Jakarta (ANTARA) - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Brigjen Polisi (Purn) Achmadi memastikan anggaran pembiayaan untuk pengobatan saksi dan korban berbagai kasus kejahatan tindak pidana hingga pelanggaran hak asasi manusia tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran.

"Tidak (terdampak efisiensi) karena kalau kurang, saya akan mengajukan," kata Achmadi ditemui usai menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Achmadi menegaskan bahwa LPSK tidak pernah ragu untuk memberikan pemenuhan hak asasi korban maupun saksi sehingga akan mengajukan tambahan anggaran apabila pos alokasi tersebut tidak mencukupi.

"Jadi, kalau itu haknya ya kita harus perjuangkan. Kalau (anggaran) kurang, (LPSK) ajukan, kan begitu. Dalam beberapa tahun selama ini, LPSK juga kalau kurang anggaran, ya kita ajukan saja. Dipenuhi gitu," ujarnya.

Ia menambahkan LPSK akan mengajukan tambahan anggaran sesuai mekanisme yang tersedia guna mendukung pemenuhan hak-hak korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat hingga terorisme.

"Jadi, hak asasi korban, termasuk yang disampaikan tadi, seperti korban-korban PHB (pelanggaran HAM berat), korban terorisme, hak-haknya selama itu menjadi haknya, negara harus memenuhi itu," ucapnya.

Achmadi juga menjelaskan bahwa rapat Komisi XIII DPR RI dengan LPSK yang digelar secara tertutup pada hari ini membahas ihwal evaluasi kinerja dan anggaran LPSK.

Namun, ia enggan membeberkan apakah rapat tersebut di dalamnya turut membahas nasib anggaran untuk pemulihan hak saksi dan korban yang terdampak kebijakan efisiensi berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran.

"(Rapat terkait) evaluasi kinerja ya, kinerja dan anggaran. Intinya kan itu," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso meminta komitmen negara untuk hadir dalam menjamin seluruh biaya pengobatan saksi dan korban tindak pidana.

"Negara harus hadir untuk menjamin seluruh biaya pengobatan saksi dan korban. Dalam revisi undang-undang ini, kami memastikan agar pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah bisa diakses saksi dan korban tanpa dipersulit dan tanpa prosedur yang bertele-tele," ujar Sugiat.

Hal itu disampaikan Sugiat saat kunjungan kerja Komisi XIII ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Timur dalam rangka penyerapan aspirasi terkait revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (26/4).

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Kelanjutan kerja sama ini kami lakukan dengan perluasan lingkup mengakomodir kebutuhan UU P2SK

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjalin kerja sama dengan Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (HKHSK) yang diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas hukum yang mendukung fungsi, tugas dan wewenang LPS di sektor keuangan.

Fungsi, tugas dan wewenang LPS ini juga termasuk sebagai penyelenggara program penjaminan polis asuransi sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Direktur Eksekutif Hukum LPS Ary Zulfikar melalui keterangan resminya di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa kolaborasi strategis dengan para profesional hukum seperti HKHSK menjadi penting seiring dengan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi LPS.

Dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki para anggota HKHSK, diharapkan dapat menjadi mitra strategis bagi LPS dalam menjalankan mandat secara kredibel, transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Oleh karenanya, LPS memandang perlu untuk melanjutkan kembali kerja sama yang telah kami mulai sejak 2019 silam dan telah berjalan dengan baik selama 5 tahun terakhir. Kelanjutan kerja sama ini kami lakukan dengan perluasan lingkup mengakomodir kebutuhan UU P2SK,” kata Ary.

Nantinya, kerja sama antara LPS dengan HKHSK meliputi berbagai aspek antara lain sosialisasi kebijakan dan program kerja, asistensi penanganan dan penyelesaian bank dan perusahaan asuransi, penelitian dan kajian, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

Kerja sama ini juga menunjukkan kepada publik bahwa kerja sama hukum dan keuangan menjadi elemen penting dalam menjaga integritas sektor jasa keuangan nasional.

