Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebutkan bahwa pembangunan pabrik pintar atau smart factory merupakan bagian dari komitmen besar Indonesia dalam menghadapi revolusi industri berbasis digital.

Saat meresmikan pabrik pintar milik PT Pegaunihan Technology Indonesia, anak usaha Pegatron Corporation yang berlokasi di Batamindo Industrial Park, Batam, Kepulauan Riau, Kamis, ia menuturkan acara peresmian menandai babak baru dalam transformasi industri berbasis teknologi di Indonesia, khususnya dalam sektor manufaktur cerdas berbasis 5G.
‎
‎“Kehadiran smart factory ini bukan sekadar pencapaian bagi Pegatron, tetapi juga bukti bahwa Indonesia siap menjadi pusat manufaktur berteknologi tinggi di kawasan," ujar Yusril, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Dengan dukungan infrastruktur, kebijakan yang berpihak pada investasi, serta tenaga kerja yang kompetitif, dirinya semakin optimistis bahwa Batam akan menjadi pusat inovasi industri.

‎Lebih lanjut, Menko Yusril juga menyoroti manfaat luas dari keberadaan fasilitas pabrik pintar bagi ekosistem industri dalam negeri.

Pabrik pintar, menurutnya, tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menjadi pusat transfer teknologi, peningkatan keterampilan digital tenaga kerja lokal, serta penguatan rantai pasok industri dalam negeri.

"Ini adalah langkah besar menuju kemandirian teknologi Indonesia,” katanya menambahkan.

‎Fasilitas pabrik pintar yang dikembangkan sejak tahun 2023 tersebut merupakan bagian dari Pegatron Corporation, perusahaan global yang mempekerjakan lebih dari 10 ribu orang di seluruh dunia. Adapun PT Pegaunihan telah aktif di Indonesia sejak tahun 2018 dan kini memperkerjakan sekitar 6 ribu tenaga profesional.

‎Dalam kesempatan yang sama, Presiden sekaligus CEO Pegatron Gary Cheng, menyampaikan bahwa setiap krisis harus dilihat sebagai peluang.

“Krisis merupakan kesempatan untuk melihat potensi besar dalam inovasi. Batam adalah lokasi yang ideal dengan kesiapan teknologi cerdas yang mumpuni,” ujar Gary.

‎Sementara itu, Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Rizal Edwin Manansang menekankan pentingnya kolaborasi inovatif.

"Kami berharap Pegatron dapat bekerja sama dengan kampus-kampus di Indonesia untuk menciptakan inovasi asli karya anak bangsa, dalam semangat bertumbuh bersama Indonesia,” tutur Rizal.
‎
‎Rangkaian acara ditutup dengan prosesi pemotongan pita dan penandatanganan prasasti oleh Menko Kumham Imipas, yang dilanjutkan dengan kunjungan langsung ke fasilitas pabrik pintar tersebut.

‎Dengan hadirnya fasilitas itu, Batam semakin memperkuat perannya sebagai pusat industri berteknologi tinggi di Asia Tenggara.

Didukung oleh lokasi strategis, infrastruktur memadai, serta kebijakan pemerintah yang pro-investasi, Batam menjadi pilihan ideal bagi pengembangan industri berbasis teknologi canggih seperti 5G dan otomasi.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah memberikan perlindungan kepada seorang WNI, Aditya Wahyu Harsono, yang ditangkap aparat Amerika Serikat (AS). Yusril mengatakan perlindungan itu pasti diberikan kepada WNI tanpa syarat.

"Iya, pasti warga negara kita di luar negeri, walaupun salah pun kita lindungi. Apalagi yang nggak salah," kata Yusril kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Diketahui, Aditya Wahyu Harsono, WNI berusia 33 tahun yang tinggal di Marshall, Minnesota, ditangkap oleh sejumlah agen Badan Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) di tempat kerjanya pada 27 Maret lalu seperti dilansir CBS News dan media lokal The Minnesota Star Tribune, Senin (14/4).

Aditya pertama kali datang ke AS satu dekade lalu dan tinggal secara legal di negara itu dengan visa mahasiswa. Dia mendapatkan gelar master dalam bidang bisnis di Southwest Minnesota State University pada 2023. Ia kini bekerja sebagai manajer supply-chain di Marshall melalui Pelatihan Praktik Opsional--program yang memungkinkan mahasiswa internasional untuk mendapatkan masa tinggal resmi setelah lulus untuk bekerja di bidang studi mereka.

