JAKARTA, KOMPAS.com – Meski Ahmad Dhani telah resmi menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), penyanyi Rayen Pono menegaskan bahwa proses hukum terhadap musisi tersebut tetap berjalan.

Adapun Ahmad Dhani, melalui putusan MKD, dinyatakan melanggar kode etik atas dua kasus, yakni pernyataan seksisnya mengenai naturalisasi pemain sepak bola dalam rapat bersama Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, beberapa waktu lalu, serta pemelesetan nama marga Rayen Pono.

Sementara Rayen juga melaporkan Ahmad Dhani ke Bareskrim Polri atas dugaan penghinaan rasial dan pencemaran nama baik melalui media sosial.

Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor: LP/B/188/IV/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI.

“Proses hukum tetap berjalan,” tulis Rayen Pono kepada Kompas.com via pesan singkat, Jumat (9/5/2025).

Rayen mengatakan, kemungkinan minggu depan ia akan menghadiri pemanggilan ke Polda guna proses klarifikasi.

“Untuk lanjut proses klarifikasi penyelidikan,” tambah Rayen.

Sebagai informasi, Ahmad Dhani dinyatakan terbukti melanggar kode etik sebagai anggota dewan.

Dhani pun dijatuhi sanksi berupa teguran lisan dan diwajibkan meminta maaf.

“Berdasarkan pertimbangan hukum dan etika, MKD memutuskan bahwa teradu yang terhormat Ahmad Dhani, dengan nomor anggota A119 dari Fraksi Partai Gerindra, telah terbukti melanggar kode etik DPR RI dan diberikan sanksi ringan,” kata Ketua MKD DPR, Nazaruddin Dek Gam, Rabu (7/5/2025).

“Menyatakan teradu melakukan pelanggaran kode etik anggota DPR RI. Menghukum teradu dengan teguran lisan disertai kewajiban teradu meminta maaf kepada pengadu paling lama 7 hari sejak keputusan ini,” tambahnya.

Presiden Prabowo Subianto berbicara soal tuduhan bahwa TNI identik dengan diktator. Dia pun mengungkit sejarah reformasi 1998 yang sukses karena adanya peran TNI-Polri.

Awalnya Prabowo mengatakan seorang tentara harus memiliki jiwa patriotik dan cinta Tanah Air, meskipun sudah pensiun. Ia menyebut banyak purnawirawan TNI yang akhirnya terjun ke dunia politik termasuk dirinya untuk terus menyelamatkan kekayaan bangsa.

"Bahwa kita harus menyelamatkan bangsa dan rakyat dan Tanah Air kita dan mereka mengajar pada kita semangat, tidak pernah menyerah. Saya tidak rela kekayaan bangsa kita tidak dinikmati oleh rakyat. Saya tidak rela dan karena itu saya terjun ke politik," kata Prabowo saat menyampaikan sambutan acara halalbihalal bersama purnawirawan TNI dan Polri, Selasa (6/5/2025).

Prabowo lalu merasa heran TNI selalu dituduh seolah ingin menjadi diktator. Padahal menurut Prabowo, reformasi tahun 1998 di masa orde baru itu sukses karena ada peran TNI-Polri.

"Kita TNI selalu dituduh bahwa kita mau jadi diktator. Selalu dituduh. Padahal saya ingatkan kepada tokoh-tokoh, coba buka sejarah dunia tunjukkan contoh di mana ada sebuah tentara yang mundur dari politik, dari kekuasaan. Kita mundur dengan rela. Reformasi itu, saudara-saudara, yang menyukseskan reformasi itu adalah tokoh-tokoh TNI dan Polri, ABRI," katanya.

Prabowo juga menyinggung hasil survei yang menunjukkan kepercayaan publik terhadap TNI masih tinggi. Dia mempersilakan berbagai pihak untuk mengecek hal itu.

"Kita harus mengatakan apa yang bener dan maaf sekarang kalau di survei rakyat Indonesia, mana institusi yang paling Anda percaya, yang teratas adalah TNI. Silakan, bukan kita yang bikin survei, ini survei internasional," katanya.

Tonton juga "Prabowo dan Try Sutrisno Duduk Bareng di Halalbihalal Purn TNI-Polri" di sini:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta maaf kepada masyarakat Bali atas terjadinya mati listrik secara massal di sejumlah wilayah di Bali. Hal itu disampaikannya dalam kapasitas sebagai juru bicara Presiden.

