Pencabutan visa terhadap ratusan mahasiswa hingga peneliti asing di Amerika Serikat tanpa alasan yang jelas menimbulkan tanda tanya. Tindakan ini dilakukan di tengah kebijakan imigrasi yang semakin ketat di bawah pemerintahan Presiden AS Donald Trump.

Berdasarkan laporan CNN setelah meninjau dokumen pengadilan, pernyataan dari pengacara, dan pengumuman dari lebih dari 80 universitas dan perguruan tinggi di seluruh negeri, mengonfirmasi bahwa lebih dari 525 mahasiswa, dosen, dan peneliti telah visanya dicabut tahun ini.

Menteri Luar Negeri Marco Rubio bulan lalu mengatakan bahwa Departemen Luar Negeri, di bawah kepemimpinannya, telah mencabut lebih dari 300 visa, sebagian besar adalah visa mahasiswa.

Kasus-kasus yang pertama kali menjadi sorotan publik menarget individu yang dituduh mendukung organisasi teroris, seperti penangkapan Mahmoud Khalil setelah aksi protes pro-Palestina di Universitas Columbia.

Namun saat ini semakin banyak ancaman deportasi terhadap mahasiswa terjadi karena alasan yang relatif sepele-seperti pelanggaran kecil yang sudah lama terjadi, menurut pengacara imigrasi-atau bahkan tanpa alasan yang jelas.

Penargetan terhadap warga negara asing yang terafiliasi dengan universitas-universitas ternama AS ini terjadi di tengah tindakan keras imigrasi yang lebih luas oleh pemerintahan Trump, termasuk penggunaan kewenangan luas untuk menyatakan sejumlah migran sebagai anggota geng dan mendeportasi mereka tanpa sidang.

"Semua instrumen dalam undang-undang imigrasi sebenarnya sudah ada sebelumnya, tapi sekarang digunakan dengan cara yang menimbulkan kepanikan massal, kekacauan, dan ketakutan, dengan harapan para mahasiswa tidak mendapatkan bantuan hukum yang memadai dan pada akhirnya akan meninggalkan negara ini secara sukarela," kata Jeff Joseph, presiden terpilih Asosiasi Pengacara Imigrasi Amerika.

Kasus terbaru yang mencuat ke publik yaitu warga negara Rusia, Kseniia Petrova, yang bekerja sebagai peneliti di Harvard Medical School ditahan lantaran membawa embrio katak 'non-berbahaya' tanpa mendeklarasikannya di formulir bea cukai saat kembali ke AS. Alih-alih dikenai denda, visa kunjungan pertukaran miliknya dicabut dan dia dibawa ke tahanan.

Dilansir CNN, Minggu (13/4/2025), pengacara Petrova, Greg Romanovsky menyebut tindakan yang dilakukan otoritas AS itu sebagai hukuman yang tidak sebanding. Greg mengatakan apa yang dilakukan kliennya hanya sebagai kesalahan yang tidak disengaja.

CNN meminta tanggapan dari Departemen Keamanan Dalam Negeri terkait hal tersebut namun tidak memberikan komentar. Kendati demikian, departemen tersebut menyampaikan kepada pesan ABC News mengenai alasan penahanan Petrova.

"Pesan-pesan yang ditemukan di ponsel (Petrova) mengungkap bahwa ia berencana menyelundupkan material tersebut melewati bea cukai tanpa mendeklarasikannya," tulis pesan tersebut.

Saat ini Petrova mendekam di fasilitas tahanan Imigrasi dan Bea Cukai di Louisiana. Menurut catatan ICE, dia menunggu sidang pada 9 Juni yang bisa berakhir dengan deportasinya ke Rusia.

Menurut pengacaranya, Petrova kemungkinan akan segera ditangkap karena sikap vokalnya menentang invasi Rusia ke Ukraina.

"Penahanannya tidak hanya tidak perlu, tapi juga tidak adil," ujar Romanovsky.

Simak juga Video Trump Teken Aturan Deportasi Mahasiswa yang Ikut Aksi Pro-Palestina

Imbauan KBRI ke Mahasiswa Indonesia

Sehubungan dengan meningkatnya pengawasan dan penegakan aturan terhadap visa pelajar internasional di AS, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Washington DC memberikan imbauan kepada mahasiswa Indonesia. KBRI meminta seluruh mahasiswa Indonesia untuk mematuhi aturan yang berlaku di sana.

