JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan, pemberian sanksi pidana untuk pelaku UMKM bertentangan dengan kebijakan hukum nasional.

Sehingga dalam konteks kasus Toko Mama Khas Banjar, ia menyebut sanksi administratif lebih tepat diberikan.

Terlebih jika pelaku UMKM memiliki itikad baik selama proses penanganan kasus.

"Sanksi administratif lebih tepat untuk UMKM. Menjatuhkan pidana kepada pelaku UMKM yang beritikat baik, bertentangan dengan kebijakan hukum nasional," ujar Maman dalam rapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta yang disiarkan secara daring, Kamis (15/5/2025).

"Pelanggaran pelabelan pangan berisiko rendah atau sedang sebaiknya diselesaikan dengan sanksi administratif, bukan pidana," tegasnya.

Menurutnya, prinsip ultimum remedium di mana penindakan pidana menjadi pilihan terakhir dalam setiap proses menegakkan hukum dalam kasus yang menimpa usaha mikro harus dikedepankan.

Di sisi lain, Maman menekankan adanya keadilan substantif demi kelangsungan UMKM dan ekonomi nasional.

Sementara itu, dari sisi tata negara, menurut Maman sejumlah aturan sudah menunjukkan keberpihakan negara kepada UMKM.

Misalnya pada UUD 1945, Undang-Undang (UU) Pangan nomor 18 tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021.

"Kita tidak bisa hanya sekedar melihat usaha mikro, kecil sama seperti usaha besar dan usaha menengah. Treatment-nya sangat berbeda. Karena usaha mikro, rata-rata mereka-mereka yang jauh dari sistem pendidikan," katanya.

"Mereka yang tidak paham dengan ilmu hukum. Mereka yang mungkin jauh sekali dari pemahaman tentang laporan keuangan. Maka dari itu pemerintah hadir dalam sebuah bentuk affirmative action," tambah politisi Golkar itu.

Diberitakan sebelumnya, masalah hukum yang dihadapi pemilik toko produk UMKM di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel) Firly Norachim menjadi perhatian luas publik.

Kasus bermula saat toko milik Firly dilaporkan oleh salah konsumen ke Polda Kalsel pada 6 Desember 2024.

Sebab terdapat produk yang tidak dicantumkan label kadaluarsa.

Laporan itu kemudian ditindaklanjuti oleh petugas dengan memanggil Firly selaku owner.

Setelah melalukan penyelidikan, penyidik dari Direktorat Kriminal Khusus (Ditkirmsus) Polda Kalsel menyita 35 produk untuk dijadikan barang bukti.

Temuan produk yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, membuat penyidik menahan Firly selaku pemilik.

Tak lama kemudian, kasus Firly akhirnya dilimpahkan ke kejaksaan dan kini tengah berproses di pengadilan.

Ia didakwa melanggar Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf g dan i UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan, Toko Mama Khas Banjar mendapat keringanan pembayaran pinjaman dari Bank Rakyat Indonesia (BRI). Bantuan itu berupa relaksasi selama enam bulan.

Maman menjelaskan, toko yang berlokasi di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, sempat tutup dan merumahkan sementara 17 pegawainya.

Meski begitu, Kementerian UMKM tetap mendorong usaha tersebut agar bisa kembali berjalan.

"Kita justru melihat ini momentum positif bagi Mama Khas Banjar. Kami berkepentingan agar usaha ini tetap hidup," kata Maman dalam rapat bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (15/5/2025).

Ia menyebut, Kementerian UMKM telah berkoordinasi dengan Polda Kalimantan Selatan dan Kejaksaan Tinggi setempat untuk mencari solusi.

Pemerintah, kata dia, tetap berkomitmen menjaga keberlangsungan usaha masyarakat, meski sedang tersandung kasus hukum.

"Kemarin kami sudah bicara dengan BRI sebagai bank pemberi pinjaman. Alhamdulillah, Mama Khas Banjar mendapat relaksasi tidak membayar cicilan selama enam bulan," ujarnya.

