SEMARANG - Pembangunan Istana Mataram baru di bawah kekuasaan Sultan Amungkarat I memicu korban dari pejabat. Saat itu memang Sang Sultan tengah dalam ambisinya menyelesaikan proyek ambisius membangun istana megah dengan melibatkan pejabat istana dan masyarakat.

Bahkan konon karena fokusnya membangun istana itu sang raja sampai tidak boleh ditemui dan mengalami kesibukan tinggi. Sang raja konon sampai tidak dapat menerima tamu dari petinggi istana dan beberapa daerah lain ketika berkunjung.

Sementara para petinggi yang tidak mau berpartisipasi dalam pembangunan Istana Plered, Sultan Amangkurat I akan memberikan hukuman. Hukuman itu dicatatkan oleh utusan Belanda Winrick Kieft ketika ia tiba di keraton Mataram pada 21 November 1655. Sebagaimana dikutip SindoNews, Senin (14/4/2025) dari "Disintegrasi Mataram: Dibawah Mangkurat I", para pejabat istana ini sempat diberikan hukuman diikat dan dibaringkan di paseban.

Setelah itu mereka juga dijemur di bawah teriknya panas matahari. Hal ini pula yang membuat para petinggi dan pejabat Mataram bahkan juga konon tak sempat menemui para tamu yang datang karena juga disibukkan dengan proses pembangunan Istana Plered.

Pendirian keraton baru itu terus dikebut kendati memerlukan waktu yang cukup lama. Catatan pada berita Belanda menyebutkan tinggi keraton mencapai 5 depa dan tebalnya mencapai 2 depa. Jika dikalkulasikan 1 depa sekitar 1.829 meter maka total tinggi tembok keraton mencapai 9,145 meter dengan tebal mencapai 3,5 meter lebih.

Bahkan konon Sultan Amangkurat I masih meminta agar tembok yang dibangun ditambahkan suatu perisai di atasnya setinggi dada. Banyaknya bahan yang diperlukan membuat setiap hari pejabat kerajaan selalu melakukan pembicaraan untuk proses pembangunan ini.

Pada Babad Sangkala disebutkan pula Sitinggil bagian bawah dibangun dengan batu. Setelah itu dikumpulkan papan-papan untuk Sitinggil, tentunya untuk mendirikan suatu apilan. Pada 1574 J (mulai 14 Desember 1651) bagian witana, atau anjungan di Sitinggil, jadi memang diperbarui.

Selanjutnya diberitakan oleh Babad Sangkala sebelum 1576 J (mulai 22 November 1653) tentang pengambilan batu untuk karadenan, yaitu kediaman untuk putra mahkota. Putra mahkota mungkin ketika itu masih bernama Raden Mas Kuning. Karena waktu itu sedang dicarikan seorang istri baginya, maka suatu kediaman yang tersendiri tentunya akan bermanfaat sekali. Akhirnya pada 1585 J (mulai 15 Agustus 1662) dibangun pula sebuah bangsal di lapangan Srimenganti.

Guru Besar hukum tata negara Universitas Padjadjaran Susi Dwi Harijanti menilai pengesahan perubahan UU TNI bertentangan dengan prinsip negara hukum alias rechtstaat.

Ia menegaskan bahwa prinsip negara hukum yang dianut Indonesia itu termaktub dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945.

"Menjadi persoalan bagi negara hukum di Indonesia. Jadi, tindakannya sudah dilakukan berdasarkan kebijakan presiden, baru kemudian dicarikan dasar hukum yang lebih kuat, dan ini bertentangan. Menurut saya bertentangan dengan prinsip negara hukum," kata Susi dalam acara Political Show CNN Indonesia TV, Senin (24/3) malam.

Susi menekankan dalam prinsip negara hukum, produk hukum haruslah dipandang sebagai refleksi keinginan rakyat, bukan keinginan segelintir pihak.

Ia juga menjelaskan dalam prinsip negara hukum, proses pembentukan UU terdiri atas proses dan substansi dari produk hukum.

Menilik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, katanya, salah satu yang menjadi pertimbangan ialah dasar sosiologis.