Adapun kerja sama kedua belah pihak tertuang dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang dilakukan pada Selasa (22/4).

Ketua Umum HKHSK Kukuh Winandoko menjelaskan mengenai kesiapan HKSHK terkait kerja sama dengan LPS, terutama terkait dengan sudah diundangkannya UU P2SK pada tahun 2023.

“Kami sudah bertransformasi dari yang awalnya hanya berfokus di pasar modal, namun kini kami sudah masuk ke semua sektor keuangan,” kata Kukuh.

Ia menambahkan bahwa HKHSK sudah melakukan perubahan standar profesi serta menyiapkan kode etik yang baru, mengingat saat ini ini sudah mencakup seluruh sektor keuangan.

“Tentu saja dalam hal ini kami juga butuh masukan dari LPS untuk juga bisa saling bersinergi dalam membuat stabilitas di sektor keuangan,” tutup Kukuh.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Kelanjutan kerja sama ini kami lakukan dengan perluasan lingkup mengakomodir kebutuhan UU P2SK

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjalin kerja sama dengan Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (HKHSK) yang diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas hukum yang mendukung fungsi, tugas dan wewenang LPS di sektor keuangan.

Fungsi, tugas dan wewenang LPS ini juga termasuk sebagai penyelenggara program penjaminan polis asuransi sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Direktur Eksekutif Hukum LPS Ary Zulfikar melalui keterangan resminya di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa kolaborasi strategis dengan para profesional hukum seperti HKHSK menjadi penting seiring dengan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi LPS.

Dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki para anggota HKHSK, diharapkan dapat menjadi mitra strategis bagi LPS dalam menjalankan mandat secara kredibel, transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Oleh karenanya, LPS memandang perlu untuk melanjutkan kembali kerja sama yang telah kami mulai sejak 2019 silam dan telah berjalan dengan baik selama 5 tahun terakhir. Kelanjutan kerja sama ini kami lakukan dengan perluasan lingkup mengakomodir kebutuhan UU P2SK,” kata Ary.

Nantinya, kerja sama antara LPS dengan HKHSK meliputi berbagai aspek antara lain sosialisasi kebijakan dan program kerja, asistensi penanganan dan penyelesaian bank dan perusahaan asuransi, penelitian dan kajian, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

Kerja sama ini juga menunjukkan kepada publik bahwa kerja sama hukum dan keuangan menjadi elemen penting dalam menjaga integritas sektor jasa keuangan nasional.

Adapun kerja sama kedua belah pihak tertuang dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang dilakukan pada Selasa (22/4).

Ketua Umum HKHSK Kukuh Winandoko menjelaskan mengenai kesiapan HKSHK terkait kerja sama dengan LPS, terutama terkait dengan sudah diundangkannya UU P2SK pada tahun 2023.

“Kami sudah bertransformasi dari yang awalnya hanya berfokus di pasar modal, namun kini kami sudah masuk ke semua sektor keuangan,” kata Kukuh.

Ia menambahkan bahwa HKHSK sudah melakukan perubahan standar profesi serta menyiapkan kode etik yang baru, mengingat saat ini ini sudah mencakup seluruh sektor keuangan.

“Tentu saja dalam hal ini kami juga butuh masukan dari LPS untuk juga bisa saling bersinergi dalam membuat stabilitas di sektor keuangan,” tutup Kukuh.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengecek perkembangan peternakan domba di Lapas Kembang Kuning, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng). Tercatat ada 500 ekor domba yang diternak di lapas ini, dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan pendayagunaan warga binaan.

"Hari ini kegiatan di Nusakambangan dengan maksud untuk, intinya, adalah untuk mengecek kesiapan program daripada yang kami canangkan. Karena rencananya bulan ini, Juli atau Agustus nanti kita akan launching unit program. Ini saya lakukan pengecekan yang kedua pasca diterapkan," ucap Agus di lokasi usai pengecekan, Kamis (17/4/2025).