Di Minnesota, Aditya menikah dengan seorang wanita warga negara AS bernama Peyton Harsono. Pasangan muda ini dikaruniai seorang putri berusia 8 bulan. Aditya sedang dalam proses pengajuan green card melalui istrinya yang merupakan warga AS, yang akan memberikannya status penduduk tetap sah di AS.

Pengacaranya, Sarah Gad, menuturkan Aditya ditangkap oleh para agen ICE hanya beberapa hari setelah visa mahasiswanya dicabut secara tiba-tiba. Pencabutan visa mahasiswa itu, menurut Gad, sama sekali tidak diberitahukan kepada kliennya sebelumnya.

Lihat juga Video KBRI Washington Rilis 14 Imbauan untuk Mahasiswa Indonesia di AS, Ada Apa?

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat pemberantasan korupsi dalam Forum Global Anti-Korupsi Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) di Paris, Perancis, Rabu.

Yusril pun menyampaikan berbagai langkah strategis yang telah diambil pemerintah Indonesia dalam memperkuat sistem hukum dan tata kelola pemerintahan yang bersih serta transparan.

"Kami menyadari bahwa korupsi merupakan ancaman serius bagi kemajuan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus memperkuat regulasi dan kelembagaan," ujar Yusril dalam kesempatan tersebut, seperti dikonfirmasi di Jakarta.

Penguatan regulasi dan kelembagaan dimaksud, sambung dia, termasuk pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002 serta meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Melawan Korupsi (UNCAC) pada 2006.

Dalam forum yang dihadiri oleh perwakilan negara anggota OECD tersebut, Yusril menyoroti sejarah panjang Indonesia dalam memerangi korupsi sejak era kemerdekaan.

Sejak tahun 1958, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah hukum terhadap kasus korupsi yang berkembang.

Ia menyebutkan komitmen itu diperkuat dengan penerbitan berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tahun 1971, yang kemudian diperbarui pada tahun 1999 dan 2001.

Dirinya juga menekankan bahwa Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto berkomitmen menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama.

Langkah tersebut diwujudkan melalui reformasi birokrasi yang berfokus pada transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik.

Lebih lanjut, Yusril pun menyampaikan kesiapan Indonesia untuk bergabung dengan Konvensi Anti-Suap OECD sebagai bagian dari upaya memperkuat kerja sama global dalam pemberantasan korupsi.

"Kami berharap langkah ini dapat menjadi bukti konkret dari keseriusan kami dalam memerangi korupsi sesuai dengan standar internasional," tuturnya.

Di sisi lain, sambung dia, Indonesia juga telah menginisiasi berbagai program untuk mendorong integritas di sektor bisnis, salah satunya Inisiatif Integritas Bisnis atau Business Integrity Initiative yang diluncurkan pada 2019, yang berhasil meningkatkan skor transparansi sebesar 27 persen dalam beberapa tahun terakhir.

Kendati demikian, Menko Kumham Imipas RI menekankan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab Pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat dan sektor swasta.

"Dengan langkah-langkah yang telah diambil serta dukungan internasional, Indonesia optimistis dapat mencapai visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara maju yang bersih dari korupsi," ucap Yusril menambahkan.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) merupakan organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan ekonomi maju dan berkembang, yang bertujuan mempromosikan kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial di seluruh dunia.

Keputusan Indonesia untuk bergabung dengan OECD merupakan langkah strategis dalam memperkuat integrasi ekonomi global dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Proses keanggotaan tersebut melibatkan berbagai penyesuaian kebijakan, termasuk dalam tata kelola pemerintahan, transparansi, pemberantasan korupsi, investasi, dan regulasi perdagangan.

Proses keanggotaan Indonesia di OECD dimulai pada 20 Februari 2024 ketika Dewan OECD memutuskan untuk membuka diskusi aksesi dengan Indonesia. Pada Mei 2024, pemerintah Indonesia menyatakan harapannya untuk menjadi anggota penuh OECD pada tahun 2027.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra menerima kunjungan Imam Besar Arab Saudi Syeikh Abdurrahman Al Ausy di Jakarta, Rabu, dalam rangka memperkuat hubungan keagamaan Indonesia dan Arab Saudi.

