Menko Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyoroti ada tumpang tindih kewenangan penjagaan laut. Yusril menjelaskan, terkait keamanan laut, ada banyak lembaga yang terlibat.

"Jadi sering kali terjadi misalnya Angkatan Laut menahan kapal asing, entah apa kapal ikan atau apa pun yang melintas di kawasan ini, tapi Angkatan Laut merasa tidak berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan," kata Yusril dalam rapat bersama Komisi I DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Untuk mengatasinya, Yusril menyebut perlu ada kajian lebih mendalam untuk membuat aturan tersendiri terkait penjagaan laut. Yusril mendorong adanya pembentukan rancangan Undang-Undang Keamanan Laut.

"Urgensi pembahasan pembentukan rancangan UU Keamanan Laut, urgensi tersebut dibutuhkan karena banyaknya regulasi lebih dari 20 peraturan perundang-undangan UU dan peraturan pelaksanaannya," kata dia.

"Selain itu, terdapat ketidaksinkronan antara perundang-undangan, antara lain irisan peraturan perundang-undangan hingga terjadi tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya," tambahnya.

Selain itu, Yusril mengatakan adanya momen efisiensi anggaran ini mungkin bisa dimanfaatkan, yaitu untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan yang ada.

"Saat ini pemerintah sedang melakukan penghematan anggaran di mana-mana, barangkali juga tumpang tindih tumpang tindih ini dapat kita selesaikan bersama," katanya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja merilis laporan harta kekayaan para pejabat negara di Kabinet Merah Putih.

Dari 124 pejabat yang diwajibkan melaporkan harta kekayaannya, 123 sudah memenuhi kewajiban tersebut, termasuk para menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga setingkat menteri.

Hanya Staf Khusus Wakil Presiden, Tina Talisa, yang belum melapor karena baru menjabat sejak Desember 2024.

Pelaporan LHKPN ini wajib diselesaikan paling lambat 6 Maret 2025 sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi.

Namun, yang menjadi sorotan publik adalah laporan kekayaan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Dengan total kekayaan sebesar Rp1.623.362.911, Yusril dijuluki sebagai "menteri termiskin" di Kabinet Merah Putih.

Data Harta Tak Diperbarui Sejak 2007

LHKPN Yusril yang terendah di antara menteri lain, tapi ternyata data tersebut merujuk pada laporan terakhir Yusril di tahun 2007, dan belum ada pembaruan sampai saat ini.

Dilansir dari Antara pada 13 November 2024, rincian aset kekayaan Yusril tercatat sebagai berikut:

Tanah dan Bangunan

Yusril hanya memiliki satu bidang tanah di Kabupaten Belitung dengan luas 1.354 meter persegi. Tanah ini bernilai Rp20.310.000, tanpa bangunan lain yang tercatat.

Alat Transportasi dan Mesin

Yusril memiliki dua kendaraan:

• Motor antik NSU keluaran 1958 yang diperoleh sebagai hibah pada 1972, senilai Rp5.000.000.
• Mobil Volvo yang dibeli tahun 2006 seharga Rp100.000.000.

Perkebunan

Dua lahan perkebunan dengan total luas 6,7 hektare masuk dalam laporannya:

• Lahan seluas 2,7 hektare (1999) senilai Rp54.000.000.
• Lahan seluas 4 hektare (1998) senilai Rp40.000.000.

Harta Bergerak Lainnya

Yusril juga memiliki koleksi barang seni, logam mulia, dan barang antik yang bernilai total Rp1.328.677.000. Koleksi ini dikumpulkan sejak 1984.

Kas dan Setara Kas

Saldo giro dan setara kas lainnya tercatat senilai Rp75.375.911.

Tanpa Utang

Yusril melaporkan bahwa ia tidak memiliki utang dalam laporan tersebut.

Sosok Yusril di Pemerintahan

Meski jumlah kekayaan Yusril terlihat kecil dibandingkan pejabat lain, hal ini mencerminkan kesederhanaannya. Beberapa laporan menyebut bahwa Yusril sering menghibahkan hartanya, termasuk tanah yang ia miliki.

Di balik julukan "menteri termiskin," Yusril dikenal sebagai sosok yang berkontribusi besar dalam dunia hukum dan pemerintahan.

Data kekayaannya belum diperbarui sejak 2007.

Kompas.com mencoba mengunduh data LHKPN Yusril Ihza Mahendra terbaru, namun data tidak ditemukan saat diakses pada Rabu, (22/1/2025).

Sumber: Kompas.com, Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, Prancis telah mengirim surat untuk pemindahan warga negaranya yang menjadi terpidana mati di Indonesia, Serge Atlaoui.

