Jakarta -

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono menegaskan isu hak asasi manusia (HAM) menjadi prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Sugiono menjelaskan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM global.

"Pemerintah Indonesia menjadikan isu HAM sebagai salah satu isu prioritas," kata Menlu Sugiono dalam pertemuan High-Level Segment Dewan Hak Asasi Manusia (Dewan HAM) PBB Sesi ke-58 di Jenewa, Swiss (24/2/2025).

Sugiono mengatakan Indonesia teguh memajukan amanat konstitusi. Sugiono menegaskan pandangan Indonesia dalam menyampaikan agenda HAM di tengah berbagai persoalan, mulai dari kesenjangan pembangunan, meningkatnya diskriminasi dan Islamofobia, serta persoalan di Palestina.

"Setiap negara harus menempatkan HAM sebagai jantung kebijakan nasionalnya," ujarnya.

Sugiono juga menjabarkan berbagai kebijakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo dalam rangka pemenuhan HAM di Indonesia. Termasuk program Makan Bergizi Gratis, pembangunan perumahan rakyat, dan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.

"Indonesia menggarisbawahi pentingnya hak atas pembangunan, memastikan negara mengelola sumber daya alamnya untuk kesejahteraan rakyatnya," tuturnya.

Sugiono menegaskan Dewan HAM PBB harus kembali pada mandatnya, yaitu melindungi HAM. Dia meminta Dewan HAM PBB tidak menjadi alat politik dalam hubungan antar negara.

"Kerja sama HAM harus didasarkan pada komitmen yang tulus dan kemitraan yang setara. Tidak ada satu negara pun yang memiliki otoritas moral untuk menghakimi negara lain," imbuhnya.

Lebih lanjut, Sugiono menegaskan pemerintah mendukung keadilan untuk negara Palestina. Dia meminta genosida dan peperangan di Palestina agar dihentikan.

"Kita tidak akan diam menghadapi pendudukan Israel di Palestina. Karenanya, Indonesia menyerukan, khususnya kepada mereka yang mengaku menjunjung tinggi hak asasi manusia, agar segera menghentikan genosida dan perang di Palestina. Hentikan penerapan double standard dalam penegakan HAM," jelasnya.

High-Level Segment (HLS) diselenggarakan pada minggu pertama sesi pertama Dewan HAM PBB setiap tahunnya. HLS kali ini diikuti lebih dari 128 oleh pejabat tinggi di tingkat Deputi Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri dan lainnya.

Indonesia saat ini menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk keenam kalinya, yaitu untuk periode 2024-2026. Indonesia aktif mengangkat sejumlah isu penting di Dewan HAM PBB, termasuk mengenai Palestina, Muslim Rohingya, intoleransi dan kebencian berbasis agama, hak atas pembangunan, dan pembangunan kapasitas di bidang HAM.

Simak juga Video: Mahfud MD Respons Yusril soal Tragedi 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat

(wnv/imk)

JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menduga ada orang dalam yang main-main atau bahkan melakukan kolusi terkait penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) pagar laut di pesisir Tangerang.

Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam Program Terus Terang berjudul 'Jangan Biarkan Hukum Diinjak-injak Bandit' yang diunggah di kanal YouTube Mahfud MD Official, Rabu (22/1/2025).

"Ini jelas pelanggaran hukum pasti ada orang dalam yang main-main atau kalau agak lebih keras dari main-main pasti melakukan kolusi. Nggak mungkin bisa keluar HGB sebanyak itu," ujar Mahfud.

Menurut dia, terbitnya 263 sertifikat HGB pada pagar laut diduga merupakan tindakan oknum birokrasi. "Yang saya dengar itu katanya sudah ada proyeksi kavelingnya kan itu data 263 sudah ada kavelingan titik koordinatnya sudah diukur. Itu bukan main-main, pasti pekerjaan oknum aparat atau birokrasi," katanya.

Mahfud berharap oknum tersebut dapat diusut dengan tegas. Dia meyakini oknum tidak melakukan kesalahan administratif, namun secara sadar melakukan kolusi.

"Sekarang ini yang harus diusut tersendiri sebagai pelanggaran hukum. Saya tidak berpendapat bahwa ini pelanggaran hukum kesalahan administratif. Kalau kayak gini tendensinya kolusi sampai begitu banyak ratusan sertifikat," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN) Nusron Wahid membenarkan pagar laut di Tangerang, Banten mengantongi sertifikat HGB.