Susi menjelaskan dasar sosiologis itu memperlihatkan bagaimana satu peraturan mampu untuk mengakomodasi perkembangan-perkembangan yang ada di dalam masyarakat.

"Tapi perkembangan seperti apa? Yaitu perkembangan harapan dan ekspektasi dari masyarakat untuk ke depan. Tidak boleh sebuah peraturan itu dibuat hanya untuk merekam keadaan sesaat," ujar dia.

Susi menyebut kondisi itu hanya akan membahayakan hukum belaka. Di mana, hukum hanya akan dijadikan alat oleh penguasa dalam melancarkan kepentingannya.

"Dan itu sangat memperlihatkan pada praktik apa yang disebut sebagai autocratic legalism dan ini sangat membahayakan di dalam negara hukum yang demokratis," ucapnya.

Sebagai informasi, aksi tolak UU TNI terjadi di sejumlah kota di Indonesia dari wilayah barat hingga timur sejak pekan lalu.

Aksi itu dipicu langkah pemerintah dan DPR yang mengebut perubahan UU 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) jadi undang-undang dalam rapat paripurna di gedung wakil rakyat Indonesia, Jakarta, Kamis (20/3) lalu.

Pengesahan itu diwarnai demonstrasi di depan gedung DPR dan sejumlah kota di Indonesia sejak sehari sebelumnya.

Demonstrasi terjadi karena massa aksi menolak kebangkitan dwifungsi militer lewat RUU TNI itu. Salah satu tudingan atas wacana laten kebangkitan dwifungsi militer itu terletak pada pasal-pasal yang memperbolehkan prajurit berdinas di luar institusi pertahanan tersebut.

Selain di Mataram hari ini, pada Senin lalu, aksi tolak UU TNI pada hari ini juga di antaranya terjadi di Surabaya (Jawa Timur), Bandung (Jabar), dan Palangkaraya (Kalimantan Tengah).

Sementara itu, Ketua DPR RI berharap pihak aparat penegak hukum dan massa demonstran penolak pengesahan revisi UU TNI untuk saling menahan diri dan tidak saling terprovokasi.

Hal tersebut Puan sampaikan merespons maraknya represi aparat terhadap massa aksi yang menggelar penolakan pengesahan RUU TNI di sejumlah daerah.

"Ya kami mengimbau kedua belah pihak saling menahan diri. Jadi yang satu pihak juga jangan terlalu menyerang," kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (25/3).

"Yang satu pihak juga jangan kemudian menyerang. Sama-sama menahan diri," sambungnya.

Puan menilai kondisi yang kondusif tidak akan terjadi jika terdapat salah satu pihak yang melakukan provokasi kepada pihak lain.

Di sisi lain, Puan mempersilakan untuk menyampaikan pendapat dan penolakan mereka. Namun, ia berharap penyampaian aspirasi dilakukan tanpa kekerasan.

"Jadi ya sama-sama menahan diri lah. Silakan menyampaikan aspirasi, menyampaikan apa yang ingin disampaikan tapi jangan memprovokasi dan jangan melakukan tindakan kekerasan," ujar dia.

Mataram -

Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengawasi keberadaan jemaah tabligh atau dai kompor menjelang Ramadan 2025. Hal ini untuk mengantisipasi terorisme.

"(Ini dilakukan) dalam rangka antisipasi kami terhadap orang asing yang masuk ke wilayah kami. Kegiatan dakwah pun (akan) kami rapikan," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Mataram, Zarkasyi, di Mataram, Rabu (26/2/2025).

Zarkasyi menyebut kegiatan para jamaah tabligh mulai kembali ramai beberapa pekan terakhir menjelang Ramadan. "Kami dapat laporan ada yang masuk di beberapa masjid. Kalau seperti itu kami arahkan langsung ke Masjid At-Taqwa," jelas Zarkasyi.

Kegiatan para jemaah tabligh yang kerap menetap dari satu masjid ke masjid lain itu dilakukan tanpa koordinasi atau izin ke camat hingga kepala lingkungan. Bahkan mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia.

