Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa hukum terjadi pada Kamis (10/4), dan berikut lima berita pilihan untuk Anda baca pada pagi ini, yakni mulai dari penetapan tersangka kasus pagar laut di Kabupaten Bekasi hingga sopir ojek online (ojol) diperiksa sebagai saksi kasus teror di kantor Tempo.

1. Bareskrim tetapkan sembilan tersangka kasus pagar laut di Bekasi

Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan sembilan orang tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan 93 sertifikat hak milik di wilayah pagar laut Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Selengkapnya baca di sini.

2. KPK sebut satu pimpinan DPR RI belum lapor LHKPN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa satu pimpinan DPR RI belum menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) tahun pelaporan 2024.

Selengkapnya baca di sini.

3. Dua mantan direktur LPEI tak berkomentar usai diperiksa KPK

Dua mantan direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) tidak berkomentar usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kredit.

Selengkapnya baca di sini.

4. BNPT: Indeks Terorisme Global 2025 catat kemajuan positif Indonesia

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan bahwa Indeks Terorisme Global atau Global Terrorism Index (GTI) 2025 mencatat kemajuan positif yang dicapai Indonesia hingga saat ini.

Selengkapnya baca di sini.

5. Bareskrim periksa sopir ojol dalam kasus dugaan teror di Tempo

Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri memeriksa seorang sopir ojek online (ojol) sebagai saksi terkait kasus dugaan teror di Kantor Tempo, Jakarta Selatan.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai belum lama ini mengunggah Alphard pelat dinas RI 23 dengan nomor 5 kecil. Ini menampik kabar tudingan dirinya menerobos jalur TransJakarta.

Satu hal yang menarik perhatian adalah foto yang diunggah menampilkan mobil dinas Alphard dengan wajah baru. Toyota Alphard terbaru yang dijual di Indonesia sudah hadir sejak 2023.

Mobil itu hadir dengan opsi mesin bensin dan hybrid. Alphard versi bensin mengusung mesin 2.5L berkode 2AR-FE yang dipasangkan dengan transmisi Super CVT-i. Berbekal mesin itu, Toyota Alphard ini bisa menyemburkan tenaga 182 PS pada putaran 6.000 rpm dan torsi 235 Nm pada 4.100 rpm.

Sementara itu, Alphard versi hybrid menggunakan mesin A25A-FXS yang memiliki tenaga 190 PS pada 6.000 rpm dan torsi 236 Nm pada rentang 4.300-4.500 rpm. Baik versi bensin maupun hybrid, Alphard dijual dengan pilihan transmisi CVT.

Kalau melirik isi garasi Natalius Pigai, dalam laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disetor Pigai pada 23 Januari 2025, dirinya diketahui punya tiga aset kendaraan yang nilainya mencapai Rp 1,2 miliaran.

Tiga kendaraan yang tergabung dalam alat transportasi dan mesin itu, merupakan aset terbesar kedua setelah kas dan setara kas yang bernilai Rp 3,484 miliar. Soal isi garasi, ada dua mobil dan satu motor yang dilapor Pigai. Berikut daftarnya:

1. Mobil Honda CR-V tahun 2011, hasil sendiri senilai Rp 300 juta
2. Mobil Jeep Wrangler Sport Renegade 4 Door A/T tahun 2014, hasil sendiri senilai Rp 890 juta
3. Motor Honda PCX 160 tahun 2023, hasil sendiri senilai Rp 25 juta

Dilihat dari daftar kekayaan Natalius Pigai di atas tidak ada merek Alphard dalam isi garasinya.

Jatah mobil dinas Menteri

Ditelisik melalui aturan terbaru PMK 138 tahun 2024 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara, menteri mendapat jatah maksimal mobil dinas 2 unit sedangkan wakil menteri 1 unit.

Pertama untuk Menteri, mobil dinasnya bisa berupa mobil listrik atau internal combustion engine (ICE). Sementara itu, untuk modelnya bisa SUV, sedan, dan MPV.

Syarat pengadaan mobil dinas pejabat selevel menteri masuk kualifikasi A; diatur spesifikasi mesin atau muntahan tenaga. Mobil dinas konvensional untuk menteri antara lain mesin 3.500 cc 6 silinder, dan mobil listrik punya spesifikasi 250 kW.