Melalui keterangan tertulis, Jumat (2/5/2025), Prasetyo awalnya menyebut pemerintah prihatin atas gangguan listrik tersebut. Dia juga mengapresiasi respons yang diberikan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN untuk memulihkan kondisi kelistrikan.

“Kami menerima laporan mengenai gangguan kelistrikan di Pulau Bali, dan atas arahan Presiden, kami segera melakukan koordinasi dengan Direktur Utama PLN serta jajaran terkait. Pemerintah mengapresiasi langkah cepat yang telah dilakukan,” ujarnya dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (2/5/2025).

Berdasarkan laporan yang dihimpun, ujar Prasetyo, listrik padam terjadi akibat gangguan pada kabel laut yang menghubungkan sistem kelistrikan Pulau Jawa dan Bali.

Akibatnya, gangguan tersebut menyebabkan trip pada seluruh pembangkit listrik di sistem Bali, lalu memicu pemadaman luas di sejumlah wilayah.

Wilayah terdampak meliputi Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan.

Sementara itu, beberapa fasilitas strategis seperti rumah sakit dan bandara sempat terganggu, namun langsung menjadi prioritas utama dalam proses pemulihan.

“Dalam waktu sekitar 45 menit, jajaran PLN berhasil memulihkan sebagian besar pasokan listrik di Bali. Pemulihan masih terus dilakukan secara bertahap, dengan tetap mengutamakan stabilitas dan keselamatan sistem,” jelas Prasetyo.

Mewakili Presiden, Prasetyo menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi.

Pada saat yang sama, dia juga memberikan apresiasi kepada seluruh tim PLN yang dinilai telah bekerja cepat, tangguh, dan profesional di tengah kondisi darurat.

“Atas nama Presiden dan pemerintah, kami menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan komitmen rekan-rekan PLN di lapangan. Pemerintah terus memantau proses pemulihan secara intensif dan akan memastikan bahwa layanan publik kembali berjalan normal secepat mungkin,” tutupnya.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, PLN mengklaim 50% listrik di Bali telah menyala kembali, Jumat (2/5/2025) malam.

Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN Gregorius Adi Trianto menuturkan, pemadaman listrik di Bali terjadi sejak pukul 16.00 WITA. Menanggapi itu, PLN pun melakukan pemulihan sesegera mungkin.

"Kurang dari 30 menit setelah kejadian, suplai listrik sudah kembali masuk secara bertahap. Pada Pukul 18.30 WITA sebesar 50% pelanggan terdampak sudah berhasil normal kembali," kata Gregorius melalui keterangan resmi.

Dia menyebut, ratusan personel PLN disertai peralatan lengkap telah diterjunkan untuk fokus melakukan perbaikan secara bertahap agar sistem kelistrikan dapat segera normal kembali.

"Hingga saat ini penyebab terjadinya gangguan masih dalam penelusuran," katanya.

Polda Jawa Timur menonaktifkan anggota Polres Pacitan, Jawa Timur, Aiptu LC yang diduga memperkosa seorang tahanan perempuan. Aksi bejatnya itu bahkan dilakukan di dalam tahanan Mapolres Pacitan.Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan, LC telah dinonaktifkan sejak sepekan yang lalu."Saat ini yang bersangkutan [LC] sendiri telah dinonaktifkan sejak kurang lebih seminggu lebih ya, seminggu ke belakang yang lalu," kata Jules, Senin (21/4).LC saat ini, kata Jules, juga telah ditempatkan di tahanan khusus oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Jatim."Sudah dilakukan penahanan dinonaktifkan, dan yang bersangkutan saat ini berada di tempat tahanan khusus Bidpropam Polda Jatim," ucapnya.

Jules menyebut, Kapolda Jatim Irjen Nanang Avianto memberikan atensi kepada kasus ini dan mendorong agar LC ditindak tegas. Ia juga menyampaikan permohonan maafnya.