Sebanyak 500 ekor domba ini diternak di lahan seluas 1 hektare. Dalam mengelola peternakan, Direktorat Jenderal Permasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imipas menggandeng pihak ketiga yakni PT Domba Perkasa dan PT Sinatria.

"Beberapa program yang kita laksanakan, dari mulai pertanian, kemudian perikanan, dan peternakan yang dijalankan hampir sudah berjalan sudah lebih dari 60 persen. Dan artinya bahwa progress launching daripada model atau modul tempat pembinaan bagi warga binaan nanti, bisa kita laksanakan sesuai jadwal yang kita tetapkan," ujar Agus.

Foto: Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengecek perkembangan peternakan domba di Lapas Kembang Kuning, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng). (Audrey/detikcom).

Sesuai data lapas, terdapat 30 warga binaan atau narapidana (napi) yang turut dalam program peternakan domba ini. Sementara itu populasi domba terdiri dari 486 ekor domba betina, 12 ekor domba jantan, dan 2 ekor anakan.

"Harapan bukan hanya dengan mitra kita bisa bekerja,tapi mitra juga membantu memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk mengelola lahan dengan memanfaatkan bibit yang sudah ada dengan harapan supaya hasilnya lebih bisa dinikmati oleh warga binaan. Targetnya Insyaallah Bulan Agustus kita akan launching untuk program yang sudah kita tetapkan. Bisa saja kita akan laksanakan di seluruh lembaga pemasyarakatan, baik rutan maupun lapas," terang Agus.

Sebelumnya diberitakan Menteri Imipas Agus Andrianto mengunjungi Nusakambangan dalam rangka panen raya padi, jagung, dan ikan air tawar di sejumlah lapas. Agus juga mengecek pengelolaan peternakan ayam, meninjau lahan yang akan dijadikan tambak udang, melihat perkembangan pengelolaan sampah.

Program terkait ketahanan pangan ini digagas Agus adalah upaya kontribusi Kementerian Imipas dalam mendukung misi Swasembada Pangan Presiden Prabowo Subianto.

Foto: Peternakan domba di Lapas Kembang Kuning, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng). (Audrey/detikcom).

(aud/whn)

Jakarta (ANTARA) - Komisi XIII DPR RI bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) segera mengevaluasi dan membenahi pengelolaan lembaga pemasyarakatan (lapas) sebagai buntut berulangnya keriuhan akibat perilaku tidak patut warga binaan di dalam lapas.

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya di Jakarta, Kamis, mengatakan kehebohan yang terjadi di Rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru, Riau, telah menjadi perhatian DPR.

Sebelumnya, sedang viral di media sosial sebuah tayangan video yang menampilkan 14 orang narapidana di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pekanbaru, Riau, yang terlibat dugem sambil pesta minuman keras dan narkoba.

Menurut Willy, peristiwa di Rutan Pekanbaru itu mirip dengan peristiwa di Lapas Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, akhir tahun lalu dan peristiwa sejenis lainnya.

"DPR tentu mengapresiasi tindakan cepat dan terukur yang diambil Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Riau dengan mencopot Kepala Rutan Kelas I Pekanbaru," kata Willy.

Ia mengatakan pembenahan tersebut tidak boleh berhenti hanya dengan pencopotan kepala rutan, tetapi perlu ada evaluasi mendasar dan komprehensif terhadap pengelolaan rutan.

"Komisi XIII akan segera panggil jajaran kementerian untuk mengoordinasikan perbaikan komprehensif terkait persoalan ini," ujarnya.

Menurut Willy, evaluasi pengelolaan lapas maupun rutan perlu dilakukan mulai dari hulu hingga hilir. Berbagai permasalahan yang terjadi di lapas perlu diurai satu per satu agar peta jalan perbaikan lapas di Indonesia dapat dihasilkan.

"Komisi XIII sudah tabung banyak catatan tentang kapasitas, fasilitas, manajemen pengelolaan lapas di sisi hilir, termasuk tentu kasus Rutan Sialang Bungkuk ini. Kita juga sudah berdialog secara formal dan informal dengan berbagai pihak berkenaan dengan sistem pemasyarakatan warga binaan ini. Nanti kita ulas semua sesuai mekanisme hak pengawasan DPR," kata Willy.