Yusril menyebut pihaknya masih mengkoordinasikan surat permintaan pemindahan tersebut.

"Kami telah menerima surat permintaan resmi pemindahan Serge Atlaoui tanggal 19 Desember 2024. Surat dikirim atas nama Menteri Kehakiman Prancis dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Bantuan Hukum Timbal Balik Internasional Dalam Masalah Pidana, Stephanie Djian," ujar Yusril kepada Kompas.com, Minggu (29/12/2024).

"Surat tersebut ditujukan kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dan kini sedang kami koordinasikan dan kami dalami," sambungnya.

Yusril menjelaskan, berhubung saat ini masih dalam momen libur, maka pemerintah baru akan membahas surat itu pada awal Januari 2025.

Yang pasti, pembahasan akan dilakukan antara menteri Indonesia dan Kementerian Kehakiman Prancis.

"Karena sekarang sedang libur menjelang akhir tahun, surat tersebut akan kami bahas awal Januari. Pembahasan lebih detail nanti akan dilakukan oleh pejabat di bawah menteri oleh pemerintah Indonesia, demikian juga Kementerian Kehakiman Prancis yang mungkin juga akan melibatkan staf Kedubes Prancis di Jakarta," tutur Yusril.

Apabila kedua negara telah sepakat, maka kesepakatan itu akan dituangkan dalam practical arrangement yang dulu ditandatangani oleh menteri yang mewakili pemerintah masing-masing.

Pada 2015 lalu, Kejaksaan Agung menyatakan eksekusi terpidana mati kasus narkoba asal Perancis, Serge Atlaoui, akan dilakukan setelah Ramadhan.

Rencana itu dikemukakan setelah Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, Senin (22/6/2015), menolak gugatan Serge.

Sebelumnya, Serge menggugat Surat Keputusan Presiden Joko Widodo No 71/G/2015 yang menolak pengajuan grasinya.

"Untuk pelaksanaan eksekusinya, kami bisa pastikan tidak dalam waktu dekat, tidak dalam bulan Ramadhan ini. Menurut Anda, wise (bijak) tidak mengeksekusi di bulan Ramadhan? Enggak kan? Ya kita tunggulah setelah bulan puasa ini ya," kata juru bicara Kejaksaan Agung, Tony Spontana.

Serge sendiri ditangkap di pabrik ekstasi Cikande, Tangerang, pada 2005 lalu dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Tangerang dan diperkuat oleh Pengadilan Tinggi.

Tetapi di tingkat kasasi, hakim MA justru menjatuhkan hukuman mati sementara grasinya pun telah ditolak Presiden Joko Widodo, Januari lalu.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengaku adanya kabar pemerintah Filipina akan mengganti hukuman terhadap terpidana kasus narkotika Mary Jane Veloso, dari mati ke seumur hidup.

Hal itu diungkapnya usai menghadiri rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto, Jumat (13/12/2024).

Yusril mengaku mendengar rencana tersebut sejalan dengan proses pengembalian Mary Jane yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia. Saat ini, terangnya, perjanjian antara RI-Filipina soal pengembalian narapidan tersebut sudah rampung.

Untuk diketahui, Jaksa Agung merupakan jaksa eksekutor atas hukuman mati terhadap Mary Jane. Namun, dengan pengembalian Mary Jane ke pemerintah asal negaranya, maka tanggung jawab pembinaan sebagai terpidana kini beralih ke Filipina.

Yusril menyebut pemerintah Filipina menerima status Mary Jane sebagai terpidana hukuman mati. Akan tetapi, dia menyebut ada kemungkinan Presiden Bong Bong Marcos bakal memberikannya amnesti.

"Dengar-dengar mereka akan memberikan pengampunan dan akan mengubah menjadi pidana seumur hidup, dan kita menghormati itu sebagai keputusan dari pemerintah Filipina," kata Yusril usai menghadiri ratas di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Sabtu (14/12/2024).

Pria yang pernah menjabat Menteri Kehakiman era Presiden Abdurrahmad Wahid dan Presiden Megawati Soekarnoputri itu lalu menuturkan, pembicaraan dengan pemerintah Filipina mengenai Mary Jane sudah bersifat final.

Pemerintah RI, kata Yusril, siap untuk mengembalikan Mary Jane dalam waktu beberapa hari ke depan. "Mudah-mudahan dalam waktu beberapa hari ke depan, minggu ke depan sudah bisa diselesaikan dan akan segera direalisasikan," ujar mantan Ketua Umum Partai Bulang Bintang (PBB) itu.