Video Kala Legislator Cecar Pigai: Nggak Nampak Apa yang Bapak Kerjakan

Video Kala Legislator Cecar Pigai: Nggak Nampak Apa yang Bapak Kerjakan

Menteri HAM Natalius Pigai dicecar anggota DPR karena tak terlihat bekerja pada 100 hari pertama. Menilik sisi lain, berikut isi garasi Menteri HAM Natalius Pigai.

Anggota Komisi XIII DPR Siti Aisyah menyentil Natalius Pigai soal kinerjanya sebagai Menteri Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut Siti, dalam 100 hari pertama, kinerja Pigai tak terlihat sama sekali. Dia pun meminta Pigai tidak menganggap menteri sekadar pakaian. Namun, Siti berharap Pigai dapat seaktif dulu ketika masih di Komnas HAM.

"Tetapi setelah 105 hari bekerja, kami nggak nampak sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan selama jadi Menteri HAM ini," kata Siti dilansir detikNews.

Anggota DPR Fraksi PDIP itu mengatakan yang terlihat adalah program amnesti narapidana, yang berasal dari pemerintah. Selain itu, dia menanyakan banyaknya kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang telah viral.

"Sudah banyak hari ini pelanggaran HAM di Indonesia yang viral. Sangat viral," ungkapnya.

Sebelumnya, dalam rapat yang sama, Natalius Pigai mengatakan pihaknya mempunyai kewenangan melakukan audit dan memberikan sanksi bagi perusahaan berskala besar dan multinasional. Namun, jika ada perusahaan tersebut yang berkonflik di daerah, pihaknya tidak akan bersuara kencang.

"Oleh karena itulah, mohon dimaklumi kalau ada perusahaan-perusahaan yang berkonflik di sebuah wilayah, kami tidak akan bersuara kencang," kata Pigai.

Isi Garasi Menteri HAM Natalius Pigai

Di luar soal sentilan anggota DPR itu, isi garasi Pigai menarik untuk disimak. Dalam laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disetor Pigai pada 23 Januari 2025, dirinya diketahui punya tiga aset kendaraan yang nilainya mencapai Rp 1,2 miliaran.

Tiga kendaraan yang tergabung dalam alat transportasi dan mesin itu, merupakan aset terbesar kedua setelah kas dan setara kas yang bernilai Rp 3,484 miliar. Soal isi garasi, ada dua mobil dan satu motor yang dilapor Pigai. Berikut daftarnya.

1. Mobil Honda CR-V tahun 2011, hasil sendiri senilai Rp 300 juta
2. Mobil Jeep Wrangler Sport Renegade 4 Door A/T tahun 2014, hasil sendiri senilai Rp 890 juta
3. Motor Honda PCX 160 tahun 2023, hasil sendiri senilai Rp 25 juta

Tiga aset kendaraan tersebut nilainya mencapai Rp 1,215 miliar. Selanjutnya, ada juga harta bergerak lainnya senilai Rp 70 juta. Pigai melapor tak memiliki utang. Secara total, Pigai memiliki harta kekayaan sebesar Rp 4,769 miliar.

Video Kala Legislator Cecar Pigai: Nggak Nampak Apa yang Bapak Kerjakan

Video Kala Legislator Cecar Pigai: Nggak Nampak Apa yang Bapak Kerjakan

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa terkait hukum dan undang-undang terjadi di sepanjang Jumat (31/1). Dari mulai LHKPN pejabat hingga investigasi penembakan WNI di Malaysia.

Berikut ragam berita hukum yang telah dirangkum ANTARA.

1. KPK: Penyampaian LHKPN tahun pelaporan 2024 sudah 33,45 persen

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun Pelaporan 2024 telah mencapai 33,45 persen.

"Berdasarkan data per 31 Januari 2025, penyampaian LHKPN Tahun Pelaporan 2024, tercatat dari total 418.665 wajib lapor, sejumlah 145.320 wajib lapor sudah menyampaikan LHKPN-nya, atau sekitar 33,45 persen," kata anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Baca di sini

2. Pigai yakin napi amnesti berubah "mindset" dengan pendidikan HAM

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meyakini 44.000 narapidana yang mendapatkan amnesti akan berubah pola pikir (mindset) dari kriminal menjadi humanis dengan adanya pendidikan hak asasi yang akan diberikan Kementerian HAM.

