Kota Meksiko (ANTARA) - Dua pesawat Angkatan Udara Amerika Serikat yang mengangkut gelombang pertama imigran ilegal yang dideportasi telah tiba di pusat penerimaan repatriasi di pangkalan udara Guatemala, demikian menurut pernyataan Institusi Imigrasi Guatemala.

"80 warga Guatemala telah kembali terdiri dari 31 wanita dan 48 pria serta satu anak tanpa pendamping," sebut badan imigrasi tersebut.

Menurut imigrasi, para imigran tersebut telah didaftarkan dan diterima pemerintah serta mendapatkan bantuan dasar seperti makanan, pakaian, alat kebersihan, dan dalam beberapa kasus dukungan psiko-sosial serta akses melakukan panggilan telepon.

Media setempat melaporkan bahwa pesawat kedua yang membawa 80 imigran mendarat di bandara Guatemala setelah penerbangan militer pertama.

Menurut media tersebut, sebelum para imigran dapat kembali ke rumah masing-masing, mereka dipindahkan dari pusat penerimaan repatriasi di pangkalan udara menuju pusat bantuan imigrasi di ibukota.

Sementara itu, NBC yang mengutip sejumlah sumber sebelumnya melaporkan ada tiga penerbangan imigran ilegal yang dijadwalkan meninggalkan AS pada Jumat, namun pesawat tujuan Meksiko tidak dapat lepas landas karena dilarang mendarat karena alasan yang tidak jelas.

Presiden AS Donald Trump telah berulang kali mengatakan pemerintahan barunya akan segera mulai menindak tegas imigrasi ilegal begitu ia menjabat sebagai presiden AS.

Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan pada Jumat bahwa AS menangkap 538 imigran ilegal, termasuk seorang tersangka teroris, dan mendeportasi ratusan "penjahat imigran ilegal" dalam operasi anti-imigrasi besar-besaran.

Sumber: Sputnik-OANA

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025

Kota Meksiko (ANTARA) - Dua pesawat Angkatan Udara Amerika Serikat yang mengangkut gelombang pertama imigran ilegal yang dideportasi telah tiba di pusat penerimaan repatriasi di pangkalan udara Guatemala, demikian menurut pernyataan Institusi Imigrasi Guatemala.

"80 warga Guatemala telah kembali terdiri dari 31 wanita dan 48 pria serta satu anak tanpa pendamping," sebut badan imigrasi tersebut.

Menurut imigrasi, para imigran tersebut telah didaftarkan dan diterima pemerintah serta mendapatkan bantuan dasar seperti makanan, pakaian, alat kebersihan, dan dalam beberapa kasus dukungan psiko-sosial serta akses melakukan panggilan telepon.

Media setempat melaporkan bahwa pesawat kedua yang membawa 80 imigran mendarat di bandara Guatemala setelah penerbangan militer pertama.

Menurut media tersebut, sebelum para imigran dapat kembali ke rumah masing-masing, mereka dipindahkan dari pusat penerimaan repatriasi di pangkalan udara menuju pusat bantuan imigrasi di ibukota.

Sementara itu, NBC yang mengutip sejumlah sumber sebelumnya melaporkan ada tiga penerbangan imigran ilegal yang dijadwalkan meninggalkan AS pada Jumat, namun pesawat tujuan Meksiko tidak dapat lepas landas karena dilarang mendarat karena alasan yang tidak jelas.

Presiden AS Donald Trump telah berulang kali mengatakan pemerintahan barunya akan segera mulai menindak tegas imigrasi ilegal begitu ia menjabat sebagai presiden AS.

Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan pada Jumat bahwa AS menangkap 538 imigran ilegal, termasuk seorang tersangka teroris, dan mendeportasi ratusan "penjahat imigran ilegal" dalam operasi anti-imigrasi besar-besaran.

Sumber: Sputnik-OANA

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra buka suara soal rencana deportasi massal imigran bermasalah oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Yusril mengaku belum tahu detail terkait rencana kebijakan tersebut.

"Ya, kita belum tahu detailnya hal itu ya. Baru kabar-kabar," kata Yusril Ihza Mahendra di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2025).

Yusril mengatakan pihaknya belum mendapat informasi resmi terkait rencana kebijakan tersebut. Meski demikian, dia mengatakan pemerintah Indonesia harus siap untuk mengantisipasi rencana tersebut.

"Tapi kita belum mendapatkan satu informasi resmi. Dan barangkali setelah Presiden Trump dilantik, mungkin akan ada kebijakan mengenai soal ini," kata Yusril.