Adapun Yusril mengungkap terdapat tiga negara yang telah mengajukan pengembalian narapidana asing yang tengah menjalani hukuman di Indonesia, yaitu Filipina, Australia dan Prancis.

BADUNG, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, terpidana mati kasus narkotika, Mary Jane F. Veloso, akan dipulangkan ke Filipina dalam waktu dekat.

Hal tersebut dilakukan setelah pemerintah Filipina menyetujui draf terkait transfer of prisoner atau pemindahan narapidana tersebut ke negara asalnya.

"Jadi mungkin kalau sudah ditandatangani dalam waktu dekat Mary Jane itu sudah akan ditransfer ke Filipina karena sudah ada persetujuan antara kedua pihak baik Indonesia maupun Filipina," kata dia usai menghadiri Rakernas Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, pada Kamis (5/12/2024).

Yusril mengatakan, draf pemindahan narapidana itu sebelumnya diajukan oleh pemerintah Indonesia ke Menteri Kehakiman Filipina.

Pemerintah Filipina kemudian menyetujui semua poin-poin yang disyaratkan dalam draf tersebut pada Kamis (5/12/2024) pagi.

"Besok, Jumat (6/12/2024), Menteri Kehakiman Filipina akan datang ke Jakarta memfinalisasi draf itu dan kemungkinan akan menandatangani yang disebut practical arrangement between Indonesian government and Filipina government on transfer of prisioner," kata dia.

Untuk diketahui, Mary Jane ditangkap di Bandara Adisutjipto Yogyakarta pada April 2010 karena kedapatan membawa 2,6 kilogram heroin.

Kemudian, pada Oktober 2010, Mary Jane Veloso divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri (PN) Sleman.

Mary Jane lantas sempat mengajukan grasi. Tetapi, pada tahun 2014, permohonan grasi itu ditolak oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Kemudian, pada 2 Mei 2015, Mary Jane sudah dijadwalkan untuk menjalani dieksekusi mati.

Dia dijadwalkan dieksekusi pada 29 April 2015 dini hari di Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah, bersama sejumlah terpidana hukuman mati lainnya. Namun di detik-detik akhir, nyawa Mary Jane masih selamat.

Hal itu lantaran Maria Kristina Sergio yang diduga sebagai perekrut Mary Jane menyerahkan diri secara sukarela di kepada kepolisian Filipina.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebut bahwa pemerintah tidak akan menarik Rancangan Undang (RUU) Perampasan Aset dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Dia menyebut bahwa pemerintah sudah menyampaikan surat presiden (surpres) kepada DPR dan kini menunggu kapan pembahasan RUU Perampasan Aset tersebut akan dilaksanakan.

"Kalau sudah disampaikan, maka pemerintah tidak akan menarik," ujar Yusril dikutip dari keterangan resminya saat menerima kunjungan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (7/11/2024), dikutip dari Antaranews.

Kemudian, sebagai Menko, Yusril akan mengoordinasikan dengan Menteri Hukum terkait beberapa isu dalam RUU Perampasan Aset.

Demikian juga dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang akan dilakukan perubahan atau penggantian, khususnya untuk penegakan hukum.

"Akan kami koordinasikan demi terwujudnya kepastian hukum dan pertumbuhan ekonomi," katanya.

Diketahui, RUU Perampasan Aset merupakan usulan dari pemerintah. Oleh karenanya, RUU tersebut tidak ada di dalam daftar usulan DPR yang masuk ke Program Legislasi nasional (Prolegnas) 2025-2029 yang dibacakan dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) pada Senin (28/10/2024).

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut bahwa dia sedang menunggu undangan dari Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ke Kementerian Hukum untuk membahas terkait sejumlah RUU yang akan masuk ke dalam Prolegnas.

Pasalnya sejauh ini, dia mengatakan Kementerian Hukum belum ada pembahasan mengenai Prolegnas.

"Justru saya mau ke Baleg ini, untuk mendiskusikan terkait itu,” ujar Supratman.

"Beberapa undang-undang yang tadi ditanyakan, karena ini kan tidak hanya pemerintah, tidak hanya Presiden, justru kami akan bicara dengan DPR,” katanya lagi.

Selain itu, Supratman mengaku akan mengkaji terkait adanya usulan diksi "perampasan" diganti dengan "pemulihan" dalam RUU Perampasan Aset. Dia pun belum mendapat informasi terkait pertimbangan usulan perubahan diksi tersebut.

"Kami belum dapat kajiannya, apa yang menjadi pertimbangannya. Nanti akan kita kaji kalau kemudian mereka sudah memberikan kita menyangkut soal kepastian dan diksi terkait dengan itu," ujar politikus Gerindra itu.