"(Jamaah tabligh) ini kan nggak ada jadwal, nggak pernah menginformasikan ke kami, kapan dia datang. Tiba-tiba (saja) datang dari Bali, Jakarta, Lampung, dan lainnya," jelas mantan Camat Ampenan tersebut.

Zarkasyi menegaskan jemaah tabligh harus mendapatkan izin dari pengurus masjid untuk meminimalisasi potensi gesekan dengan warga. "Paling tidak harus ada koordinasi dengan kepala lingkungan setempat dan takmir masjid. Sehingga (kegiatan ini) tidak menimbulkan penolakan-penolakan (warga)," tandasnya.

(nor/nor)

Mataram -

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mendorong organisasi profesi kesehatan di Indonesia hanya satu. Ia menjelaskan organisasi profesi berbeda dengan organisasi kemasyarakatan alias ormas.

"Pemerintah hanya menjembatani perbedaan sampai saatnya nanti kita mempunyai organisasi profesi kedokteran, yang harapan kami mudah-mudahan disepakati jadi satu organisasi profesi. Kalau ormas bisa bikin banyak-banyak," ujar Yusril saat diwawancarai seusai membuka Muktamar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ke-32 di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (13/2/2025).

Yusril lantas menyinggung banyaknya organisasi profesi kesehatan di Indonesia. Dia menilai para tenaga kesehatan idealnya terhimpun dalam satu organisasi profesi.

Untuk diketahui, ada berbagai organisasi profesi kesehatan di Indonesia. Selain IDI, ada pula Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), dan lainnya.

"Kalau kita berbicara secara idealnya, dokter itu memang terhimpun di dalam organisasi profesi, bukan terhimpun pada ormas. Kalau ormas siapa saja bisa bikin ormas, tapi kalau organisasi profesi itu hanya orang yang mempunyai profesi," imbuhnya.

Yusril lantas menjelaskan organisasi seperti IDI tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat dokter. Meski begitu, IDI dapat mengeluarkan izin atau rekomendasi hingga sanksi untuk praktik dokter.

Ia mengakui belum ada undang-undang (UU) yang mengatur keberadaan organisasi profesi. Ia mendorong lahirnya UU yang mengatur keberadaan organisasi profesi seperti dimiliki Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Dengan begitu, anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/RT) organisasi keprofesian bisa disahkan dengan keputusan presiden.

"Karena dia (organisasi profesi) akan menjalankan sebagian dari fungsi-fungsi negara walaupun dia bukan organisasi negara," kata Yusril.

Yusril menekankan permasalahan kesehatan merupakan tanggung jawab negara. Meski begitu, dia melanjutkan, negara tetap memerlukan orang-orang yang mempunyai keahlian profesi di bidang kesehatan.

"Oleh karena itu, pemerintah betul-betul berkeinginan untuk menjalin suatu kemitraan yang baik dengan IDI sebanyak mungkin," tandas Yusril.

(iws/iws)

KOMPAS.com - Sebuah video viral berdurasi 16 detik yang memperlihatkan I Wayan Agus Suartama alias Agus Disabilitas, terdakwa kasus pelecehan seksual, tampak santai di Lapas Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), memicu perhatian publik.

Dalam video tersebut, Agus terlihat berjalan santai sambil mengunyah roti dan tersenyum.

Rekaman video itu diduga diambil oleh seorang pegawai koperasi lapas, yang kemudian memicu pertanyaan tentang penggunaan kamera di dalam area penjara.

Kalapas Kelas IIA Kuripan, Muhammad Fadli, menjelaskan bahwa penggunaan kamera atau alat perekam lainnya di dalam lapas sebenarnya dilarang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Namun, pegawai koperasi yang merekam video tersebut memiliki izin khusus dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) untuk membawa ponsel ke dalam lapas.

“Yang bersangkutan bertugas mengatur transaksi uang virtual, yang memang dibolehkan membawa HP karena langsung izinnya dari pusat,” ujar Fadli pada Senin (27/1/2025).

Fadli menambahkan, rekaman itu diambil oleh pegawai koperasi untuk membuktikan bahwa Agus tidak merasa tertekan selama berada di lapas.

Video tersebut, lanjutnya, hanya dikirimkan ke grup keluarga pegawai tersebut.