Kementerian UMKM juga menjalin komunikasi dengan pelaku usaha di Kalimantan Selatan untuk memberikan pelatihan dan sosialisasi bagi usaha mikro.

Maman berharap penanganan kasus serupa di masa depan bisa lebih mengedepankan pembinaan dan sanksi administratif, bukan langsung ke pidana.

"Mudah-mudahan langkah ini jadi pembelajaran. Penegakan hukum dalam konteks usaha mikro sebaiknya jadi pilihan terakhir," kata Maman.

Kasus hukum yang menimpa pemilik Mama Khas Banjar, Firly Norachim, bermula dari laporan konsumen ke Polda Kalimantan Selatan pada 6 Desember 2024.

Laporan itu terkait produk yang tidak mencantumkan label kedaluwarsa.

Penyidik dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Kalsel kemudian menyita 35 produk sebagai barang bukti. Firly ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

Kasus itu kini tengah diproses di pengadilan. Firly didakwa melanggar Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf g dan i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

BANJARBARU, KOMPAS.com - Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman hadir dalam sidang kasus hukum yang melibatkan Toko Mama Khas Banjar di Pengadilan Negeri Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), pada Rabu (14/5/2025).

Maman hadir sebagai Amicus Curiae atau sahabat pengadilan untuk memberikan pandangan di hadapan majelis hakim terkait kasus yang menjerat Firli, pemilik Toko Mama Khas Banjar.

Dalam kesempatan tersebut, Maman menyatakan bahwa kasus hukum ini sebaiknya dijadikan momentum pembelajaran bagi semua pihak.

"Ini bukan benar atau salah, tapi ada semangat yang ingin saya sampaikan bahwa mari kita jadikan momentum ini sebagai momentum pembelajaran bagi kita semua," ujar Maman kepada wartawan.

Maman menegaskan bahwa kehadirannya dalam sidang lanjutan ini merupakan bagian dari upaya untuk memberikan pandangan hukum yang obyektif dan proporsional di hadapan majelis hakim.

Ia berharap agar majelis hakim dapat menyikapi perkara ini dengan bijak.

"Saya percaya bahwa Majelis Hakim dan Pengadilan Negeri Banjarbaru sebagai persona dan lembaga yang independen, akan mempertimbangkan keadilan sejati dan kepentingan bangsa yang lebih luas, khususnya dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang telah ditargetkan pemerintah," tegas Maman.

Di hadapan majelis hakim, Maman juga menyampaikan keprihatinannya atas nasib 17 karyawan Toko Mama Khas Banjar yang harus kehilangan pekerjaan akibat kasus ini.

"Majelis hakim, 17 orang harus kehilangan pekerjaan, satu entitas bisnis usaha hilang," ucap Maman.

Setelah menyampaikan tanggapannya, majelis hakim tidak langsung memberikan putusan dan memutuskan untuk menunda jalannya sidang. Sidang dijadwalkan akan dilanjutkan pekan depan.

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengungkapkan harapannya kepada warga binaan atau narapidana agar menjadi manusia 'seutuhnya' usai menjalani masa pidana di lembaga permasyarakatan (lapas). Dengan kembali 'utuh', Agus berharap eks napi dapat berkontribusi positif di tengah masyarakat.

"Kita ingin warga binaan kembali sebagai manusia utuh, siap hidup bermakna, dan kembali berkontribusi untuk masyarakat," harapnya saat membuka Indonesian Prison Products and Arts Festival (IPPAFest) di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat (Jakpus), Senin (21/4/2025).

Harapan Kementerian Imipas kepada para warga binaan ini yang menjadi dasar diselenggarakannya IPPAFest. Di acara ini, para napi dapat memenangkan karya mereka, baik produk UMKM hingga seni lukisan bahkan musik.