"Bahwa dulu memang disinggung-singgung pada waktu kampanye, kita tidak bisa bereaksi terlalu cepat terhadap satu masalah yang sebetulnya belum clear betul bagi kita. Tapi ya, tentu sebagai Pemerintah, kalau hal seperti itu terjadi, kita harus siap juga mengantisipasi," ujarnya.

Lebih lanjut, Yusril mengatakan Negara harus melindungi setiap warga negaranya yang berada di luar negeri.

"Oleh karena kita harus bertindak melindungi warga negara kita yang ada di luar negeri. Saya kira itu normalnya kita akan lakukan," ujarnya.

Diketahui, Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump akan mendeportasi jutaan imigran ilegal setelah resmi menjabat. Ia berencana mengumumkan darurat nasional demi mengamankan perbatasan AS.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra buka suara soal rencana deportasi massal imigran bermasalah oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Yusril mengaku belum tahu detail terkait rencana kebijakan tersebut.

"Ya, kita belum tahu detailnya hal itu ya. Baru kabar-kabar," kata Yusril Ihza Mahendra di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2025).

Yusril mengatakan pihaknya belum mendapat informasi resmi terkait rencana kebijakan tersebut. Meski demikian, dia mengatakan pemerintah Indonesia harus siap untuk mengantisipasi rencana tersebut.

"Tapi kita belum mendapatkan satu informasi resmi. Dan barangkali setelah Presiden Trump dilantik, mungkin akan ada kebijakan mengenai soal ini," kata Yusril.

"Bahwa dulu memang disinggung-singgung pada waktu kampanye, kita tidak bisa bereaksi terlalu cepat terhadap satu masalah yang sebetulnya belum clear betul bagi kita. Tapi ya, tentu sebagai Pemerintah, kalau hal seperti itu terjadi, kita harus siap juga mengantisipasi," ujarnya.

Lebih lanjut, Yusril mengatakan Negara harus melindungi setiap warga negaranya yang berada di luar negeri.

"Oleh karena kita harus bertindak melindungi warga negara kita yang ada di luar negeri. Saya kira itu normalnya kita akan lakukan," ujarnya.

Diketahui, Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump akan mendeportasi jutaan imigran ilegal setelah resmi menjabat. Ia berencana mengumumkan darurat nasional demi mengamankan perbatasan AS.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra buka suara soal rencana deportasi massal imigran bermasalah oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Yusril mengaku belum tahu detail terkait rencana kebijakan tersebut.

"Ya, kita belum tahu detailnya hal itu ya. Baru kabar-kabar," kata Yusril Ihza Mahendra di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2025).

Yusril mengatakan pihaknya belum mendapat informasi resmi terkait rencana kebijakan tersebut. Meski demikian, dia mengatakan pemerintah Indonesia harus siap untuk mengantisipasi rencana tersebut.

"Tapi kita belum mendapatkan satu informasi resmi. Dan barangkali setelah Presiden Trump dilantik, mungkin akan ada kebijakan mengenai soal ini," kata Yusril.

"Bahwa dulu memang disinggung-singgung pada waktu kampanye, kita tidak bisa bereaksi terlalu cepat terhadap satu masalah yang sebetulnya belum clear betul bagi kita. Tapi ya, tentu sebagai Pemerintah, kalau hal seperti itu terjadi, kita harus siap juga mengantisipasi," ujarnya.

Lebih lanjut, Yusril mengatakan Negara harus melindungi setiap warga negaranya yang berada di luar negeri.

"Oleh karena kita harus bertindak melindungi warga negara kita yang ada di luar negeri. Saya kira itu normalnya kita akan lakukan," ujarnya.

Diketahui, Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump akan mendeportasi jutaan imigran ilegal setelah resmi menjabat. Ia berencana mengumumkan darurat nasional demi mengamankan perbatasan AS.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Washington (ANTARA) - Badan Penegakan Imigrasi dan Cukai (ICE) Amerika Serikat menangkap 308 imigran ilegal di hari pertama Presiden Donald Trump menempati Gedung Putih, demikian menurut sebuah laporan.

Beberapa orang yang ditangkap tersebut memiliki catatan kriminal seperti pembunuhan dan pemerkosaan terhadap anak, menurut 'czar perbatasan Trump' Tom Homan, seperti dikutip New York Post.

Homan mencatat bahwa petugas imigrasi mulai menangkapi imigran ilegal yang menimbulkan ancaman terhadap 'keamanan publik', menambahkan bahwa saat ini ada sekitar 700.000 imigran ilegal di AS.