Imbauan terhadap mahasiswa Indonesia di AS ini disampaikan oleh KBRI lewat akun Instagram @indonesiaindc, seperti dilihat Minggu (13/4/2025). KBRI mengingatkan WNI di Amerika Serikat untuk selalu menjaga status visa F-1 atau J-1 dengan baik.

"Sehubungan dengan meningkatnya pengawasan dan penegakan aturan terhadap visa pelajar internasional oleh otoritas imigrasi Amerika Serikat, seluruh mahasiswa Indonesia pemegang visa F-1 dan/atau J-1 diimbau untuk lebih berhati-hati dan memastikan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan imigrasi yang berlaku," tulis imbauan KBRI.

KBRI juga menyampaikan, visa dapat dicabut apabila terdapat pelanggaran antara lain, melakukan pekerjaan tanpa izin resmi (di luar OPT/CPT), tidak mempertahankan status sebagai mahasiswa penuh waktu (full-time student) dan terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum, baik hukum lokal maupun federal.

Adapun konsekuensi pencabutan visa F-1 dan J-1 mencakup antara lain: tidak dapat kembali ke Amerika Serikat meskipun form I-20 masih aktif, visa dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat digunakan, dan penolakan masuk kembali saat pemeriksaan imigrasi.

Akibat hal tersebut, KBRI menyampaikan imbauan untuk mahasiswa di AS sebagai berikut:

1. Segera menghubungi Designated School Official (DSO) apabila terjadi perubahan status atau menghadapi kendala imigrasi
2. Berkonsultasi dengan pengacara imigrasi profesional apabila diperlukan
3. Tidak kembali ke AS tanpa visa F-1 atau J-1 yang sah dan masih berlaku
4. Memastikan status imigrasi dalam kondisi aman sebelum melakukan perjalanan internasional atau mengambil keputusan penting
5. Menghubungi hotline perwakilan RI setempat untuk akses bantuan kekonsuleran, jika menghadapi tindakan dari otoritas imigrasi AS
6. Kelola Media Sosial dengan Bijak - Hindari unggahan yang bisa disalahartikan dan berdampak hukum.
7. Aktif di Komunitas Lokal - Gabung Permias/Mata Garuda untuk info, bantuan, & dukungan. Selalu Bawa ID - Wajib saat bepergian di luar tempat tinggal.
8. Cek & Perbarui Dokumen - Pastikan visa, I-20/DS-2019, dan paspor selalu aktif.
9. Gunakan Fasilitas Kampus - Konsultasi status imigrasi lewat International Student Services.
10. Simpan Dokumen Cadangan - Buat salinan digital & cetak dokumen penting.
11. Hindari Travel Saat Status Tidak Jelas - Bisa berujung penolakan masuk kembali ke AS.
12. Jaga Kesehatan Mental - Rutin hubungi keluarga/teman di Indonesia.
13. Lapor ke DSO - Wajib dalam 10 hari untuk perubahan alamat, jurusan, kampus, beasiswa, dll.
14. Tetap waspada, patuhi aturan dan, dan saling jaga!

Simak juga Video Trump Teken Aturan Deportasi Mahasiswa yang Ikut Aksi Pro-Palestina

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) mengatakan pihaknya sedang menyelidiki apa yang disebut sebagai kemungkinan pelanggaran undang-undang terorisme selama protes atas perang Gaza di Universitas Columbia. Ini menjadi tekanan terbaru pada kampus yang menjadi pusat aktivisme anti-Israel di AS tahun lalu.

Dilansir Reuters, Minggu (16/3/2025), Wakil Jaksa Agung AS Todd Blanche mengatakan penyelidikan tersebut merupakan bagian dari 'misi Presiden Donald Trump untuk mengakhiri antisemitisme di negara ini'.

Dia menyebutnya sebagai tindakan balasan yang sudah lama tertunda. Pendukung hak-hak sipil langsung mengkritik langkah tersebut.

Mereka mengatakan para pengunjuk rasa dilindungi oleh Amandemen Pertama Konstitusi AS yang melindungi hak-hak termasuk kebebasan berbicara. Pengumuman tersebut merupakan yang terbaru dalam serangkaian kebijakan pemerintahan Trump yang tidak berniat melonggarkan tindakan kerasnya terhadap aktivis mahasiswa pro-Palestina dan kebijakan universitas yang dianggapnya memungkinkan antisemitisme berkembang di kampus.

Pemerintahan Trump telah memberi tahu Columbia bahwa kampus tersebut harus membuat serangkaian perubahan kebijakan sebagai prasyarat untuk memulai pembicaraan tentang pemulihan dana federal senilai USD 400 juta yang ditangguhkan minggu lalu. Tuntutan tersebut bertepatan dengan penggeledahan dua kamar asrama oleh agen federal di kampus Columbia di New York.

