JAKARTA - Badan Pembinaan Idelogi Pancasila ( BPIP ) bersama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berkomitmen memperkuat pemahaman masyarakat terhadap sejarah nasional berlandaskan Pancasila.

Tidak hanya memperkaya kajian sejarah serta memperkuat narasi kebangsaan yang berbasis fakta, melainkan pelestarian dan pembaruan narasi sejarah yang objektif, inklusif serta sesuai dengan perkembangan historiografi modern.

?Kami menyadari sejarah bukan hanya sekadar merekam masa lalu, tetapi juga menjadi pondasi bagi identitas dan arah perjalanan bangsa ke depan? ujar Kepala BPIP Yudian Wahyudi, Rabu (19/3/2025).

Bahkan pihaknya berharap untuk menyajikan sejarah secara komprehensif, berimbang, dan sesuai dengan kaidah akademik mutakhir merupakan suatu keharusan salah satunya melalui digitalisasi sehingga generasi muda dapat memahami warisan sejarah bangsa secara utuh dan mengambil pelajaran berharga.

?Kolaborasi ini semoga dapat terwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti digitalisasi arsip, riset sejarah serta penyebarluasan literasi kebangsaan melalui berbagai platform edukasi dan media digital,? paparnya.

ANRI sebagai pusat penyimpanan arsip nasional dapat mendukung BPIP dalam riset sejarah mengenai perkembangan ideologi Pancasila. Arsip sejarah tidak hanya untuk akademisi melainkan bagian dari Pendidikan dan pembudayaan Pancasila.

?Penelitian berbasis arsip ini, dapat memperkaya kurikulum Pendidikan Sejarah serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang berbasis nilai-nilai Pancasila dan pengembangan modul pembelajaran yang dapat digunakan di sekolah, pelatihan aparatur negara serta pembelajaran masyarakat,? jelasnya.

Yudian juga menegaskan kolaborasi ini merupakan langkah strategis karena BPIP memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan program Paskibraka yang merupakan program kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila.

Kepala ANRI Mego Pinandito mengapresiasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, bahkan pihaknya menyebut ANRI tidak bisa jalan sendiri tanpa dukungan BPIP. "Tentunya dengan bangsa yang memiliki sejarah yang panjang, tentunya kami harus ada untuk menjaga arsip-arsip berbagai bentuk," ujarnya.

Pihaknya juga mengatakan dalam waktu dekat ini harus segera diupayakan dengan metode digitalisasi, sehingga masyarakat lebih mudah untuk mengakses arsip-arsip nasional.

"Kami memang bertanggung jawab menjaga dan mengelola arsip-arsip nasional, tapi kami tetap perlu memvalidasi sehingga arsip tersebut originalitas dan otentik,? ucapnya.

ANRI juga siap untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Program Paskibraka, sebagai bentuk penguatan sumber daya manusia, karena Paskibraka merupakan generasi penerus bangsa.

Seperti ucapan Bung Karno "Jangan sekali kali meninggalkan Sejarah" tentu ini relevan dengan generasi bangsa kita saat ini terutama anak-anak Paskibraka,? ujarnya.

Pinandito berharap, dengan adanya audiensi ini menjadi langkah nyata dalam penyelenggaraan program dan kegiatan BPIP dan ANRI untul memperkuat sejarah Indonesia yang otentik dan original.

Kegiatan tersebut dihadiri, Sekretaris Dewan Pengarah BPIP Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya dan Wakil Kepala BPIP Rima Agristina. Termasuk Sekretaris Utama BPIP Tonny Agung Arifianto, serta JPT Madya dan Pratama di lingkungan BPIP dan ANRI.

MEDAN, iNewsMedan.id - Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia, Meutya Hafid, dan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengisi Kuliah Umum di Universitas HKBP Nommensen, Jumat (14/3/2025).

Keduanya mengisi Kuliah Umum dalam rangkaian Festival Nommensen yang digagas oleh Yayasan HKBP Nommensen yang diketuai Effendi MS Simbolon. Festival Nommensen berlangsung selama 4 hari, dari 12 hingga 15 Maret 2025. Kuliah Umum berlangsung di Aula Lantai 3 Gedung Auditorium.