Saat ini, pegawai koperasi tersebut sedang menjalani proses pemeriksaan terkait perekaman dan penyebaran video tersebut.

Fadli juga menegaskan bahwa Agus diperlakukan sama seperti warga binaan lainnya. Agus saat ini menghuni blok khusus untuk lansia dan disabilitas, yang berkapasitas hingga 20 orang.

“Agus tidak memiliki ruangan khusus. Ia tinggal bersama 14 narapidana lainnya di blok hunian yang disediakan untuk lansia dan disabilitas,” jelas Fadli.

Perbedaan fasilitas hanya terletak pada kamar mandi. Fadli menjelaskan, kamar di blok lansia dan disabilitas dilengkapi dengan kloset duduk untuk memudahkan penggunanya.

“Memang untuk warga binaan biasa klosetnya jongkok. Sedangkan di kamar lansia dan disabilitas ini klosetnya duduk. Pihak Lapas mempersiapkan ini karena mereka membutuhkan fasilitas tersebut. Kalau jongkok, mereka akan kesulitan,” tutupnya.

Artikel ini telah tayang di TribunLombok.com dengan judul Soal Video Viral Agus di Dalam Lapas, Kalapas Kuripan Pastikan Sudah Sesuai SOP

Mataram -

Permohonan pengalihan status penahanan I Wayan Agus Suartama alias Agus Difabel jadi tahanan rumah atau tahanan kota ditolak hakim. Agus tetap ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Majelis hakim masih menahan Saudara IWAS dengan pertimbangan bahwa salah satunya adalah (demi) kelancaran sidang," kata Juru Bicara Pengadilan Negeri (PN) Mataram Lalu Mohammad Sandi Iramaya saat konferensi pers sesuai sidang di PN Mataram, dilansir detikBali, Jumat (24/1/2025).

Sebelumnya, Agus memohon agar status penahanannya dialihkan jadi tahanan rumah atau tahanan kota karena tak betah mendekam di rutan. Selama ini ia dibantu ibunya untuk urusan pribadi karena Agus merupakan tunadaksa tanpa kedua lengan.

Namun menurut Sandi, hakim menilai fasilitas di dalam rutan sudah memenuhi standar untuk menampung penyandang disabilitas seperti Agus.

"Fasilitas di rutan sudah cukup bagi yang bersangkutan, info ini dari Dinas Sosial (Dinsos) dan Komisi Disabilitas Daerah (KDD)," imbuh Sandi.

Sehingga, pengakuan Agus yang merasa tidak nyaman di dalam lapas merupakan alasan subjektif semata. Sandi juga menegaskan, proses hukum yang sedang bergulir tersebut tetap memperhatikan hak-hak Agus sebagai penyandang disabilitas.

Sebelumnya, Agus menjalani sidang lanjutan di PN Mataram. JPU menghadirkan tiga orang saksi dari lima yang diajukan dalam sidang tersebut, salah satunya saksi korban, MA yang juga pelapor.

Sidang berlangsung alot dan memakan waktu sembilan jam. Sebab saksi atau korban merasa tertekan dengan keberadaan terdakwa Agus di dalam ruangan. Sidang pun sempat diskors hingga terdakwa dan korban ditempatkan di ruangan terpisah.

"Saksi pada pokoknya merasa tertekan. Atas alasan ketidaknyamanannya, kemudian majelis hakim memeriksa saksi terpisah dari terdakwa," imbuhnya.

(nkm/nkm)

Jakarta -

Majelis hakim menolak permohonan pengalihan status penahanan I Wayan Agus Suartama alias IWAS. Pria difabel tanpa tangan itu meminta dijadikan tahanan rumah atau tahanan kota.

"Majelis hakim masih menahan Saudara IWAS dengan pertimbangan bahwa salah satunya adalah (demi) kelancaran sidang," kata Juru Bicara Pengadilan Negeri (PN) Mataram Lalu Mohammad Sandi Iramaya saat konferensi pers sesuai sidang di PN Mataram, dilansir detikBali, Kamis (23/1/2025) petang.

