TANGERANG SELATAN - Kasus mafia tanah di Babakan, Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang merugikan seorang warga bernama Kow Kusran mulai menjadi perhatian publik. Sebelumnya, Kow Kusran dizalimi mafia tanah melalui putusan janggal majelis hakim di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang.

Untuk terciptanya keadilan dan menjaga marwah hukum peradilan, Aliansi Cerdas Hukum ikut turun ke jalan menggelar aksi damai dalam memberantas mafia tanah di depan kantor Mahkamah Agung (MA), Senin (14/4/2025).

Aksi Aliansi Cerdas Hukum mengawal proses kasasi yang diajukan Kow Kusran kepada MA lantaran tidak puas dengan putusan majelis hakim PN Tangerang yang dinilai janggal dan merugikan.

"Kami menyuarakan kepada MA untuk bertindak tegas dan menjunjung tinggi keadilan agar mafia tanah yang didukung oknum-oknum tidak merusak marwah dan citra peradilan di negeri ini," teriak korlap aksi Aliansi Cerdas Hukum dalam orasinya.

Kuasa hukum Kow Kusran, Davi Bya yang juga turut hadir di lokasi menuturkan kejanggalan yang diterima kliennya dalam putusan sidang di PN Tangerang dan Pengadilan Tinggi Banten sudah disampaikan kepada pihak perwakilan MA dalam audiensinya.

Dia juga berharap kliennya mendapatkan keadilan dalam kasus ini lewat kasasi yang telah diajukan. Selain itu, MA mendukung pemberantasan mafia tanah dan mafia hukum yang dapat merusak citra hukum di negeri ini.

"Kita sudah sampaikan semuanya yang terjadi di PN dan PT, kita disarankan apabila terjadi penyelewengan hukum di PN dan PT segera melaporkan ke Mahkamah Agung," ujar Davi Bya.

Sementara, Aminah, istri Kow Kusran berharap MA memberikan keadilan dalam kasus ini. Apalagi keputusan yang diberikan majelis hakim PN Tangerang sangat janggal.

Dia menegaskan keadilan sangat penting. Jangan sampai hukum kita dicederai dan diatur-atur oleh para mafia.

"Saya berharap agar masih ada keadilan di negeri ini. Saya meminta agar MA memutuskan seadil-adilnya dalam kasasi kasus Kow Kusran ini," kata Aminah.

Makassar -

Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menduga eksekusi rumah toko (ruko) dan bangunan oleh pengadilan di Jalan AP Pettarani Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), melanggar hukum. Dia juga menyoroti 1.500 personel polisi yang dikerahkan saat proses eksekusi.

Diketahui, eksekusi ruko dan bangunan di Jalan AP Pettarani, Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang, Makassar, berlangsung pada Kamis (13/2) pagi. Eksekusi tersebut sempat diwarnai kericuhan lantaran pemilik ruko melakukan perlawanan.

"Eksekusi yang dilakukan kalau boleh saya mengatakan ini adalah eksekusi yang melanggar hukum. Kenapa melanggar hukum rupanya di atas tanah itu sudah ada pemilik-pemilik yang pihak ketigakan," kata Rudianto Lallo saat konferensi pers di Rumah Aspirasi Anak Rakyat di Makassar, Senin (24/2/2025).

Rudianto Lallo menilai seharusnya ada ganti rugi bagi warga yang memiliki hak atas bangunan tersebut. Apalagi, eksekusi bangunan tersebut melanggar hukum.

"Karena eksekusi yang melanggar hukum seharusnya minimal orang-orang yang sudah punya hak membeli beritikad baik punya sertifikat harusnya diganti rugi dan sebagainya," jelas Rudianto Lalllo.

Kericuhan terjadi saat proses eksekusi ruko di Jalan AP Pettarani Makassar. (Zulkarnaim/detikSulsel)

Pengerahan 1.500 Polisi Berlebihan

Legislator partai NasDem tersebut juga menyoroti jumlah personel polisi yang diterjunkan saat eksekusi berlangsung. Menurutnya, 1.500 personel polisi yang dikerahkan terlalu berlebihan.

"Di catatan kritis saya, pelaksanaan eksekusi (ruko) yang banyak melibatkan anggota Polri. Kok bisa eksekusi sampai menghadirkan 1.500 personel seperti negara dalam keadaan darurat saja," katanya.

Dia mengaku heran eksekusi ruko tersebut melibatkan banyak personel polisi. Bahkan setelah eksekusi, personel kepolisian masih melakukan pengamanan di lokasi.