Menteri Komdigi, Meutya Hafid, mengangkat topik 'Literasi Digital Pendidikan', sedangkan Menteri HAM, Natalius Pigai, mengangkat topik 'Pembangunan HAM'. Ratusan mahasiswa Universitas Nommensen tampak antusias mengikuti Kuliah Umum.

Mengawali pemaparannya, Meutya Hafid menyatakan Provinsi Sumut berada di urutan ke-6 sebagai daerah dengan kasus judi online tertinggi di Indonesia. Meutya meminta agar hal ini menjadi perhatian khusus Gubernur Sumut, Bobby Nasution, beserta jajarannya. 

"Ini harus saya sampaikan, karena ini juga concern Presiden Prabowo, di sini (Sumut) judi online masih tinggi," ucapnya.

Meutya turut menyinggung penjelasan tentang judi online. "Sebetulnya, bahasanya bukan judi online, tapi bahasa yang tepat penipuan. Judi online sudah pasti penipuan dengan algoritma, jadi tidak mungkin hasilnya bisa bagus," sambungnya.

Kemenkomdigi telah melakukan sejumlah strategi untuk menekan angka judi online, mulai dari menjalin kerja sama dengan BSSN, OJK, hingga PPATK. "Saya sudah menemui sejumlah pihak untuk menekan penurunan judi online. OJK, PPATK rasanya semua sudah kami temui untuk menekan judi online," jelas Politikus Golkar tersebut.

Menurut Meutya, untuk memaksimalkan penekanan angka judi online, harus diselaraskan dengan kesadaran masyarakat dan edukasi kepada mahasiswa. "Kita minta juga seluruh kampus, khususnya mahasiswa turut membantu pemerintah dalam penanganan ini," ujarnya.

Sementara itu, Menteri HAM, Natalius Pigai, saat memberikan materi sempat menceritakan kisahnya dari tukang parkir hingga diangkat menjadi Menteri. "Kualitas seseorang itu juga berasal dari proses yang berkualitas, jadi bagi adik-adik jangan pernah putuskan cita-cita besarmu, terus berjuang sekuat tenaga," kata Pigai, yang kemudian disambut tepuk tangan para peserta Kuliah Umum yang hadir.

Baik Meutya maupun Natalius, usai memberikan pemaparannya, masing-masing diberikan ulos oleh pihak Yayasan Universitas HKBP Nommensen. Keduanya juga berkesempatan bernyanyi yang diiringi musik oleh Marsada Band.

Ketua Yayasan Universitas HKBP Nommensen, Effendi Simbolon, mengatakan kehadiran Menteri Komdigi dan Menteri HAM merupakan perwakilan dari Pemerintah Republik Indonesia. Keduanya memberikan masukan dan diskusi bagi mahasiswa.

"Ibu Komdigi, tadi banyak sekali membutuhkan partnership, dan nanti Pak Rektor akan melanjutkan dengan MoU. Nanti akan ada hal-hal positif, dan konkret," ucapnya.

Sedangkan Menteri HAM, Natalius Pigai, kata Effendi, dalam pemaparannya tadi membuka semua hak-hak mahasiswa. "Sebenarnya kita undang Menteri Kesehatan juga, tapi beliau luring, dan akan hadir di kesempatan yang akan datang. Wamen Dikti Saintek juga, tapi tidak berkabar, dan undang Pak Ridwan Kamil, tapi karena beliau mungkin kurang sehat, jadi batal, dan Pak Terawan, kemarin sudah datang," paparnya.

Effendi juga mengatakan kegiatan ini bertujuan agar mahasiswa Universitas HKBP Nommensen dapat berinteraksi langsung dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten, serta pemangku kepentingan lainnya. 

"Kita mengawali untuk hal-hal yang baik, untuk kemajuan ke depan," pungkasnya.

Editor : Jafar Sembiring

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI – Guna mendukung implementasi Kurikulum Merdeka, Kelompok 4 Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) melalui BSI Explore 2025 melaksanakan program kerja penguatan Profil Pelajar Pancasila.

Kegiatan ini berlangsung di SDN Puncak Manis, Desa Sukamanis, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi pada 6-26 Februari 2025 dan berkolaborasi dengan pihak sekolah untuk meningkatkan literasi serta numerasi siswa.