Willy menegaskan permasalahan pengelolaan lapas di Indonesia ini cukup kompleks dan perlu melibatkan berbagai perspektif agar bisa ditemukan akar masalahnya untuk dilakukan perbaikan.

Ia menambahkan anomali kelonggaran aturan yang tampak dari peristiwa saat ada warga binaan yang joget-joget sambil konsumsi minuman keras atau narkoba bukan hanya perlu dilihat dari sisi kelalaian pengelola lapas.

"Kita perlu temukan akar masalahnya sebelum mencopot pejabat terkait. Kenapa dilonggarkan aturannya, tentu punya latar belakang, ini harus ditemukan," tegas Willy.

"Kalau memang terjadi transaksi pelonggaran aturan, itu perlu diperiksa apakah sudah memadai kesejahteraan pengelola lapas. Kalau memang warga binaan sampai merasa perlu dugem dan konsumsi narkoba, bagaimana asesmen psikologis terhadap mereka? Jadi, banyak hal yang perlu diperiksa," tambah legislator dari Dapil Jawa Timur XI itu.

Willy mengatakan komisinya akan segera bertemu dengan jajaran Kementerian Imipas agar perbaikan lapas dapat segera terwujud.

Ia meyakini Menteri Imipas Agus Andrianto bersama DPR mampu memperbaiki persoalan ini karena Menteri Imipas sebagai sosok progresif yang mengenal baik permasalahan di dalam lapas

"Komisi XIII DPR dan Kementerian Imipas sebagai mitra strategis punya cita-cita yang sama untuk perbaikan sistem pemasyarakatan. Tidak akan sulit mendialogkan langkah perbaikan sistem pemasyarakatan ke depan," ujarnya.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Lombok Barat -

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kuripan, Muhammad Fadli, menuturkan I Wayan Agus Suwartama belum pernah dijenguk oleh istrinya, Ni Luh Nopianti. Pria difabel yang terjerat kasus pelecehan seksual tersebut menikah secara adat pada Kamis (10/4/2025) lalu.

"Belum pernah dijenguk (oleh istrinya)," tutur Fadli, Kamis (17/4/2025). Agus pun masih beraktivitas seperti biasa di Lapas.

Menurut Fadli, Lapas IIA Kuripan tidak ada kaitannya dengan pernikahan Agus. Apalagi, pernikahan secara adat itu tidak digelar di Lapas yang berada di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), itu.

Sebelumnya, Perbekel Desa Ulakan, I Ketut Sumendra, menuturkan keluarga Nopianti sempat melarang putrinya menikah dengan Agus lantaran usia perempuan itu masih 18 tahun. Belakangan, keluarga warga Desa Ulakan, Karangasem, itu luluh dan mengizinkan putrinya menikah dengan Agus meski pria difabel tersebut terjerat kasus pelecehan seksual.

Acara adat pernikahan tersebut digelar di rumah Nopianti. Adapun, kehadiran Agus digantikan oleh sebilah keris.

(gsp/hsa)

Cilacap -

lima narapidana kasus terorisme (napiter) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembacaan ikrar ini dilakukan di aula Lapas Pasir Putih Nusakambangan siang tadi.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Eddy Hartono mengatakan empat narapidana di antaranya berasal dari Lapas Kelas IIA Pasir Putih, dan satu narapidana lagi berasal dari Lapas Kelas I Batu.

"Tiga di antaranya tergabung dalam kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang berafiliasi dengan ISIS, dan dua lainnya tergabung dalam Kelompok Jamaah Islamiyah (JI). Salah satunya diketahui terlibat dalam peristiwa Bom Panci Bintara," kata Eddy seusai menjadi inspektur upacara dalam pembacaan ikrar di Dermaga Wijayapura Cilacap, Selasa (15/4/2025).