Penggeledahan tersebut dilakukan seminggu setelah agen imigrasi menahan Mahmoud Khalil yang merupakan pemimpin demo pro-Palestina di Columbia tahun lalu. AS sedang berupaya untuk mendeportasinya yang sejauh ini telah diblokir di pengadilan federal.

Awal minggu ini, Departemen Pendidikan AS memperingatkan bahwa mereka sedang menyelidiki 60 sekolah karena dianggap menoleransi lingkungan yang tidak bersahabat bagi orang Yahudi. Mereka juga sedang menyelidiki pengaduan bahwa 45 universitas terlibat dengan program keberagaman yang menetapkan kelayakan berdasarkan ras. Kegiatan itu dianggap melanggar undang-undang hak sipil tahun 1964.

Demonstrasi di kampus yang memicu pengawasan federal dimulai setelah serangan Hamas terhadap Israel pada Oktober 2023 dan serangan Israel yang didukung AS berikutnya terhadap Gaza hingga menyebabkan lebih dari 48 ribu warga tewas.

Para pengunjuk rasa menuntut agar dana abadi universitas ditarik dari kepentingan Israel dan agar AS menghentikan bantuan militer kepada Israel. Pemerintahan Trump kini menuduh Columbia University tidak memberikan tanggapan yang memadai terhadap perkemahan selama berminggu-minggu yang didirikan para aktivis di kampus dan pendudukan singkat sebuah gedung kampus.

Universitas tersebut telah membela diri, dengan mengatakan mereka telah berupaya memerangi antisemitisme. Pada saat yang sama, mereka berusaha untuk menangkis tuduhan oleh kelompok hak-hak sipil bahwa mereka membiarkan pemerintah mengikis perlindungan kebebasan berbicara akademisi.

Pengacara senior di American Civil Liberties Union dan bagian dari tim hukum Khalil, Brian Hauss, mengatakan penyelidikan Departemen Kehakiman itu salah arah.

"Amandemen Pertama tidak memperbolehkan adanya alasan untuk mencampuradukkan antara pro-Palestina dan pro-Hamas," katanya dalam sebuah pengarahan.

Presiden sementara Columbia University Katrina Armstrong menyebut agen dari Departemen Keamanan Dalam Negeri AS melakukan penggeledahan asrama setelah memberikan surat perintah yang ditandatangani oleh hakim federal. Dia mengatakan tidak ada yang ditahan, tidak ada barang yang dipindahkan, dan tidak ada tindakan lebih lanjut yang diambil.

Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyelidikan apakah Universitas Columbia menampung imigran di kampusnya yang berada di negara itu secara ilegal. Mahasiswa mengatakan agen imigrasi federal telah berulang kali terlihat di asrama dan perumahan mahasiswa di sekitar kampus Manhattan Columbia.

Di antara tuntutan dalam surat hari Kamis kepada sekolah tersebut, pemerintahan Trump mengatakan Columbia harus secara resmi mendefinisikan antisemitisme, melarang penggunaan topeng 'yang dimaksudkan untuk menyembunyikan identitas atau mengintimidasi' dan menempatkan departemen Studi Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika di bawah 'kepengurusan akademis' yang akan mengambil alih kendali dari tangan fakultas mereka.

Surat itu juga menuntut sekolah tersebut mereformasi kebijakan penerimaan dan perekrutan internasionalnya agar sesuai dengan hukum federal, tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut. Columbia pun mengikuti langkah itu dengan menyatakan sedang meninjau surat tersebut.

"Kami berkomitmen setiap saat untuk memajukan misi kami, mendukung mahasiswa kami, dan mengatasi segala bentuk diskriminasi dan kebencian di kampus kami," ujar pihak kampus dalam sebuah pernyataan.

Columbia telah memberikan skorsing, pengusiran, dan pencabutan gelar kepada mahasiswa yang menempati gedung tersebut pada musim semi lalu. Namun, pihak kampus tidak menyebutkan nama mahasiswa tersebut atau berapa banyak yang didisiplinkan.

Ratusan pendukung Khalil pun berdemonstrasi di gerbang utama Columbia pada hari Jumat (14/3). Seorang mahasiswa pascasarjana, Demetri, mengatakan suasana di kampus itu menyedihkan.