Fokus utamanya memberikan pendampingan kepada guru dan siswa dalam mengadaptasi Kurikulum Merdeka dengan mengintegrasikan nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila, seperti gotong royong, kreativitas, kemandirian, dan kebhinekaan global.

Di bidang literasi dan numerasi, mahasiswa UBSI menggelar berbagai kegiatan untuk meningkatkan minat baca dan pemahaman matematika siswa.

Salah satu inisiatif utama program ini adalah mendirikan pojok baca dengan koleksi buku menarik dan relevan, serta menyelenggarakan kompetisi literasi guna memotivasi siswa.

Selain itu, pelatihan bagi guru dalam mengelola metode belajar yang lebih interaktif dan inovatif juga menjadi bagian penting dari program ini.

Ketua Kelompok 4 BSI Explore 2025, Siti Fauziah menuturkan, program ini bertujuan menjadikan SDN Puncak Manis sebagai sekolah percontohan penguatan Profil Pelajar Pancasila dengan memadukan kolaborasi antara mahasiswa, guru, dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar lebih menyenangkan.

“Kami ingin membantu SDN Puncak Manis menjadi sekolah percontohan dalam penguatan Profil Pelajar Pancasila. Dengan kolaborasi antara mahasiswa, guru, dan siswa, kami berharap dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih menyenangkan dan inspiratif,” ujar Siti Fauziah dilansir pada Senin (24/2/2025).

Melalui program ini, diharapkan SDN Puncak Manis lebih optimal mencetak generasi muda unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Sinergi BSI Explore dan pihak sekolah diharapkan mampu membawa perubahan nyata dalam dunia pendidikan di Desa Sukamanis.

Coretax adalah sistem inti perpajakan berbasis teknologi yang dikembangkan oleh Ditjen Pajak

Jakarta (ANTARA) - Tax ratio, atau rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), merupakan indikator penting yang mencerminkan efektivitas sistem perpajakan suatu negara.

Tax ratio adalah perbandingan penerimaan pajak suatu negara dengan Produk Domestik Bruto yang digunakan sebagai indikator untuk mengukur seberapa efektif suatu negara dalam mengumpulkan pajak dari aktivitas ekonominya.

Di Indonesia, rasio penerimaan pajak ini masih berada di bawah standar internasional. Pada tahun 2022, Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) mencatat tax ratio Indonesia sebesar 12,1 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata 36 negara Asia Pasifik yang mencapai 19,3 persen.

Berdasarkan data Bank Dunia, tax ratio Indonesia dalam periode 2022 hingga 2024 tercatat berturut-turut 8,33 persen, 10,31 persen, dan 10,08 persen. Meskipun terjadi peningkatan pada tahun 2023, angka tersebut masih di bawah standar minimal 15 persen yang direkomendasikan oleh International Monetary Fund (IMF) untuk memastikan kemampuan pembiayaan pembangunan secara mandiri.

Selanjutnya tax ratio perpajakan terhadap produk domestik bruto pada 2024 tercatat hanya 10,08 persen. Angka tersebut lebih rendah dari realisasi tax ratio tahun sebelumnya yang mencapai 10,31 persen.

Berdasarkan analisis lembaga riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), kinerja penerimaan pajak 2024 lebih berat dibandingkan tahun 2023. Pengamat pajak CITA Fajry Akbar menjelaskan bahwa penerimaan PPh Badan pada 2023 masih terbantu dari adanya booming harga komoditas tahun 2022.

Sebaliknya, kinerja korporasi 2023 yang memburuk menjadi beban kinerja penerimaan PPh Badan 2024 sehingga terkontraksi sampai 18,1 persen. Beruntung, kata Fajry, penerimaan pajak tahun lalu terdorong kinerja penerimaan PPh 21 yang tumbuh 21,1 persen.

Ditjen Pajak menyatakan akan terus fokus dalam mengumpulkan penerimaan pajak dengan menempuh berbagai upaya, termasuk perluasan basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi berupa edukasi perpajakan, pengawasan pajak dan law enforcement.

Strategi meningkatkanTax ratio

Untuk mencapai target peningkatan tax ratio pada tahun 2025, diperlukan pendekatan komprehensif yang mencakup penegakan hukum yang tegas dan penguatan literasi perpajakan di kalangan masyarakat.

