UNGARAN, KOMPAS.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong penyelesaian polemik kepemilikan rumah di Perumahan Punsae, Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, melalui jalur hukum.

Ara, sapaan akrabnya, menugaskan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko PKP, Brigjen Azis Andriansyah, untuk mengusut dan meminta keterangan seluruh pihak yang terlibat dalam waktu tiga hari.

"Ini pak Dirjen selama tiga hari harus bisa mengungkap semua, audit juga minta dari BPKP dan BPK, semua harus jelas," tegas Ara saat meninjau lokasi, Senin (28/4/2025).

Permasalahan Sertifikat dan Longsor

Menurut Ara, kasus Perumahan Punsae sudah sangat serius sehingga harus diselesaikan di ranah hukum agar ada efek jera.

Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan dalam pemberian kredit dan meminta perbankan lebih selektif memilih pengembang.

"Bank jangan asal memberikan kredit, pilih pengembang yang bertanggung jawab," ujarnya.

Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, menyatakan bahwa izin pengembangan Perumahan Punsae tidak diajukan pada masa kepemimpinannya.

Namun, ia telah berkomunikasi dengan pengembang saat ini yang berjanji menyelesaikan persoalan tersebut.

Sementara itu, Ketua RW 20 Perumahan Punsae, Julianto Deni Saputra, mengungkapkan dua masalah utama yang dihadapi warga:

Sertifikat rumah belum diserahkan dan malah diagunkan ke BTN, melibatkan sekitar 66 rumah.

Lalu, ada ancaman longsor yang telah berdampak pada 10 rumah dan membuat warga enggan menempati rumah mereka.

Kekecewaan Warga

Sebelumnya diberitakan, sekitar 100 warga Perumahan Punsae resah karena rumah yang telah dibayar lunas terancam dilelang oleh BTN.

Bina Laudhi, salah satu warga, mengungkapkan bahwa dirinya membeli rumah pada 2017 dengan janji akan segera dibangun dan disertai serah terima sertifikat.

Namun, realisasi pembangunan baru dilakukan empat tahun kemudian, itu pun dengan luas tanah yang berbeda dari kesepakatan.

"Masak kami sudah membayar lunas kepada PT. ACK, harus membayar lagi Rp 72 juta ke BTN. Ini kan tidak masuk akal dan sangat memberatkan kami," kata Odi, sapaan Bina Laudhi.

Warga sebelumnya sudah melakukan audiensi dengan BTN dan pengembang, difasilitasi oleh DPRD Kabupaten Semarang.

Mereka dijanjikan adanya keputusan sebelum 15 April 2025, namun hingga kini belum ada tindak lanjut.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sempat mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memintanya untuk menggunakan penjara di lahan strategi untuk dijadikan perumahan. Namun hal itu baru bisa dilakukan setelah ada lapas pengganti.

Dalam keterangan yang diterima detikcom, pria yang akrab disapa Ara ini menuturkan saat ini memang banyak lokasi lapas yang bisa dimanfaatkan sebagai lokasi perumahan. Akan tetapi, perlu ada lapas baru terlebih dahulu sebagai penggantinya.

"Banyak lokasi Lapas yang sekarang bisa dimanfaatkan untuk lokasi perumahan. Namun tentu harus dibangun dulu Lapas pengganti," terangnya dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (23/4/2025).

Sebagai informasi, pada acara Halal Bil Halal Apersi 2025 di Mövenpick Hotel Jakarta Pecenongan, Jakarta Pusat, Ara menyampaikan bahwa rata-rata penjara memiliki lokasi yang strategi di perkotaan. Untuk itu, Prabowo memerintahkan agar penjara tersebut dipindah buat dibangun perumahan.

"Pak Prabowo sudah telpon saya, 'Ara, kita pindahkan penjara-penjara di daerah strategis buat rumah. Kita pindahkan penjara keluar kota, biar dibesuknya susah,' begitu," ujar Ara pada Senin (21/4/2025).

Kemudian, Ara mengatakan sudah berbicara dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto terkait hal tersebut. Penjara itu bila perlu dibangun di lokasi yang agak jauh, sehingga narapidana sulit untuk dijenguk maupun kabur dari penjara.

"Mulainya kapan? Tentu kita akan inventarisir, saya sudah berkomunikasi dengan menteri lapas Pak Agus. Kita akan bertemu segera untuk memetakan dan kita akan siapkan segera dengan pengembang-pengembang," kata Ara kepada awak media usai acara Halal Bil Halal.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas soal landasan hukum penyaluran tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) dari pihak swasta.