"Tentu ini menjadi bagian evaluasi dari kami, khususnya Polda Jawa Timur, dan menjadi atensi Bapak Kapolda Jawa Timur untuk segera memproses, dan beliau menyampaikan ucapan permohonan maaf," kata dia."Serta tentunya akan menindak tegas setiap pelanggaran hukum yang terjadi termasuk yang dilakukan oleh anggota Polda Jawa Timur," tambah dia.Seperti diketahui, anggota Polres Pacitan, Jawa Timur, Aiptu LC diduga memperkosa seorang tahanan perempuan. Aksi bejatnya itu bahkan dilakukan di dalam tahanan Mapolres Pacitan, pada awal April 2025.Jika terbukti bersalah, kata Jules, maka Aiptu LC terancam sanksi pemecatan atau Pemberhentian Secara Tidak Hormat (PTDH), serta hukum pidana yang akan berjalan setelah sidang etik."Yang bersangkutan sendiri terancam sanksi yaitu berupa pemberhentian dengan tidak hormat," tutup Jules.

Juru Bicara Istana Prasetyo Hadi mengungkap makna pesan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh Menteri Kabinet Merah Putih untuk merapatkan barisan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) itu membantah jika pesan tersebut diartikan sebagai adanya kerenggangan di internal Kabinet Merah Putih.

"Enggak ada kerenggangan," ujarnya kepada wartawan di Istana Negara, Senin (21/4).

Prasetyo menjelaskan apabila selama ini Presiden kerap menganalogikan Kabinet Merah Putih sebagai sebuah tim. Oleh karenanya, ia menyebut makna merapatkan barisan itu sebagai pesan umum dan biasa disampaikan oleh Presiden.

"Presiden selalu menganalogikan Kabinet Merah Putih sebagai sebuah tim. Ya memang harus terus merapatkan barisan. Jadi maknanya merapatkan barisan itu tidak selalu sedang ada sesuatu, tapi itu untuk menjaga semangat," tuturnya.

Sebelumnya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku mendapatkan pesan dari Presiden Prabowo Subianto.

Cak Imin menyebut pesan itu disampaikan melalui telepon lantaran Prabowo berhalangan hadir dalam acara Halal Bihalal di kediamannya, pada Minggu (20/4) malam.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) itu menyebut Prabowo mengucapkan selamat dan meminta maaf karena berhalangan hadir. Prabowo, kata dia, juga meminta seluruh menterinya merapatkan barisan.

"Pak Presiden menelepon saya, menyampaikan selamat halal bihalal dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan," ujarnya kepada wartawan di kediamannya.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Gumilang Gatot, kuasa hukum Priguna Anugerah Pratama dokter residen PPDS tersangka kasus pemerkosaan terhadap FH (21 tahun) di RSHS Bandung mengkritik pihak-pihak yang menampilkan istri kliennya di media sosial tanpa sensor. Ia menyebut istri kliennya tidak berhubungan sama sekali dengan peristiwa yang terjadi.

"Mungkin kita akan membuka beberapa bukti gitu yang mungkin sedikit mengganggu, ada beberapa yang memposting foto-foto istri dari klien kami gitu ya. Mungkin saya perlihatkan sebentar ya ini ada foto istrinya wajahnya tidak terputus," ucap dia menunjukkan foto tersebut ke wartawan di Bandung, Kamis (10/4/2025).

Ia meminta agar semua pihak menghormati dan menjaga privasi istri dari kliennya. Selain itu, istri dari kliennya merasa terganggu dengan adanya pihak yang mengunggah foto kliennya dan istrinya tanpa sensor.

Ferdy Rizky Adilya kuasa hukum lainnya merasa keberatan dengan pernyataan Direktur Utama RSHS Bandung yang menyebut kliennya sebagai otak kriminal. Ia menilai hal itu berlebihan dan sudah memasuki materi hukum.

"Ada beberapa orang yang memang langsung menghakimi ya seperti misalkan dia berbicara klien kami itu otaknya itu kriminal misalkan atau segala macam lah. Saya kira itu sudah berlebihan," kata dia.

Ia mengatakan, pernyataan tersebut sudah memasuki materi hukum. Pihaknya meminta semuanya menyerahkan urusan tersebut ke polisi. "Kami berharap semua serahkan saja ya. Kita jalani proses hukum ini," kata dia.

Sebelumnya, aksi pemerkosaan yang dilakukan dokter residen PPDS Unpad di Gedung MCHC lantai 7 RSHS Bandung kepada FH terjadi pada tanggal 18 Maret. Modus pelaku meminta korban untuk melakukan transfusi darah dengan cara dibius hingga aksi tersebut dilakukan.