Penegakan hukum dalam bidang perpajakan bertujuan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dan mencegah praktik penghindaran serta penggelapan pajak. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi pertama, pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara. Lembaga khusus ini bertanggung jawab atas penerimaan negara yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengumpulan pajak.

Kedua, implementasi sistem perpajakan berbasis risiko. Menggunakan data dan teknologi untuk mengidentifikasi wajib pajak yang berisiko tinggi melakukan pelanggaran, sehingga pengawasan dapat lebih terfokus dan efektif.

Ketiga, penerapan Pajak Minimum Global. Mulai 1 Januari 2025, Indonesia telah mengeluarkan regulasi untuk menerapkan pajak minimum korporasi sebesar 15 persen, sesuai dengan kesepakatan global yang dipimpin oleh OECD. Langkah ini bertujuan untuk mencegah praktik pengalihan keuntungan ke yurisdiksi dengan pajak rendah.

Sementara itu, penguatan literasi perpajakan dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak dan kewajiban perpajakan dapat mendorong kepatuhan sukarela. Strategi yang dapat diterapkan antara lain dengan edukasi publik, integrasi kurikulum perpajakan, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Program edukasi publik dilakukan dengan menyasar berbagai lapisan masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah, untuk meningkatkan kesadaran akan manfaat pajak bagi pembangunan nasional.

Untuk menanamkan kesadaran pajak sejak dini, perlu memasukkan materi perpajakan dalam kurikulum pendidikan formal.

Strategi lain adalah dengan pemanfaatan teknologi informasi, yaitu dengan mengembangkan platform digital yang memudahkan wajib pajak dalam mengakses informasi dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Reformasi Sistem Perpajakan

Para ahli menekankan pentingnya reformasi sistem perpajakan untuk meningkatkan tax ratio. OECD menyoroti bahwa tax ratio Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik, menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Untuk meningkatkan tax ratio di Indonesia salah satunya juga dengan memberlakukan reformasi sistem perpajakan.

Reformasi yang dilakukan di antaranya dengan memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan, memanfaatkan teknologi, mengurangi penghindaran pajak, serta meningkatkan transparansi, pemerintah dapat meningkatkan penerimaan pajak secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Sehingga negara memiliki lebih banyak sumber daya untuk membiayai pembangunan nasional dan mengurangi kebergantungan pada utang.

Saat ini transformasi sistem inti administrasi perpajakan melalui aplikasi coretax merupakan bagian yang penting dari reformasi sistem perpajakan di Indonesia. Coretax adalah sistem inti perpajakan berbasis teknologi yang dikembangkan oleh Ditjen Pajak untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan di Indonesia.

Sistem ini merupakan bagian dari Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang bertujuan untuk mendigitalisasi dan menyederhanakan proses perpajakan guna meningkatkan kepatuhan dan tax ratio.

Selain itu aplikasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi, memperluas basis pajak, dan meningkatkan tax ratio melalui teknologi digital. Melalui transformasi dan implementasi yang optimal, coretax dapat membantu Indonesia mencapai sistem perpajakan yang lebih modern, adil, dan berkelanjutan.

Meningkatkan tax ratio di Indonesia pada tahun 2025 memerlukan pendekatan terpadu yang menggabungkan penegakan hukum yang tegas dan penguatan literasi perpajakan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Indonesia dapat mencapai tax ratio yang lebih tinggi, sehingga mampu membiayai pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan.

Selain itu, dalam rangka mendukung penegakan hukum yang tegas dan penguatan literasi perpajakan Ditjen Pajak juga perlu melakukan peningkatan kerja sama perpajakan internasional serta optimalisasi kegiatan joint audit, analisis, investigasi, hingga intelijen. Hal ini penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak, mencegah penghindaran pajak, serta meningkatkan penerimaan negara.

*) Dr M Lucky Akbar SSos MSi adalah Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Jambi

Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Pria bernama Rifkyman, yang menyuruh pembuat konten di Taman Literasi Blok M, Jakarta Selatan (Jaksel), meminta izin ke Pemuda Pancasila, meminta maaf. Dia mengaku salah atas perbuatannya tersebut.

Video permintaan maaf itu dikirim oleh Polsek Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel). Video itu diambil setelah Rifkyman, yang memakai kaus hitam, diklarifikasi oleh pihak kepolisian. Dalam video tersebut, Rifkyman mengaku sebagai anggota Pemuda Pancasila ranting Melawai.