Diketahui, pembahasan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana itu sudah 18 tahun tak kunjung selesai dibahas di DPR RI.

RUU Perampasan Aset Tindak Pidana sudah mulai disusun oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang atau tepatnya tahun 2008.
Bahkan, di tahun 2012, RUU ini diajukan masuk legislasi nasional. Namun, belasan tahun berlalu usulan itu tak kunjung diundangkan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengoreksi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra yang menyebut peristiwa 1998 yang disebut bukan pelanggaran HAM berat.

Yusril menyebut tragedi 1998 bukan pelanggaran HAM berat karena tak ada genosida yang terjadi pada tahun Presiden Soeharto lengser itu.

Namun, Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah menegaskan, pelanggaran HAM berat tak hanya meliputi genosida.

Sebab, hal yang dapat dikategorikan pelanggaran HAM berat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.

Dalam pasal 7, tertera dengan jelas, pelanggaran HAM berat dibagi menjadi dua kategori.

"Satu genosida, satunya kejahatan kemanusiaan," ujar Anis kepada Kompas.com melalui pesan suara, Rabu (23/10/2024).

Anis menjelaskan, kejahatan genosida ditafsirkan sebagai penghilangan satu kelompok yang biasanya terjadi alam situasi perang.

Sedangkan kategori kedua yakni kejahatan kemanusiaan juga telah dijelaskan pada pasal 9 UU 26/2000.

"Minimal ada tiga unsur, satu adanya serangan yang sistematis atau meluas gitu ya, yang kedua terhadap penduduk sipil, yang ketiga itu berupa pembunuhan perkosaan, perbudakan seksual penghilangan paksa penderitaan fisik dan lain-lain," imbuhnya.

Anis pun memastikan, tiga unsur tersebut terjadi pada peristiwa Mei 1998 berdasarkan penyelidikan Komnas HAM yang dilakukan 2003.

Komnas HAM juga telah menyimpulkan peristiwa Mei 98 sebagai pelanggaran HAM berat dan sudah disampaikan kepada Kejaksaan Agung.

"Tetapi kan Kejaksaan Agung belum menindaklanjuti," kata Anis.

Jadi hingga saat ini, kata dia, peristiwa Mei 1998 masih disebut sebagai peristiwa pelanggaran HAM berat berdasarkan penyelidikan Komnas HAM.

Anis mengatakan, jika ingin menyebut peristiwa Mei 98 bukan pelanggaran HAM berat, hal itu harus dibuktikan di pengadilan HAM.

"Apakah ini terbukti pelanggaran HAM berat atau tidak ada tahun jawab komando dibuktikan perbuatannya dan lain sebagainya, jadi kalau Komnas HAM sudah menetapkan ya artinya itu adalah pelanggaran HAM berat berdasarkan penyelidikan," tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan alasannya menyebut tragedi 1998 tidak masuk ke dalam kategori pelanggaran HAM berat.

Yusril mengatakan, tak ada genosida dan pembantaian etnis yang terjadi pada tahun Presiden Soeharto lengser itu.

Kendati demikian, Yusril mengaku tetap akan mengecek rekomendasi Komnas HAM terkait hal ini.

"Ya semuanya nanti kita lihat apa yang direkomendasikan oleh Komnas HAM kepada pemerintah. Karena kemarin tidak begitu jelas apa yang ditanyakan kepada saya, apakah terkait masalah genocide ataukah ethnic cleansing? Kalau memang dua poin itu yang ditanyakan, memang tidak terjadi pada waktu 1998," ujar Yusril di Istana, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

"Saya cukup paham terhadap pengadilan HAM, karena saya sendiri pada waktu itu yang mengajukan UU Pengadilan HAM itu ke DPR. Dan tentu saya paham hal-hal yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat yang diatur dalam Undang-undang Pengadilan HAM kita sendiri," sambungnya.

Menurut Yusril, pemerintahan Prabowo Subianto akan mengkaji semua dugaan pelanggaran HAM, termasuk rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM.

Yusril mengatakan dirinya juga akan berkoordinasi dengan Menteri HAM Natalius Pigai.

"Untuk menelaah dan mempelajari berbagai rekomendasi tentang pelanggaran-pelanggaran HAM berat di masa lalu. Dan bagaimana sikap pemerintah kita ke depan. Itu sesuatu yang perlu kita bahas dan kita koordinasikan bersama-sama," jelas Yusril.

Yusril meyakini pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo memiliki komitmen yang teguh dalam melaksanakan hukum dan keadilan.

Dia mengklaim, ke depannya, pemerintah akan membangun kehidupan bangsa dan negara dalam menjunjung tinggi HAM.