Hal ini diungkapkan Nusron dalam pidatonya pada Pelantikan Pejabat Eselon I Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Senin (20/1/2025). "Poin kedua yang ingin kami sampaikan, kami membenarkan ada sertifikat di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed tersebut," kata Nusron.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla atau karib disapa JK mengatakan bahwa salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia dalam mencapai kemajuan adalah masalah hukum, terutama dalam hal penegakan hukum

"Masalah yang paling pokok, masalah hukum. Sekarang ini hampir semua sektor hukum, penegak hukum yang memegang hukum itu sudah menjadi bagian yang sangat perlu diperbaiki,” kata JK dalam Podcast bersama Mahfud MD bertajuk “Ruang Sahabat” dikutip dari YouTube Mahfud MD Official, Senin (25/11/2024).

Menurut JK, jika sistem hukum di Indonesia tidak diperbaiki, maka rencana ekonomi yang baik sekalipun akan sulit diwujudkan.

JK lantas menyebut bahwa kepastian hukum tersebut erat kaitannya dengan investasi yang selama ini dikejar oleh Indonesia.

Dia mengatakan, investor asing sering kali merasa ragu untuk berinvestasi di Indonesia karena masalah ketidakpastian hukum.

"Mau undang investor asing mereka tanya dulu, ini bisa enggak konsekuen hukum ini?" ujarnya.

Selain soal kepastian hukum, JK juga menyoroti korupsi sebagai salah satu masalah besar yang menghambat Indonesia mendampatkan investasi asing.

"Korupsi seperti yang disampaikan tadi sehingga sekarang Indonesia bukan lagi pilihan pertama untuk masuk ke Asia Tenggara investasi," katanya.

Menurut JK, negara-negara seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand kini lebih dipilih oleh investor karena memiliki iklim hukum yang lebih stabil.

Atas dasar itu, JK menegaskan bahwa sistem hukum di Indonesia harus segera diperbaiki agar bisa bersaing secara global.

Selain itu, JK juga mengkritik perihal prosedur birokrasi yang mempersulit proses perizinan.

"Masalah kita bukan di luar negeri, bukan untuk mengundang mereka masuk tapi kalau masuk bagaimana,” ujarnya.

Proses perizinan yang lambat dan penuh birokrasi disebut membuat investor enggan untuk berinvestasi di Indonesia. Bahkan, JK menyebut bahwa pengusaha sering kali mengalami kesulitan karena perizinan yang memakan waktu berbulan-bulan.

Senada dengan JK, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam Mahfud MD juga menyoroti perihal kepastian hukum di tanah Air

Menurut Mahfud, ketika diminta menjadi calon wakil presiden (cawapres) oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri, masalah hukum menjadi prioritas utama.

"Aparat penegak hukum sewenang-wenang, korupsi terjadi di mana-mana dan itu kerjaannya Pak Mahfud nanti fokus di situ,” kata Mahfud menirukan perkataan Megawati kepadanya.

Terkait investasi, Mahfud pun menyebut bahwa ketidakpastian hukum menjadi masalah utama yang menghambat.

"Sudah diizinkan nanti pada proses berikutnya batal lagi karena ada orang lain yang juga minta dan membayar lebih banyak," ujar Mahfud.

Mahfud juga mengungkapkan bahwa investor sering kali merasa terjebak dalam situasi harus memberikan uang untuk memastikan kelancaran bisnis, tetapi sering kali disalahartikan sebagai tindakan suap.

"Pak Mahfud, gimana saya mau berinvestasi kalau kita ngasih uang untuk sesuatu agar lancar, itu kalau ketahuan kita dibilang nyogok, padahal diperas gitu,” katanya menirukan keluhan yang diterimanya dari pengusaha.

Optimis sekaligus pesimis

Namun, meskipun kondisi hukum di Indonesia sangat memprihatinkan, Mahfud tetap optimis bahwa perubahan bisa terjadi.

Dia menyebutkan bahwa optimisme yang muncul dari pernyataan keras yang sering disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto mengenai penegakan hukum.

"Optimisme muncul karena Pak Prabowo statemen-statemenya sampai hari ini masih keras terhadap penegakan hukum," ujarnya.

Namun, dia juga mengungkapkan pesimisme terkait apakah struktur pemerintahan yang ada saat ini dapat mendukung pernyataan tersebut.

"Saya melihat ini ke struktur pemerintahannya ini benar enggak bisa mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo,” katanya.