"Saya dari anggota Pemuda Pancasila ranting Melawai meminta maaf atas video saya yang viral di media sosial, disebut pembuatan konten di Taman Literasi Blok M, di mana dalam video tersebut saya menyebutkan apabila membuat konten di taman literasi Blok M harus memperoleh izin dari Pemuda Pancasila," ucap Rifkyman, dalam pernyataan maafnya, Senin (13/1/2025).

Menurutnya, seharusnya pembuat konten meminta izin kepada pengelola Taman Literasi, bukan kepada Pemuda Pancasila.

"Seharusnya yang berhak memberi izin adalah pengelola Taman Literasi Blok M dan pihak pengelola tersebut. Bukan dari Pemuda Pancasila. Demikian klarifikasi ini saya sampaikan," ujarnya.

Pernyataan Pengelola Taman Literasi

PT Integrasi Transit Jakarta (PT ITJ), selaku pengelola Taman Literasi Martha C Tiahahu, buka suara soal kabar viral ngonten harus izin terlebih dahulu. Dalam pengelolaan operasional Taman Literasi, PT ITJ menegaskan tidak terafiliasi dengan lembaga ataupun organisasi mana pun.

"Oleh karena itu, jika Teman Taman mendapatkan informasi/aduan mengenai adanya pihak tertentu yang mengatasnamakan pengelola Taman Literasi Martha C Tiahahu ketika melakukan kegiatan/aktivasi di sekitar area Taman Literasi, mohon dapat menyampaikan laporannya dengan format: nama, kronologi kejadian (hari, tanggal, lokasi, dan keterangan), dokumentasi foto atau video kejadian/pelaku," kata VP Corporate Secretary, Legal & Strategy PT Integrasi Transit Jakarta, Teuku Firmansyah.

"Sampaikan laporanmu melalui kanal resmi PT ITJ, yaitu e-mail corsec@itj-mrtjakarta.co.id atau laporkan pada Security dengan tanda pengenal yang berada di area Taman Literasi," lanjut Teuku.

PT ITJ menegaskan komitmennya terbuka bagi siapa pun yang ingin berkolaborasi dengan Taman Literasi. PT ITJ mengatakan warga bisa mengirimkan surat keterangan dan proposal kegiatan melalui kanal resmi PT ITJ: e-mail corsec@itj-mrtjakarta.co.id atau juga melalui media sosial Taman Literasi.

"Mari bantu kami, bersama menjaga kenyamanan dan keamanan Ruang Publik yang telah memberikan banyak kebaikan dan berdampak positif bagi masyarakat," kata Teuku.

Simak juga Video 'Anies soal Wacana Bentuk Ormas: Begitu Ada Kabar Diumumkan':

[Gambas:Video 20detik]

(aik/imk)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Pemprov Jakarta menegaskan, tidak perlu ada izin dari Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Pemuda Pancasila bagi warga yang ingin beraktivitas di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan. Taman Literasi tersebut adalah ruang publik dan siapapun berhak menggunakannya.

Hal itu disampaikan Kepala Satpol PP DKI Jakarta Satriadi Gunawan di Jakarta pada Ahad (12/1/2025), menyusul peristiwa yang viral di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu pada Rabu (8/1/2025) lalu.

Dalam video yang beredar, seorang anggota Pemuda Pancasila mendesak warga yang sedang membuat konten di taman tersebut untuk meminta izin terlebih dahulu ke Pemuda Pancasila. "Enggak ada aturannya mereka harus izin dengan Ormas Pemuda Pancasila," kata Satriadi.

Satriadi hingga kini masih berkoordinasi dengan pengelola Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, yaitu PT Integrasi Transit Jakarta (PT ITJ) dan Pemuda Pancasila terkait peristiwa tersebut.

"Kami koordinasikan dengan pihak pengelola dan ormas tersebut. (Terkait sanksi terhadap anggota ormas yang terlibat) belum bisa kami pastikan, kami koordinasikan dulu," tutur Satriadi.

PT ITJ juga mengklarifikasi kasus warga yang didesak untuk meminta izin ke Pemuda Pancasila jika hendak membuat konten di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu.

