JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Thomas Lembong, Ari Yusuf Amir mengatakan, pihaknya sudah mengantongi bukti berupa audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ari mengatakan, pihaknya memiliki hasil audit BPK terkait dengan kerugian negara dari tahun 2015 sampai dengan 2017.

Dalam hasil tersebut, Ari menilai bahwa tidak ada kerugian negara.

“Kita punya bukti dari BPK yang sudah melakukan audit pada tahun 2015-2017 pada waktu itu, dan tidak ada ditemukan kerugian negara,” kata Ari di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (21/11/2024).

Ari menyayangkan bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak dapat menunjukkan bukti adanya kerugian negara dari kebijakan izin impor yang dikeluarkan Menteri Perdagangan (Mendag) Tom Lembong di masa jabatannya.

“Sampai saat ini, tidak ada bukti adanya kerugian negara secara real, dan audit investigatif tidak ada,” jelasnya.

Menurut Ari, menetapkan seseorang sebagai tersangka korupsi, namun belum mendapatkan bukti - bukti yang cukup adalah sebuah kesalahan.

“Jadi kalau ada nanti, baru mau mencoba mencari, orang sudah jadi tersangka. Ahli pidana sudah menjelaskan,” tegasnya.

Ahli hukum pidana dan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Prof Dr Mudzakkir menjelaskan, sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka korupsi, perlu dilakukan audit kerugian negara dari BPK.

Dia menegaskan, jika tidak bisa ditunjukkan, maka tidak perlu dilakukan proses lebih jauh, hingga menetapkan seseorang sebagai tersangka korupsi.

“Kalau tidak ada itu enggak usah diproses dulu. Jadi memastikan yang namanya kepastian hukumnya adil, ada di situ. Tapi kalau itu tiba-tiba tersangka dulu, itu salah prosedur,” tegasnya.

Di sisi lain, Kejagung sebelumnya mengatakan, kerugian negara dalam suatu kasus dugaan korupsi tidak harus dihitung oleh BPK atau BPKP.

Hal ini disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar terkait kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat Tom Lembong.

Ia menanggapi pernyataan kuasa hukum Tom Lembong soal tak adanya kerugian negara yang ditemukan BPK terkait kebijakan impor gula saat Tom menjabat pada 2015-2016.

“Pada pokoknya menentukan bahwa Penyidik Tindak Pidana Korupsi bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPK dan BPKP dalam rangka pembuktian Tindak Pidana Korupsi, melainkan dapat berkoordinasi dengan instansi lain,” kata Harli dalam keterangan resmi, Selasa (19/11/2024).

Dalam kesempatan itu, Harli tak menjelaskan lebih jauh instansi lain yang ia maksud.

Namun, sebelumnya Harli sempat menyebut bahwa Kejagung juga bekerja sama dengan ahli untuk menghitung kerugian negara pada kasus Tom Lembong.

“Kita akan menggandeng ahli untuk memastikan berapa kerugian negara. Saat ini perhitungan masih berlangsung,” ujar Harli di Kejagung Jakarta Kamis (31/10/2023).

JAKARTA, KOMPAS.com - Istri eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, Ciska Wihardja mengungkap kondisi suaminya saat ini baik-baik saja di rumah tahanan Salemba.

Hal ini ia sampaikan usai mengikuti sidang praperadilan penetapan tersangka Tom Lembong dengan agenda penyerahan bukti oleh pemohon dan termohon di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2024).

"Beliau sehat-sehat saja dan seperti biasa dia memang disiplin ya. Jadi makanya saya tahu dia itu sangat disiplin, meticulous, rapi," kata Ciska ditemui di depan ruang sidang utama PN Jaksel.

Ciska mengenal Tom Lembong adalah orang yang rapi dalam segala hal.

Kata dia, suaminya selalu mencatat semua hal yang dihadapi, termasuk soal penetapan dan penahanan sebagai tersangka.

"Dan semuanya rapi catatannya semuanya. Jadi kalau misalkan dia bilang ada bukti yang menyatakan ada wah aneh gitu buat saya. Sejanggal gitu. Karena dia itu benar-benar sangat meticulous, rapi dan semuanya teratur. Jadi di dalam tahanan pun beliau juga tetap disiplin dan menjaga kesehatan," ungkap Ciska.

Lebih lanjut, Tom juga disebut memberikan pesan agar tidak takut dalam situasi apa pun.

Tom juga disebut meyakini atau menyerahkan semua kepada penasihat hukum yang mendampinginya.

"Kita percayakan kepada penasihat hukum. Dan hukum Indonesia karena kita tahu kebenarannya," ucap Ciska menirukan pesan Tom Lembong kepadanya.

Terakhir, Ciska mengaku sedih dan kaget ketika suaminya tersangkut kasus dan dijadikan tersangka.

Ia tak habis pikir suaminya ditetapkan tersangka dalam kasus korupsi. Padahal, menurutnya, Tom selama ini selalu bekerja untuk kebaikan.