Adapun napiter yang menjalani ikrar hari ini berinisial IA eks JAD Sulawesi Tengah, AT eks JAD Gorontalo, dan NS eks JAD Solo. Dua napiter lainnya berinisial PS dan HR yang merupakan eks JI. Mereka divonis menjalani hukuman dari 3 tahun sampai 17 tahun.

Eddy menyambut baik langkah para napiter tersebut dan menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam proses deradikalisasi. Ia menegaskan bahwa ikrar ini bukan hanya simbol, tetapi juga komitmen moral yang harus dijaga dan diamalkan dalam kehidupan.

"Ini menunjukkan program deradikalisasi yang dilaksanakan terpadu dari BNPT, Densus 88 Pori, Kejaksaan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan Kemensos, serta Kementerian Agama terus kami evaluasi. Ini penting untuk melakukan pembaruan dan penyesuaian kondisi di lapangan," terangnya.

Kapal yang membawa rombongan BNPT dan Ditjenpas Jateng usai upacara napiter ikrar setia NKRI di Lapas Nusakambangan Cilacap, Selasa (15/4/2025). Foto: Anang Firmansyah/detikJateng

Eddy menyatakan ikrar kelima napiter ini merupakan kesadaran yang dilakukan tanpa paksaan. Apabila telah selesai masa tahanan, mereka diharapkan bisa diterima kembali oleh masyarakat.

"Ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk melakukan perlindungan dan menjamin keselamatan masyarakat, termasuk narapidana terorisme," jelasnya.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Tengah, Kunrat Kasmiri mengatakan proses deradikalisasi napiter merupakan tanggung jawab bersama.

"Bukan hanya tanggung jawab kami di lapas ataupun BNPT, tapi kami bekerja simultan dan terencana. Kemudian ada jangka pendek, panjang dan berikutnya dari awal mereka berproses sampai dengan reintegrasi di luar sana kami koordinasi. Jangan sampai setelah mereka bebas kembali ke jaringannya," kata Kunrat.

Kunrat menambahkan, saat ini di seluruh Lapas Nusakambangan terdapat 115 napiter. Mereka menghuni kelas super maximum security.

"Ada masanya mereka nanti akan kita turunkan, dari super maximum kemudian ke maximum, medium, dan minimum. Mereka masa tahanannya relative, ada yang 18 tahun atau 20 tahun. Yang sudah (ikrar) NKRI sekitar 50-an. Target kami seluruh napiter di Nusakambangan kembali ke NKRI," pungkasnya.

(dil/apu)

Tulungagung -

Dua pelajar SMK Negeri di Tulungagung harus mengikuti Ujian Penilaian Sumatif Akhir Jenjang di dalam lembaga pemasyarakatan. Keduanya saat ini masih menjalani proses hukum atas dugaan tindak pidana.

Kepala Seksi Bimbingan Narapidana, Anak Didik, dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik Giatja) Lapas Kelas IIB Tulungagung, Rizal Arbi Fanani mengatakan kedua pelajar itu BK dan FAN yang berasal dari 2 SMK Negeri yang berbeda.

"Sesuai pengajuan izin yang diajukan sekolah, ujian diselenggarakan mulai 10-22 April ini. Proses ujian kami fasilitasi di ruang layanan Litmas Lapas Tulungagung," kata Rizal Arbi, Sabtu (12/4/2025).

Saat proses ujian berlangsung kedua warga binaan itu masing-masing mendapatkan pendampingan dari 2 pengawas dari sekolah masing-masing.

Menurutnya kebijakan lapas memberikan kesempatan kedua pelajar tersebut untuk mengikuti ujian akhir sesuai dengan amanah Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, sehingga fungsi lapas dalam memberikan pembinaan dapat berjalan dengan maksimal.

"Harapan kami, FAN dan BK tetap memperoleh haknya untuk menempuh pendidikan, walaupun berada di dalam lapas. Apalagi ini adalah ujian akhir jenjang. Semoga ke depan mereka akan menjadi pribadi yang lebih baik," jelasnya.