Sementara itu, reporter CNN melaporkan bahwa ribuan tentara aktif tambahan AS dikerahkan ke perbatasan selatan dengan Meksiko setelah Trump memerintahkan peningkatan jumlah pasukan sebagai bagian dari inisiatifnya untuk menindak tegas imigrasi ilegal.

Di hari pelantikannya pada Senin, Trump memerintahkan peningkatan keberadaan militer di perbatasan untuk memberantas imigrasi ilegal serta menyatakan darurat nasional di perbatasan selatan.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025

Polisi menangkap dua orang calo penyalur pekerja migran ilegal di Kota Bogor. Kedua tersangka, Meidayanti Kosasih atau MK dan M Zaky Lazuardi atau MZ (31), ditangkap di lokasi penampungan korban di sebuah apartemen di Jalan Sholeh Iskandar, Kota Bogor.

Pantauan detikcom, Jumat (27/12/2024), kedua tersangka dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolresta Bogor Kota. Kedua tersangka tampak menggunakan baju tahanan berwarna biru dan oranye.

Dengan tangan diborgol, Meidayanti dan Zaky digiring petugas ke lokasi konperensi pers. Meidayanti tampak terus menundukkan kepala dan sesekali terlihat menangis ketika digiring petugas. Meidayanti dan Zaky tidak banyak bicara ketika ditanyai wartawan.

"Pada siang hari ini, kami dari Polresta Bogor Kota bersama dari Kementerian Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia, melakukan press release terkait dengan keberhasilan bersama antara pihak Kementerian PPMI Bersama dengan Polri, khususnya Polresta Bogor Kota dalam menggagalkan tidak pidana perdagangan orang," kata Kapolresta Bogor Kota Kombes Bismo Teguh Prakoso, Jumat (27/12).

Diberitakan sebelumnya, dua penyalur PMI ilegal, Meidayanti dan Zaky, ditangkap polisi bekerja sama dengan Kementerian PPMI, pada Selasa (24/12) malam. Keduanya ditangkap bersama korban di salah satu apartemen di Jl Sholeh Iskandar di Kota Bogor.

"Pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, pelapor pihak Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mendapatkan informasi adanya penampungan calon pekerja migran ke daerah Timur Tengah (diduga untuk dikirim ke Negara Qatar)," kata Kapolresta Bogor Kota Kombes Bismo Teguh Prakoso kepada wartawan, Kamis (26/12).

Kemudian, pihak kepolisian mendatangi lokasi yang dilaporkan tersebut. Lalu didapati 8 perempuan yang diduga hendak disalurkan bekerja oleh pelaku.

"Ditemukan adanya beberapa korban (calon pekerja migran gelap) sebanyak 8 orang perempuan," imbuhnya.

Kementerian Imigrasi mengungkapkan selama periode Januari-November 2024 terdapat 2.433 penundaan penerbitan paspor di Kantor Imigrasi. Penundaan dilakukan terhadap WNI yang diduga merupakan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal.

"Dalam Januari-November 2024, terdapat 2.433 penundaan penerbitan paspor di Kantor Imigrasi, dilakukan terhadap WNI yang diduga kuat sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural (ilegal)," ujar Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam dalam konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Selasa (17/12).

Godam menuturkan selama satu tahun ini terdapat total 4.838.581 paspor yang diterbitkan. Mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5.053.315 paspor yang diterbitkan. Hanya saja, penerbitan paspor untuk bulan Desember ini masih berjalan.

"Kontribusi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) layanan paspor sebesar Rp2.224.564.300.000 mencakup 48 persen dari PNBP dari sektor visa sebesar Rp4,6 triliun," ungkap Godam.

Adapun PNBP secara keseluruhan mencapai Rp8,5 triliun, tertinggi sepanjang sejarah. Kontribusi terbesar berasal dari layanan visa sebesar Rp4,82 triliun, diikuti oleh layanan paspor sebesar Rp2,3 triliun, dan layanan keimigrasian lainnya sebesar Rp1,4 triliun.

Sementara itu, pada 2023 hingga tanggal 31 Desember, PNBP Ditjen Imigrasi tercatat sebesar Rp7,6 triliun.

Dalam konferensi pers tersebut juga disampaikan mengenai data perlintasan.

Selama tahun ini, jumlah perlintasan mencapai 46.735.310 orang, terdiri dari 22.181.808 WNI dan 24.553.502 WNA. Jumlah tersebut meningkat 12 persen dibandingkan tahun 2023 sebanyak 41.666.999 orang.