"Itu kewajiban kami [memberikan pendidikan HAM]. Soal nanti berubah total dan lain-lain, belum tentu bisa, ya, syukur alhamdulillah [jika berubah]. Akan tetapi, saya yakin 99 persen berubah,” kata Pigai menjawab ANTARA saat ditemui di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Jumat.

Baca di sini

3. KPK pastikan laporan Abraham Samad soal pagar laut ditindaklanjuti

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan laporan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011—2015 Abraham Samad soal dugaan korupsi terkait pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, akan ditindaklanjuti.

“Informasi awal yang disampaikan dalam forum tersebut tentu akan menjadi pengayaan bagi kami di KPK. Untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan analisis ada tidaknya unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan tugas KPK,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Baca di sini

4. Kapolri minta personel tangani narkoba-"judol" dengan maksimal

Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meminta personel kepolisian untuk menangani permasalahan judi online (judol) dan narkoba dengan maksimal.

Dalam acara Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Tahun 2025 di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Jumat, Kapolri mengatakan bahwa judi online memiliki dampak yang besar bagi masyarakat. Bahkan, saat ini pemain judi online sudah merambah ke kelompok anak-anak di bawah umur.

Baca di sinj

5. RI kirim nota diplomatik ke Malaysia untuk investigasi
penembakan WNI

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Kantor Kepresidenan Philips Vermont mengonfirmasi bahwa pemerintah Indonesia telah mengirimkan nota diplomatik kepada Malaysia terkait insiden penembakan seorang Warga Negara Indonesia (WNI).

Philips, dalam keterangannya di Kantor Komunikasi Kepresidenan, Jakarta, Jumat, mengatakan nota tersebut dikirim melalui Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur sebagai langkah resmi untuk meminta investigasi menyeluruh.

Baca di sini

Pewarta: Walda Marison
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja merilis laporan harta kekayaan para pejabat negara di Kabinet Merah Putih.

Dari 124 pejabat yang diwajibkan melaporkan harta kekayaannya, 123 sudah memenuhi kewajiban tersebut, termasuk para menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga setingkat menteri.

Hanya Staf Khusus Wakil Presiden, Tina Talisa, yang belum melapor karena baru menjabat sejak Desember 2024.

Pelaporan LHKPN ini wajib diselesaikan paling lambat 6 Maret 2025 sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi.

Namun, yang menjadi sorotan publik adalah laporan kekayaan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Dengan total kekayaan sebesar Rp1.623.362.911, Yusril dijuluki sebagai "menteri termiskin" di Kabinet Merah Putih.

Data Harta Tak Diperbarui Sejak 2007

LHKPN Yusril yang terendah di antara menteri lain, tapi ternyata data tersebut merujuk pada laporan terakhir Yusril di tahun 2007, dan belum ada pembaruan sampai saat ini.

Dilansir dari Antara pada 13 November 2024, rincian aset kekayaan Yusril tercatat sebagai berikut:

Tanah dan Bangunan

Yusril hanya memiliki satu bidang tanah di Kabupaten Belitung dengan luas 1.354 meter persegi. Tanah ini bernilai Rp20.310.000, tanpa bangunan lain yang tercatat.

Alat Transportasi dan Mesin

Yusril memiliki dua kendaraan:

• Motor antik NSU keluaran 1958 yang diperoleh sebagai hibah pada 1972, senilai Rp5.000.000.
• Mobil Volvo yang dibeli tahun 2006 seharga Rp100.000.000.

Perkebunan

Dua lahan perkebunan dengan total luas 6,7 hektare masuk dalam laporannya:

• Lahan seluas 2,7 hektare (1999) senilai Rp54.000.000.
• Lahan seluas 4 hektare (1998) senilai Rp40.000.000.

Harta Bergerak Lainnya

Yusril juga memiliki koleksi barang seni, logam mulia, dan barang antik yang bernilai total Rp1.328.677.000. Koleksi ini dikumpulkan sejak 1984.

Kas dan Setara Kas

Saldo giro dan setara kas lainnya tercatat senilai Rp75.375.911.

Tanpa Utang

Yusril melaporkan bahwa ia tidak memiliki utang dalam laporan tersebut.