"Berkat imbauan Presiden Prabowo Subianto sangat banyak perusahaan yang bekerja sama dan juga yayasan, dan juga organisasi, seperti Kadin, seperti Yayasan Buddha Tzu Chi, dan beberapa perusahaan besar yang sudah mulai mempercayakan CSR-nya untuk merenovasi rumah dan membangun rumah," kata Ara, sapaan akrab Maruarar, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Kementerian PKP selanjutnya berkoordinasi dengan komisi antirasuah soal landasan hukum pelaksanaan program tersebut dan memastikan bahwa penyaluran CSR swasta oleh Kementerian PKP mempunyai landasan hukum yang sah.

"Dan ini jadi ada suatu kepastian hukum, bahwa itu bisa dilakukan sesudah hari ini kami mendapatkan arahan yang jelas, clear dan tegas dari KPK," ujarnya.

Selain soal pekerjaan pembangunan dan perbaikan rumah, dalam kunjungan tersebut Maruarar juga membahas soal ketepatan data bantuan sosial bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf.

Dalam kesempatan itu Wakil Ketua KPK Johanis Tanak juga membahas soal ketepatan dan akurasi data penyaluran bantuan agar tidak ada penyalahgunaan anggaran.

"Kunjungan ini dilakukan tidak lain adalah untuk mewujudkan program Presiden, khususnya yang terkait dengan pekerjaan KPK ini adalah pembangunan 3 juta rumah, serta bantuan sosial tepat sasaran, sehingga keuangan negara tidak disalahgunakan," kata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Selasa.

Tanak mengatakan kunjungan kedua menteri tersebut adalah bentuk keseriusan untuk mewujudkan Astacita ketujuh serta dalam menjalankan program-program pemerintah.

"Nah, maksud dan tujuan beliau ke sini, Pak Menteri ke sini, tidak lain adalah bagaimana kami diarahkan supaya dana-dana yang ada untuk mewujudkan tujuan pemerintah membangun 3 juta rumah, pembangunan 3 juta rumah dan bantuan sosial kepada masyarakat dan renovasi serta bantuan sosial kepada masyarakat yang layak untuk menerima ini, tidak salah sasaran," ujarnya.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan Kementerian PKP turut mengurus hak-hak konsumen perumahan. Pihaknya menyiapkan layanan pengaduan yang disertai bantuan hukum untuk masyarakat yang merasa tertipu pengembang.

"Sebentar lagi kita akan launching, kalau di luar negeri itu ada 911 pengaduan kalau ada kejahatan ada apa gitu ya, tabrakan, kita akan buat pengaduan di bidang perumahan," ujar Ara di Perumahan XYZ Livin, Park Serpong, Kabupaten Tangerang, Sabtu (15/3/2025).

Ia berpesan kepada pihaknya agar layanan tersebut memiliki tim verifikasi yang kuat dan menyediakan bantuan mediasi. Lalu, masyarakat yang benar mengalami penipuan dapat melapor kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

"Saya dapat data dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dari Badan Konsumen (BPKN), pengaduan di bidang perumahan itu tinggi sekali. Ya, contohnya apa yang dijanjikan developer, tidak sesuai dengan apa yang diberikan kepada konsumen. Nah itu kita akan tindaklanjuti, karena kita diminta juga membuat pelayanan publik yang baik," katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengungkapkan layanan pengaduan ini bekerja sama dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Masyarakat dapat menyampaikan aduan kapan saja secara tertulis melalui aplikasi.

"Pengaduannya WhatsApp-nya masuk 24 jam. Tapi responnya itu jam kerja," kata Fitrah.

Ia pun menjanjikan layanan pengaduan tersebut akan siap sebelum Lebaran Idul Fitri mendatang.

Sebelumnya, Ara sempat menyampaikan pihaknya sedang menyiapkan layanan pengaduan yang akan diluncurkan paling lama awal April 2025. Laporan masyarakat soal perumahan akan ditindaklanjuti, diklarifikasi, bahkan dibantu mediasi.

"Kita nanti ada kayak 911. Nanti akhir bulan (Maret) atau awal bulan (April) kita akan luncurkan. Supaya nanti karena kami mendapatkan informasi dari YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) dan juga Badan Konsumen (BPKN) pengaduan tentang perumahan itu banyak sekali," ujar Ara saat ditemui di Sekretariat RW 12 Kecamatan Tanah Tinggi, Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Ia menyebut hal ini sebagai terobosan di bidang pelayanan publik. Layanan tersebut memungkinkan warga untuk mengadu kalau ada pengembang yang tidak menepati janjinya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Jakarta (ANTARA) - Politisi Partai Gerindra Maruarar Sirait menilai penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan bagian dari proses hukum yang wajib diikuti.