Nikita Mirzani sampai saat ini masih berada di dalam tahanan lantaran kasus dugaan pemerasan yang dilaporkan Reza Gladys. Lantas apa kabar Nikita Mirzani?

Melalui pengacaranya, Fahmi Bachmid, Nikita Mirzani disebut dalam keadaan sehat dan bugar tidak kurang satu apa pun.

"Sehat wal afiat, dia sehat. Saya datang ke sini dalam rangka minal aidin wal faidzin," ungkap Fahmi Bachmid saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (3/4/2025).

Saat ditanya lebih lanjut, Fahmi menuturkan tidak ada perbincangan lain yang saat bertemu dengan Nikita Mirzani.

"Dia menyampaikan permohonan maaf, maaf lahir dan batin di momen Lebaran ini. Dia melalui saya, bilang 'Sampaikan saja, Bang permohonan maaf saya kepada teman-teman' yang lain saya tidak bahas," jelas Fahmi lagi.

Ia juga tidak membahas soal penangguhan penahanan Nikita Mirzani.

"Pokoknya hari ini saya datang momennya Lebaran, nanti setelah ini baru kita bahas lagi mengenai masalah hukum. Kalau sekarang, Nikita tadi bilang minta maaf lahir batin kepada semua teman-teman media dan masyarakat," paparnya lagi.

Fahmi menjelaskan, perbincangan dengan Nikita Mirzani hanya sebatas permintaan maaf setelah Lebaran.

"Tidak elok membahas masalah lain di momen Lebaran ini," jelas Fahmi.

Nikita Mirzani dan asistennya, Mail Syahputra, ditahan penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya pada Selasa (4/3).

Mereka ditahan terkait dengan kasus pemerasan, pengancaman, serta tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Nikita Mirzani dan Mail Syahputra ditahan selama 20 hari ke depan terkait kasus dugaan pemerasan terhadap Reza Gladys. Penahanan ini dilakukan berdasarkan alat bukti yang kuat, termasuk bukti transfer, rekaman percakapan, dan dokumen terkait pemerasan," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary, Selasa (4/3).

Masa penahanan Nikita Mirzani dan asistennya, Mail Syahputra kemudian ditambah menjadi 40 hari sampai 2 Mei 2025.

Video: Senyum Nikita Mirzani Saat Pakai Baju Tahanan

Video: Senyum Nikita Mirzani Saat Pakai Baju Tahanan

Vadel Badjideh menjalani Lebaran di tahanan Polres Jakarta Selatan. Di momen tersebut, keluarga yang diwakilkan kedua kakaknya, Bintang dan Martin juga ibundanya datang menjenguk.

"Iya (Vadel) sempat salat sama tahanan di atas tadi. Ya dia sih ngerasa beda ya. Sekarang kan, maaf, sama teman-teman tahanan yang di atas," ujar kakak Vadel, Bintang di Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu (2/4/2025).

Bintang juga menyebut Vadel banyak bertukar cerita dengan tahanan lainnya mengenai tradisi Lebaran versi mereka. Vadel dan teman-teman di tahanan juga sempat sedih ketika malam takbiran tak bisa berkumpul dengan keluarga.

Ketika Bintang hadir bersama ibundanya, Titin dan Martin ke tahanan, Vadel terlihat emosional. Perayaan Lebaran Vadel di rutan berlangsung haru. Vadel disebut meneteskan air mata saat dijenguk ibundanya.

"Pelukan, nangis, cium. Itu aja sih. Mau di luar atau di dalem, sama aja," jawab sang ibu, Titin.

Bintang menambahkan, kehadiran keluarga ketika Lebaran di rutan membuat Vadel memanfaatkan momen. Bintang menyebut Vadel lebih manja ketika bertemu ibunya.

Ketidakhadiran Vadel Badjideh di rumah saat Lebaran membuat keluarganya sedih dan merasa kehilangan. Momen ini menjadi sangat berat untuk mereka.

Kini, Vadel Badjideh telah mencabut kuasa Razman Nasution sebagai kuasa hukumnya. Hal ini disampaikan pihak Bintang kepada awak media.