Sosok Yusril di Pemerintahan

Meski jumlah kekayaan Yusril terlihat kecil dibandingkan pejabat lain, hal ini mencerminkan kesederhanaannya. Beberapa laporan menyebut bahwa Yusril sering menghibahkan hartanya, termasuk tanah yang ia miliki.

Di balik julukan "menteri termiskin," Yusril dikenal sebagai sosok yang berkontribusi besar dalam dunia hukum dan pemerintahan.

Data kekayaannya belum diperbarui sejak 2007.

Kompas.com mencoba mengunduh data LHKPN Yusril Ihza Mahendra terbaru, namun data tidak ditemukan saat diakses pada Rabu, (22/1/2025).

Sumber: Kompas.com, Antara

Jakarta (ANTARA) - Teddy Indra Wijaya, seorang Perwira TNI berpangkat Mayor yang kini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet di Kementerian Sekretariat Negara, telah melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pelaporan dilakukan melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai bentuk transparansi dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku bagi pejabat negara.

Berdasarkan data resmi yang diterima, total kekayaan Mayor Teddy tercatat mencapai Rp15,38 miliar. Laporan tersebut disampaikan pada 15 Januari 2025, sebagai laporan khusus awal masa jabatan.

Angka tersebut mencerminkan keseluruhan aset yang dimiliki oleh Mayor Teddy saat mulai menjalankan tugasnya sebagai Sekretaris Kabinet.

Rincian kekayaan Mayor Teddy meliputi tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, serta kas dan setara kas.

Pelaporan ini diharapkan menjadi wujud nyata komitmen Mayor Teddy dalam menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik selama menjabat sebagai salah satu pejabat penting di pemerintahan.

Rincian harta kekayaan Mayor Teddy menurut LHKPN

A. Tanah dan bangunan

Total: Rp8.200.000.000

1. Tanah dan bangunan seluas 578 m²/90 m² di Kabupaten/Kota Sragen, hibah dengan akta: Rp.600.000.000

2. Tanah seluas 3.560 m² di Kabupaten/Kota Sragen, hibah dengan akta: Rp1.325.000.000

3. Tanah seluas 2.586 m² di Kabupaten/Kota Minahasa, hibah dengan akta: Rp975.000.000

4. Tanah dan bangunan seluas 300 m²/300 m² di Kabupaten/Kota Bekasi, hibah dengan akta: Rp3.500.000.000

5. Tanah dan bangunan seluas 300 m²/25 m² di Kabupaten/Kota Bekasi, hasil sendiri: Rp1.800.000.000

B. Alat transportasi dan mesin

Total: Rp1.330.000.000

1. Mobil Toyota Jeep L.C. HDTP tahun 2014, hasil sendiri: Rp800.000.000

2. Mobil Toyota Fortuner tahun 2015, hasil sendiri: Rp350.000.000

3. Mobil Honda CRV tahun 2010, hasil sendiri: Rp180.000.000

C. Harta bergerak lainya

Total: Rp4.680.000.000

D. Surat berharga

Total: Rp0

E. Kas dan setara kas

Total: Rp1.170.000.000

F. Harta lainya

Total: Rp0

Sub Total

Rp15.380.000.000

Hutang

Rp0

Total harta kekayaan

Rp15.380.000.000

Data ini diumumkan sebagai bagian dari kewajiban penyelenggara negara untuk mempublikasikan kekayaannya, sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

KPK menegaskan, dokumen ini bersifat deklaratif, berdasarkan laporan pribadi yang disampaikan melalui sistem elhkpn.kpk.go.id. Apabila terdapat kekayaan yang tidak dilaporkan, penyelenggara negara wajib bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Teddy Indra Wijaya telah melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Semua aset milik Mayor Teddy terlampir dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) yang dirilis pada Rabu (15/1/2025).

Mayor Teddy merupakan salah satu dari 124 pejabat Kabinet Merah Putih yang sudah melaporkan LHKPN.

Lantas, berapa harta kekayaan Mayor Teddy?

Harta kekayaan Mayor Teddy

Menurut data LHKPN, harta kekayaan Mayor Teddy Indra Wijaya yang dilaporkan ke KPK pada 31 Desember 2024 mencapai Rp 15,3 miliar.

Mayoritas harta kekayaannya berupa aset properti atau tanah dan bangunan senilai Rp 8.200.000.000.