Pada kesempatan tersebut, Menko menyampaikan apresiasi atas kedatangan Imam Besar Arab Saudi yang dinilainya sebagai bentuk persahabatan erat antara kedua negara.

"Hari ini kita bersyukur bisa menunaikan ibadah salat zuhur bersama, khususnya di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini. Semoga ibadah ini membawa manfaat dan kebaikan bagi kita semua," ujar Yusril, saat dikonfirmasi.

Ia juga menegaskan bahwa kehadiran ulama besar dari Arab Saudi merupakan suatu kehormatan sekaligus wujud nyata dari hubungan keagamaan yang semakin erat antara Indonesia dan Arab Saudi.

Sementara itu, Imam Besar Arab Saudi Syeikh Abdurrahman Al Ausy menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan yang diberikan dan menekankan pentingnya mendoakan para pemimpin agar selalu diberi kebijaksanaan dalam menjalankan tugasnya.

Dia mengaku, dalam setiap kunjungan yang dilakukan, dirinya selalu mendoakan para pemimpin, termasuk pemimpin di Indonesia.

“Apabila doa kita untuk kemaslahatan pemimpin yang baik diterima, hal itu tentunya juga akan membawa kebaikan bagi diri kita sendiri,” tutur Syeikh Abdurrahman dalam kesempatan yang sama.

Selain salat zuhur bersama, kunjungan Syeikh Abdurrahman ke Indonesia dirangkaikan dengan tausiah yang dihadiri oleh berbagai kalangan di lingkungan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kumham Imipas.

Pertemuan yang berlangsung di Masjid Husnul Khatimah, Kuningan, tersebut menjadi ajang silaturahim keagamaan yang penuh makna, terlebih di tengah bulan suci Ramadhan yang menjadi momentum peningkatan spiritualitas umat Islam.

Lebih dari sekadar kunjungan keagamaan, pertemuan itu juga menjadi simbol kuatnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi, terutama dalam bidang keislaman.

Kedua negara selama ini memiliki hubungan yang erat, tidak hanya dalam aspek diplomasi, tetapi juga dalam kerja sama keagamaan, pendidikan Islam, serta penyelenggaraan ibadah haji.

Dengan adanya kunjungan tersebut, diharapkan semakin banyak kerja sama positif yang dapat terjalin antara Indonesia dan Arab Saudi, khususnya dalam memperkuat nilai-nilai keislaman dan meningkatkan kualitas kehidupan beragama di kedua negara.

Selain itu, kegiatan juga mengingatkan akan pentingnya kebersamaan dan doa bersama dalam menjaga kedamaian serta kesejahteraan bangsa.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

"Dua di antaranya kasus narkoba dan tiga lainnya dengan kasus yang berbeda-beda, serta terdapat dua orang deteni di Rumah Tahanan Imigrasi karena masalah administrasi,"

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Belanda membahas secara mendalam isu pemindahan narapidana Belanda yang menjalani hukuman di Indonesia dalam pertemuan di Jakarta, Rabu.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra menyebutkan pihaknya mencatat, hingga saat ini terdapat lima warga negara Belanda yang sedang menjalani hukuman di Indonesia.

"Dua di antaranya kasus narkoba dan tiga lainnya dengan kasus yang berbeda-beda, serta terdapat dua orang deteni di Rumah Tahanan Imigrasi karena masalah administrasi," ucap Yusril, seperti dikonfirmasi.

Yusril menyatakan bahwa pemerintah Indonesia terbuka untuk menjalin kerja sama hukum dengan pemerintah Belanda dalam hal pemindahan narapidana, dengan tetap mempertimbangkan prinsip keadilan serta keamanan nasional.

Dia mengatakan apabila terjadi kerja sama, pihak Belanda harus menghormati hasil putusan sidang yang dilaksanakan di Indonesia.

Dengan demikian, narapidana yang sudah dipindahkan tetap harus menjalani sisa hukumannya sesuai dengan putusan sidang di Indonesia.