"Ini ada apa? tidak seperti eksekusi-eksekusi lainnya yang hanya mungkin pengamanannya tidak sampai 1.500 personel," katanya.

"Yang kedua setelah dieksekusi (ruko) biasa sudah bubar kok bisa polisi menjaga ruko-ruko itu, lahan-lahan itu, seakan dia menjadi security dari lahan-lahan itu, ini ada apa," sambungnya.

Rudianto Lalllo pun menduga ada oknum mafia tanah yang terlibat di balik eksekusi ruko tersebut. Ia menegaskan agar polisi tidak ikut campur terlalu dalam meskipun mereka diminta untuk bertindak sebagai pengamanan.

"Penggunaan aparat dalam eksekusi. Kita berharap agar putusan pengadilan yang dianggap kontroversi patut diduga ada mafia di dalamnya patut diduga ada mafia tanah. Seharusnya polisi bisa berhati-hati khususnya jajaran polisi yang ada di Kota Makassar hati-hati jangan ikut campur terlibat di situ (eksekusi ruko) meskipun ada permintaan pengamanan dari pengadilan," tegasnya.

(hsr/ata)

Solo -

Napi korupsi Lapas Kedungpane Semarang, Agus Hartono, menjadi sorotan usai tepergok pelesiran saat menjalani masa hukumannya. Dia Ternyata juga pernah terseret kasus mafia tanah.

Dia kembali disorot usai tepergok makan dengan keluarganya di sebuah restoran di Semarang, padahal dia seharusnya menjalani hukuman di Lapas Kelas 1 Semarang Kedungpane. Kepala Lapas Semarang Mardi Santoso membenarkan hal itu dan tindakan sudah dilakukan dengan memindahkan Agus ke lapas dengan pengamanan ketat di Nusakambangan.

"Terhadap narapidana berinisial AH yang melanggar peraturan, di era sebelum saya bertugas di sini, sudah diambil tindakan berupa dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan," kata Mardi dalam keterangan menanggapi peristiwa Agus yang bisa jalan-jalan meski dalam masa tahanan, Sabtu (8/2).

Agus Hartono diketahui menjadi narapidana korupsi karena kasus kredit macet terhadap tiga bank plat merah yang berada di Semarang. Dari kasus korupsinya itu dia juga terseret kasus pencucian uang. Selain itu, dia juga pernah terseret kasus mafia tanah. Bagaimana kasusnya?

Dalam catatan detikJateng, Agus Hartono pernah ditetapkan tersangka kasus mafia tanah di Salatiga oleh Polda Jateng pada Juli 2022 lalu. Polda Jateng menyebut Agus dan rekan-rekannya berkomplot untuk mengambil tanah para petani dengan total luas sekitar 3 hektare.

Ketiga tersangka yakni Donni Iskandar Sugiyo Utomo (DI) alias Edward Setiadi, Nur Ruwaidah alias Ida, dan Agus Hartono (AH). Aksi itu terjadi pada 2016 lalu.

"Tersangka atas nama DI alias ES kemudian tersangka atas nama Ida, dan tersangka atas nama AH melakukan pembelian 11 bidang tanah di wilayah Salatiga," kata Dirreskrimsus Polda Jateng yang saat itu dijabat Kombes Pol Johanson Simamora di kantornya, Selasa (19/7/2022).

Johanson menyebut Donni Iskandar Sugiyo Utomo menggunakan identitas palsu bersama dengan Ida notaris yang mewakili Agus Hartono selaku pembeli tanah. Mereka lalu membeli 11 bidang tanah milik warga dengan membayar uang muka sebesar Rp 10 juta.

Lalu, ED meminjam sertifikat korban dengan dalih untuk dicek keasliannya di BPN. Ternyata, sertifikat itu justru dibalik nama atas nama Agus Hartono dan dijaminkan ke bank.

Sebanyak 11 bidang tanah seluas 3 hektare itu digadai sebesar Rp 2,5 miliar. Johanson menyebut harga pasaran tanah itu di tahun 2016 mencapai Rp 13 miliar.

"Tahun 2018 terjadi kredit macet oleh AH kepada pihak bank. Oleh pihak bank otomatis melakukan penyitaan atas jaminan atau agunan yang ada di bank. Pada saat pengecekan ke lokasi, pemilik tanah merasa belum menerima pembayaran sepenuhnya," katanya.