"Vadel dan kami, seluruh keluarga besar telah mencabut surat kuasa. Surat kuasa yang pernah Vadel dan keluarga berikan kepada Om Razman dan tim, (terhitung) pada tanggal 21 Maret 2025," ujar Bintang.

Bintang Badjideh menjelaskan alasan keluarganya memilih mencabut kuasa Razman Nasution sebagai kuasa hukum.

"Pertama, ingin memfokuskan ke Vadel. Yang kedua, menurut kami sudah tidak sepemahaman atau sejalan dengan Om Razman dan tim," ucap Bintang Badjideh.

Kemudian, keluarganya juga menilai Razman Nasution kurang maksimal menjalankan perannya dalam memberikan pendampingan hukum, baik untuk Vadel Badjideh maupun keluarga.

"Kami melihat di sini juga bukan memperjuangkan kepentingan Vadel, malah tetap sibuk memperkeruh permasalahan Vadel dan mencampuri urusan pribadi antara Om Razman dan NM. Karena Om Razman dan tim juga sedang sibuk dengan urusan lain," tutur Bintang Badjideh.

"Menurut kami, selama Vadel ditahan tidak ada tindakan yang nyata dan tidak ada perhatian khusus dari pihak pengacara terhadap Vadel," sambungnya.

Video Kondisi Vadel di Tahanan, Keluarga: Masih Semangat, Masih Mikirin Dance!

Video Kondisi Vadel di Tahanan, Keluarga: Masih Semangat, Masih Mikirin Dance!

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendorong proses hukum terkait aksi Kepala Desa (Kades) Klapanunggal mengeluarkan surat permintaan THR sebesar Rp165 juta ke perusahaan.

Dedi bahkan mengaku dirinya sudah berkoordinasi dengan Kapolda Jawa Barat Irjen Akhmad Wiyagus terkait hal tersebut.

"Nah ini kan, meminta, artinya meminta diberi, kalau saya lebih cenderung ketika di Subang saya menginstruksikan untuk penangkapan terhadap premanisme, di Bekasi, dan berbagai tempat lain juga dilakukan penangkapan," ujar Dedi kepada wartawan, Rabu (2/4).

"Saya cenderung kades sama dengan preman di Bekasi. Artinya harus ada proses hukum yang dilakukan," lanjutnya.

Di sisi lain, Dedi menyampaikan secara struktural, tindakan Kades Klapanunggal itu merupakan tanggung jawab pembinaan dari Bupati Bogor.

Namun, Dedi menyebut tindakan permintaan THR oleh Kades Klapanunggal itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan abai dengan surat edaran gubernur.

"Tapi dari sisi dia abai terhadap surat edaran yang dikeluarkan gubernur jabar terhadap seluruh daerah di Jabar, baik itu pemerintahan provinsi, BUMN, BUMD, pemerintahan kabupaten kota kan tidak boleh memberi dan menerima," ucap dia.

Sebelumnya, Bupati Bogor Rudy Susmanto telah memanggil Kades Klapanunggal, Ade Endang Saripudin buntut meminta THR melalui surat ke perusahaan sebesar Rp 165 juta. Meski demikian, pengusutan oleh Inspektorat Pemkab Bogor tetap berjalan.

"Semalam sudah kami lakukan pemanggilan yang bersangkutan (kades)," kata Rudy kepada Detik, Minggu (30/3).

Rudy mengatakan pihaknya juga memanggil Camat Klapanunggal. Rudy meminta Inspektorat Pemkab Bogor menindaklanjuti kades tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Termasuk Bu Camat Klapanunggal juga kami panggil semalam. Inspektorat kami minta untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," jelasnya.

Di sisi lain, Ade berdalih permintaan THR melalui surat ke perusahaan sebesar Rp 165 juta tersebut sifatnya imbauan. Ia bahkan mengaku akan menarik surat-surat tersebut dari pengusaha.

"Maksud dari surat tersebut hanya bersifat imbauan, mohon kepada para pengusaha untuk menghiraukan yang sudah telanjur beredar, dan saya akan menarik surat imbauan tersebut," kata Ade dalam video yang diterima.

Lebih lanjut, Ade turut mengaku salah atas perbuatannya meminta THR kepada perusahaan. Ade juga meminta maaf kepada para pihak yang tidak berkenan atas peredaran surat tersebut.