"Kita semua negara hukum, wajib mengikuti proses hukum yang ada," kata Maruarar yang juga Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, ditemui usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

Maruarar yang juga mantan kader PDIP tersebut turut merespons soal permintaan Hasto agar KPK juga memeriksa keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo, yang juga mantan kader partai berlambang banteng itu.

Ara, sapaan akrabnya, mempersilakan KPK untuk menindaklanjuti permintaan Hasto tersebut. Sebagai negara hukum yang memiliki aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan hingga KPK memiliki tugasnya masing-masing.

"Silakan saja. Saya rasa negara ini adalah negara hukum. Panglimanya adalah hukum. Saya pikir juga teman-teman di kepolisian, di kejaksaan, di KPK juga sudah mengerti tugasnya masing-masing," kata Ara.

Ara juga meminta tidak ada intervensi atau campur tangan dari pihak mana pun, baik lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif, dalam melakukan check and balance dengan baik.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ditahan KPK pada Kamis (20/2). Penahanan Hasto dilatari atas perannya dalam perkara dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan Harun Masiku.

Hasto tampak meninggalkan ruang pemeriksaan KPK di lantai 2 Gedung Merah Putih KPK dengan mengenakan rompi jingga bertuliskan "Tahanan KPK" dan tangan terborgol serta dikawal beberapa petugas KPK, Kamis sore.

Politisi asal Yogyakarta itu sebelumnya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK dalam statusnya sebagai tersangka atas perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menegaskan penyidikan terhadap Hasto Kristiyanto adalah murni penegakan hukum tanpa ada muatan politik.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Genta Tenri Mawangi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak para investor bidang perumahan untuk menanamkan modalnya ke Indonesia. Salah satu alasannya karena Indonesia memiliki kepastian hukum.

Pria yang akrab disapa Ara ini menuturkan, ada beberapa hal yang menurutnya melakukan investasi di Indonesia merupakan hal yang tepat. Pertama, karena Indonesia adalah negara yang aman. Kedua, memiliki kepastian hukum.

"Nomor satu, tadi saya katakan negara kita aman. Nomor dua, negara kami ada kepastian hukum. Di sini negara kami, mau siapa pun, menteri kalau salah ditangkap KPK sudah. Bupati, wali kota, gubernur sudah, DPR sudah. Jadi ada kepastian hukum," katanya dalam acara Mandiri Investment Forum 2025, Selasa (11/2/2025).

Menurutnya, jika ada pejabat Indonesia yang salah maka akan dihukum sesuai aturan yang berlaku. Tidak peduli apakah pejabat tersebut memiliki koneksi ke presiden atau yang lainnya.

"Dalam 3 minggu atau sebulan ini kita lihat begitu banyak penegakan hukum di negara kami, yang tidak pandang bulu, siapa saja yang melanggar hukum dia harus tanggung jawab. Jadi harus saya sampaikan (Indonesia) aman dan ada kepastian hukum itu penting," paparnya.

Selain itu, Ara menyampaikan bahwa pasar di Indonesia sangat besar. Apalagi kebutuhan rumah di Indonesia juga cukup besar, masih ada backlog 9,9 juta rumah.

"Itu potensi market yang luar biasa," tuturnya.

Jika ada investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia, kata Ara, ada tiga prinsip yang harus dipenuhi yaitu bermanfaat untuk negara, bermanfaat untuk masyarakat Indonesia, serta bermanfaat untuk investor dan dunia usaha.

"Tolong buat konsep, punya perlu pemikiran apa. Lahan jangan ragukan, terlalu banyak lahan di Indonesia. Market jangan ragukan, terlalu banyak market di Indonesia. Mengenai aturan, ayo kita berbicara. Tentu kita mau business friendly, mau investor friendly, pasti kita akan lakukan. Perlu insentif apa, kita bicarakan, dengan prinsip tadi bagus bagi negara kami, bagus bagi rakyat kami, dan bagus bagi dunia usaha," tutupnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri PKP Minta Pengembang Tidak Bertanggung Jawab Diblacklist

Video: Menteri PKP Minta Pengembang Tidak Bertanggung Jawab Diblacklist