Sederet Vonis Agus Hartono

Kasi Intel Kejari Semarang, Cakra Nur Budi Hartanto, menjelaskan ada tiga kasus Agus yang ditangani Kejari Semarang. Pertama yaitu terkait kredit macet Bank BJB cabang Semarang dan diadili 18 Juli 2023 dengan hukuman 10,5 tahun penjara dengan denda Rp 400 juta subsidair 3 bulan. Di tingkat banding hukuman menjadi 9 tahun 6 bulan penjara. Uang Pengganti Rp 14,7 miliar.

Agus Hartono juga terjerat kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dalam kasus itu, Pengadilan Tinggi Jateng memberi vonis 8 tahun penjara.

Agus bermasalah dengan pinjaman bank lain yaitu kredit macet di BRI Agroniaga cabang Semarang tahun 2016. Awalnya dia dijatuhi hukuman 7 tahun, namun di tingkat MA dinyatakan ontslag van recht vervolging atau putusan lepas.

"Ontslag di kasasinya, terdakwa lain, Donny dijatuhi hukuman 6 tahun," ujarnya, Senin (10/2/2025).

Kasus berikutnya yaitu tindak pidana korupsi terkait kredit macet di bank Mandiri sekaligus kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dia dan rekannya, Donny, dituntut 19 tahun dan uang pengganti Rp 89,2 miliar subsidair 9,5 tahun.

Kemudian putusan di tingkat pertama Agus divonis 2 tahun, dan Donny 1 tahun penjara. Jaksa kemudian mengajukan banding.

"Putusan Pengadilan Tingginya Agus 8 UP Rp 52,3 miliar subsidair 1,5 tahun, Donny 7 tahun, UP Rp 41,9 miliar subsidair 1,5 tahun. Kita upayakan kasasi," tegasnya.

Di Salatiga juga terlibat kasus pemalsuan dokumen dan dituntut 5 tahun penjara. Dia divonis hukuman 10 bulan penjara, namun di tingkat Pengadilan Tinggi menjadi dihukum 4 bulan penjara.

Dari data tersebut, jika dijumlah, Agus saat ini mendapat vonis penjara 25 tahun 10 bulan. Kemudian jika tidak membayar uang pengganti, total menjadi 31 tahun 4 bulan. Kemudian uang pengganti yang harus dibayar Agus yaitu Rp 67 miliar.

(afn/apu)

SEMARANG, KOMPAS.com - Narapidana Lapas Kedungpane Semarang berinisial AH alias Agus Hartono dipindahkan ke Lapas Nusakambangan, Jawa Tengah.

AH merupakan narapidana kasus korupsi dan pencucian uang.

Narapidana tersebut dikabarkan kabur dari Lapas Kedungpane Semarang pada pertengahan Januari 2025.

Informasi yang dihimpun Kompas.com menyebutkan bahwa yang bersangkutan keluar dari lapas saat jajan di sebuah resto tanpa izin hingga akhirnya kepergok pihak kejaksaan di Jawa Tengah.

Kalapas Kedungpane Semarang, Mardi Santoso, tidak membantah kabar tersebut.

Dia menegaskan bahwa peristiwa yang menyangkut seorang narapidana kasus korupsi itu terjadi sebelum dia menjabat.

"Di era sebelum saya bertugas di sini, sudah diambil tindakan berupa dipindahkan ke Lapas Nusakambangan," kata Mardi dalam keterangannya, Sabtu (8/2/2025).

Selain itu, petugas yang terlibat dalam pelanggaran ini telah diberikan tindakan disiplin sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

"Kami terus berkomitmen untuk menjaga integritas," ucapnya.

Dia memastikan bahwa bagi siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Alhamdulillah, kondisi lapas sekarang sangat kondusif," ujar Mardi.

Agus Hartono sebelumnya ditangkap tim intelijen Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Jateng di Bandara Ahmad Yani Semarang, Kamis, 22 Desember 2024.

Agus ditangkap setelah mendarat di Bandara Ahmad Yani usai menjalani perjalanan dari Jakarta menggunakan pesawat Garuda Indonesia di kursi 41B.

Dia ditangkap sekitar pukul 09.30 WIB, sesaat setelah pesawat Garuda Indonesia GA 232 yang ditumpanginya mendarat dari Jakarta ke Semarang.

Ketika itu, Agus Hartono duduk di kursi 41B.

Diberitakan sebelumnya, Agus Hartono ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Kantor Cabang Semarang kepada tersangka dengan menggunakan PT Seruni Prima Perkasa pada 2017 yang lalu.