"Baik yang dirumuskan oleh PBB maupun dalam semua peraturan perundang-undangan dan konstitusi kita sendiri," ucapnya.

Sebelumnya, Yusril mengatakan, peristiwa kekerasan dan kerusuhan yang terjadi pada tahun 1998 tidak masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat.

Hal tersebut disampaikan Yusril saat menjawab pertanyaan wartawan di Istana Negara, Jakarta, sebelum acara pelantikan menteri Kabinet Merah Putih, Senin (21/10/2024).

"Enggak (pelanggaran HAM berat tragedi 1998)," kata Yusril, Senin.

Yusril juga mengatakan, tidak ada pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Ia menjelaskan, kekerasan yang masuk dalan pelanggaran HAM berat, salah satunya adalah genosida.

"Pelanggaran HAM berat itu kan genosida, ethnic cleansing, mungkin terjadi justru pada masa kolonial, pada waktu awal kemerdekaan," ujar Yusril.

Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra mengklarifikasi pernyataannya tentang peristiwa 98 bukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.

Yusril merasa pernyataannya disalahpahami. Dia menjelaskan ulang pernyataan tersebut.

"Kemarin tidak begitu jelas apa yang ditanyakan kepada saya apakah terkait masalah genocide atau kah ethnic cleansing? Kalau memang dua poin itu yang ditanyakan, memang tidak terjadi pada waktu 1998," kata Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10).

Yusril menegaskan pemerintahan Prabowo akan mengkaji seluruh rekomendasi dan temuan pemerintah-pemerintah terdahulu soal peristiwa 98. Begitu pula dengan pernyataan pemerintahan Presiden Jokowi yang mengakui pelanggaran HAM berat pada tahun 1998.

Dia berkata akan berkoordinasi dengan Menteri HAM Natalius Pigai. Ia juga akan mendengar kembali pernyataan Komnas HAM.

"Percayalah bahwa pemerintah punya komitmen menegakkan masalah-masalah HAM itu sendiri," ujarnya.

Yusril mengaku paham betul Undang-undang Pengadilan HAM karena ikut merumuskan. Dia juga mengaku paham betul soal peristiwa 98 karena menjadi bagian dalam pemerintahan saat itu.

"Jadi cukup mengerti tentang persoalan ini dan itu menjadi concern kita bersama-sama ya. Jadi jangan ada anggapan bahwa kita enggak peduli apa yang terjadi di masa lalu," ucapnya.

Sebelumnya, publik menyoroti pernyataan Yusril tentang peristiwa 98. Dia menyebut tidak ada pelanggaran HAM berat.

"Dalam beberapa dekade terakhir ini hampir bisa dikatakan tidak ada kasus-kasus pelanggaran HAM berat," ucap Yusril kemarin.

"Enggak," ujarnya saat ditanya apakah peristiwa 98 termasuk pelanggaran HAM berat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto membagi Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) menjadi dua, yakni Kemenko Bidang Politik dan Keamanan; dan Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Prabowo lalu menunjuk Yusril Ihza Mahendra sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kemudian, mengangkat Budi Gunawan sebagai Menko Bidang Politik dan Keamanan.

Setelah Kemenko Polhukam dibagi dua, lantas kementerian apa saja yang berada di bawah koordinasi Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan?

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, ada tiga kementerian yang berada di bawah koordinasi Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Ketiga kementerian yang sudah pasti berada di bawah koordinasi Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah Kementerian Hukum; Kementerian Hak Asasi Manusia; serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Namun, dalam Pasal 25 Perpres 139/2024 diatur bahwa Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan bisa mengoordinasikan kementerian atau instansi lainnya jika dianggap perlu. Dengan catatan, masih terkait dengan isu hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan.

Berikut bunyi Pasal 25 Perpres 139/2024, "Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan pada Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 mengoordinasikan:

1. Kementerian Hukum;
2. Kementerian Hak Asasi Manusia;
3. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; dan
4. Instansi lain yang dianggap perlu.

(2) Instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan isu di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan”.

Sebagaimana diketahui, dalam Kabinet Merah Putih, Prabowo membagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjadi tiga kementerian, yakni Kementeriah Hukum; Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM); serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Sementara itu, dalam Perpres yang diteken Prabowo pada 21 Oktober 2024 tersebut, Menko Bidang Politik dan Keamanan mengoordinasikan tujuh kementerian/lembaga.

Antara lain, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kejaksaan Agung, TNI, dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Namun, sama seperti Menko Hukum, Menko Politik dan Keamanan juga bisa mengoordinasikan instansi lain jika berkaitan dengan isu bidang politik dan keamanan.