Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyadari reformasi birokrasi tidak dapat dilakukan sendiri, mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi, seperti kebutuhan akan digitalisasi, peningkatan transparansi, dan responsivitas terhadap masyarakat. Oleh karena itu, dukungan lintas sektor menjadi sangat penting, termasuk dari akademisi, pelaku usaha, media, hingga masyarakat.

"Alumni UNPAD memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada reformasi birokrasi seperti penelitian dan pengembangan evidence-based policy, sebagai mitra strategis dalam meningkatkan advokasi kebijakan terkait, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur," ujar Rini dalam keterangan tertulis, Minggu (1/12/2024).

Hal itu ia sampaikan pada acara Sarasehan Kebangsaan dan Silaturahmi Alumni Universitas Padjadjaran (UNPAD) di Gedung BRI 1, Jakarta, Sabtu (30/11). Lalu, Rini juga menyoroti birokrasi adalah mesin pembangunan sehingga reformasi birokrasi tidak hanya tentang perbaikan tata kelola internal birokrasi. Akan tetapi, juga tentang bagaimana kualitas kebijakan yang dikeluarkan harus dirasakan langsung dan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

"Maka dari itu, kita harus mampu mengadaptasi pendekatan human-based governance dan transformasi digital, dimana reformasi birokrasi fokus diarahkan pada upaya efisiensi internal birokrasi serta penyelesaian isu-isu strategis pembangunan nasional seperti kemiskinan dan investasi, untuk mendukung pembangunan nasional yang inklusif," tambahnya.

Pelaksanaan reformasi birokrasi menunjukkan peningkatan yang baik, tren rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi menunjukan angka peningkatan baik di kementerian/lembaga maupun provinsi/kabupaten/kota. Rata-rata indeks RB di kementerian/lembaga pada 2023 yaitu 76.81, dibandingkan tahun 2014 yaitu 52,31. Sementara rata-rata pada provinsi yaitu 69,71 yang sebelumnya hanya 41,62, sedangkan di kabupaten/kota 59,32 sebelumnya 55,97.

Gambaran lima tahun terakhir, reformasi birokrasi Indonesia juga telah berkontribusi nyata pada berbagai capaian dalam skala global yang mengantarkan Indonesia pada posisi yang cukup kompetitif dengan berbagai negara di dunia.

Pertama, berdasarkan Worldwide Governance Indicators, Indonesia berhasil naik peringkat dari 99 (2017) ke 73 (2022) untuk Government Effectiveness. Lalu, berhasil naik peringkat dari 94 ke 87 untuk Regulatory Quality.

Kedua, peringkat Indonesia dalam Global Innovation Index naik dari peringkat 85 (2019) menjadi 54 (2024). Ketiga, peringkat Electronic Government Development Index (EGDI) Indonesia naik dari peringkat 107 (2017) menjadi 64 (2024). Keempat, peringkat Indonesia dalam perspektif sektor bisnis juga tidak kalah bersaing dengan negara-negara lain.

Lebih lanjut, Rini mengajak seluruh hadirin untuk terus memperkuat komitmen bersama dalam berkontribusi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

"Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan alumni UNPAD, kita pasti bisa menciptakan birokrasi yang inovatif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Ini adalah bagian penting dari upaya kita membangun Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur," pungkasnya.

Simak juga video: MenPAN-RB Apresiasi Hoegeng Awards, Harap Bisa Terus Menyala

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini menggelar pertemuan dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (25/11). Pertemuan tersebut membahas penguatan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) BNPT.

"Hari ini kami membahas mengenai beberapa hal, diantaranya adalah mengenai penguatan organisasi BNPT. BNPT harus melakukan beberapa perubahan yang dikaitkan dengan Asta Cita yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Selain itu kita juga membicarakan transformasi sumber daya manusia di lingkup BNPT yang tentunya akan menjadi motor penggerak bagi terlaksananya tata kelola di lingkup BNPT," jelas Rini dalam keterangan tertulis, Selasa (26/11/2024).

Rini menjelaskan usulan perubahan OTK Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui perubahan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang OTK BNPT telah dilakukan sejak tahun 2018 sesuai surat Kepala BNPT Nomor HK.01.02/12/2018 tanggal 13 September 2018.

"Secara proses pengajuan ijin prakarsa penyusunan perubahan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang BNPT dan pembahasan dengan instansi terkait telah dilaksanakan sejak tahun 2018. Namun sampai dengan saat ini masih berproses," jelasnya.

Lebih lanjut, pada pertemuan tersebut Rini juga menyampaikan progres lanjutan pemrosesan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) BNPT. Adapun progres yang telah berjalan yaitu pada tanggal 18 April 2023 dilaksanakan Rapat Koordinasi di Kemenko Polhukam yang dipimpin oleh Menko Polhukam dan melibatkan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PANRB, dan BNPT.

Menurutnya, pada rapat pembahasan tindak lanjut penyusunan Rperpres BNPT tersebut disampaikan surat Menkopolhukam Nomor B- 66/AP.00.00/4/2023 tanggal 28 April 2023 hal Rekomendasi Peninjauan Kembali Rancangan SOTK BNPT kepada Menteri PANRB. "Dalam surat tersebut, Menko Polhukam menyampaikan agar Menteri PANRB meninjau kembali rancangan SOTK BNPT yang selanjutnya diajukan ulang kepada Presiden." kata Rini.

"Kita berharap dengan pertemuan hari ini, Kementerian PANRB dan BNPT kedepan akan terus berkolaborasi. Utamanya kami akan terus mensupport agar tujuan dan strategi BNPT untuk mencapai outcome dapat tercapai dengan baik," tambahnya.

Sementara itu, Kepala BNPT Eddy Hartono mengatakan penguatan OTK BNPT perlu dilakukan dalam rangka mendukung Asta Cita yang diamanatkan oleh Presiden Prabowo. Pihaknya akan terus berkolaborasi dengan Kementerian PANRB dan jajaran terkait dalam rangka mewujudkan penguatan OTK tersebut.

"Kami sangat bersyukur dan berbahagia, hari ini dapat bertemu dengan Menteri PANRB untuk membahas penguatan OTK di lingkup BNPT. Ini merupakan amanat Asta Cita Bapak Presiden sehingga nantinya tata kelola BNPT menjadi lebih baik," ujar Eddy.