"Namun dalam hal pembinaan dan pemberian grasi, dapat disesuaikan dengan hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan," tuturnya.

Wakil Menteri Kumham Imipas RI Otto Hasibuan menambahkan bahwa saat ini Indonesia sedang mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemindahan Narapidana.

Pada pemindahan para narapidana sebelumnya, pemerintah Indonesia membuat pengaturan praktis atau practical arrangement dengan negara yang bersangkutan berdasarkan kemanusiaan dan hubungan bilateral yang baik.

"Dengan adanya UU Pemindahan Narapidana, akan ada dasar yang lebih kuat dalam melaksanakan pemindahan narapidana ke negara asal," ujar Otto dalam kesempatan yang sama.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Sanksi dan Perlindungan Kementerian Kehakiman dan Keamanan Belanda Eric Bezem mengapresiasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam hal pemindahan narapidana warga negara asing (WNA) ke negara asal.

"Ini merupakan bukti bentuk komitmen bersama dalam menegakkan prinsip keadilan dan kemanusiaan," kata Eric.

Eric juga mengapresiasi perumusan RUU Pemindahan Narapidana yang sedang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Ia menyampaikan bahwa pemerintah Belanda juga telah melakukan beberapa kali pemindahan narapidana dengan sesama negara Uni Eropa, dengan dasar perjanjian antarnegara yang dilakukan sebelumnya dan hubungan bilateral yang baik.

Meski begitu, kata dia, pihaknya juga dapat menolak jika negara yang bersangkutan tidak mampu atau tidak mau memenuhi syarat perjanjian yang diajukan.

Ia pun menambahkan bahwa perlu adanya pertemuan lebih lanjut yang membahas tentang sistem hukum di Indonesia dan sistem hukum di Belanda terkait hukuman narapidana.

"Pada dasarnya kami pasti akan menghormati sistem hukum yang telah diputuskan di Indonesia, namun tetap perlu dilakukan pembahasan lebih mendalam yang membahas sistem hukum pada kedua negara agar tidak terjadi ketimpangan pemberian hukuman terhadap narapidana," tuturnya.

Selain isu pemindahan narapidana, dalam pertemuan dibahas pula tentang kerja sama dalam bidang reformasi hukum, pendidikan hukum, serta persiapan Kongres Dunia tentang Masa Percobaan dan Pembebasan Bersyarat atau World Congress on Probation and Parole (WCPP) Tahun 2026 di Bali.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Undang-Undang (UU) Pemindahan Narapidana sebenarnya sudah ada sejak dua tahun lalu.

Menurut Yusril, UU tersebut dirancang agar pertukaran dan pemindahan narapidana mempunyai landasan hukum yang kuat, bukan sekadar diskresi Presiden.

"Pemindahan dan pertukaran narapidana ini bermanfaat bagi perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri, kemanusiaan, dan hak asasi manusia, serta menjaga hubungan baik antarnegara," kata Yusril, dikutip dari Antaranews, Senin (10/3/2025).

Dia pun mengungkap bahwa dua draf Rancangan UU (RUU) tentang Pemindahan dan Pertukaran Narapidana, termasuk naskah akademiknya, sudah dipersiapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kala itu.

Hanya saja, kedua draf tersebut belum sempat difinalisasi untuk diajukan sebagai RUU ke DPR RI.

Di era Presiden Prabowo, Yusril mengatakan, draf tersebut sedang ditelaah lebih lanjut untuk disempurnakan dengan mempertimbangkan perkembangan diplomasi dan hukum mutakhir.

Yusril mencontohkan, dalam draf yang ada sekarang, seorang narapidana warga negara asing (WNA) yang dijatuhi hukuman mati tidak boleh ditransfer ke negara asal.

Padahal, menurut dia, pelaksanaan hukuman mati telah mengalami perubahan dengan adanya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan berlaku pada 2026.

Dalam beleid itu, narapidana yang dijatuhi hukuman mati tidak boleh langsung dieksekusi mati, tetapi ada masa percobaan selama 10 tahun di penjara

Apabila dalam waktu 10 tahun itu narapidana tersebut menunjukkan penyesalan yang dalam atas perbuatannya, hukuman matinya bisa diubah menjadi hukuman seumur hidup.