Salah seorang pelajar tersebut saat ini berstatus sebagai tahanan Polres Tulungagung dalam kasus kepemilikan bahan peledak atau petasan. Mereka akan menjalani seluruh rangkaian proses peradilan hingga mendapat vonis dari majelis hakim.

(dpe/iwd)

Jakarta -

Kejadian meresahkan baru-baru ini terjadi di Sukabumi, Jawa Barat, di mana sebuah mobil ambulans diberhentikan oleh Satlantas Polres Sukabumi karena mengemudi ugal-ugalan di tengah kepadatan lalu lintas.

Menurut laporan detikJabar, setelah diperiksa, mobil ambulans tersebut ternyata tidak mengantar pasien, melainkan digunakan oleh warga untuk kepentingan pribadi.

"Saat itu padat di exit Tol Parung Kuda. Ambulans itu melambung ke kanan menggunakan sirine dan rotator. Kami langsung menghentikannya untuk pemeriksaan," ujar Ipda M. Yanuar Fajar, Kanit Gakkum Sat Lantas Polres.

Lebih lanjut, ditemukan bahwa ambulans tersebut digunakan untuk mengantarkan warga ke Lembaga Permasyarakatan (Lapas), bukan untuk keperluan medis seperti yang semestinya.

Sopir ambulans mengakui telah menggunakan kendaraan tanpa izin, dan menjelaskan bahwa mereka tidak berwisata, melainkan hanya menjenguk keluarga di Lapas.

"Saya sopir ambulans Desa Kompa, memohon maaf kepada Pemerintah Desa Kompa dan Ibu Lurah karena saya berangkat tanpa izin mengantar warga ke Lapas. Saya ingin meluruskan, kami tidak berwisata ke Palabuhanratu, tetapi memang benar untuk mengantar warga menjenguk keluarganya di Lapas," ujarnya dalam video yang diterima detikJabar.

Aturan Penggunaan Ambulans

Penggunaan ambulans untuk kepentingan selain pelayanan medis, seperti yang terjadi pada insiden di Sukabumi, jelas melanggar ketentuan yang ada.

Kepala Desa Kompa, Yulianti, mengakui bahwa sopir ambulans telah menggunakan kendaraan tersebut tanpa izin untuk mengantar warga menjenguk keluarganya di lembaga permasyarakatan. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak akan terulang dan telah memberikan sanksi tegas kepada sopir yang bersangkutan.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Pedoman Teknis Ambulans. Pada Bab II poin 2.1 dijelaskan bahwa ambulans adalah suatu kendaraan atau alat transportasi untuk menjemput, membawa, atau memindahkan korban hidup atau pasien dalam rangka pertolongan, penanganan, tindakan medis baik yang bersifat gawat ataupun tidak gawat darurat.

Dalam kejadian ini, penggunaan ambulans untuk keperluan pribadi atau non-darurat berpotensi mengganggu fungsi utamanya, yang bisa menghambat pertolongan medis bagi pasien yang benar-benar membutuhkan.

(mhg/dry)

Sukabumi -

Kepala Desa Kompa, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Yuliant, memperlihatkan video yang mengungkap alasan warga menggunakan ambulans desa di hari kedua Lebaran. Ambulans desa tersebut sebelumnya dihentikan polisi karena diduga membawa wisatawan.

Dalam video tersebut, tampak Yulianti berbincang langsung dengan warga yang meminjam ambulans. "Itu warga yang dibawa oleh sopir ambulans," ujar Yulianti melalui aplikasi perpesanan, Rabu (2/4/2025).

Menurut Yulianti, warga tersebut terpaksa menggunakan ambulans karena tidak memiliki uang untuk ongkos transportasi umum ke lembaga pemasyarakatan (lapas).

"Niat sopir ambulans sebenarnya baik, ingin mengantar karena si ibu itu tidak punya ongkos ke lapas. Tapi niat baik memang tidak selalu diterima baik jika caranya salah. Salahnya itu karena sirine dibunyikan dan ambulans menyalip dalam kondisi macet," kata Yulianti.

Dalam rekaman percakapan video tersebut, Yulianti tampak mengklarifikasi langsung pada warga yang meminjam ambulans. Berikut percakapan yang ditranskip detikJabar dari video tersebut.