"Tapi karena dia merasa ini buat kebaikan banyak orang dan kebaikan untuk Indonesia. Dia selalu kedepankan itu, selalu kedepankan itu. Walaupun ya buat keluarga berat gitu kan," ujar dia.

Sebagai informasi, Tom Lembong ditetapkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Selasa (29/10/2024) terkait dengan dugaan korupsi impor gula tahun 2015-2016.

Mantan Mendag itu menjalani pemeriksaan oleh Kejagung sebanyak tiga kali sebelum ditetapkan menjadi tersangka.

Terakhir, dibalik tahanan Tom menulis surat terbuka kepada masyarakat Indonesia. Dalam surat itu, Tom menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah, sedang, dan terus membantunya.

"Terima kasih kepada semua yang terus menanamkan kepercayaannya pada saya," kata Tom dalam surat tersebut, Minggu (10/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com – Kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir menyoroti sikap kejaksaan yang dinilai kurang transparan dalam kasus yang menjerat kliennya.

Dalam rapat dengan Komisi III DPR, Ari menilai bahwa Jaksa Agung dan jajarannya tidak mampu menjelaskan secara rinci terkait perkara kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat Tom Lembong.

Padahal, pihak kejaksaan sudah dicecar habis olah para anggota Komisi III yang menghadiri rapat.

“Kemarin dalam persidangan di Komisi III, pihak kejaksaan tidak bisa menjelaskan secara detail," kata Ari usai sidang praperadilan Tom Lembong, Senin (18/11/2024).

"Mereka hanya mengatakan bahwa ini bukan politik, tetapi hal-hal yang lebih detailnya tidak dapat dijelaskan,” lanjut Ari.

Ari menegaskan bahwa masyarakat menginginkan proses hukum ini dilakukan secara terbuka dan transparan.

Menurutnya, keterbukaan akan menghilangkan kesan adanya upaya untuk menutupi kasus tersebut.

“Masyarakat kita betul-betul ingin pemeriksaan ini dilakukan secara transparan," jelasnya.

"Terbuka saja, jangan ada kesan ini ditutup-tutupi. Supaya kita bisa menilai, apakah yang dimaksud oleh Pak Dodi itu sudah terpenuhi atau belum,” tambah dia.

Lebih lanjut, Ari menegaskan pentingnya memastikan apakah kasus ini memenuhi syarat hukum untuk dilanjutkan.

Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka proses hukum sebaiknya dihentikan.

“Kalau memang sudah terpenuhi, ya kita ikuti jalannya proses persidangan seperti biasa," ujarnya.

"Tapi kalau tidak, ya dihentikan saja di sini, supaya tidak berlarut-larut dan tidak menjerat orang-orang lainnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, rapat yang digelar pada Rabu, (13/11/2024), anggota DPR RI ramai-ramai mencecar Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan jajaran Kejagung untuk memberikan penjelasan terkait penanganan kasus impor gula karena menjadi sorotan publik.

Pada awal rapat, Wakil Ketua Komisi III DPR Rano Al Fath langsung menyinggung soal penetapan tersangka terhadap Tom Lembong.

"Ada beberapa perkara yang memang sedang ditangani oleh Kejagung ini cukup menarik jadi publik benar-benar hari ini melihat kinerja dari Kejagung. Salah satunya dibicarakan oleh masyarakat itu perkara penetapan tersangka mantan menteri Tom Lembong," ujar Rano.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Hinca Panjaitan juga mendesak Kejagung memberikan penjelasan yang lebih rinci.

Kemudian, Anggota DPR lainnya, Benny K Harman, ikut memberikan sorotan tajam. Dia berpendapat bahwa penetapan Tom Lembong sebagai tersangka jangan berhenti pada individu tersebut saja.

Politikus Partai Gerindra, Muhammad Rahul, juga mengungkapkan soal kekhawatirannya terkait cepatnya proses penetapan tersangka ini.

Menanggapi hal tersebut, Jaksa Agung RI, Sanitiar Burhanuddin dengan tegas membantah bahwa penanganan kasus ini memiliki motivasi politik.

Anggota Komisi III dari Fraksi PKS, Nasir Djamil lantas menyoroti masalah keadilan dalam penegakan hukum terkait kasus Tom Lembong. Dia mempertanyakan mengapa hanya Tom Lembong yang menjadi sorotan, padahal ada banyak Menteri Perdagangan lain yang juga terlibat dalam kebijakan impor.

"Untuk kasus Tom Lembong, kami sama sekali tidak pernah maksud soal politik. Kami hanya yuridis, dan itu yang kami punya," kata Burhanuddin.

Burhanuddin juga menegaskan bahwa Kejagung mengusut kasus ini dengan sangat hati-hati, mengikuti prosedur yang berlaku.

"Untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka itu tidak mudah. Kami melalui proses-proses tahapan-tahapan yang sangat rigit dan tidak mungkin kami menentukan seseorang sebagai tersangka, ini akan melanggar HAM. Kami pasti hati-hati,” katanya lagi.