"Beberapa negara bahkan telah menghapus pidana mati. Jadi kemungkinan besar narapidana hukuman mati pun bisa dipindahkan ke negara asal,” ujar Yusril.

Meski begitu, Yusril menegaskan bahwa kedua RUU tetap menekankan prinsip pengakuan atas putusan pengadilan masing-masing negara, sehingga jika dipindahkan maka sisa hukuman narapidana harus dijalani di negara asal.

Selanjutnya, kewenangan melakukan pembinaan terhadap narapidana, termasuk memberikan remisi, grasi, hingga pembebasan bersyarat dilimpahkan kepada negara asal.

Dia menambahkan, terdapat pula prinsip lain yang akan ditekankan dalam kedua RUU tersebut, yakni pemindahan atau pertukaran narapidana bersifat resiprokal. Artinya, berlaku timbal balik antara Indonesia dengan negara lain.

"Pelaksanaan dari kedua UU ini nantinya akan dituangkan dalam bentuk perjanjian, kesepakatan, atau bilateral technical arrangement," kata Yusril.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Indonesia telah memindahkan terpidana kasus narkoba Mary Jane ke Filipina. Lalu, terpidana kasus narkoba Serge Atloui ke Prancis. Keduanya dijatuhkan hukuman mati oleh pengadilan di Tanah Air.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Undang-Undang (UU) Pemindahan Narapidana sebenarnya sudah ada sejak dua tahun lalu.

Menurut Yusril, UU tersebut dirancang agar pertukaran dan pemindahan narapidana mempunyai landasan hukum yang kuat, bukan sekadar diskresi Presiden.

"Pemindahan dan pertukaran narapidana ini bermanfaat bagi perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri, kemanusiaan, dan hak asasi manusia, serta menjaga hubungan baik antarnegara," kata Yusril, dikutip dari Antaranews, Senin (10/3/2025).

Dia pun mengungkap bahwa dua draf Rancangan UU (RUU) tentang Pemindahan dan Pertukaran Narapidana, termasuk naskah akademiknya, sudah dipersiapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kala itu.

Hanya saja, kedua draf tersebut belum sempat difinalisasi untuk diajukan sebagai RUU ke DPR RI.

Di era Presiden Prabowo, Yusril mengatakan, draf tersebut sedang ditelaah lebih lanjut untuk disempurnakan dengan mempertimbangkan perkembangan diplomasi dan hukum mutakhir.

Yusril mencontohkan, dalam draf yang ada sekarang, seorang narapidana warga negara asing (WNA) yang dijatuhi hukuman mati tidak boleh ditransfer ke negara asal.

Padahal, menurut dia, pelaksanaan hukuman mati telah mengalami perubahan dengan adanya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan berlaku pada 2026.

Dalam beleid itu, narapidana yang dijatuhi hukuman mati tidak boleh langsung dieksekusi mati, tetapi ada masa percobaan selama 10 tahun di penjara

Apabila dalam waktu 10 tahun itu narapidana tersebut menunjukkan penyesalan yang dalam atas perbuatannya, hukuman matinya bisa diubah menjadi hukuman seumur hidup.

"Beberapa negara bahkan telah menghapus pidana mati. Jadi kemungkinan besar narapidana hukuman mati pun bisa dipindahkan ke negara asal,” ujar Yusril.

Meski begitu, Yusril menegaskan bahwa kedua RUU tetap menekankan prinsip pengakuan atas putusan pengadilan masing-masing negara, sehingga jika dipindahkan maka sisa hukuman narapidana harus dijalani di negara asal.

Selanjutnya, kewenangan melakukan pembinaan terhadap narapidana, termasuk memberikan remisi, grasi, hingga pembebasan bersyarat dilimpahkan kepada negara asal.

Dia menambahkan, terdapat pula prinsip lain yang akan ditekankan dalam kedua RUU tersebut, yakni pemindahan atau pertukaran narapidana bersifat resiprokal. Artinya, berlaku timbal balik antara Indonesia dengan negara lain.