Negara dengan jumlah kedatangan terbanyak meliputi Australia, China, Malaysia, Singapura dan India.

Selama tahun ini, setidaknya terdapat 5.047 Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK). Naik 150 persen dibandingkan tahun lalu. Selanjutnya, terdapat 122 tindakan projustisia, 9.978 penangkalan dan 1.379 pencegahan.

"Beberapa kasus besar yang ditangani termasuk penangkapan buron internasional dan pelaku kejahatan siber dari berbagai negara, yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keamanan nasional," ucap Godam.

Total ada 355 orang, termasuk 63 warga negara asing yang kami tunda keberangkatannya

Badung, Bali (ANTARA) - Kantor Imigrasi Ngurah Rai di Kabupaten Badung, Bali, menunda keberangkatan sebanyak 292 orang warga negara Indonesia (WNI) keluar negeri karena diduga menjadi pekerja migran tidak sesuai prosedur selama Januari-Oktober 2024.

"Total ada 355 orang, termasuk 63 warga negara asing yang kami tunda keberangkatannya," kata Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Suhendra di Badung, Bali, Selasa.

Sedangkan warga negara asing (WNA) yang ditunda berangkat keluar wilayah Indonesia, kata dia, karena beberapa sebab salah satunya masuk dalam daftar pencegahan.

Ada pun total jumlah WNI/WNA yang ditunda keberangkatan keluar negeri itu lebih rendah dibandingkan penundaan pada periode sama 2023 yang mencapai 800 orang.

Selain menyelamatkan WNI keluar Indonesia karena diduga menjadi pekerja migran nonprosedur, pihaknya juga menolak masuk WNA sebanyak 942 orang atau lebih rendah dibandingkan periode sama 2023 mencapai 986 orang karena beragam sebab.

Penyebab itu di antaranya tidak mengantongi visa, persoalan masa berlaku paspor, pengejaran Interpol, masuk daftar kriminal hingga alasan keimigrasian lainnya.

Pihaknya juga mendeportasi sebanyak 159 orang WNA dan sebanyak 209 WNA lainnya didetensi.

Paling banyak asal WNA yang dideportasi itu yakni dari Nigeria sebanyak 37 kasus, Rusia 29 kasus, China 19 kasus, Amerika Serikat 17 kasus dan Australia serta Uganda sama-sama 13 kasus karena alasan melebihi izin tinggal dan pelanggaran aturan undang-undang.

Selama 10 bulan itu, Imigrasi Ngurah Rai menangani total 11,7 juta pelintas, sebanyak 5,36 juta di antaranya adalah kedatangan WNA.

Ada pun 10 besar asal negara pelintas internasional itu yakni Australia sebanyak 1,3 juta, India sebanyak 460 ribu, China sebanyak 404 ribu, Inggris sebanyak 257 ribu, Korea Selatan sebanyak 247 ribu.

Kemudian Prancis sebanyak 240 ribu, Amerika Serikat sebanyak 226 ribu, Malaysia sebanyak 211 ribu, Jerman sebanyak 184 ribu dan Singapura ada 171 ribu.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Total ada 355 orang, termasuk 63 warga negara asing yang kami tunda keberangkatannya

Badung, Bali (ANTARA) - Kantor Imigrasi Ngurah Rai di Kabupaten Badung, Bali, menunda keberangkatan sebanyak 292 orang warga negara Indonesia (WNI) keluar negeri karena diduga menjadi pekerja migran tidak sesuai prosedur selama Januari-Oktober 2024.

"Total ada 355 orang, termasuk 63 warga negara asing yang kami tunda keberangkatannya," kata Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Suhendra di Badung, Bali, Selasa.

Sedangkan warga negara asing (WNA) yang ditunda berangkat keluar wilayah Indonesia, kata dia, karena beberapa sebab salah satunya masuk dalam daftar pencegahan.

Ada pun total jumlah WNI/WNA yang ditunda keberangkatan keluar negeri itu lebih rendah dibandingkan penundaan pada periode sama 2023 yang mencapai 800 orang.

Selain menyelamatkan WNI keluar Indonesia karena diduga menjadi pekerja migran nonprosedur, pihaknya juga menolak masuk WNA sebanyak 942 orang atau lebih rendah dibandingkan periode sama 2023 mencapai 986 orang karena beragam sebab.

Penyebab itu di antaranya tidak mengantongi visa, persoalan masa berlaku paspor, pengejaran Interpol, masuk daftar kriminal hingga alasan keimigrasian lainnya.

Pihaknya juga mendeportasi sebanyak 159 orang WNA dan sebanyak 209 WNA lainnya didetensi.

