Seorang pria Rusia, yang pernah tinggal di Ukraina, menjadi tersangka dalam ledakan bom mobil di pinggiran Moskow yang menewaskan seorang jenderal senior Rusia pekan lalu. Komite Investigasi Rusia mengumumkan tersangka telah didakwa atas terorisme terkait ledakan bom mobil tersebut.

Komite Investigasi Rusia dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Senin (28/4/2025), menyebut tersangka diidentifikasi bernama Ignat Kuzin, yang berusia 42 tahun dan pernah tinggal di wilayah Ukraina.

"Ignat Kuzin telah didakwa melakukan tindakan teroris," kata para penyidik pada Komite Investigasi Rusia dalam pernyataannya.

Ditambahkan bahwa permintaan untuk penangkapan secara resmi terhadap Kuzin telah diajukan ke pengadilan.

Kuzin disebut dapat menghadapi hukuman penjara seumur hidup jika terbukti bersalah atas dakwaan yang dijeratkan.

Komite Investigasi Rusia dalam pernyataannya juga menyebut Kuzin diduga menerima bayaran US$ 18.000 dari dinas rahasia Ukraina untuk serangan bom itu.

Moskow telah menuduh Kyiv ada di balik ledakan bom mematikan di pinggiran Moskow pada Jumat (25/4) pekan lalu, yang menewaskan seorang jenderal senior Rusia bernama Yaroslav Moskalik, yang menjabat Wakil Kepala Direktorat Operasional Utama Staf Umum Militer Rusia.

Dinas rahasia Rusia, FSB, mengatakan pada Sabtu (26/4) bahwa Kuzin telah ditahan otoritas berwenang. FSB merilis sebuah video interogasi yang menunjukkan Kuzin mengakui tindak kejahatannya, namun tidak diketahui secara jelas apakah dia berbicara di bawah tekanan.

Ukraina sejauh ini belum memberikan komentar apa pun terkait ledakan bom mobil di pinggiran Moskow dan kematian jenderal senior Rusia itu.

Namun dinilai bahwa ledakan bom mobil itu memiliki ciri-ciri serangan sebelumnya, selama tiga tahun terakhir, yang dilancarkan oleh Kyiv terhadap para tokoh militer dan pendukung penting invasi Rusia terhadap Ukraina.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Konsulat Jenderal Rusia yang ada di kota pelabuhan Marseille, Prancis bagian selatan, diguncang ledakan. Otoritas Moskow menuntut penyelidikan penuh oleh otoritas Paris terhadap ledakan tersebut, yang menurut mereka tampak seperti serangan terorisme.

Laporan media lokal Prancis, seperti dilansir Reuters, Senin (24/2/2025), menyebut ledakan terdengar di dekat Konsulat Rusia itu dan para petugas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi.

"Ledakan di area Konsulat Jenderal Rusia di Marseille memiliki ciri khas serangan teroris," sebut juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, dalam pernyataannya.

"Kami menuntut (dari Prancis) tindakan menyeluruh dan cepat untuk melakukan penyelidikan, serta langkah-langkah untuk memperkuat keamanan misi-misi luar negeri Rusia," tegasnya.

Seorang sumber keamanan Prancis, yang dikutip Reuters, menyebut ada dua proyektil yang dilemparkan ke dinding perimeter Konsulat Rusia di Marseille pada Senin (24/2) waktu setempat.

Salah satu proyektil itu meledak. Namun belum diketahui secara pasti apakah proyektil itu berhasil menembus dinding Konsulat Rusia.

Televisi terkemuka BFM TV melaporkan bahwa proyektil yang dilemparkan ke Konsulat Rusia itu merupakan bom molotov. Disebutkan bahwa bom molotov itu mendarat di area taman yang ada di kompleks Konsulat Rusia di Marseille.

Laporan kantor berita Rusia, TASS, menyebut sejauh ini tidak ada korban jiwa akibat ledakan itu. Level kerusakan yang dipicu oleh ledakan itu belum diketahui secara jelas.