Meskipun demikian, Mahfud menegaskan bahwa tidak boleh cepat menilai atau menghakimi menteri baru karena perubahan membutuhkan waktu dan kesabaran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla atau karib disapa JK mengatakan bahwa salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia dalam mencapai kemajuan adalah masalah hukum, terutama dalam hal penegakan hukum

"Masalah yang paling pokok, masalah hukum. Sekarang ini hampir semua sektor hukum, penegak hukum yang memegang hukum itu sudah menjadi bagian yang sangat perlu diperbaiki,” kata JK dalam Podcast bersama Mahfud MD bertajuk “Ruang Sahabat” dikutip dari YouTube Mahfud MD Official, Senin (25/11/2024).

Menurut JK, jika sistem hukum di Indonesia tidak diperbaiki, maka rencana ekonomi yang baik sekalipun akan sulit diwujudkan.

JK lantas menyebut bahwa kepastian hukum tersebut erat kaitannya dengan investasi yang selama ini dikejar oleh Indonesia.

Dia mengatakan, investor asing sering kali merasa ragu untuk berinvestasi di Indonesia karena masalah ketidakpastian hukum.

"Mau undang investor asing mereka tanya dulu, ini bisa enggak konsekuen hukum ini?" ujarnya.

Selain soal kepastian hukum, JK juga menyoroti korupsi sebagai salah satu masalah besar yang menghambat Indonesia mendampatkan investasi asing.

"Korupsi seperti yang disampaikan tadi sehingga sekarang Indonesia bukan lagi pilihan pertama untuk masuk ke Asia Tenggara investasi," katanya.

Menurut JK, negara-negara seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand kini lebih dipilih oleh investor karena memiliki iklim hukum yang lebih stabil.

Atas dasar itu, JK menegaskan bahwa sistem hukum di Indonesia harus segera diperbaiki agar bisa bersaing secara global.

Selain itu, JK juga mengkritik perihal prosedur birokrasi yang mempersulit proses perizinan.

"Masalah kita bukan di luar negeri, bukan untuk mengundang mereka masuk tapi kalau masuk bagaimana,” ujarnya.

Proses perizinan yang lambat dan penuh birokrasi disebut membuat investor enggan untuk berinvestasi di Indonesia. Bahkan, JK menyebut bahwa pengusaha sering kali mengalami kesulitan karena perizinan yang memakan waktu berbulan-bulan.

Senada dengan JK, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam Mahfud MD juga menyoroti perihal kepastian hukum di tanah Air

Menurut Mahfud, ketika diminta menjadi calon wakil presiden (cawapres) oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri, masalah hukum menjadi prioritas utama.

Jakarta -

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru akan diterapkan di Indonesia. KUHP akan diterapkan satu tahun lagi.

Hal itu disampaikannya dalam acara Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Sentul, Bogor, Kamis (7/11/2024). Menurutnya, KUHP tersebut mengganti hukum kolonial.

"Dalam upaya membangun hukum nasional di bidang hukum pidana kita menyadari hanya tinggal setahun lagi dari sekarang kita akan menerapkan kitab undang-undang hukum pidana nasional yang baru, mengganti hukum kolonial yang sampai hari ini masih kita laksanakan," katanya.

Yusril mengatakan KUHP nasional yang baru tersebut bisa memberikan harapan baru bagi masyarakat. Sebab, lanjutnya, KUHP tersebut disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia.

"Walaupun cukup banyak peraturan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kita ciptakan sendiri setelah kita merdeka, tapi keberadaan KUHP nasional yang baru ini memberikan harapan baru," ungkapnya.

"Di mana kita membangun sistem hukum pidana yang berasaskan kepada prinsip-prinsip hukum yang dianut oleh masyarakat kita sendiri baik berdasarkan kepada hukum adat, hukum tradisi, hukum Islam yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang diadopsi dan ditransformasikan di dalam hukum pidana nasional kita," jelasnya.

Dia juga mengatakan dalam waktu satu tahun, pemerintah harus menyelesaikan lima Undang-Undang untuk menyusun KUHP tersebut. Sehingga nantinya tidak mengedepankan penindakan lagi, melainkan restorative justice.

"Lebih mendekatkan kepada keadilan restoratif yang pada pemulihan hak-hak dari korban dan terciptanya kedamaian ketenteraman, dan kemudian keadilan di tengah-tengah masyarakat," tuturnya.

Menurutnya, restorative justice bukan sesuatu yang baru di dalam hukum perkembangan hukum masyarakat. Di Indonesia sendiri ada hukum adat dan agama yang mengedepankan aspek tersebut.

"Di mana para pihak disuruh untuk bermusyawarah, berdamai, mencari jalan tengah menyelesaikan konflik, kalau tidak bisa diselesaikan baru norma-norma hukum pidana dipaksakan," pungkasnya.