Paling banyak asal WNA yang dideportasi itu yakni dari Nigeria sebanyak 37 kasus, Rusia 29 kasus, China 19 kasus, Amerika Serikat 17 kasus dan Australia serta Uganda sama-sama 13 kasus karena alasan melebihi izin tinggal dan pelanggaran aturan undang-undang.

Selama 10 bulan itu, Imigrasi Ngurah Rai menangani total 11,7 juta pelintas, sebanyak 5,36 juta di antaranya adalah kedatangan WNA.

Ada pun 10 besar asal negara pelintas internasional itu yakni Australia sebanyak 1,3 juta, India sebanyak 460 ribu, China sebanyak 404 ribu, Inggris sebanyak 257 ribu, Korea Selatan sebanyak 247 ribu.

Kemudian Prancis sebanyak 240 ribu, Amerika Serikat sebanyak 226 ribu, Malaysia sebanyak 211 ribu, Jerman sebanyak 184 ribu dan Singapura ada 171 ribu.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih Donald Trump mengonfirmasi pada hari Senin (18/11) bahwa ia berencana untuk mengumumkan keadaan darurat nasional.

Kondisi darurat nasional di AS tersebut terkait keamanan perbatasan dan penggunaan pasukan militer untuk melakukan deportasi massal terhadap migran tidak berdokumen di Negeri Paman Sam.

Imigrasi merupakan isu utama dalam kampanye pemilihan, dan Trump telah berjanji untuk mendeportasi jutaan orang dan menstabilkan perbatasan dengan Meksiko setelah jumlah migran yang menyeberang ke AS secara ilegal mencapai rekor selama pemerintahan Presiden Joe Biden.

Di platform media sosialnya Truth Social, Trump mengabarkan unggahan terbaru yang oleh seorang aktivis konservatif AS ini diartikan sebagai kesiapan untuk mengumumkan keadaan darurat nasional dan akan menggunakan aset militer untuk membalikkan invasi di era Biden melalui program deportasi massal."

"Benar," ucap Trump mengonfirmasi hal tersebut usai memastikan kemenangannya kembali secara luar biasa dalam pemilihan presiden (Pilpres) AS 2024 setelah mengalahkan , capres dari Partai Demokrat Kamala Harris pada tanggal 5 November 2024.

Trump telah mengumumkan kabinet yang menampilkan garis keras imigrasi, menunjuk mantan kepala pelaksana Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai Tom Homan sebagai "raja perbatasan"-nya.

Tom Homan muncul di Konvensi Nasional Partai Republik pada bulan Juli 2024, sambil memberi tahu para pendukungnya sekaligus menyindir Biden.

"Saya mendapat pesan kepada jutaan imigran ilegal bahwa Joe Biden telah dibebaskan di negara kita: Sebaiknya kalian mulai berkemas sekarang," ujar Tom Homan, seperti dilansir AFP.

Pihak berwenang memperkirakan bahwa sekitar 11 juta orang tinggal di Amerika Serikat secara ilegal. Rencana deportasi Trump diperkirakan akan berdampak langsung pada sekitar 20 juta keluarga.

Sementara pemerintah AS telah berjuang selama bertahun-tahun untuk mengelola perbatasan selatannya dengan Meksiko, Trump telah meningkatkan kekhawatiran dengan mengklaim bahwa "invasi" sedang berlangsung oleh para migran, yang menurutnya akan memperkosa dan membunuh orang Amerika.

Selama kampanyenya, Trump berulang kali mencela imigran tidak berdokumen, menggunakan retorika yang menghasut tentang orang asing yang "meracuni darah" Amerika Serikat dan menyesatkan audiensnya tentang statistik dan kebijakan imigrasi.

Trump belum menguraikan tindakan kerasnya terhadap imigrasi secara terperinci, tetapi selama kampanye pemilihannya berulang kali berjanji untuk memberlakukan Undang-Undang Musuh Asing tahun 1798 untuk mempercepat deportasi.

Para kritikus mengatakan undang-undang tersebut sudah ketinggalan zaman dan merujuk pada penggunaan terakhirnya selama Perang Dunia II untuk menahan warga Amerika keturunan Jepang di kamp-kamp interniran tanpa proses hukum yang semestinya.

Jumlah pertemuan patroli perbatasan AS dengan migran yang menyeberang dari Meksiko secara ilegal sekarang hampir sama dengan tahun 2020, tahun terakhir masa jabatan pertama Trump, setelah mencapai puncaknya pada rekor 250.000 untuk bulan Desember 2023.