Dalam proses pengajuan, dia diduga menggunakan Purchase Order (PO) palsu untuk mendapatkan pencairan dana.

Agus sempat dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan kejaksaan sebelum akhirnya dijemput paksa.

Tidak hanya sebagai tersangka kasus korupsi, Agus Hartono juga dikenal sebagai mafia tanah di Salatiga, Jawa Tengah.

Agus Hartono diduga terlibat dalam aksi penipuan bersama dua rekannya, yakni Donni Iskandar Sugiyo Utomo (DI) alias Edward Setiadi dan Nur Ruwaidah alias Ida.

Kasus ini bermula pada tahun 2016, ketika tersangka Edward Setiadi dan Ida mengaku sebagai notaris dan menawarkan pembelian tanah kepada masyarakat.

Mereka berhasil mendapatkan 11 bidang tanah seluas 3 hektar dengan memberikan uang muka Rp 10 juta kepada masing-masing pemilik tanah.

Setelah itu, Edward Setiadi meminjam sertifikat tanah korban dengan alasan akan dicek keasliannya di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Namun, tanpa sepengetahuan pemilik tanah, seluruh sertifikat tersebut justru dialihkan atas nama Agus Hartono dan dijadikan jaminan di bank.

SEMARANG, KOMPAS.com - Narapidana Lapas Kedungpane Semarang berinisial AH alias Agus Hartono dipindahkan ke Lapas Nusakambangan, Jawa Tengah.

AH merupakan narapidana kasus korupsi dan pencucian uang.

Narapidana tersebut dikabarkan kabur dari Lapas Kedungpane Semarang pada pertengahan Januari 2025.

Informasi yang dihimpun Kompas.com menyebutkan bahwa yang bersangkutan keluar dari lapas saat jajan di sebuah resto tanpa izin hingga akhirnya kepergok pihak kejaksaan di Jawa Tengah.

Kalapas Kedungpane Semarang, Mardi Santoso, tidak membantah kabar tersebut.

Dia menegaskan bahwa peristiwa yang menyangkut seorang narapidana kasus korupsi itu terjadi sebelum dia menjabat.

"Di era sebelum saya bertugas di sini, sudah diambil tindakan berupa dipindahkan ke Lapas Nusakambangan," kata Mardi dalam keterangannya, Sabtu (8/2/2025).

Selain itu, petugas yang terlibat dalam pelanggaran ini telah diberikan tindakan disiplin sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

"Kami terus berkomitmen untuk menjaga integritas," ucapnya.

Dia memastikan bahwa bagi siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Alhamdulillah, kondisi lapas sekarang sangat kondusif," ujar Mardi.

Agus Hartono sebelumnya ditangkap tim intelijen Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Jateng di Bandara Ahmad Yani Semarang, Kamis, 22 Desember 2024.

Agus ditangkap setelah mendarat di Bandara Ahmad Yani usai menjalani perjalanan dari Jakarta menggunakan pesawat Garuda Indonesia di kursi 41B.

Dia ditangkap sekitar pukul 09.30 WIB, sesaat setelah pesawat Garuda Indonesia GA 232 yang ditumpanginya mendarat dari Jakarta ke Semarang.

Ketika itu, Agus Hartono duduk di kursi 41B.

Diberitakan sebelumnya, Agus Hartono ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Kantor Cabang Semarang kepada tersangka dengan menggunakan PT Seruni Prima Perkasa pada 2017 yang lalu.

Dalam proses pengajuan, dia diduga menggunakan Purchase Order (PO) palsu untuk mendapatkan pencairan dana.

Agus sempat dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan kejaksaan sebelum akhirnya dijemput paksa.

Tidak hanya sebagai tersangka kasus korupsi, Agus Hartono juga dikenal sebagai mafia tanah di Salatiga, Jawa Tengah.

Agus Hartono diduga terlibat dalam aksi penipuan bersama dua rekannya, yakni Donni Iskandar Sugiyo Utomo (DI) alias Edward Setiadi dan Nur Ruwaidah alias Ida.

Kasus ini bermula pada tahun 2016, ketika tersangka Edward Setiadi dan Ida mengaku sebagai notaris dan menawarkan pembelian tanah kepada masyarakat.

Mereka berhasil mendapatkan 11 bidang tanah seluas 3 hektar dengan memberikan uang muka Rp 10 juta kepada masing-masing pemilik tanah.

Setelah itu, Edward Setiadi meminjam sertifikat tanah korban dengan alasan akan dicek keasliannya di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Namun, tanpa sepengetahuan pemilik tanah, seluruh sertifikat tersebut justru dialihkan atas nama Agus Hartono dan dijadikan jaminan di bank.