Sandi mengatakan Agus tetap ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat. Hakim menilai fasilitas di dalam rutan sudah memenuhi standar untuk menampung penyandang disabilitas seperti Agus.

"Fasilitas di rutan sudah cukup bagi yang bersangkutan, info ini dari Dinas Sosial (Dinsos) dan Komisi Disabilitas Daerah (KDD)," imbuh Sandi.

Dia menilai pengakuan Agus merasa tidak nyaman berada di dalam lapas adalah alasan subjektif. Sandi menegaskan proses hukum yang sedang bergulir tersebut tetap memperhatikan hak-hak Agus sebagai penyandang disabilitas.

Untuk diketahui, JPU menghadirkan tiga orang saksi dari lima yang diajukan dalam sidang yang digelar di PN Mataram hari ini. Salah satunya adalah MA korban sekaligus pelapor.

Baca selengkapnya di sini.

(azh/haf)

Mataram -

Dua terdakwa perkara korupsi pembangunan tempat evakuasi sementara (TES) gedung shelter tsunami di Pemenang, Lombok Utara, tiba di Nusa Tenggara Barat (NTB). Dua terdakwa bernama Aprialely Nirmala dan Agus Heriyanto kini ditahan di Lapas Kelas IIA Lombok Barat dan Lapas Perempuan Kelas III Mataram.

"Hari ini resmi kami memindahkan dua orang terdakwa dalam dugaan tipikor pembangunan shelter tsunami di NTB," kata Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) Greafik Loserte di Mataram, Selasa (21/1/2025).

Greafik mengatakan kedua terdakwa akan menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Mataram besok, Rabu (22/1/2025). Adapun agenda sidang perdana yakni pembacaan surat dakwaan oleh JPU.

"Sidang direncanakan besok (Rabu) sesuai jadwal yang kami terima di Pengadilan Negeri Tipikor Mataram," pungkasnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan dua tersangka atas kasus dugaan korupsi pembangunan TES atau shelter tsunami di NTB. Direktur penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka ialah Kepala Proyek Pembangunan Shelter Agus Herijanto (AH) serta pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aprialely Nirmala (AN).

Asep menjelaskan KPK telah menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan keduanya sebagai tersangka. Dia menyebut keduanya ditahan untuk 20 hari pertama.

"Telah ditemukan bukti yang cukup tentang perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka Aprialely Nirmala (AN) dan Agus Herijanto (AH)," jelas Asep Guntur dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (30/12/2024) dikutip detikNews.

(iws/iws)

Mataram (ANTARA) - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi menitipkan penahanan dua orang tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gedung tempat evakuasi sementara atau shelter tsunami di Kabupaten Lombok Utara pada dua lembaga pemasyarakatan di wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Tim JPU KPK yang diwakili Greafik Loserte saat ditemui dalam kegiatan penitipan penahanan salah seorang tersangka di Lapas Perempuan Kelas III Mataram, Selasa, menyampaikan bahwa penitipan ini bagian dari kebutuhan persidangan yang akan berlangsung perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, Rabu (22/1).

"Jadi, selain ada yang dititipkan di Lapas Perempuan Kelas III Mataram, ada satu lagi atas nama Agus Herijanto di Lapas Kelas II A Lombok Barat," kata Greafik.

Dalam proses pemindahan dua orang terdakwa dari Rutan Kelas I C KPK di Jakarta ke Lombok, JPU mendapatkan dukungan pengawalan tim Kejati NTB, mulai dari penjemputan di Bandara International Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) hingga ke Lapas Kelas II A Lombok Barat dan Lapas Perempuan Kelas III Mataram.

"Berkat dukungan pengawalan dari rekan-rekan Kejati NTB, proses pemindahan yang berlangsung hari ini berjalan dengan aman dan lancar," ujarnya.

Terdakwa Aprialely yang ditemui sebelum masuk ke Lapas Perempuan Kelas III Mataram menyampaikan bahwa dirinya dalam keadaan sehat dan bersyukur bisa menjalani penahanan lanjutan di Mataram.

Aprialely turut menyampaikan bahwa dirinya siap menjalani proses persidangan yang akan berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Rabu (22/1).