Mensesneg Prasetyo Hadi membantah revisi Undang-Undang Tentara Nasional Republik Indonesia atau RUU TNI berpotensi menghidupkan dwifungsi ABRI. Prasetyo menyebut RUU TNI itu dilakukan sebagai penguatan institusi.

"Tidak, kita pastikan enggak," kata Prasetyo kepada wartawan di Kantor KemePAN-RB, Jakarta, Senin (17/3/2025).

Prasetyo meminta semua pihak untuk lebih teliti memahami isi subtansi yang dilakukan revisi. Ia menyebut jangan hal yang tidak menjadi subtansi justru dipolemikkan.

"Pertama begini, kalau menurut kami tentunya semua harus lebih teliti lagi dalam memahami isi dari kalau sekarang yang beredar kan rancangan DIM, jadi jangan juga apa yang dipolemikkan itu sesungguhnya itu tidak ada dalam pembahasan," ujarnya.

"Kita harus waspada, kita harus hati hati betul, tidak boleh dibentur-benturkan, bagaimanapun mohon maaf revisi UU TNI apapun itu TNI adalah institusi milik kita, milik bangsa dan negara kita," lanjut Prasetyo.

Prasetyo pun berhadap jangan ada pihak yang mengeluarkan pernyataan seolah RUU TNI memunculkan dikotomi dan dwifungsi ABRI. Prasetyo menegaskan RUU TNI untuk penguatan institusi.

"Siapapun itu berkewajiban menjaga institusi TNI jadi tolonglah untuk tidak mengeluarkan statement statement seolah olah ada dikotomi, kemudian disampaikan juga masyarakat akan kembali ada dwifungsi ABRI, tidak begitu. Secara subtansi apa yang sedang dilakukan revisi ini untuk perkuatan TNI sebagai institusi negara kita sangat penting, baik melindungi kedaulatan bangsa kita maupun menyelesaikan berbagai permasalahan permasalahan bangsa kita, yang bangsa kita hadapi," ujarnya.

Prasetyo menuturkan penugasan-penugasan prajurit nantinya tidak juga bisa dikatakan dwifungsi ABRI. Menurutnya, semua pihak harus siap jika dibutuhkan.

"Jadi berkenaan misalnya penugasan penugasan, jangan itu kemudian dimaknai sebagai dwifungsi abri, tidak. Manakala dibutuhkan, tidak hanya TNi kita semua manakala dibutuhkan, dan memiliki keahlian kita harus siap," ujarnya.

Ia mengambil contoh dalam hal penanganan bencana yang turut melibatkan TNI hingga Polri. Menurutnya, justru TNI-Polri merupakan garda terdepan menjalankan tugas-tugas kebencanaan.

"Contoh misalnya dalam hal penanganan bencana, itu kan, saudara saudara kita semua kan tahu bahwa teman-teman TNI, teman-teman kepolisian tentunya beserta teman-teman lain, selalu menjadi garda terdepan dalam menjalankan tugas tugas penanganan bencana, misalnya seperti itu. Jadi jangan kemudian itu dimaknai sebagai dwifungsi ABRI tidak. Jadi kira kira itu tanggapan kami," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan akan memeriksa kebenaran informasi soal dugaan pemecatan salah satu vokalis band Sukatani.

"Staf saya dari Kanwil Jawa Tengah akan cek kebenaran informasi," kata Pigai dalam unggahan di media sosial X, Sabtu (23/2).

Salah satu vokalis Sukatani, Novi Citra Indriyati alias Twister Angel, dikabarkan dipecat dari sekolahnya tempatnya mengajar.

Novi merupakan seorang guru di sebuah sekolah di Banjarnegara, Jawa Tengah. Beredar kabar ia dipecat seiring maraknya berita soal lagu Bayar Bayar Bayar yang membuatnya meminta maaf dan menarik lagu tersebut.

Pigai menegaskan jika benar Novi dipecat karena menjadi vokalis Sukatani, dirinya akan menolak pemecatan tersebut guna memastikan perlindungan dan penghormatan HAM bagi Novi.

"Jika benar dipecat karena sebagai Vokalis Sukatani maka kami akan menolak karena pemerintah konsisten memastikan perlindungan dan penghormatan HAM setiap warga negara Indonesia," katanya.

