Jakarta -

Penegakan hukum di negeri ini tak ubahnya ombak di pantai. Datang silih berganti, kadang deras menghantam karang, kadang tenang seolah tak bergerak. Jika kita menilik rekam jejaknya, penegakan hukum di Indonesia mengalami pasang surut. Dari masa ke masa, harapan publik terhadap keadilan kerap dihadapkan pada realitas yang tak selalu sesuai dengan konstitusi atau nurani.

Berbagai data dan survei menunjukkan situasi tersebut. Penegakan hukum di Indonesia mengalami dinamika yang fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, data World Justice Project Rule of Law Index mencatat bahwa skor Indonesia berada pada angka 0,53 secara konsisten sejak 2020 hingga 2023, menempatkan Indonesia di peringkat ke-66 dari 142 negara pada 2023. Meski skornya relatif stagnan, posisi Indonesia sempat naik ke peringkat 64 pada 2022 namun kembali turun dua peringkat pada tahun berikutnya. Data ini mencerminkan ketatnya persaingan global dalam memperkuat supremasi hukum.

Sementara itu, survei Indikator Politik Indonesia pada April 2024 mengungkap bahwa hanya 36,5% masyarakat yang menilai penegakan hukum di Indonesia sudah baik, sementara sisanya menganggap sedang (28,4%) atau bahkan buruk (31,1%). Lalu, dalam survei LSI Agustus 2023, terlihat bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum juga beragam: Kejaksaan Agung dipercaya oleh 74% responden, disusul pengadilan (73%), KPK (68%), dan Polri (66%).

Di tengah dinamisnya penegakan hukum itu, sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh para pendiri republik muncul sebagai kekuatan korektif: media sosial. Dunia digital kini bukan hanya tempat bersuara, tetapi juga menjadi arena penegakan keadilan. Tak terhitung berapa banyak kasus hukum rakyat kecil yang baru ditindaklanjuti serius oleh aparat setelah viral lebih dahulu di Twitter, TikTok, atau Instagram.

Istilah "no viral no justice" bukan isapan jempol. Ia adalah cermin. Cermin dari kenyataan bahwa sistem penegakan hukum Indonesia belum cukup mampu menjangkau keadilan secara merata tanpa tekanan publik. Jika tidak ramai, jika tidak trending, maka suatu perkara hukum nyaris pasti akan berlalu begitu saja. Padahal, hukum seharusnya tidak bekerja berdasarkan algoritma dunia digital, melainkan berdasarkan konstitusi dan rasa keadilan.

Budaya Hukum Baru?

Media sosial kini tidak hanya menjadi penonton dari dinamika penegakan hukum, tetapi sekaligus menjadi aktor. Ia berkembang menjadi semacam "institusi" penegakan hukum tersendiri. Institusi informal yang mampu memaksa lembaga formal untuk bergerak. Kita menyaksikan bagaimana netizen bersatu dalam thread panjang, membuat analisis, membuka rekam jejak, hingga mendesak kepolisian atau kejaksaan bertindak melalui tagar dan petisi.

Dalam beberapa kasus, media sosial bahkan lebih efektif mendorong keadilan dibandingkan mekanisme formal yang berbelit dan birokratis. Namun keberadaan "institusi media sosial" ini tak bisa dibaca satu sisi. Ia adalah pisau bermata dua. Di satu sisi, ia menyelamatkan banyak kasus yang nyaris tenggelam; di sisi lain, kemunculannya justru mengindikasikan buruknya kinerja lembaga penegak hukum.

Sangatlah tidak benar jika masyarakat harus lebih dulu membuat video, membuat utas, atau memohon keadilan lewat layar ponsel agar kasus ditindaklanjuti. Jangan-jangan ini bukan hanya soal kelalaian, melainkan kegagalan struktural yang secara alamiah menghasilkan budaya hukum baru masyarakat Indonesia. Karena nyatanya, keadilan tidak hanya ditentukan oleh seberapa kuat bukti atau seberapa lengkap dokumen, tetapi juga oleh seberapa viral kasus di ruang digital.

Militerisme Bukan Jawaban

Indonesia mesti waspada dalam membaca realitas ini. Sebab sebagian pihak mulai memperjuangkan hidupnya kembali militerisme dengan dalih mengembalikan ketegasan hukum. Aksi ini, meski samar, menyusup dalam perbincangan publik seolah negara butuh tangan besi agar hukum benar-benar ditegakkan. Kini tiba-tiba militer dapat mengisi lebih banyak jabatan sipil tertentu melalui Undang-Undang TNI yang baru.