Sidang yang akan berlangsung perdana di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram mengagendakan pembacaan dakwaan.

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram telah menetapkan jadwal persidangan sekaligus susunan majelis hakim yang bertugas menyidangkan perkara ini, yakni Isrin Surya Kurniasih sebagai hakim ketua dengan hakim anggota Lalu Moh. Sandi Iramaya dan Fadhli Hanra.

Sebelumnya, pada Senin, 30 Desember 2024, KPK melakukan konferensi pers terkait penahanan dua orang tersangka. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dengan didampingi juru bicara Tessa Mahardhika Sugiarto mengungkap peran kedua tersangka.

Tersangka Aprialely Nirmala merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek shelter tsunami dari Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan (Satker PBL) Provinsi NTB pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI.

Kemudian, tersangka Agus Herijanto adalah pensiunan BUMN Karya yang berperan sebagai kepala proyek pembangunan shelter tsunami yang lokasinya berada dekat dengan kawasan Pelabuhan Bangsal, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara.

KPK menyebutkan bahwa perbuatan pidana Aprialely yang saat itu sebagai PPK proyek shelter tsunami berkaitan dengan kualitas hasil pekerjaan.

Tersangka bertanggung jawab atas munculnya penurunan spesifikasi material bangunan yang tidak melalui proses kajian sesuai dengan rencana pekerjaan pembangunan gedung shelter tsunami tahan gempa dengan kekuatan 9 Skala Richter (SR) .

Kekuatan bangunan ini terlihat dari insiden gempa berkekuatan 7,0 SR yang terjadi pada 5 Agustus 2018. Gempa itu terjadi usai serah terima pekerjaan kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2017.

Akibat bencana alam tersebut, shelter tsunami yang berdiri di atas lahan seluas 1 hektare itu mengalami kerusakan parah sehingga tidak bisa dimanfaatkan sesuai perencanaan awal.

Hal itu turut diperkuat dengan hasil penilaian fisik tim ahli konstruksi dari Institut Teknologi Bandung (ITB).

Karena tidak dapat dimanfaatkan, hasil audit lembaga auditor menyimpulkan kerugian keuangan negara dari proyek tersebut sebagai total loss dengan nilai mencapai Rp19 miliar.

Dengan menemukan alat bukti tersebut, penyidik KPK kemudian menetapkan Aprialely bersama Agus sebagai tersangka pada medio tahun 2023.

Mereka ditetapkan sebagai tersangka dan diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Proyek pembangunan shelter tsunami di Lombok Utara ini dikerjakan pada tahun 2014 hasil kerja sama Kementerian PUPR RI dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai desain teknis.

Shelter tsunami yang berada di Kabupaten Lombok Utara tersebut merupakan salah satu dari 12 proyek pembangunan skala nasional yang berlangsung pada periode 2014--2015.

Oleh karena itu, proyek ini dikerjakan dengan dana APBN. Pemerintah kala itu menyiapkan pagu anggaran untuk proyek ini sebesar Rp20,9 miliar. Lelang proyek ini kemudian dimenangkan PT Waskita Karya dengan harga penawaran Rp19 miliar.

Konsultan perencana dari gedung dengan perencanaan dapat menampung 3.000 orang tersebut adalah PT Qorina Konsultan Indonesia dengan konsultan pengawas dari CV Adi Cipta.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

MATARAM, KOMPAS.com - Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Lombok Barat, Muhammad Fadli, mengatakan pihaknya sudah memberikan pelayanan sesuai standar Hak Asasi Manusia (HAM) untuk terdakwa IWAS alias Agus disabilitas selama ditahan di Lapas.

Hal ini menyusul pernyataan Agus dan kuasa hukumnya yang mengeluhkan fasilitas dan pendamping yang ada di Lapas karena dianggap tidak sesuai dengan yang selama ini disampaikan.

"Kita berikan sesuai standarnya, yang namanya orang tidak puas pasti tidak puas, enggak mungkin dia puas masuk penjara, pasti tidak puas. Kita sudah siapkan standar HAM-nya begini," kata Fadli dikonfirmasi, Jumat (17/1/2025).