SEMARANG, KOMPAS.com - Narapidana Lapas Kedungpane Semarang berinisial AH alias Agus Hartono dipindahkan ke Lapas Nusakambangan, Jawa Tengah.

AH merupakan narapidana kasus korupsi dan pencucian uang.

Narapidana tersebut dikabarkan kabur dari Lapas Kedungpane Semarang pada pertengahan Januari 2025.

Informasi yang dihimpun Kompas.com menyebutkan bahwa yang bersangkutan keluar dari lapas saat jajan di sebuah resto tanpa izin hingga akhirnya kepergok pihak kejaksaan di Jawa Tengah.

Kalapas Kedungpane Semarang, Mardi Santoso, tidak membantah kabar tersebut.

Dia menegaskan bahwa peristiwa yang menyangkut seorang narapidana kasus korupsi itu terjadi sebelum dia menjabat.

"Di era sebelum saya bertugas di sini, sudah diambil tindakan berupa dipindahkan ke Lapas Nusakambangan," kata Mardi dalam keterangannya, Sabtu (8/2/2025).

Selain itu, petugas yang terlibat dalam pelanggaran ini telah diberikan tindakan disiplin sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

"Kami terus berkomitmen untuk menjaga integritas," ucapnya.

Dia memastikan bahwa bagi siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Alhamdulillah, kondisi lapas sekarang sangat kondusif," ujar Mardi.

Agus Hartono sebelumnya ditangkap tim intelijen Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Jateng di Bandara Ahmad Yani Semarang, Kamis, 22 Desember 2024.

Agus ditangkap setelah mendarat di Bandara Ahmad Yani usai menjalani perjalanan dari Jakarta menggunakan pesawat Garuda Indonesia di kursi 41B.

Dia ditangkap sekitar pukul 09.30 WIB, sesaat setelah pesawat Garuda Indonesia GA 232 yang ditumpanginya mendarat dari Jakarta ke Semarang.

Ketika itu, Agus Hartono duduk di kursi 41B.

LAMPUNG, KOMPAS.com - Kanwil Kemenag Lampung menyebut lahannya yang diambil mafia tanah memiliki sertifikat resmi.

Kasus ini sedang dalam proses penyidikan oleh Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Lampung.

Kepala Kantor Kanwil Kemenkumham Lampung, Puji Raharjo, mengatakan lahan seluas 17.000 meter persegi itu sebenarnya sudah lebih dari satu tahun dimiliki oleh Kemenag.

"Tanah itu udah puluhan tahun kita kuasai, lalu kemudian tahun 2022 itu ada pihak swasta yang mengeklaim bahwa mereka pemilik tanah itu dan berperkara di pengadilan," katanya saat dihubungi, Jumat (10/1/2025).

Penguasaan lahan negara ini kemudian diperkarakan oleh Kemenag Lampung melalui pengadilan perdata.

Namun, mulai dari Pengadilan Negeri (PN) Lampung Selatan hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA), Kemenag Lampung selalu kalah.

"Sampai Peninjauan Kembali (PK), skor 4-0, Kemenag kalah terus dalam sengketa itu," kata dia.

Padahal, Kemenag Lampung melampirkan berkas dan dokumen kepemilikan lahan yang sah.

Pun begitu dengan dokumen bahwa lahan itu adalah milik negara.

"Oleh karena itu, Kementerian Agama melaporkan hal ini kepada pihak terkait (Kejati Lampung) dengan dugaan mafia tanah. Sertifikat aslinya Kemenag masih pegang," katanya.

"Sekarang kita percayakan kepada kejaksaan untuk mengusutnya supaya terang benderang. Karena ini adalah aset negara. Itu harapan kita," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menyebut penggeledahan kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung terkait pengambilalihan lahan milik Kanwil Kemenag Lampung.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Lampung, Armen Wijaya, mengatakan penggeledahan kantor BPN Lampung itu benar terkait dugaan kasus mafia tanah.

Armen mengatakan penggeledahan kantor BPN Lampung itu dilakukan karena dari hasil penyidikan ditemukan lahan tersebut sudah berpindah secara resmi melalui BPN Lampung.

Padahal, lahan tersebut adalah milik negara yang seharusnya dikelola oleh Kanwil Kemenag Lampung.

Namun, dalam kasus yang ditangani Kejari Lampung ini, lahan tersebut beralih kepemilikan menjadi lahan milik pribadi.