Pigai juga mengatakan pihak Sukatani dan Kepolisian sudah minta maaf dan kepolisian menerima lagu tersebut sebagai kritikan atau masukan.

"Soal pemecatan silakan laporkan kepada kami di Kantor Wilayah Jawa Tengah atau langsung ke Kantor Pusat Kementerian HAM," ujarnya.

Grup band punk asal Purbalingga, Sukatani, menyampaikan permintaan maaf kepada institusi Polri terkait lagu mereka yang berjudul Bayar Bayar Bayar.

Melalui unggahan di media sosial, dua personel Sukatani, Muhammad Syifa Al Lutfi alias Alectroguy dan Novi Citra Indriyati alias Twister Angel, meminta maaf atas lirik pada lagu tersebut.

Lagu yang viral ini mengandung lirik tentang harus membayar oknum polisi untuk segala urusan. Lagu tersebut kini telah dicabut dari platform streaming lagu Spotify.

Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif telah menawarkan Novi untuk menjadi guru lagi agar bisa mengajar kembali.

"Saya, Fahmi Muhammad Hanif Bupati Kabupaten Purbalingga, dengan tangan terbuka siap menerima Mbak Novi," kata Fahmi dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, Sabtu (22/2).

Fahmi berujar jika Novi berkenan untuk kembali mengajar, dirinya akan memfasilitasi dan mensupport.

"Jika Mbak Novi berkenan untuk mengabdi di sekolah di Kabupaten Purbalingga, insya Allah saya selaku pemerintah Kabupaten Purbalingga siap memfasilitasi dan siap mensupport," ucapnya di tengah kegiatan retreat kepala daerah di Akmil Magelang.

Band punk Sukatani akhirnya memberikan pernyataan dan mencabut kuasa hukum setelah menjadi sorotan di media sosial akibat lagu Bayar Bayar Bayar. Ini merupakan kali pertama duo asal Purbalingga itu angkat bicara setelah kehebohan tersebut.

Melalui Instagram Stories, mereka mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan dan solidaritas yang diberikan oleh berbagai pihak selama beberapa hari terakhir.

"Hallo teman-teman. Kami dari Sukatani mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan dan doa yang diberikan oleh semua pihak selama beberapa hari ini. Kami sangat menghargai solidaritas dari kawan-kawan sehingga membuat kami tetap kuat," tulis mereka dalam unggahan yang dilihat detikPop, Sabtu (22/2/2025).

Sukatani juga menegaskan bahwa kondisi mereka saat ini telah membaik.

"Kami juga ingin mengabarkan bahwa kondisi kami sudah membaik dan berada pada ruang yang lebih aman," lanjut pernyataan mereka.

Selain itu, grup band ini mengumumkan telah mencabut kuasa hukum yang sebelumnya mendampingi mereka. Namun, Sukatani tak merinci alasan pencabutan kuasa hukum itu.

"Kami ingin menginformasikan bahwa kami juga sudah mencabut kuasa dari Tomi Gumilang (Sitomgum Law Firm). Love you all," pungkasnya.

Sebelumnya, Sukatani mengunggah video permintaan maaf kepada Polri dan menarik lagu Bayar Bayar Bayar dari semua platform. Dalam video tersebut, dua personelnya, Muhammad Syifa Al Ufti alias Electroguy (gitaris) dan Novi Chitra Indriyaki alias Twistter Angels (vokalis), menjelaskan bahwa lagu itu bukan ditujukan untuk menyerang institusi Polri, melainkan sebagai kritik terhadap oknum tertentu.

"Mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul Bayar Bayar Bayar," ujar Syifa dalam video tersebut.

Selain itu, mereka juga meminta para pendengar untuk menghapus lagu tersebut dari media sosial. Lagu ini pun resmi ditarik dari peredaran.

Menanggapi polemik ini, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa Polri tidak alergi terhadap kritik dan tetap berkomitmen untuk menjadi institusi yang modern.

"Polri terus berupaya menjadi organisasi yang modern, yaitu Polri tidak antikritik," katanya.

Artikel ini telah tayang di detikPop. Baca selengkapnya di sini!

Video: Fadli Zon Tanggapi soal Lagu 'Bayar Bayar Bayar' Band Punk Sukatani

Video: Fadli Zon Tanggapi soal Lagu 'Bayar Bayar Bayar' Band Punk Sukatani