Padahal, sejarah telah mengajarkan betapa bahayanya dominasi militer dalam kehidupan sipil. Reformasi 1998 bukan tanpa alasan menekankan pentingnya supremasi sipil. Kita tidak ingin hukum ditegakkan dengan todongan senjata. Kita tidak ingin kembali ke masa di mana kritik dibalas penculikan, di mana perbedaan pendapat ditangani oleh intelijen, bukan konstitusi.

Maka, meski penegakan hukum hari ini masih jauh dari ideal, tidak cukup alasan bagi kita untuk menyerahkan kembali kehidupan sipil ke tangan militer. Solusi dari lemahnya aparat bukanlah menghidupkan kembali rezim otoriter, melainkan memperkuat institusi sipil agar mampu bekerja secara profesional dan akuntabel. Kita harus memperkuat jaksa, polisi, dan hakim. Bukan dengan ancaman, tetapi dengan integritas dan keberanian menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Prof. Satjipto Rahardjo jauh-jauh hari telah mengingatkan kita. Sistem hukum yang buruk dapat menghadirkan keadilan jika ditegakkan oleh aparat hukum yang baik.

Lepas dari semua itu, faktanya media sosial telah menjadi alat bantu penting dalam menyorot borok sistem. Namun ia bukanlah tujuan akhir. Kita tidak bisa terus-menerus menggantungkan keadilan pada viralitas. Kita harus mendorong lahirnya sistem hukum yang by design merespons keadilan rakyat, bukan karena tekanan atau tren. Hukum harus bekerja bahkan ketika tak ada kamera menyorot. Karena keadilan sejati adalah yang diam-diam menolong, bukan yang tampil karena sorak-sorai.

Indonesia berada di persimpangan. Antara harapan dan kenyataan. Antara euforia digital dan reformasi hukum substantif. Dan, di titik ini, Indonesia harus memilih jalan yang tidak hanya populer, tetapi juga konstitusional. Menegakkan hukum bukan sekadar soal menangkap pelaku atau membacakan pasal, tetapi soal membangun kepercayaan rakyat terhadap institusi negara.

Pada akhirnya, penegakan hukum bukan tugas satu orang atau satu lembaga. Ia adalah kerja kolektif bangsa. Tidak dengan kembali pada masa lalu tetapi seperti yang digariskan oleh spirit reformasi, penegakan hukum yang adil harus dibangun di atas prinsip supremasi sipil yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.

Zuhad Aji Firmantorodosen Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, salah satu pendiri Center for Economic and Law Studies (Celios)

(mmu/mmu)

JAKARTA - Kejaksaan Agung ( Kejagung ) menjadi lembaga penegak hukum dengan tingkat kepercayaan publik yang paling tinggi dibandingkan lainnya. Hal tersebut berdasarkan hasil survei terkini Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengenai RUU KUHAP, salah satunya terkait tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia.

?Kalau untuk para penegak hukum, berarti di antara penegak hukum yang lain, Kejaksaan Agung ini cukup konsisten, dibandingkan survei sebelumnya juga cukup konsisten,? ujar Peneliti LSI Yoes C Kenawas dalam konferensi pers di kawasan Jalan Bangka Raya, Mampang, Jakarta Selatan, Minggu (13/4/2025).

Korps Adhyaksa itu mendapatkan tingkat kepercayaan publik sebesar 75 persen. Kemudian selanjutnya Mahkamah Konstitusi (MK) 72 persen, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 68 persen, pengadilan 66 persen, dan Polri 65 persen.



?Diikuti Mahkamah Konstitusi, KPK, pengadilan, dan yang terakhir itu Polri. Kalau kita lihat trennya, juga dibandingkan tahun lalu ya, Presiden sekarang di 88 persen, TNI di 84 persen, Kejaksaan Agung di 75 persen, 72 persen ini di Mahkamah Konstitusi, diikuti KPK, pengadilan, dan terakhir kepolisian,? ujarnya

Yoes mengatakan, survei kali ini tidak jauh berbeda hasil penilaiannya jika dibandingkan dengan data Januari 2025. ?Kejaksaan sudah melakukan banyak penangkapan besar, seperti kasus Suami Sandra Dewi, Pertamina, itu sudah dilihat masyarakat dan mendapat apresiasi. Namun tetap masih banyak kasus di luar sana yang perlu untuk ditangani,? pungkasnya.