"Pelaksanaan dari kedua UU ini nantinya akan dituangkan dalam bentuk perjanjian, kesepakatan, atau bilateral technical arrangement," kata Yusril.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Indonesia telah memindahkan terpidana kasus narkoba Mary Jane ke Filipina. Lalu, terpidana kasus narkoba Serge Atloui ke Prancis. Keduanya dijatuhkan hukuman mati oleh pengadilan di Tanah Air.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menegaskan, pemulangan narapidana atau transfer of prisoners sebagai bagian diplomasi luar negeri Indonesia. Menurutnya, pemulangan narapidana memiliki beberapa dasar penting seperti hubungan baik antarnegara, aspek kemanusiaan, dan penerapan prinsip hukuman mati sudah tidak lagi berlaku di negara pemberi hukuman.

"Pemulangan narapidana adalah bagian dari hubungan baik dengan negara lain. Selain itu, perlu diingat bahwa dalam proses ini, kemanusiaan tetap menjadi landasan utama," kata Yusril dalam keterangannya pada Sabtu (8/3/2025).

Yusril menjelaskan, transfer of prisoners dilakukan dengan syarat-syarat yang telah disepakati kedua belah negara. Negara asal terpidana harus mengakui hukuman yang dijatuhkan oleh Indonesia, dan hanya akan menerima sisa hukuman yang belum dijalani, kecuali hukuman mati.

"Sebagian besar negara kini sudah menguji coba hukuman mati, yang sewaktu-waktu dapat diubah, terutama jika narapidana berkelakuan baik dan telah menjalani hukuman minimal 10 tahun," ujar Yusril.

Yusril menyebut pemerintah Indonesia saat ini sedang mempersiapkan perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait dengan hukuman mati. Sebab menurutnya, efek jera sudah tidak lagi menjadi sasaran utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

"Kini, fokus kita lebih kepada penerapan keadilan restoratif," ujar Yusril.

Namun, Yusril menyadari meskipun pemulangan narapidana sangat diperlukan, saat ini belum ada undang-undang khusus yang mengatur hal tersebut. Rancangan undang-undang terkait pemindahan narapidana masih dalam tahap persiapan.

"Saat ini, dasar hukum pemindahan ini masih berdasarkan hubungan baik dengan negara lain dan asas kemanusiaan," ujar Yusril.

Yusril juga menyoroti potensi masalah hukum yang dapat muncul dari pemindahan narapidana, seperti celah hukum yang bisa meringankan hukuman bagi terpidana di negara asal. Salah satu contoh kasus Mary Jane.

"Dalam transfer of prisoner ini, Filipina memberikan akses kepada Kedutaan Besar Indonesia di Filipina untuk memantau perkembangan kasusnya," ujar Yusril.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan siap menjembatani penyampaian aspirasi organisasi kemasyarakatan Islam kepada Presiden Prabowo Subianto.

Saat menerima kunjungan pimpinan berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Jakarta, Kamis, Yusril menerima berbagai harapan ormas Islam kepada pemerintah, mulai dari stabilitas keamanan dan penegakan hukum yang adil hingga kepastian hukum dalam berbagai rancangan undang-undang yang masih tertunda di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Saya akan bantu komunikasi agar aspirasi ini dapat sampai kepada Presiden," kata Yusril dalam kesempatan itu, seperti dikonfirmasi.

Yusril menegaskan bahwa pemerintah membuka ruang bagi semua elemen bangsa untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional, termasuk ormas Islam.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah saat ini fokus pada efisiensi anggaran dan investasi berbasis kekuatan sendiri, termasuk penguatan ekonomi, militer, dan penegakan hukum.

Yusril menjelaskan bahwa investasi besar yang sedang dilakukan pemerintah saat ini akan memberikan dampak luar biasa dalam lima tahun ke depan.

"Saat ini Indonesia berada di posisi keenam ekonomi dunia dalam G20 dan ini harus kita pertahankan," ujarnya.

Pada kesempatan sama, Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Adian Husaini mengapresiasi Menko Yusril atas kesempatan bagi para ormas Islam untuk bertemu dan berdiskusi.

"Mewakili para pemimpin ormas Islam yang hadir di sini, saya menekankan pentingnya penegakan hukum yang konsisten, kesetaraan perlakuan terhadap semua ormas Islam, serta pentingnya peran media dalam menyampaikan informasi yang akurat terhadap masyarakat," ucap Adian.