Saksikan juga video: Mahfud MD Respons Yusril soal Tragedi 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat

[Gambas:Video 20detik]

(rdh/maa)

MALANG - Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam menyelaraskan etika, ideologi, dan pembangunan sosial. Penguatan nilai-nilai Pancasila menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Hak itu diungkapkan Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara: Etika Sosial dan Pendidikan yang digelar oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)" di Malang, Jawa Timur, Senin (2/9/2024)

Mahfud mengatakan, kerapuhan etika sudah lama menjadi masalah di Indonesia. Menurutnya, etika yang rapuh sejak era Orde Baru telah melahirkan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang masih berlanjut hingga kini.

Meskipun, Reformasi diharapkan membawa perubahan melalui TAP MPR RI No. 6 Tahun 2021 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, tantangan etika tetap ada.

?Terjadi flexing, pamer kemewahan, suka bohong, pemborosan yang luar biasa sehingga yang terjadi tumpulnya Trisakti. Kedaulatan politik tidak secara substansi dilaksanakan, terkadang didikte juga oleh ambisi pribadi,? katanya.

Salah satu upaya untuk menghapus persoalan etika itu ialah melalui penguatan Pancasila.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia itu menjelaskan, Pancasila punya dua fungsi, pertama berfungsi sebagai dasar negara dan fungsi selain dasar negara.

Fungsi sebagai dasar negara, Pancasila merupakan sumber pembentukan hukum di Indonesia. Sementara Pancasila yang berfungsi sebagai selain dasar negara, Pancasila menjadi medium pemersatu bangsa, pedoman hidup bangsa, dan pandangan hidup bangsa.

?Fungsi Pancasila selain dasar negara ini adalah nilai moral dan etik. Daya ikatnya kesadaran moral, takut, risih sehingga sanskinya otonom. Yang terjadi, orang hanya takut pada Pancasila sebagai dasar negara, sehingga bisa diubah sewaktu-waktu oleh penyelenggara negara,? tukasnya.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, Pancasila harus diletakkan kembali sebagai ideologi berbasis kesadaran historis. ?Bahwa Ideologi itu lahir dari berbagai pemikiran, islamisme, nasionalisme, humanisme, demokrasi, dan marxisme,? katanya.

Lewat kesadaran historis terhadap Pancasila itu, proses demokratisasi di Indonesia harus dipastikan tidak melayani segelintir orang saja tapi melayani kepentingan rakyat.

?Sistem hubungan kekuasaan cenderung oligarki, terbukti pada masa Orde Baru tidak menguntungkan bagi kepentingan masyarakat, hanya memunculkan ketimpangan sosial,? ujarnya.

Budayawan Garin Nugroho menyoroti internet yang dulu dianggap sebagai ruang publik yang demokratis kini berubah menjadi arena politik massa yang manipulatif.

Sutradara sejumlah film itu mencatat hampir 80% anak muda menggunakan internet, namun banyak dari mereka terjebak dalam politik pasar yang mengutamakan kepentingan ekonomi dan kekuasaan, bukan produktivitas masyarakat.

?Perlu ada strategi etika yang jelas untuk mengatasi fenomena ini dan memastikan bahwa ruang digital dapat digunakan secara konstruktif,? katanya sambil menegaskan ruang maya saat ini tanpa panduan nilai kebangsaan.

Indonesian Conference on Religion and Peace (ICPR) Siti Musdah Mulia mengatakan, pentingnya reformasi budaya dan undang-undang untuk mengatasi diskriminasi dan intoleransi.

?Reform sejumlah undang-undang atau peraturan yang ada yaitu sejumlah perundang-undangan masih ada yang diskriminatif. ICRP pernah mendata, terdapat 147 undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang mengandung unsur diskriminatif dan intoleran,? pungkasnya.

TOMOHON, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengapresiasi sikap Jaleswari Pramodawardhani yang mengundurkan diri dari posisi Deputi V Kepala Staf Kepresidenan.

Jaleswari mundur dari Istana karena ia saat ini telah tergabung dengan tim pemenangan nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD.

"Maka beliau saya respek betul mengambil sebuah sikap saya mundur," Kata Ganjar kepada awak media di Kantor Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM), Tomohon, Sulawesi Utara, Kamis (1/2/2024).

Menurut Ganjar, sikap yang ditunjukkan Dani, sapaan Pramodawardhani, seharusnya menjadi etika dasar seorang pejabat publik yang memutuskan bergabung dalam tim pemenangan.