LSI melakukan survei tentang RUU KUHAP ini pada 22-26 Maret 2025 dengan target populasi survei adalah Warga Negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas, atau sudah menikah dan memiliki telepon atau telepon selular. Sampel yang digunakan sebanyak 1.214 responden yang dipilih melalui metode Double Sampling (DS).

DS adalah pengambilan sampel secara acak dari kumpulan data hasil survei tatap muka LSI yang dilakukan sebelumnya. Margin of error dalam survei ini diperkirakan kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dan asumsi simple random sampling.

Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih.

Hasil survei yang digelar Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencatat sebanyak 41,6 persen responden menilai positif kondisi penegakan hukum di 100 hari Pemerintahan Prabowo Subianto.

"Ada 41,6 persen masyarakat kita ketika ditanya bagaimana evaluasinya terhadap penegakan hukum, ada 41,6 persen menilai baik dan sangat baik, jadi kalau dirangkum ini menjadi penilaian positif, ada 41,6 yang menilai positif penegakan hukum," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam paparan survei yang digelar daring, Minggu (9/2).

Sementara itu, 25,1 persen masyarakat yang menilai buruk atau sangat buruk kondisi penegakan hukum. Ada 30,9 persen masyarakat yang menilai biasa saja.

Dyajadi menyoroti penilaian positif masyarakat yang belum melebihi 50 persen atau mayoritas.

"Tapi catatan berikutnya adalah, yang menilai negatif itu cukup masih banyak ada 25,1 persen lebih. Ini artinya masih tetap harus jadi perhatian bagi para penegak hukum kita dalam melaksanakan penegakan hukumnya," kata dia.

Survei juga mencatat ada 44,9 persen responden menilai pemberantasan korupsi baik dan sangat baik di 100 hari Pemerintahan Prabowo.

"Dibandingkan dengan yang menilai buruk atau negatif itu 26,2 persen, penilaian terhadap kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi tampaknya mirip," ujar dia.

Survei ini dilakukan pada 20-28 Januari dengan populasi seluruh warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah.

Dari populasi itu dipilih secara random (multistage random sampling) 1.200 responden. Margin of error survei diperkirakan sekitar 2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Yang menilai positif belum mencapai 50 persen. Artinya, belum mayoritas, sementara lebih dari seperempat masyarakat kita menilai penegakan hukumnya buruk

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengungkap bahwa sebanyak 41,6 persen masyarakat menilai penegakan hukum di Indonesia berjalan positif dalam 100 hari masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Masyarakat kita ketika ditanya bagaimana evaluasinya terhadap penegakan hukum, ada 41,6 persen menilai sangat baik atau baik. Jadi ini kalau dirangkum menjadi penilaian positif," ucap Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam rilis survei yang diikuti secara daring di Jakarta, Minggu.

Dia menjelaskan, total 41,6 persen masyarakat yang menilai positif itu terdiri atas 4,7 persen responden menyatakan penegakan hukum berjalan sangat baik dan 36,9 persen lainnya menyatakan baik.

Di sisi lain, terdapat 30,9 persen masyarakat yang menilai penegakan hukum berjalan sedang atau biasa-biasa saja, sementara 21,7 persen menilai buruk dan 3,4 persen menilai sangat buruk.

Menurut Djayadi, temuan itu menjadi catatan baik sekaligus mesti diperhatikan oleh Pemerintah. Hal ini mengingat meski jumlah yang menilai penegakan hukum telah berjalan baik, responden yang menilai buruk juga masih cukup banyak.

"Yang menilai positif belum mencapai 50 persen. Artinya, belum mayoritas, sementara lebih dari seperempat masyarakat kita menilai penegakan hukumnya buruk," ucap dia.

Tren kondisi penegakan hukum nasional pada Januari 2025 mengalami peningkatan 3,2 persen dibandingkan periode Januari 2024. Pada bulan yang sama tahun lalu, total responden yang menyatakan penegakan hukum baik adalah 38,4 persen.

Djayadi mengatakan bahwa data tersebut menunjukkan penegakan hukum nasional mengalami perbaikan, walau tidak signifikan.

"Lumayan, tapi tidak signifikan karena kalau signifikan itu peningkatannya harus di atas 5,8 persen, ini meningkatnya 3,2 persen saja," tuturnya.

