Jakarta - Heboh jurnalis Tempo dikirimi paket berisi kepala babi. Menkomdigi Meutya Hafid mendorong agar Tempo untuk menempuh jalur hukum.

(nkm/nkm)

Jakarta -

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid turut merespons Kantor Tempo yang dikirimi kepala babi dari orang tidak dikenal (OTK). Meutya menyayangkan kejadian itu.

"Saya sebagai mantan jurnalis menyayangkan. Tentu dan silakan saja nanti laporkan (pelaku) gitu ya supaya ketahuan begitu siapa yang kirim," kata Meutya di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Meutya mengatakan pihaknya sebagai pemerintah mendukung Tempo memproses kejadian itu menggunakan jalur hukum. Dia menekankan Presiden Prabowo Subianto juga memiliki pandangan serupa terkait dengan kebebasan pers.

"Kami mewakili pemerintah, kan kami Menteri Komunikasi yang membawahi pers gitu ya, ini kita menyayangkan dan mempersilakan mendorong teman-teman dari Tempo untuk melaporkan secara hukum kepada kepolisian," kata Meutya.

"Kita tidak pernah berubah dalam rangka kebebasan pers. Sampai saat ini kita lihat berbagai masukan justru ditampung oleh pemerintah, presiden, bahwa masukan-masukan dari masyarakat, sosial media pun beliau mendengarkan dan beberapa kebijakan kan dikoreksi," lanjutnya.

Untuk diketahui, paket berisi kepala babi itu diterima satuan pengamanan Tempo pada 19 Maret 2025 pukul 16.15 WIB. Cica baru menerimanya pada pukul 15.00, Kamis, 20 Maret 2025, selepas liputan bersama rekannya, Hussein Abri Yusuf Muda Dongoran.

Cica kemudian membawa kotak kardus tersebut ke kantor. Hussein yang pertama kali membuka kotak tersebut. Ketika bagian atas kardus dibuka, bau busuk pun tercium hingga diketahui isinya merupakan kepala babi.

Hussein, Cica, serta beberapa wartawan membawa kotak kardus di keluar gedung. Setelah kotak kardus sudah dibuka seluruhnya, tampak kepala babi dalam kondisi kedua telinganya terpotong. Cica merupakan wartawan desk politik yang juga host siniar Bocor Alus Politik.

(fca/eva)

Jakarta (ANTARA) - Pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), sekaligus peraih Doktor Ilmu Hukum Pidana dari Universitas Indonesia (UI), Chairul Huda, mengatakan penegak hukum yakni kepolisian harus mengejar hingga tuntas oknum pejabat yang diduga terlibat judi daring.

Menurut dia, aparat hukum harus konsisten mengejar orang lain dalam pemerintahan yang mungkin terlibat dalam jaringan judi daring, setelah adanya kasus keterlibatan pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) beberapa pekan lalu.

"Yang belum cukup adalah konsistensi penegak hukum dalam melakukan penindakan karena diduga banyak oknum pejabat yang terlibat," kata Chairul kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Ia membeberkan, kepolisian harus memburu hingga tuntas oknum yang selama ini melindungi situs judi daring.

Sebab, hal itu diduga dilakukan secara bersama-sama atau lebih dari satu orang yang terlibat. Jangan pelaku yang ditangkap hanya di tingkat bawah, sedangkan 'aktor elite' bebas berkeliaran.

Lebih lanjut dia membeberkan, untuk saat ini tindak pidana itu tidak perlu naik status sebagai extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa.

Karena instrumen pendukung, seperti hukum acara khusus sampai pengadilan khusus juga tidak ada atau belum diatur oleh Pemerintah Indonesia.

"Saya pikir syarat itu juga belum ada pada tindak pidana judi daring," ujar dosen di UMJ tersebut.

Kementerian Komunikasi dan Digital mengintensifkan patroli siber untuk mendeteksi dan memblokir akses ke situs atau aplikasi yang memuat konten judi daring dalam upaya memberantas praktik perjudian itu.

"Yang kami lakukan juga adalah strategi pemantauan dan pemblokiran yang dilakukan secara intensif berupa patroli siber khusus untuk mendeteksi situs dan aplikasi yang memuat konten perjudian," kata Menkomdigi Meutya Hafid, Selasa (19/11).

Dalam acara bertajuk "Memerangi Judi Online dan Kejahatan Baru di Era Ekonomi Digital 5.0" yang diadakan di Jakarta Selatan, Selasa (19/11), dia menyampaikan bahwa kementerian itu menggunakan teknologi terbaru seperti kecerdasan artifisial untuk mendeteksi konten judi daring.

Menurut dia, kementeriannya sejak 2017 telah memutus akses terhadap 5,1 juta konten perjudian, termasuk 3,5 juta konten yang diblokir dalam tahun 2024.

Selain itu, kementerian selama 2024 menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan literasi digital warga di 27 provinsi. Peserta pelatihan itu mencapai 165 ribu orang.

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, investor.id – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menemui Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid untuk membahas Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya dilakukan di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2024) sore.

Meutya menyampaikan, kolaborasi Kemkomdigi dan Kemensesneg sangat penting dalam menyuarakan langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintahan Prabowo ke depan.

“Intinya adalah koordinasi terkait arahan dari Pak Presiden mengenai banyak hal yang terkait dengan Asta Cita. Ini memperkuat silaturahmi kolaborasi serta dukungan antara Kemkomdigi dan Kemensesneg,” ujar Meutya saat jumpa pers.

Meutya menuturkan, Kemkomdigi dan Kemensesneg turut fokus terhadap program prioritas, di antaranya pemberantasan judi online, ruang digital ramah, hingga kejahatan digital.

“Kemudian terkait dengan konektivitas, kita ingin Indonesia yang lebih terhubung dari Sabang sampai Merauke, kurang lebih itu sih beberapa poin penting termasuk juga data yang secure, data yang aman dan juga berdaulat,” terangnya.

“Ini kemudian titipan kami, prioritas kami yang kami sampaikan kepada Mensesneg untuk kemudian bisa mendapatkan prioritas dan juga perhatian dari presiden,” lanjut Meutya.

Sementara itu, Prasetyo Hadi menerangkan pertemuannya dengan jajaran Kemkomdigi adalah bagian dari silaturahmi ke setiap kementerian untuk saling bersinergi.

“Kita coba banyak berdiskusi masalah-masalah apa yang sedang dihadapi oleh kawan-kawan di Kementerian Komunikasi dan Digital ini dan kira-kira apa yang dapat kami bantu dari sisi mungkin regulasi, mungkin perhatian dan mencoba men-connect-kan dengan beberapa kementerian-kementerian yang lain,” ujar Prasetyo.

“Karena pada dasarnya memang kita tidak bisa bekerja sendirian. Kementerian ini juga banyak akan berkaitan dengan kementerian-kementerian yang lain, terutama misalnya dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga harus dijalin komunikasi,” sambungnya.

Mensesneg turut mengapresiasi langkah Meutya dan jajaran Kemkomdigi untuk mengatasi berbagai hal, seperti judi online, kejahatan digital, hingga konektivitas dan pemerataan akses komunikasi.

“Perlu kita sadari hari ini mau tidak mau masalah komunikasi, perkembangan teknologi sudah sangat demikian pesat. Kita menyadari bahwa negara kita sangat luas, masih ada beberapa daerah yang memang perlu kita berkuat dari sisi pemanfaatan teknologi, jaringan-jaringan teknologinya,” imbuh Prasetyo.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News