"Kalau yang lain kemudian merasa ketika kemudian ada potensi konflik kepentingan ya itu mundur lebih baik. Sehingga nanti tidak ada kecurigaan," ujar Ganjar.

"Mbak Dani umpama, karena dia Deputi KSP, dia menjadi tim sukses saya, maka dia mundur," sambung Ganjar.

Ganjar juga mencontohkan sikap mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Wijayanto yang langsung mengundurkan diri setelah menyatakan bergabung dengan TPN Ganjar-Mahfud.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengimbau supaya para pejabat publik yang terlibat dalam konstestasi politik atau menjadi bagian dari tim kampanye sebaiknya melepaskan jabatannya menghindari konflik kepentingan.

"Maka kemudian yang sekarang menjabat dan ikut berkontestasi atau menjadi timnya merasa bahwa inilah adalah pemerintahan, inilah integritas yang harus ada. Maka saya kira baik jika semuanya mundur," ucap Ganjar.

Adapun Jaleswari mengumumkan pengunduran dirinya dari KSP pada Rabu malam.

Pengumuman itu disampaikannya lewat keterangan tertulis kepada wartawan.

"Melalui siaran pers ini, saya Jaleswari Pramodhawardani menginformasikan pengunduran diri saya dari jabatan Deputi V Kepala Staf Kepresidenan terhitung 1 Februari 2024," ujar Jaleswari dalam pengumumannya.

Jaleswari mengatakan, dia memutuskan mengundurkan diri jabatannya di KSP supaya tidak mengganggu kepresidenan.

"Dalam hal ini, saya menyadari penuh bahwa saya perlu menghindari situasi di mana saya dapat dipersepsikan sebagai beban politik bagi Bapak Presiden maupun lembaga kepresidenan secara umum dikarenakan pilihan politik pribadi saya," ujar Jaleswari

Lamongan, Jatim (ANTARA) - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md mengatakan bahwa dirinya ingin menjaga kekokohan ideologi Pancasila.

"Apa yang ingin saya lakukan, kalau dari sudut politik, saya ingin menjaga kekokohan ideologi negara kita Pancasila untuk menguatkan persatuan Indonesia," kata Mahfud di Lamongan, Jawa Timur, Sabtu (13/1) malam.

Sementara itu, Mahfud mengatakan bahwa persatuan Indonesia sangat penting, sehingga masyarakat diimbau tidak terjebak untuk mengganti dasar ideologi negara.

"Persatuan Indonesia itu sangat penting bagi kita. Enggak usah terjebak pada pikiran-pikiran untuk mengganti ideologi negara. Itu sudah tidak mungkin," ujarnya.

Mahfud kemudian menjelaskan beragam upaya menggantikan ideologi negara yang membuktikan bahwa Pancasila adalah ideologi yang teruji.

"Ada yang melalui gerakan parlemen, ikut pemilu tetapi gagal, kembalinya tetap ke Pancasila. Ada yang dilakukan melalui pemberontakan dulu, ada DI/TII, ada Permesta, G30S/PKI, dan lain-lain tetap gagal karena Pancasila itu adalah sebuah ideologi yang sudah teruji," katanya.

Pada Pemilu 1999 menurut Mahfud, Presiden B.J Habibie menyatakan mempersilakan pihak yang ingin mengganti ideologi dengan membuat partai dan bertarung dalam pemilu.

"Tahun 1999 ketika reformasi, ini banyak yang belum lahir tahun 1999, ketika reformasi dilakukan banyak orang yang mengatakan 'kita ganti saja nih ideologi Pancasila'. Maka pada saat itu, Presiden Habibie menyatakan 'kita segera mengadakan pemilu, siapa yang mengganti ideologi Pancasila silakan membuat partai, dan memperjuangkan biar Pancasila ini diganti'," ujarnya.

Namun kata Mahfud, upaya tersebut tetap gagal.

"Tahun 1999, Pemilu diikuti oleh 24 partai, ada yang membawa ideologi agar Pancasila diganti, ada Partai Nahdlatul Ummat, ada Partai Abul Yatama, ada Partai Masyumi Baru, dan partai-partai lain sebanyak 24. Pada akhirnya sesudah pemilu, semua partai politik yang mendapat kursi di Pemilu sebanyak 83 persen itu menyatakan tetap menjadikan Pancasila sebagai dasar ideologi negara," kata Mahfud.

Karena itu Mahfud mengatakan bahwa tugas pokok yang akan dilakukan oleh dirinya kelak adalah menjaga keutuhan ideologi.

"Tugas saya yang paling pokok kalau di bidang politik adalah menjaga keutuhan ideologi," katanya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2024