Sementara itu, Kejaksaan Agung menjadi lembaga penegakan hukum yang paling dipercaya oleh masyarakat, yakni pada angka 77 persen. Menyusul setelahnya, antara lain, pengadilan (73 persen), KPK (72 persen), dan Polri (71 persen).

Survei nasional LSI dilakukan pada 20–28 Januari 2025 terhadap 1.220 responden yang dipilih secara acak (multistage random sampling). Margin kesalahan (margin of error) sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Adapun, populasi survei adalah seluruh warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah. Responden terpilih diwawancarai secara tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang diselenggarakan pada 20-28 Januari 2025 menunjukkan bahwa ada 41,6 persen responden yang memberikan nilai positif pada pelaksanaan penegakkan hukum.

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan menyatakan, jumlah tersebut merupakan gabungan dari responden yang menilai penegakkan hukum berjalan dengan baik dan sangat baik.

"Ada 41,6 persen masyarakat kita ketika ditanya bagaimana evaluasinya terhadap penegakan hukum, ada 41,6 persen menilai sangat baik atau baik. Jadi, ini kalau dirangkum menjadi penilaian positif, jadi ada 41,6 persen yang menilai positif penegakan hukum," kata Djayadi dalam konferensi pers secara daring, Minggu (9/2/2025).

Sementara itu, survei mencatat 25,1 persen responden survei memberi nilai negatif pada penegakkan hukum.

Lalu terdapat 31 persen responden yang menyatakan penegakan hukum biasa-biasa atau sedang-sedang saja.

Atas hasil tersebut, LSI melihat bahwa penegak hukum masih perlu mencermati pandangan masyarakat akan penegakan hukum yang berjalan buruk.

"Yang menilai negatif itu masih cukup banyak, ada 25 persen lebih, ini artinya masih tetap harus menjadi perhatian bagi para penegak hukum kita dalam melaksanakan penegakan hukumnya," kata Djayadi.

"Yang menilai positif kan belum mencapai 50 persen, itu artinya belum mayoritas, sementara lebih dari seperempat masyarakat kita menilai penegakan hukumnya buruk. Ini saya kira catatan-catatan positif, catatan baik sekaligus juga catatan yang harus diperhatikan," ujar dia.

Sebagai informasi, survei ini dilakukan dengan wawancara tatap muka terhadap 1.220 orang responden yang dipilih melalui metodologi multistage random sampling.

Margin of error dari ukuran sampel tersebut sebesar lebih kurang 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai pemahaman terhadap ideologi kebangsaan sangatlah penting bagi generasi muda. Hal ini dapat memperkuat persatuan dan kepatuhan setiap warga negara untuk menjalankan amanah konstitusi dalam upaya mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

"Selalu menjaga persatuan dan kesatuan merupakan upaya yang harus dikedepankan untuk mewujudkan keutuhan bangsa ini," ujar Lestari dalam keterangannya, Senin (30/9/2024).

Hal ini dia ungkapkan menanggapi terkait pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang dipicu konflik ideologi dan perebutan kekuasaan di Tanah Air.

Menurutnya, hasil penelitian Lembaga Survei Indonesia (LSI) 2018 menunjukkan, hanya sekitar 6,2% siswa yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar tentang materi wawasan kebangsaan.

Sementara itu, hasil survei Litbang Kompas dan Pusat Studi Kebangsaan Indonesia (PSKI) pada 2022, diketahui hanya 28,6% siswa memahami Pancasila di ruang kelas dan 21,7% siswa memahaminya dari media sosial.

Menurut Lestari, berbagai upaya penguatan ideologi dan nilai-nilai kebangsaan yang diwarisi para pendahulu bangsa ini harus konsisten dilakukan.

"Generasi penerus bangsa, jangan sampai kehilangan pemahaman terhadap ideologi, konstitusi dan nilai-nilai kebangsaan yang merupakan bekal dalam melanjutkan pembangunan dan mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik," jelasnya.

"Apalagi, tantangan bernegara di masa depan semakin kompleks dengan terjadinya disrupsi di berbagai bidang kehidupan," imbuhnya.

Dia menuturkan, kehadiran sumber daya manusia (SDM) yang tangguh dan berkarakter dengan dasar pemahaman ideologi dan nilai-nilai kebangsaan yang kuat, sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan tersebut.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap seluruh elemen bangsa mampu melahirkan generasi penerus yang berdaya saing dan memegang teguh nilai-nilai kebangsaan, untuk mewujudkan persatuan dan keadilan sosial dalam proses pembangunan bangsa menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

(akd/akd)