"Ibu mau tanya, saya kan enggak hafal. Sopir ambulans tidak bilang mau mengantar teteh. Teteh tadi ditilang mau ke mana?" tanya Yulianti dalam video.

"Mau ke Lapas, mau lihat anak," jawab warga singkat.

Yulianti pun kembali bertanya, "Kenapa pakai ambulans, tidak pakai angkot saja?"

Warga itu menjawab pelan, "Karena tidak punya uang, jadi mau diantar ambulans."

Yulianti kemudian menyampaikan bahwa sempat ada dugaan ambulans dipakai untuk wisata ke Pelabuhanratu. Mendengar hal itu, warga tersebut dengan tegas membantah, "Mau apa ke Pelabuhanratu, mau ke Lapas, mau lihat anak," kilah warga tersebut.

Sambil mengangguk pelan, Yulianti merespons, "Niatnya mungkin baik ya Mang Yuyu (sopir ambulans), ingin bantu meringankan beban. Tapi ya salah caranya, makanya tadi ditilang," lirih Yulianti.

Dalam video lanjutan, Yulianti terlihat bertanya langsung kepada sang sopir ambulans mengenai alasan tidak berkoordinasi dengannya sebelum berangkat. "Mang Yuyu, kenapa tidak bilang ke saya?" tanya Yulianti. Namun, dalam rekaman itu, jawaban dari sopir ambulans terdengar tidak begitu jelas.

Insiden ini sebelumnya ramai menjadi perhatian karena ambulans desa tersebut dihentikan oleh petugas Satlantas Polres Sukabumi saat melaju dengan sirine menyala di Jalan Parungkuda-Cibadak.

(sya/sud)

JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Kemanan ( Kemenko Polkam ) memantau situasi kunjungan keluarga di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang, Jakarta. Hal itu dilakukan untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai dengan prosedur.

?Alhamdulillah hari ini kita dari Satgas Pengamanan Lebaran melaksanakan pemantauan ke berbagai tempat pelayanan masyarakat untuk melihat bagaimana pelayanan dari pemerintah khususnya dari lapas ini kepada masyarakat,? jelas Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Marsda TNI Eko Dono Indarto saat meninjau lokasi di Jakarta, Selasa (1/4/2025).

Dalam kunjungan ini, tim Kemenko Polkam melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan layanan kunjungan Lebaran, memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai standar keamanan dan pelayanan yang telah ditetapkan.

?Bentuk layanan publik yang dilakukan oleh Lapas Cipinang sudah cukup bagus, terbukti mekanisme dan tata kelolanya dijalankan dengan baik, tanpa mengabaikan faktor keamanan, tapi bisa tetap dekat dengan masyarakat para pengunjung lapas yang akan menengok keluarganya,? ungkapnya.

Eko Dono menyampaikan harapannya layanan publik seperti yang dilaksanakan oleh Lapas Cipinang dapat ditiru di tempat lain.

?Hal ini perlu ditiru di tempat lain, bahwa bentuk pelayanan publik yang totalitas menjadi komitmen pemerintah untuk hadir membantu masyarakat memenuhi kebutuhan nya. Kami berharap mudah-mudahan layanan semakin meningkat dan masyarakat semakin percaya kepada kita semua bahwa kita ada untuk melayani masyarakat,? tambahnya.

Kepala Lapas Cipinang Wachid Wibowo, menegaskan koordinasi dengan berbagai instansi, termasuk Kemenko Polkam menjadi bagian dari strategi dalam menyelenggarakan layanan kunjungan yang optimal.