Fadli mengatakan, pihaknya telah menempatkan Agus di dalam sel khusus untuk napi disabilitas dan lansia yang ada di Lapas Lombok Barat.

Di sel disabilitas dan lansia tersebut, sudah terdapat kloset duduk untuk memenuhi kebutuhan napi dengan kebutuhan khusus.

Selain itu, Lapas juga menunjuk tamping atau tahanan pendamping untuk membantu warga binaan yang sedang sakit atau berkebutuhan khusus.

"Terus khusus si Agus ini karena dia tidak bisa cebok, katanya, di dalam ada tamping yaitu narapidana lain yang kita tugaskan untuk membantu," kata Fadli.

Saat ini, yang menjadi tahanan pendamping Agus adalah tahanan yang kebetulan masih memiliki hubungan keluarga dengan Agus.

"Termasuk si Agus ini, sudah kita tunjuk, kebetulan ada sepupunya di dalam, itu dia kita tunjuk dan dia mau. Jadi kita satukan di dalam kamarnya untuk melayani dia si Agus, dan normal-normal saja selama ini enak-enak saja," kata Fadli.

Fadli menyebutkan ada sejumlah napi di Lapas Lombok Barat yang kondisinya lebih parah dari Agus, seperti menderita stroke dan tidak bisa berjalan.

Di bawah pengawasan petugas Lapas, napi yang sakit tersebut didampingi oleh tamping yang bertugas untuk menolong mereka.

"Kalau dia tidak bisa cebok, kita siapkan pendampingnya, dia tidak bisa jongkok, kita siapkan kloset duduknya, itu sudah mau bagaimana?" kata Fadli.

Lapas juga menyiapkan petugas medis atau perawat yang berjaga selama 24 jam.

"Khusus kamar lansia dan disabilitas, intensitasnya lebih sering karena mereka ada yang sakit, termasuk dia bagaimana buang air besarnya tetap dipantau, per jam perawat datang mengontrol mereka," kata Fadli.

Fadli menyebutkan, saat ini penghuni Lapas Lombok Barat ada sekitar 1.800 napi yang ditempatkan di dalam 90 kamar sel.

Sebelumnya, terdakwa kasus dugaan pelecehan seksual fisik, IWAS alias Agus telah menjalani sidang perdana pada Kamis (16/1/2025).

Selama menjalani proses persidangan, Agus ditahan di Lapas Kuripan Lombok Barat.

Saat ini, tim penasihat hukum Agus tengah mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk pengalihan status penahanan Agus menjadi tahanan rumah.

Agus didakwa melanggar Pasal 6 Huruf A dan Pasal 6 Huruf C Jo Pasal 15 Ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp 300 juta.

MATARAM, KOMPAS.com - IWAS alias Agus disabilitas, terdakwa kasus pelecehan seksual, mengajukan permohonan pengalihan status tahanan menjadi tahanan rumah.

Pengajuan permohonan pengalihan status penahanan telah disampaikan kepada majelis hakim pada saat sidang perdana perkara kasus dugaan pelecehan seksual fisik yang digelar di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis (16/1/2025).

"Kami minta supaya dipertimbangkan majelis hakim, ya mudah-mudahan," kata Aminuddin, penasihat hukum terdakwa Agus, Kamis.

Aminuddin mengatakan, pengalihan status tahanan diperlukan karena fasilitas di Lapas dinilai tidak memadai untuk disabilitas.

Ditambah lagi, pendamping yang bukan dari profesional melainkan dari warga binaan yang menjadi tenaga pendamping juga menjadi hal yang dikeluhkan terdakwa Agus.

Menurut Aminuddin, semestinya pemerintah memberikan pendamping profesional untuk membantu terdakwa penyandang disabilitas daksa dalam aktivitas pribadi seperti mandi dan BAB.

"Disampaikan waktu awal difasilitasi yang bagus untuk seorang disabilitas ternyata tidak. Sampai sekarang si Agus ini sudah mulai gatal-gatal," kata Aminuddin.

Pihaknya akan terus memantau perkembangan kondisi Agus.

