Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyambangi kantor Menteri ATR/BPN untuk bertemu Nusron Wahid membahas penataan lahan berbasis hak asasi manusia (HAM). Pada kesempatan tersebut, Natalius hendak menyelaraskan data konflik tanah yang bersinggungan dengan HAM.

Pigai mengatakan, sewaktu dirinya berada di Komnas HAM, ia menerima laporan 2.000-an konflik tanah. Ia menduga, saat ini, ketika ia sudah menjabat Menteri HAM, akan ada peningkatan jumlah pengaduan konflik tanah.

"Kami selaraskan untuk menata, mengontrol, karena berdasarkan data yang masuk waktu saya di Komnas HAM, itu rata-rata konflik tanah itu hampir 2.000-an setahun. Sekarang di Kementerian HAM juga mungkin akan juga mengalami peningkatan," kata Pigai kepada wartawan di kantor Kementerian ATR/BPN, Rabu, (15/1/2025).

Pada kesempatan tersebut, Pigai menyinggung persoalan sertifikasi hak komunal atau hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat. Ia mengatakan saat ini masih banyak masyarakat adat yang belum mendaftarkan sertifikasi tanahnya.

"Problem sertifikasi komunal itu sekarang itu agak sedikit susah secara masif dijalankan. Karena sejauh pengamatan kami, saya, itu tingkat partisipasi masyarakat secara sukarela untuk mendaftarkan ke Kementerian ATR BPN itu susah," ujar Pigai.

Menurut Pigai, kesulitan tersebut terjadi karena banyak perorangan yang mengklaim tanah masyarakat adat. Padahal tanah tersebut harusnya disertifikasi sebagai kawasan milik adat.

"Justru di kawasan masyarakat adat, masyarakat komunal, setiap orang mengeklaim punya dia. Padahal sesungguhnya itu punya kawasan adat," ujar Pigai.

"Sementara kawasan adat itu, andaikan mereka bersatu saja, misalnya masyarakat komunal atau kawasan masyarakat adat bisa diselesaikan," tambahnya

Nusron Wahid membeberkan kementeriannya saat ini akan mensertifikasi 3 juta hektare lahan hak masyarakat adat. Nusron berharap dalam waktu lima tahun sertifikasi itu dapat terselesaikan.

"Target kita untuk hak adat itu 3 juta hektare. Lebih banyak yang di kawasan hutan, kalau total klaimnya ya. Ini belum ada data pasti karena belum ada pendaftaran. Klaimnya hak adat itu totalnya hampir 10 juta. Tapi yang APL (area di luar kawasan hutan negara) itu hanya sekitar 3 juta, 70 persennya mungkin ada di hutan," tutur Nusron.

"Semoga semoga lima tahun ini rampung. Ini bergerak terus," tambahnya.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Arzeti Bilbina mendorong agar Rancangan Undang-undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat segera disahkan. Ia menilai RUU tersebut penting untuk menjamin hak-hak masyarakat adat yang selama ini terabaikan.

"Menjamin hak-hak masyarakat adat merupakan kewajiban Negara. Maka kami mendorong agar RUU Masyarakat Hukum Adat masuk dalam Proglenas prioritas sehingga bisa segera disahkan," kata Arzeti, Sabtu (23/11/2024).

RUU Masyarakat Hukum Adat sendiri telah diusulkan sejak tahun 2003 dan dirumuskan naskah akademiknya pada tahun 2010. Meski sudah lama masuk Prolegnas DPR, namun RUU yang menyangkut kemaslahatan orang banyak itu belum juga disahkan.

Berbagai lembaga, termasuk organisasi non-pemerintah dan komunitas adat secara aktif mengadvokasi pengakuan hak-hak masyarakat adat, serta perlindungan terhadap budaya dan lingkungan mereka.

Arzeti menilai RUU MHA harus segera disahkan guna memberi pengakuan resmi terhadap hukum adat dan hak-hak masyarakat adat. Seperti hak atas tanah, sumber daya alam, dan hak untuk mempertahankan budaya.

"Dengan adanya beleid khusus terkait masyarakat adat, kita berharap Pemerintah lebih memperhatikan adat budaya yang ada di Indonesia. Apalagi zaman sekarang sudah digempur oleh budaya luar yang sangat masif," ungkap Arzeti.

Lewat RUU MHA, negara pun dapat memberikan perlindungan budaya dan tradisi masyarakat adat yang telah diwariskan sejak zaman leluhur mereka. Menurutnya, RUU MHA dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat dan mendorong pembangunan lebih inklusif dan berkelanjutan.

"Kan juga bisa memberikan kepentingan jangka panjang untuk masyarakat dan Pemerintah bisa menjaga adat budaya masyarakat kita," ujarnya.

"RUU Masyarakat Adat akan memastikan budaya orisinil kita tetap terjaga. Banyak adat budaya kita yang mulai hilang karena tergerus arus kemajuan zaman, seperti bahasa daerah kita yang sudah mulai tidak terpakai dan tidak digunakan masyarakat setempat," lanjut Arzeti.

Politisi PKB ini lalu menyinggung bagaimana Korea Selatan berhasil membumikan budaya mereka di berbagai belahan dunia seperti keberhasilan pada K-Pop dan K-Drama yang memang tak lepas dari dukungan pemerintahnya sendiri.

"Dengan menjadikan pelestarian budaya sebagai hal prioritas, Korea Selatan berhasil membawa budaya Korea menjadi mendunia Kita lihat bagaimana keberhasilan K-Pop dan K-Drama terhadap perekonomian Korea Selatan," ungkapnya.

"Indonesia harus seperti itu agar bahasa dan budaya kita dikenal di kancah global. Betapa bangganya kita kalau musik-musik asli Indonesia seperti Gambang Kromong, Karawitan, Gamelan, Kombi dari Papua, Kolintang, Gambus dan lain-lain bisa seperti K-Pop," tambah Arzeti.

Selain itu, Arzeti menyinggung mengenai hukum adat yang sudah mulai ditinggalkan oleh generasi muda saat ini bisa. Alhasil, banyak masyarakat yang lebih mengutamakan arus globalisasi.

"Untuk itu, saya mengajak Pemerintah dan teman-teman di DPR didukung oleh seluruh elemen bangsa untuk kita memperjuangkan RUU Masyarakat Adat. Tentunya ini semua demi kepentingan masyarakat," ujarnya Arzeti.