Dalam pertemuan tersebut, para pimpinan ormas Islam menyampaikan berbagai harapan, di antaranya stabilitas keamanan dan penegakan hukum yang adil, keterlibatan ormas Islam dalam program ketahanan pangan dan berbagai kebijakan strategis pemerintah, perlindungan terhadap hak-hak ulama dan ormas Islam, serta kepastian hukum dalam berbagai rancangan undang-undang yang masih tertunda di DPR.

Selain DDII, dalam pertemuan itu hadir pula perwakilan dari berbagai ormas Islam, seperti, Al-Wahdah, Nuu Waar, Badan Kerja sama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI), Persis, Al-Irsyad, Hidayatullah, Aliansi Cinta Keluarga (AILA), Ikatan Dai Indonesia (Ikadi), dan Al-Ittihadiyah.

Pertemuan itu diharapkan dapat menjadi awal dari komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah dan ormas Islam dalam merumuskan kebijakan nasional yang inklusif dan berkeadilan.

Pada kesempatan itu, para pimpinan Ormas Islam menyampaikan harapan agar dialog dan kerja sama dengan pemerintah dapat terus dilakukan. Mereka juga berharap pemerintah lebih aktif memberikan penjelasan yang memadai tentang berbagai kebijakan dan berbagai kasus yang terjadi di tengah masyarakat.

Diharapkan pula agar pemerintah konsisten dalam penerapan kebijakan sehingga menimbulkan kepercayaan dari masyarakat.

Silaturahim di bulan Ramadhan itu pun menghasilkan kesepakatan untuk dilakukan kembali berbagai dialog yang lebih intensif tentang hal-hal yang lebih spesifik, khususnya tentang masalah hukum, hak asasi manusia, dan sebagainya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H. melakukan pertemuan dengan sejumlah pimpinan ormas Islam tingkat pusat, seperti Hidayatullah, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, dan Wahdah Islamiyah.

Pertemuan yang diadakan pada Kamis siang, 6 Maret 2025 (6 Ramadhan 1446) berlangsung khidmad, namun cair dan penuh antusias dari semua tokoh yang hadir. Para pimpinan ormas Islam yang hadir menyampaikan berbagai harapan kepada Yusril, khususnya terkait penegakan hukum yang sedang menghadapi banyak masalah.

Sebagaimana diberitakan sejumlah media massa, termasuk Republika, bahwa belakangan ini bangsa Indonesia dikagetkan oleh mencuatnya sejumlah kasus korupsi yang merugikan negara sangat fantastis. Nilainya bukan lagi miliaran, namun sudah triliunan.

Hal inilah yang menjadi sorotan para pimpinan ormas Islam. Jika pemerintah tak serius menangani ini maka mereka khawatir kepercayaan masyarakat Indonesia pelan-pelan akan pudar dan ini sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa.

Ketua Umum DPP Hidayatullah Dr. H. Nashirul Haq, MA yang ikut serta dalam forum tersebut juga menyampaikan dukungan atas wacana yang diusung sejumlah tokoh bangsa agar Indonesia kembali ke Undang Undang Dasar 1945.

Wacana agar Indonesia kembali ke UUD 1945 sebenarnya sudah disuarakan sejak beberapa tahun lalu. Selama ini, UUD 45 sudah beberapa kali diamandemen. Salah satu akibatnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kehilangan superioritasnya. MPR seperti tak memiliki kuasa, padahal ia adalah lembaga tertinggi negara .

Selain itu, Nashirul juga mengusulkan agar aspirasi politik organisasi-organisasi massa di Indonesia diwadahi sebagaimana dulu di era Orde Baru melalui utusan golongan di MPR RI. "Ormas Islam memiliki anggota yang ril dan loyal. Perannya konkrit di masyarakat, berkonstribusi untuk kemajuan bangsa dan negara. Itulah sebabnya aspirasi politiknya perlu diwadahi," Ungkap Nashirul.

Menanggapi sejumlah harapan yang disampaikan ormas-ormas Islam ini, Yusril berjanji akan memperhatikannya secara serius. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah saat ini telah berkomitmen untuk membangun kedaulatan bangsa dan ketahanan nasional.

"Pak Prabowo ingin mewujudkan kemandirian bangsa, tidak tergantung dengan pihak asing," kata Yusril.