Mayor Teddi tercatat memiliki properti di Sragen, Jawa Tengah, Minahasa, Sulawesi Utara, dan Bekasi, Jawa Barat.

Dari total lima aset propertinya, empat di antaranya merupakan hibah dan satu tanah bangunan di Bekasi didapat dari hasil sendiri.

Mayor Teddy juga memiliki tiga mobil, yaitu Toyota Jeep L.C. tahun 2014, Toyota Fortuner tahun 2015, dan Honda CRV tahun 2010. Kendaraan ini merupakan hasil sendiri senilai Rp 1.330.000.000.

Kekayaan Mayor Teddy juga mencakup harta bergerak lainnya senilai Rp 4.680.000.000, serta kas dan setara kas Rp 1.170.000.000.

Seskab tercatat tidak memiliki utang, sehingga harta kekayaannya mencapai Rp 15.380.000.000.

Gaji Mayor Teddy

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) terbaru, Seskab Mayor Teddy memiliki jabatan setingkat ASN eselon II dan bukan setingkat menterti karena posisinya berada di bawah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

Hal itu pernah disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, sebagaimana diberitakan Kompas.com (23/10/2024).

Artinya, sebagai ASN eselon II, gaji Mayor Teddy mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024.

Sebagai informasi, eselon II adalah jabatan struktural atau eselon tingkat kedua yang memiliki dua jenjang pangkat, yakni eselon IIA dan eselon IIB dengan golongan tertinggi IV/d dan terendah IV/b.

Mangacu pada PP tersebut, gaji pokok Mayor Teddy sebagai Seskab berkisar antara Rp 3.426.900 hingga Rp 6.114.500.

Selain itu, Seskab juga mendapat tunjangan kinerja sesuai Perpres Nomor 8 Tahun 2018.

Rentang tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet berkisar antara Rp 2.575.000 hingga paling tinggi untuk kelas jabatan 18 sebesar Rp 46.950.000.

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa terkait penegakan hukum dan isu undang-undang terjadi di sepanjang Rabu (8/1). Dari mulai pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) jadi tersangka korupsi hingga LHKPN Raffi Ahmad.

Berikut rangkaian berita hukum yang telah dirangkum ANTARA.

1. Jaksa Agung ungkap ada pejabat KLHK jadi tersangka

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengungkapkan bahwa ada pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menjadi tersangka kasus korupsi tata kelola perkebunan kelapa sawit tahun 2005-2024.

Jawaban tersebut menanggapi pertanyaan awak media terkait kabar yang menyebutkan adanya pegawai eselon I dan eselon II di KLHK yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut.

Baca di sini

2. Kapolri pastikan akan tindak tegas personel melanggar

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa kepolisian akan menindak tegas personel Korps Bhayangkara yang melanggar.

Pernyataan tersebut menanggapi pertanyaan awak media terkait langkah Polri terhadap 18 personel Polri yang diduga terlibat dalam kasus pemerasan di gelaran Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024.

Baca di sini

3. Polri beri sanksi demosi lagi seorang personel terkait kasus DWP

Jakarta (ANTARA) - Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memberikan sanksi demosi lagi kepada seorang personel polisi yang diduga terlibat dalam kasus dugaan pemerasan dalam gelaran Djakarta Warehouse Project (DWP).

Baca di sini

4. Kejagung periksa eks Stafsus Mendag terkait kasus impor gula

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa seorang mantan Staf Khusus (Stafsus) Menteri Perdagangan (Mendag) sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015–2016.

"Tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa GNY selaku Staf Khusus Menteri Perdagangan tahun 2015–2016," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Baca di sini

5. KPK verifikasi LHKPN Raffi Ahmad

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Utusan Khusus Presiden bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad sudah menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan saat ini LHKPN tersebut sedang diverifikasi.

"Raffi Ahmad sudah melaporkan LHKPN-nya. Saat ini masih proses verifikasi," kata anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Budi mengatakan verifikasi dilakukan untuk memastikan semua aset Raffi Ahmad telah tercatat dalam LHKPN.