Selanjutnya, pihak Satpol PP akan menempatkan personel untuk mengawasi dan berpatroli di di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu dan sekitarnya. "Mulai Senin (13/1/2025) kami akan tempatkan anggota di lokasi tersebut untuk patroli dan pengawasan," tutur Satriadi.

CIAMIS, iNewsTasikmalaya.id – Memasuki tahun 2025, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Ciamis meluncurkan sebuah program inovatif bertajuk Galendo (Gerobak Literasi Narapidana dan Opini) sebagai bagian dari upaya pembinaan warga binaan. 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan semangat literasi serta kapasitas intelektual para narapidana selama menjalani masa hukuman mereka.

Nama Galendo terinspirasi dari kuliner khas Ciamis, yaitu galendo, yang merupakan saripati minyak kelapa. Namun, di Lapas Kelas IIB Ciamis, Galendo merujuk pada perpustakaan bergerak yang membawa koleksi buku langsung ke blok hunian warga binaan. Program ini diharapkan dapat mempermudah akses literasi bagi para narapidana.

Kepala Lapas IIB Ciamis, Beni Nurrahman, SH, MH, menjelaskan bahwa peluncuran program ini merupakan hasil kolaborasi dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Ciamis. 

Dalam tahap awal, program Galendo akan menyediakan 500 judul buku dengan total sekitar 1.000 eksemplar, yang mencakup berbagai tema seperti keagamaan, kewirausahaan, pertanian, dan peternakan.

"Buku-buku ini tidak hanya menjadi sumber ilmu, tetapi juga sarana untuk membuka jendela dunia bagi warga binaan. Setelah launching, setiap warga binaan yang membaca buku akan disuguhi kopi gratis, menciptakan suasana literasi yang santai namun bermakna," ujar Beni pada Senin (30/12/2024).

Untuk meningkatkan koleksi buku, Lapas Kelas IIB Ciamis juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berdonasi buku, khususnya yang berkaitan dengan kewirausahaan, keagamaan, pertanian, dan peternakan. Buku-buku ini diharapkan dapat memberi bekal keterampilan dan pengetahuan yang berguna bagi warga binaan setelah mereka dibebaskan.

Ipan SH, Kasubsi Registrasi dan Binkemas Lapas Kelas IIB Ciamis, menambahkan bahwa program Galendo merupakan bagian dari pembinaan intelektual warga binaan. Selain itu, terdapat empat aspek pembinaan lainnya yang diterapkan, yaitu kesadaran beragama, kesadaran hukum, konseling dan rehabilitasi, serta pembinaan jasmani dan kesenian.

"Melalui buku, warga binaan dapat mengisi waktu dengan kegiatan yang bermakna dan mempersiapkan keterampilan untuk kehidupan mereka setelah bebas," kata Ipan.

Selain Galendo, Lapas Kelas IIB Ciamis juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Ciamis melalui UPTD SKB untuk menyediakan pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C. Program pendidikan ini memungkinkan warga binaan untuk melanjutkan pendidikan setara SD, SMP, atau SMA dan memperoleh ijazah setelah masa hukuman mereka selesai.

Hingga akhir 2024, Lapas Kelas IIB Ciamis menampung 362 warga binaan, yang terdiri dari 290 narapidana dan 72 tahanan. Mereka ditempatkan di tiga blok hunian, yaitu Blok A, Blok B (khusus lansia), dan Blok Wanita.

Dengan berbagai inovasi pembinaan ini, Lapas Kelas IIB Ciamis berkomitmen untuk mendukung reintegrasi sosial para warga binaan, memberikan keterampilan dan wawasan yang lebih baik, serta mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih produktif.

Editor : Asep Juhariyono

SALATIGA - DPRD Kota Salatiga membuat terobosan baru dengan menyulap ruang lobi kantor menjadi pusat literasi hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk hukum dan peraturan yang berlaku, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Ketua DPRD Kota Salatiga, Dance Ishak Palit, menyampaikan bahwa pada tahun ini pihaknya meraih penghargaan sebagai kota terbaik untuk wilayah tengah dalam pelaksanaan JDIH.

"Partisipasi dan kesadaran masyarakat sangat penting agar mereka memahami hukum dan aturan yang berlaku," ujar Dance dikutip Minggu (8/12/2024).