"Inikan dia mempunyai hak menjadi seorang manusia yang sama dengan kita tetapi ada kekurangannya, dia disabilitas. Maka kepentingan-kepentingan pribadinya dalam konteks ini tidak bisa terlaksana semuanya seperti kita yang normal. Untuk itu, perlu kita junjung tinggi masalah hak disabilitas," kata Aminuddin.

Sementara itu, Ketua Komisi Disabilitas Daerah (KDD) Nusa Tenggara Barat (NTB), Joko Jumadi, mengatakan bahwa pengajuan permohonan pengalihan status tahanan merupakan hak dari terdakwa Agus.

"Penahanan itu kewenangannya ada di majelis hakim. Apapun keputusan majelis hakim, Komisi Disabilitas Daerah akan mendukung," kata Joko.

Juru Bicara PN Mataram, Lalu Muhamad Sandi, mengatakan bahwa dalam sidang, terdakwa mengajukan permohonan pengalihan status tahanan menjadi tahanan rumah.

"Jadi permohonan ini hak dari terdakwa. Dikabulkan atau tidak, itu wewenang dari majelis hakim," kata Lalu Muhamad Sandi.

Ketika nanti dikabulkan, status tahanan bisa beralih ke tahanan rumah, tahanan kota, atau tetap jadi tahanan rutan jika majelis hakim menolak.

"Kan kita belum tahu apakah akan dikabulkan atau tidak," kata Sandi.

Sebelumnya, sidang perdana kasus dugaan pelecehan seksual terdakwa IWAS alias Agus disabilitas digelar secara tertutup di PN Mataram, Kamis (16/1/2025).

Terdakwa hadir di persidangan didampingi oleh penasehat hukum Aminuddin Cs dan keluarganya.

Agus terancam dijerat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Ancaman pidana untuk perkara yang disangkakan adalah 12 tahun kurungan penjara maksimal dan denda paling banyak Rp 300 juta.

Mataram -

I Wayan Agus Suartama (22), pria difabel yang merupakan terdakwa kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) mengajukan pengalihan status tahanan. Hal itu terungkap usai sidang pertama di Pengadilan Negeri Mataram.

Dilansir detikBali, sidang yang berlangsung pada Kamis (16/1/2025) itu dilakukan secara tertutup. Melalui penasihat hukumnya, Agus mengajukan pengalihan status tahanan kepada majelis hakim PN Mataram.

Agus ingin menjadi tahanan rumah atau tahanan kota lantaran tidak betah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat.

"Secara materiil kami akan mengajukan beberapa surat terkait pengalihan status penahanan, bisa tahanan rumah, bisa tahanan kota. Ini agar hak-haknya bisa terpenuhi sebagaimana biasanya," kata Ainuddin, koordinator penasihat hukum Agus.

Ia mengaku pengajuan pengalihan status penahanan tersebut dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan. Ainuddin melihat sejauh ini, kliennya tak bisa jauh dan selalu bergantung kepada orang tuanya. Agus juga mengaku tidak nyaman dengan minimnya fasilitas di Lapas Kelas IIA Kuripan.

"Kami diminta dari jaksa untuk menghadirkan orang tua, artinya ada kepentingan Agus yang mestinya dijalankan secara pribadi tidak bisa dijalankan," ujarnya.

Sementara itu, Juru Bicara PN Mataram, Lalu Mohammad Sandi Iramaya, mengatakan permohonan Agus akan dipertimbangkan lebih dulu oleh majelis hakim.

"Di sidang ini terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan permohonan pengalihan status tahanan. Jadi permohonan ini hak dari terdakwa, dikabulkan atau tidak, itu hak dari majelis hakim," katanya.

Sementara itu, sidang kedua akan digelar pada 23 Januari 2025 dengan mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi. Jaksa akan menghadirkan lima saksi ke persidangan.

"Ini perkaranya pidsus, jadi berlangsung secara tertutup untuk umum. Jadi kami akan menyampaikan informasi dengan inisialnya. Untuk saksinya berapa, saksinya berapa akan ada inisialnya. Tidak bisa disampaikan secara terbuka," tegasnya.

(dai/dai)