Baca di sini

Pewarta: Walda Marison
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) -

• Tanah dan bangunan seluas 120 m2/45 m2 di Kab/Kota Bogor, hasil sendiri Rp450.000.000
• Bangunan seluas 29.5 m2 di Kab/Kota Jakarta Selatan senilai Rp450.000.000
• Bangunan Seluas 29.5 m2 di Kab/Kota Jakarta Selatan senilai Rp450.000.000
• Tanah seluas 680 m2 di Kab/Kota Bogor, hasil sendiri Rp126.000.000
• Tanah seluas 1850 m2 di Kab/Kota Jember, hibah tanpa akta Rp555.000.000
• Tanah seluas 1147 m2 di Kab/Kota Jember, hibah tanpa akta Rp573.500.000
• Tanah dan bangunan seluas 449 m2/45 m2 di Kab/Kota Jember, hibah tanpa akta Rp224.500.000
• Tanah seluas 4920 m2 di Kab/Kota Jember, hibah tanpa akta Rp123.000.000
• Tanah seluas 1500 m2 di Kab/Kota Jember, hibah tanpa akta Rp450.000.000.

• Mobil, Mercedes Sedan tahun 1983, hasil sendiri Rp75.000.000
• Mobil, Toyota Fortuner JEEP tahun 2016, hasil sendiri Rp400.000.000
• Mobil, Honda HRV Mini Bus Tahun 2015, hasil sendiri Rp250.000.000
• Mobil, Honda JAZZ Mini Bus tahun 2015, hasil sendiri Rp200.000.000

Pewarta: Putri Atika Chairulia
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Komjen. Pol. (Purn.) Agus Andrianto telah resmi menjabat sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam kabinet Merah Putih.

Sebagai bagian dari kewajibannya selaku pejabat negara, Agus Andrianto telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun. Kewajiban lain yang menyertai LHKPN adalah mengumumkan harta kekayaan dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaannya.

Tujuan dari pembuatan LHKPN adalah sebagai bagian dari wewenang yang dimiliki KPK yaitu melaksanakan langkah atau upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi antara lain dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.

Berdasarkan laporan LHKPN yang dapat diakses di situs elhkpn.kpk.go.id Agus Andrianto memiliki kekayaan yang berasal dari berbagai sumber, termasuk sejumlah aset properti. Ia memiliki tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa wilayah.

Berikut adalah rincian dari harta kekayaan Purn Agus Andrianto:

1. Tanah dan bangunan: Rp3.290.000.000

• Tanah dan Bangunan seluas 500 m²/300 m² di Wonogiri, hasil sendiri - Rp860.000.000
• Tanah seluas 252 m² di Wonogiri, hasil sendiri - Rp300.000.000
• Tanah seluas 840 m² di Wonogiri, hasil sendiri - Rp680.000.000
• Tanah dan Bangunan seluas 125 m²/45 m² di Sleman, hasil sendiri - Rp820.000.000
• Tanah dan Bangunan seluas 106 m²/45 m² di Sukoharjo, hasil sendiri - Rp330.000.000
• Tanah dan Bangunan seluas 525 m²/100 m² di Wonogiri, hasil sendiri - Rp250.000.000
• Tanah seluas 1500 m² di Wonogiri, hasil sendiri - Rp50.000.000.

2. Alat transportasi dan mesin: Rp227.000.000

• Sepeda Lipat Fnhone, Tahun 2020, hasil sendiri - Rp2.000.000
• Motor Yamaha Aerox, Tahun 2022, hasil sendiri - Rp13.000.000
• Motor Piaggio S 125, Tahun 2021, hasil sendiri - Rp16.000.000
• Motor Honda Scoopy, Tahun 2021, hasil sendiri - Rp8.000.000
• Motor Honda, Tahun 2010, hasil sendiri - Rp2.000.000
• Mobil Toyota Innova, Tahun 2013, hasil sendiri - Rp90.000.000
• Mobil Toyota Agya, Tahun 2017, hasil sendiri - Rp50.000.000
• Sepeda Giant, Tahun 2016, hasil sendiri - Rp1.000.000
• Motor Yamaha X Max 250, Tahun 2023, hasil sendiri - Rp45.000.000

4. Kas dan setara kas: Rp1.973.681.877

Sub total: Rp5.509.181.877

Hutang: Rp137.038.443

Dengan demikian, total kekayaan yang dilaporkan oleh Komjen Pol Agus Andrianto setelah dikurangi dengan hutang (harta - hutang) adalah sebesar Rp5.372.143.434 yang mencakup berbagai jenis aset mulai dari tanah dan bangunan hingga kendaraan dan kas.