Ia menambahkan bahwa selama ini masyarakat sering kali menjadi subjek hukum tetapi tidak memahami secara rinci apakah tindakan mereka sesuai dengan peraturan yang ada.

Melalui JDIH, masyarakat Salatiga dapat dengan mudah mengakses informasi produk hukum, baik secara langsung di ruang JDIH yang berada di aula DPRD maupun secara daring.

Dia berharap ruang JDIH ini tidak hanya mempermudah masyarakat dalam mengakses produk hukum, tetapi juga menjadi sarana pembudayaan hukum.

"Ini adalah bagian dari tanggung jawab DPRD kepada masyarakat sesuai fungsi kami," ujarnya.

Sementara itu, Jessy salah seorang mahasiswi menyambut baik langkah ini. Ia menilai keberadaan JDIH sangat membantu, khususnya bagi generasi muda yang ingin lebih memahami peraturan dan kebijakan pemerintah.

"Sebagai mahasiswa, saya merasa JDIH ini sangat inovatif. Kami jadi lebih mudah untuk belajar tentang hukum dan peraturan, apalagi bisa diakses secara daring," sebutnya.

Ruang literasi hukum ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperkuat pemahaman hukum sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari.

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Lembaga Sensor Film (LSF) menggandeng Universitas Jember (Unej) mengajak masyarakat dan pelaku perfilman untuk meningkatkan literasi dan edukasi hukum bidang perfilman dan penyensoran dengan menggelar diskusi di salah satu hotel di Kabupaten Jember, Rabu.

Kegiatan yang dihadiri guru, siswa, dosen dan mahasiswa bidang studi perfilman, dan komunitas film tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang peraturan perundang-undangan terkait dengan perfilman, khususnya penyensoran dalam industri perfilman.

"Saya menyampaikan apresiasi Lembaga Sensor Film melakukan kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi, termasuk Universitas Jember, karena kegiatan itu mendukung kebebasan berekspresi sembari menjaga nilai-nilai moral bangsa," kata Rektor Unej Iwan Taruna dalam sambutannya.

Menurutnya, LSF dan Unej bersama-sama membangun literasi dan edukasi hukum agar perfilman Indonesia terus berkembang tanpa kehilangan jati diri.

"Saya berharap dengan kegiatan itu para insan perfilman di Indonesia menunjukkan karyanya, tetapi tetap pada rambu-rambu yang ditetapkan norma hukum yang ada di Indonesia yang mencerminkan identitas bangsa," tuturnya.

Ia mengatakan Unej memiliki program studi televisi dan perfilman (PSTF) di Fakultas Sastra yang sering menghasilkan karya film pada studi akhirnya, namun butuh investor untuk mendanai agar film tersebut bisa dikomersialkan di sebuah sinema.

Sementara itu, Ketua Sub Komisi Kerja Sama LSF, Imam Syafi’i mengatakan bahwa acara itu diikuti oleh berbagai kelompok, di antaranya siswa dan guru dari SMKN 1, SMKN 4, dan SMK Santo Paulus Jember, mahasiswa dan dosen PSTF Fakultas Ilmu Budaya Unej dan komunitas perfilman Jember.

"Melalui kegiatan itu, kami berharap dapat membangun ekosistem perfilman Indonesia yang tidak hanya kreatif, tetapi juga bertanggung jawab secara moral dan hukum. Kolaborasi itu diharapkan terus memberikan dampak positif bagi perkembangan industri perfilman Indonesia," katanya.

Imam juga memberikan pesan inspiratif untuk mencintai profesi jika ingin bahagia selamanya, kemudian pahami regulasi dan memberikan edukasi di dunia perfilman secara profesional.

Diskusi tersebut menghadirkan tiga narasumber utama yang membahas berbagai aspek penting terkait perfilman, yakni Ketua Sub Komisi Publikasi LSF Nusantara, Husnul Khatim Mulkan, Kepala Laboratorium Audio Visual PSTF Unej Denny Antyo Hartanto, dan Ketua Sub Komisi Pemantauan LSF, Erlan Basri.

Dalam paparannya, para narasumber membedah terkait minimnya kesadaran pelaku perfilman terhadap perlindungan hukum, pentingnya hak cipta dalam industri film, dan dampak strategis film yang dapat bersifat positif maupun negatif.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024