Dua Anggota DPR RI Kunjungi Mbah Tupon, Siap Kawal Proses Hukum terkait Sengketa Tanah
Mbah Tupon menjadi korban mafia tanah di Kabupaten Bantul. [320] url asal
#mbah-tupon #mafia-tanah #kasus-tanah-mbah-tupon #kasus-penggelapan-tanah-mbah-tupon #kasus-mafia-tanah-mbah-tupon #tanah-mbah-tupon #sengketa-mbah-tupon #sertifikat-mbah-tupon-diblokir #sengketa-lahan
REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Dua anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka dan MY Esti Wijayati mendatangi rumah Mbah Tupon di Dusun Ngentak RT 04, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Sabtu (3/5/2025). Kedatangan keduanya ini tak lepas dari kasus sengketa tanah yang sedang dialami lansia buta aksara ini.
Mbah Tupon menjadi korban mafia tanah di Kabupaten Bantul. Tanah seluas 1.655 meter persegi yang semula dimilikinya, kini berganti nama dan membuatnya terancam kehilangan dua rumah di atas tanahnya. Sebab, sertifikat tanah tersebut kini dijadikan agunan Indah Fatmawati (IF) ke bank dengan tagihan menunggak Rp 1,5 miliar.
Rieke mengatakan ingin memberikan dukungan moral secara langsung sekaligus menegaskan komitmen mereka dalam mengawal proses hukum terhadap pengembalian hak atas tanah yang disengketakan. Dalam kesempatan ini, mereka juga menyerahkan surat blokir internal dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ke Mbah Tupon.
“Per tanggal 29 April Kantor Pertanahan, Bantul sudah melakukan pemblokiran internal terhadap sertifikat SHM nomor 2445," kata Rieke di sela kunjungan tersebut, Sabtu (3/5/2025).
Penyerahan surat pemblokiran tersebut, kata Rieke setidaknya bisa membuat tenang Mbah Tupon beserta keluarganya. Sebab keberadaan surat ini penting sebagai pegangan Mbah Tupon agar tanahnya tidak dilelang oleh Bank PNM. Selain itu, pihaknya juga berjanji akan terus mengawal supaya proses percepatan pengembalian sertifikat Mbah Tupon bisa berjalan dengan lancar.
“Tanah Mbah tupon tetap akan aman dengan adanya surat ini nomor B/NP.DI/723-3402/TV/2023. Surat tertanggal 29 April 2025 dan ditanda tangani oleh Kepala BPN Bantul Tri Harnanto H SH MH,” ucap Rieke.
Rieke juga menyampaikan Mbah Tupon bukan satu-satunya yang menjadi korban kasus mafia tanah. Menurutnya, kasus serupa masih banyak ditemui di negeri ini sehingga membutuhkan penanganan dan keberanian untuk bersuara.
Dia pun berpesan kepada seluruh masyarakat untuk berani berbicara kepada publik, jika mengalami kasus serupa seperti yang dialami oleh Mbah Tupon. “Mbah Tupon dan keluarga menjadi contoh kalau itu hak kita, jangan berhenti berjuang," ujarnya.