"Kami ingin memastikan Warga Binaan dapat merayakan Idulfitri bersama keluarganya dalam suasana yang aman dan tertib. Kehadiran Tim Siaga Pemantauan Kemenko Polkam ini semakin memperkuat komitmen kami untuk menghadirkan layanan yang humanis dan berkualitas," ungkap Wachid

Dengan pemantauan langsung dari Kemenko Polkam, Lapas Cipinang memastikan layanan kunjungan Idulfitri berjalan aman, tertib, dan sesuai prosedur pemasyarakatan. Langkah ini sejalan dengan prinsip ?Pemasyarakatan Pasti Bermanfaat bagi Masyarakat? di mana setiap kebijakan tidak hanya berfokus pada pembinaan Warga Binaan, tetapi juga berdampak positif bagi keluarga mereka dan masyarakat luas.

Palembang -

Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1947 dan Idul Fitri 1446 ribuan menjadi momen istimewa bagi warga binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di Sumatera Selatan. Sebab, ribuan warga binaan mendapatkan remisi khusus.

Kabid Pelayanan dan Pembinaan, Mishbahuddin, mengatakan ada 7 warga binaan yang mendapatkan remisi khusus (RK) Hari Raya Nyepi. Rinciannya, remisi khusus satu bulan sebanyak enam orang dan remisi khusus selama dua bulan ada satu orang.

Remisi paling banyak diterima oleh warga binaan di Lapas Kelas IIB Baturaja, OKU, Lapas Kelas II B Martapura dan Lapas Kelas IIB Kayuagung dengan masing-masing dua warga binaan dan satu orang lagi berada di Lapas Kelas I Palembang. Terdiri dari empat warga binaan terjerat kasus narkoba dan tiga lainnya kasus pidana umum.

Sementara untuk remisi Hari Raya Idul Fitri 1446 H sebanyak 11.021 warga binaan menerima remisi baik RK I dan RK II. Sementara itu dari jumlah tersebut, sebanyak 10.929 orang ini mendapat RK I selama 15 Hari hingga 60 hari. Sedangkan yang mendapatkan RK II sebanyak 92 Orang dengan remisi mulai 15-60 hari.

Adapun untuk anak didikan LPKA di momen Idul Fitri 2025 yang mendapatkan remisi ini sebanyak 38 orang. Di antaranya 36 Andik LPKA ini mendapatkan RK I dengan masa remisinya 15 hari dan satu bulan, sedangkan untuk RK II ada dua Andik LPKA selama 15 hari dan satu bulan.

Total dari 11.059 warga binaan yang berada di seluruh Rutan, Lapas dan LPKA se-Sumsel yang mendapatkan remisi, yang paling banyak dapat remisi ini yakni warga binaan yang berada di Lapas Kelas I Palembang sebanyak 1.400 warga binaan dan yang paling sedikit yakni di LPKA Kelas I Palembang sebanyak 96 orang.

"Penyerahan remisi Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri duberikan secara bersamaan yang dilaksanakan pada Jumat (28/3/2025) yang diawali remisi untuk warga binaan beragama Hindu untuk mendapatkan remisi Nyepi dan selanjutnya warga binaan yang beragama Islam untuk remisi Idul Fitri," kata Mishbahuddin, Sabtu (29/3/2025).

Menurutnya, pemberian remisi ini dilaksanakan di Rutan Kelas I Palembang. Untuk penerima remisi khusus tadi berdasarkan kasus atau tindak pidananya ini didominasi oleh kasus narkoba sebanyak 6.019 orang dan pidana umum capai 4.950 orang. Sedangkan untuk kasus lain seperti korupsi sebanyak 89 orang dan napi teroris ada satu orang.

"Sebelum warga binaan mendapatkan remisi pihaknya menilai dari tingkah laku warga binaan itu selama berada di Lapas atau Rutan. Bagi mereka yang berperilaku baik selama di Lapas atau Rutan selama menjalani hukuman akan diberikan remisi," katanya.

Mishbahuddin mengatakan hingga saat ini jumlah warga binaan yang ada di Lapas dan Rutan se-Sumsel mencapai 15.417 orang. Adapun untuk warga binaan berstatus narapidana ini ada 13.272 orang dan berstatus tahanan ada 2.144 orang.

"Sejauh ini kita masih overload, sebab kapasitas yang kita miliki sebanyak 7.088 orang," pungkasnya.

(dai/dai)