Yusril juga banyak bercerita tentang pengalamannya mendampingi sejumlah presiden di berberapa periode, mulai dari Orde Baru hingga kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Kita akan melihat 10—20 tahun ke depan Indonesia akan luar biasa.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Indonesia akan menjadi negara yang luar biasa dalam 10 hingga 20 tahun ke depan.

Hal itu dia katakan menanggapi isu yang berkembang di tengah masyarakat terkait narasi "Indonesia Gelap" dan tren #kaburajadulu ke luar negeri.

"Jadi, kalau yang muda-muda sekarang ini mengatakan pergi ke luar negeri, pergi ke luar pun apa. Kita akan melihat 10—20 tahun ke depan Indonesia akan luar biasa," ujar Yusril di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis.

Yusril mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah menanggapi adanya sebagian masyarakat yang merasa pesimis terhadap perkembangan yang terjadi di Indonesia. Beberapa di antaranya bahkan mengajak untuk pergi ke luar negeri.

Menko menjelaskan bahwa dunia saat ini sedang berada dalam posisi yang akan mengalami perubahan sangat cepat.

Ia merujuk pada beberapa hasil analisis dari para pakar dunia yang memprediksi perkembangan negara-negara dalam 5—10 tahun ke depan. Bahkan, perubahan tersebut akan menggeser banyak hal secara signifikan.

Sebagai contoh, kata Yusril, Jepang diprediksi tidak akan lagi menjadi negara kuat di Asia. Posisinya akan digantikan oleh India dan Indonesia pada masa depan.

"Misalnya, Jepang itu tidak akan lagi menjadi negara kuat di Asia, akan digantikan oleh India dan Indonesia ke depannya. Jadi, posisi negara-negara maju sekarang juga akan mengalami kemunduran," ucapnya.

Menurut dia, Jepang saat ini mengalami stagnasi teknologi akibat penuaan populasi, regenerasi yang tidak berjalan, dan ekonomi yang cenderung konservatif.

"Mungkin dalam waktu tidak terlalu lama peran Indonesia akan sangat besar di dunia," ucap Yusril.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Kita hormati keputusan yang diambil oleh KPK

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan menghormati keputusan yang diambil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

"Kita hormati keputusan yang diambil oleh KPK," ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Yusril mengaku dirinya tidak mengetahui secara detail mengenai kabar terbaru tentang penahanan Hasto tersebut.

Dia menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat mengintervensi proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Dia menyebut KPK sebagai lembaga negara penegak hukum yang independen dan memiliki kewenangan untuk menahan seseorang maupun mencegah seseorang bepergian ke luar negeri.

Yusril juga menekankan pentingnya menghormati hak-hak orang yang ditahan oleh KPK, termasuk hak untuk melakukan pembelaan.

Dia menyatakan bahwa orang yang ditahan dapat menghubungi pengacara untuk melakukan upaya-upaya hukum guna memastikan penegakan hukum yang benar.

Yusril menambahkan bahwa KPK memiliki kewenangan untuk menahan atau menyatakan seseorang sebagai tersangka, namun pengacara yang mewakili orang tersebut juga harus memiliki kesempatan yang sama untuk membela kepentingan hukum kliennya.

"Jadi di situlah keadilan itu akan terwujud. KPK boleh melakukan ini, tapi dia juga bisa menggunakan lawyer untuk juga membela kepentingan hukumnya. Jadi kalau saya melihatnya dari segi itu," ucap Yusril.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyematkan rompi jingga bertuliskan "Tahanan KPK" kepada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto atas perannya dalam perkara dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan.

Hasto tampak meninggalkan ruang pemeriksaan KPK di lantai 2 Gedung Merah Putih KPK dengan tangan terborgol dan dikawal beberapa petugas KPK, Kamis sore.

Politisi asal Yogyakarta itu hari ini menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK dalam statusnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tersebut di atas.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menegaskan penyidikan dugaan korupsi terhadap Hasto Kristiyanto adalah murni penegakan hukum tanpa ada muatan politik.

"Untuk kesekian kalinya KPK menyampaikan bahwa penetapan tersangka saudara HK bukan bagian dari politisasi kekuasaan," kata Tessa.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025