"Tema dari IPPAFest adalah Creation Beyond The Bars, sebuah pernyataan yang kuat bahwa kreativitas tidak pernah bisa dipenjara. Bahwa harapan tidak pernah bisa dibungkam, ia selalu menemukan jalan, ia selalu menemukan jembatan, apapun penghalangnya," tutur Agus.

IPPAFest 2025 merupakan rangkaian peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) Ke-61 yang jatuh pada 27 April 2025. Tema besar HBP tahun ini yakni 'Pemasyarakatan Pasti Bermanfaat untuk Masyarakat'.

Menteri Imipas Agus Andrianto membuka Indonesian Prison Products and Arts Festival (IPPAFest). (Foto: Audrey Santoso/detikcom)

IPPAFest juga merupakan bentuk dukungan terhadap Asta Cita Presiden RI serta 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), khususnya terkait dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Agus mengatakan IPPAFest bukan hanya sekadar festival, tapi menjadi panggung semangat, panggung harapan, dan panggung kemanusiaan.

"Mari kita buktikan konsistensi dan dedikasi dalam membangun Pemasyarakatan yang lebih inklusif, produktif, dan berbudaya. IPPAFest bukan sekadar festival. Ini adalah perlawanan terhadap pesimisme. Ini adalah panggung untuk mengatakan 'Kami masih punya harapan dan siap berkarya'," ajaknya.

Bagi Agus, IPPAFest bukan hanya tentang perayaan, tapi refleksi atas perjalanan panjang dalam membina warga binaan untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat yang berdaya guna. "Ini adalah proses pemulihan martabat manusia. Ini tentang bagaimana negara hadir untuk mengurangi kejahatan. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan pembangunan kapasitas pribadi," lanjut dia.

Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengapresiasi setinggi-tingginya IPPAFest. Festival ini, menurut Maman, ada sebuah kepekaan kepedulian dan transisi pola pikir dalam melihat Warga binaan.

"Mungkin beberapa waktu dulu, kita melihat saudara-saudara kita warga binaan, mohon maaf, mungkin diksinya cenderung kita melihat dalam diksi yang kurang positif. Namun dengan hadirnya program ini dan beberapa karya yang dihasilkan oleh warga binaan di seluruh Indonesia, menunjukkan keberadaan Kementerian Imipas sebagai leading sector untuk memberikan pembinaan, menjadi sebuah hal yang menjadi wajib dan penting," puji Maman.

IPPAFest digelar mulai hari ini sampai 23 April 2025. Warga binaan juga berkesempatan kolaborasi musik bersama sejumlah musisi terkenal seperti Zivilia Band, Virgoun, Tagor Pangaribuan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, menjelaskan IPPAFest sebagai wadah ekspresi seni para warga binaan dan, menciptakan produk yang memiliki nilai jual, hingga menggelorakan kembali semangat-semangat perubahan menuju perbaikan. Di berharap produk UMKM dari lapas bisa menggerakan roda perekonomian.

"IPPAFest menjadi media promosi hasil karya seni Warga Binaan kepada masyarakat, mengelaborasi pembinaan warga binaan dalam pembangunan nasional. Dengan menggerakkan roda perekonomian melalui sektor industri kreatif," kata Agus.

"Seraya meningkatkan peran serta dan kontribusi para Warga Binaan. Kegiatan ini juga memupuk sikap gotong royong dan rasa kebersamaan antara tiga elemen penunjang pelaksanaan Pemasyarakatan, yaitu Narapidana, masyarakat, dan petugas Pemasyarakatan," ungkap dia.

Pembukaan IPPAFest 2025 makin meriah dengan lelang kain batik dan lukisan karya Warga binaan dari sejumlah lapas dan rutan. Seluruhnya laku terjual, bahkan dua lukisan dihargai hingga Rp 40 juta Rupiah. Total lelang kain batik dan lukisan karya bang napi mencapai ratusan juta rupiah.

