereka pernah berdinas di militer Israel dan apakah mereka merupakan anggota cadangan militer aktif.

Menurut undang-undang Israel, semua warga berusia 18 tahun wajib mengikuti dinas militer nasional.

Mereka yang mengajukan visa itu kemudian diminta melengkapi secara rinci kuesioner terkait dinas militer mereka, termasuk tanggal mulai berdinas, kemudian tempat, unit asal, dan kamp militer tempat mereka berdinas, serta pangkat dan nomor identitas ketentaraan mereka.

Mereka juga diminta menjelaskan keterkaitan dengan dinas intelijen, dinas penegakan hukum tertentu, ataupun kelompok dan organisasi apapun yang memanfaatkan kekerasan atau pelanggaran HAM demi memajukan kepentingannya.

Kuesioner tersebut juga menanyakan apakah mereka pernah terlibat dalam kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, ataupun pelanggaran HAM.

Imigrasi Selandia Baru dilaporkan menolak memberi pengecualian bagi warga Israel yang tak bisa membeberkan riwayat dinas militer mereka karena alasan keamanan. Mereka pun tak bisa mengajukan visa karena tidak menyelesaikan kuesioner.

Menurut tentara Israel yang tak disebutkan namanya itu, visanya tetap ditolak Selandia Baru meski ia menulis tak terlibat dalam kejahatan perang di Jalur Gaza.

Selain Selandia Baru, Australia juga dilaporkan mulai menjalankan kebijakan sejenis. Akibatnya, sudah dua warga Israel ditolak masuk ke negara tersebut.

Ketika hendak dimintai keterangan, Dinas Imigrasi Selandia Baru, meski tak menampik laporan tersebut, menyatakan bahwa berdinas dalam perang di Jalur Gaza tak jadi alasan serta-merta untuk menolak warga Israel memasuki Selandia Baru.

Penerjemah: Nabil Ihsan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025