Pewarta: Allisa Luthfia
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi mengumumkan Natalius Pigai sebagai salah satu menteri dalam Kabinet Merah Putih pada 20 Oktober lalu. Keesokan harinya pada Senin, 21 Oktober, Pigai dilantik sebagai Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) pertama di Indonesia.

Kementerian yang baru dibentuk ini merupakan hasil pemecahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memecah Kemenkumham menjadi empat kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Hal itu dilakukan untuk mempertajam program dan kegiatan kerja di kementerian.

Sebagai bagian dari kewajibannya selaku pejabat negara, Natalius Pigai telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun. Kewajiban lain yang menyertai LHKPN adalah mengumumkan harta kekayaan dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaannya.

Tujuan dari pembuatan LHKPN adalah sebagai bagian dari wewenang yang dimiliki KPK yaitu melaksanakan langkah atau upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi atara lain dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.

Berdasarkan laporan LHKPN yang dapat diakses di situs elhkpn.kpk.go.id Natalius Pigai memiliki kekayaan yang didominasi dari surat berharga serta kas dan setara kas. Berikut adalah rincian dari harta kekayaan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai:

Data harta kekayaan

1. Tanah dan bangunan: Tidak diungkapkan

2. Alat Transportasi dan Mesin:

• Mobil CRV Jeep, Tahun 2011, hasil sendiri - Rp300.000.000

4. Surat Berharga: Rp2.000.000.000

5. Kas dan Setara Kas: Rp2.000.000.000

Dalam laporan ini, Natalius Pigai tidak memiliki hutang yang tercatat. Dengan demikian, total kekayaan yang dilaporkan oleh Natalius Pigai adalah sebesar Rp4.370.000.000 yang mencakup berbagai jenis aset mulai dari kendaraan, surat berharga dan kas.

Pewarta: Allisa Luthfia
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi melaporkan total harta kekayaannya dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru. Laporan ini disampaikan melalui situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari kewajiban pelaporan bagi pejabat negara.

Menurut data LHKPN, aset terbesar Prasetyo Hadi berada pada kepemilikan tanah dan bangunan yang berada lokasi di kota Bogor dengan total nilai mencapai Rp3,3 miliar. Selain itu, Prasetyo juga memiliki beberapa kendaraan pribadi senilai Rp959 juta, serta Kas dan setara kas sejumlah Rp2,85 miliar.

Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Prasetyo Hadi sebagai Menteri Sekretaris Negara. Prasetyo, yang merupakan salah satu orang kepercayaan Prabowo di Partai Gerindra. Dirinya telah menjabat sebagai Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra sejak 2008.

Prasetyo Hadi, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra yang kini menjabat sebagai Mensesneg, melaporkan kekayaannya melalui LHKPN untuk tahun 2023. Berdasarkan data yang diumumkan KPK pada 24 April 2024, total kekayaan Prasetyo tercatat sebesar Rp7,1 miliar. Dengan demikian, berikut ini merupakan rincian sebagian besar harta kekayaannya.

Berikut ini merupakan ringkasan harta kekayaan Prasetyo Hadi sesuai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN):

1. Tanah dan bangunan

- Tanah dan bangunan seluas 1.000 m² di Bogor: Rp3,3 miliar.

2. Alat transportasi dan mesin

• Mobil Toyota Fortuner 2.5 G (2014): Rp265 juta.
• Mobil Toyota Alphard S 2.4 (2012): Rp325 juta.
• Motor Honda GL 200 (2013): Rp10,5 juta.
• Motor Honda N (110A) C AT (2011): Rp3,5 juta.
• Mobil Toyota Fortuner VRZ 2.4 (2016): Rp355 juta.

Total: Rp959 juta.

3. Harta bergerak lainnya

4. Surat berharga

- Tidak ada laporan.

5. Kas dan setara kas

- Total: Rp2,85 miliar.

6. Harta lainnya

- Tidak ada laporan.

7. Hutang

- Tidak ada laporan.

Total Kekayaan

Rp7,109 miliar.

Sebagai informasi, pengumuman ini merupakan bagian langkah dari kewajiban pejabat negara untuk transparansi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2024