Selanjutnya, selama tiga hari, panggung IPPAFest 2025 akan menampilkan beragam seni dan musik, seperti Zivilia Band bersama Sindur Rock Band asal Lapas Khusus Gunung Sindur, Virgoun bersama Band Rutan Cipinang, IPPAFest Fashion Show, Kolaborasi Band dan Calung Lapas Purwokerto, lalu Rampak Beduk Lapas Perempuan Tangerang, Rampak Gendang Lapas Narkotika Bandung, Fire Dance Lapas Kerobokan, Stand-Up Comedy Lapas Cipinang, Reog Rutan Ponorogo, Band dan Angklung LPKA Tangerang, serta beragam hiburan lainnya.

Ada pula 33 stand Kantor Wilayah Ditjenpas seluruh Indonesia yang memamerkan produk unggulan Warga Binaan di wilayah masing-masing. Tak ketinggalan, bazar UMKM dan games seru dengan beragam hadiah menarik bagi seluruh pengunjung.

Turut hadir dalam pembukaan IPPAFest 2025, yakni Wakil Menteri Imipas, Ketua Komisi XIII DPR RI, Menteri UMKM, Menteri Ekonomi Kreatif, Ketua Komisi XIII DPR RI, perwakilan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, perwakilan Bank BRI, Duta Besar negara sahabat, pimpinan tinggi Kementerian Imipas, dan mitra kerja sama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan lainnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Melalui sistem ini, kita bisa mengetahui secara terstruktur siapa saja pengusaha UMKM, termasuk binaan Kemenimipas. Hal ini juga akan mempermudah dalam menyalurkan program-program pemberdayaan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan akan mengusulkan untuk memasukkan warga binaan di lembaga pemasyarakatan (lapas) yang memiliki usaha sebagai bagian dari kategori usaha mikro dalam rangka kebijakan afirmatif.

Ia mengatakan sebagai bentuk dukungan konkret terhadap perkembangan UMKM di kalangan warga binaan, Kementerian UMKM akan memanfaatkan aplikasi Sapa UMKM. Langkah ini bertujuan untuk memetakan, memverifikasi, dan memonitor kondisi serta status seluruh warga binaan yang memiliki usaha.

"Melalui sistem ini, kita bisa mengetahui secara terstruktur siapa saja pengusaha UMKM, termasuk binaan Kemenimipas. Hal ini juga akan mempermudah dalam menyalurkan program-program pemberdayaan," jelas Maman dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, Maman menyebut Kementerian UMKM berencana membentuk tim kelompok kerja (Pokja) untuk mengusulkan revisi Undang-Undang UMKM dan Kewirausahaan. Poin krusial dalam usulan ini adalah memasukkan warga binaan sebagai bagian dari kategori usaha mikro.

"Ini merupakan bentuk nyata perhatian kami terhadap warga binaan yang memiliki semangat wirausaha. Kami ingin mereka juga mendapat ruang dalam kebijakan pengembangan UMKM ke depan," ujarnya.

Ia juga berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan Kemenimipas dalam membina, mengembangkan, dan mendukung warga binaan agar tumbuh menjadi pengusaha yang mandiri dan produktif.

Maman juga mengapresiasi ajang Indonesia Prison Product dan Art Festival (IPPA Fest) yang diselenggarakan oleh Kemenimipas. Menurutnya, ajang tersebut merupakan bukti nyata perubahan paradigma dalam memberdayakan warga binaan untuk terus berkarya dan berkontribusi melalui usaha mikro.

Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jenderal Polisi (Purn) Agus Andrianto, menyatakan bahwa IPPA Fest adalah wujud upaya pihaknya dalam mendorong semangat UMKM di lembaga pemasyarakatan.

Ia berharap ajang itu dapat memberikan peluang kepada warga binaan agar bisa berkontribusi bagi sektor industri maupun kegiatan produktif lainnya. Ia juga berharap melalui kegiatan ini, warga binaan dapat menjadi individu yang lebih bermakna dan kembali berkontribusi positif kepada masyarakat melalui kegiatan wirausaha.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025