"Pemerintah federal tidak dapat mendikte apa dan siapa yang diajarkan dan tidak diajarkan, seperti siapa yang dapat dan tidak dapat diterima," katanya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Departemen Kehakiman Amerika Serikat tengah menyelidiki kemungkinan mengajukan tuduhan terorisme terhadap para pengunjuk rasa pro-Palestina di Universitas Columbia. Pertimbangan itu muncul setelah pihak berwenang Amerika Serikat menahan aktivis pro-Palestina, Mahmoud Khalil. Pemerintahan Presiden Trump pun berupaya mendeportasi Khalil, akan tetapi pengacaranya merespons bahwa rencana deportasi itu mengancam kebebasan berekspresi di Amerika Serikat.

Washington (ANTARA) - Sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat (AS) dan organisasi hak sipil, Senin (10/3), mengecam penangkapan Mahmoud Khalil, alumnus Universitas Columbia yang ikut memimpin aksi perkemahan pro-Palestina pada April 2024.

Khalil ditangkap di tempat tinggalnya, properti miliki universitas, di New York, Sabtu malam.

Anggota DPR dari Partai Demokrat Rashida Tlaib mengutuk penangkapan tersebut dengan menyebutnya sebagai serangan terhadap kebebasan berpendapat.

"Bebaskan Mahmoud Khalil. Ini seperti strategi dalam buku panduan fasis. Mengkriminalisasi perbedaan pendapat adalah serangan terhadap Amandemen Pertama dan kebebasan berbicara," kata Tlaib, yang mewakili Michigan.

"Mencabut kartu hijau seseorang hanya karena mereka menyatakan pendapat politiknya adalah tindakan ilegal. Memprotes genosida bukanlah kejahatan." kata Tlaib lagi.

Perwakilan New York, Alexandria Ocasio-Cortez, memperingatkan bahwa penangkapan tersebut bisa menjadi preseden berbahaya.

"Jika pemerintah federal bisa menangkap seorang residen tetap sah AS tanpa alasan atau surat perintah, mereka juga bisa menghilangkan warga negara AS," tulis Ocasio-Cortez di platform X.

"Siapa pun – baik dari sayap kiri, kanan, atau tengah – yang menekankan pentingnya hak konstitusional dan kebebasan berbicara seharusnya sudah membunyikan alarm sekarang," tulisnya.

Jaksa Agung New York Letitia James juga menyuarakan keprihatinan dan menyebut penangkapan itu sebagai tindakan "sewenang-wenang".

"Saya sangat prihatin dengan penangkapan dan penahanan Mahmoud Khalil, seorang aktivis dan residen tetap sah keturunan Palestina. Kantor saya sedang memantau situasi ini dan kami berkomunikasi dengan pengacaranya," tulis James di X.

Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR) mengecam tindakan Departemen Keamanan Dalam Negeri AS dengan menyebut penangkapan Khalil itu sebagai pelanggaran kebebasan berbicara.

"Keputusan sewenang-wenang Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk menangkap Mahmoud Khalil semata-mata karena aktivisme damainya menentang genosida adalah serangan terang-terangan terhadap jaminan kebebasan berbicara dalam Amandemen Pertama, hukum imigrasi, dan kemanusiaan rakyat Palestina."

"Kami dan kelompok hak sipil lainnya sedang berkomunikasi dengan tim hukum Mahmoud. Perjuangan ini baru saja dimulai," kata CAIR dalam pernyataannya.

Presiden Donald Trump, dalam pernyataannya Senin, membela penangkapan Khalil.

Trump menyebut Khalil sebagai "mahasiswa asing pro-Hamas," dan menyatakan bahwa penangkapan itu adalah "penangkapan pertama dari banyak yang akan datang."

Menurut pengacara Khalil, Amy Greer, kliennya "ditangkap secara tidak sah" oleh agen Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) yang mengeklaim visanya telah dicabut, meskipun Khalil adalah residen tetap sah (pemegang green card/kartu hijau) dan tidak berada di AS dengan visa pelajar.

"Kami akan secara agresif memperjuangkan hak Mahmoud di pengadilan dan akan terus berupaya memperbaiki kesalahan besar yang disengaja dan tak bisa dimaafkan ini," kata Greer dalam sebuah pernyataan.

Ia menuduh pemerintah AS secara khusus membidik para mahasiswa Universitas Columbia yang mengkritik serangan biadab Israel di Gaza.

"Pemerintah AS telah memperjelas bahwa mereka akan menggunakan penegakan imigrasi sebagai alat untuk menekan kebebasan berbicara," katanya menambahkan.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2025