Para staf Konsulat Rusia dilaporkan tetap berada di dalam gedung saat insiden ini terjadi, dengan pihak kepolisian setempat memasang garis keamanan di sekitar konsulat tersebut.

Belum ada penangkapan tersangka terkait ledakan tersebut.

Insiden yang terjadi di Prancis bagian selatan ini terjadi saat peringatan tiga tahun perang antara Rusia dan Ukraina, yang dimulai oleh invasi Moskow ke Kyiv pada Februari 2022.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Setelah lebih dari dua dekade dan 37 kali menjalani operasi, Chusnul Chotimah (55) masih belum pulih dari semua derita fisik yang didapat dari ledakan serangan bom Bali. Aksi teror pada tahun 2002 itu menewaskan 202 orang.

Chusnul yang penuh dengan sisa luka bakar itu kini khawatir kehilangan akses terhadap pengobatan yang dapat menyelamatkan nyawanya setelah Presiden RI Prabowo Subianto mengeluarkan inpres efisiensi atau pemotongan anggaran diduga untuk mendanai janji-janji pemilunya seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Mengutip dari Reuters, langkah itu diduga dapat mengganggu layanan publik di negara terluas Asia Tenggara, dan menghambat pertumbuhan ekonominya.

Saat Chusnul melanjutkan masa pemulihannya yang menyakitkan dan berjuang untuk tetap membuka kedai makanan ringannya di Sidoarjo, Jawa Timur, dia bergantung pada dana dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)  untuk pengobatan dan bantuan psikiatris.

"Saya menghubungi Bu Susi, Wakil Ketua LPSK [Susilaningtias], dan bertanya, 'Bu Susi, apakah benar ada pemotongan anggaran ke LPSK dari pemerintah?' Dia bilang iya. Saya tanya, apa pengaruhnya terhadap bantuan medis para korban? Dia bilang, 'Sepertinya bantuanmu tidak aman'," kenang Chusnul mengutip dari Reuters, Sabtu (22/2).

Ketua LPSK Achmadi mengatakan lembaganya mendukung pemotongan anggaran yang dilakukan Prabowo, namun tetap akan mengakomodasi hak-hak saksi dan korban sambil melakukan upaya untuk menjadi lebih efisien.

Dia memaparkan anggaran LPSK dipangkas lebih dari setengahnya jadi sekitar Rp108 miliar.

Sementara itu, pemerintahan Prabowo beberapa waktu lalu menegaskan efisiensi anggaran hanya berlaku untuk pengeluaran yang tidak diperlukan, bukan untuk layanan publik yang diperlukan.

Kritik atas efisiensi atau pemotongan anggaran yang diduga bermasalah itu pun menjadi salah satu tuntutan dalam aksi maraton dan serentak bertajuk 'Indonesia Gelap ' di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk dekat Istana Kepresidenan, selama sepekan terakhir.

Chusnul yang kini menanggung hidup dari kedai makanannya mengaku akan sulit bila bantuan bagi dirinya kena potong imbas efisiensi anggaran.

Dia bukan hanya harus membayar tagihan medisnya sendiri imbas bom Bali, tetapi juga biaya pengobatan mahal putranya yang menderita kelainan pembekuan darah nan langka.

Korban selamat bom Bali lainnya mengatakan mereka telah mengirim surat ke DPR dan Prabowo untuk menuntut LPSK dikecualikan dari pemotongan tersebut.

"Saya bisa mencari uang dengan bekerja, saya akan berjuang untuk makan dan sekolah untuk anak-anak saya, tapi pengobatan saya tidak mungkin bisa berjalan tanpa bantuan LPSK," kata Chusnul. "Saya tidak akan lagi menjalani kehidupan normal.

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa hukum telah terjadi pada Senin (13/1), dan berikut beberapa yang dapat Anda baca kembali di pagi ini, yakni mulai dari Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka hingga polisi mendalami peristiwa ledakan di Mojokerto.

1. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto penuhi panggilan KPK

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK), Senin (13/1), memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan.

"HK sudah hadir," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (13/1).

Selengkapnya baca di sini.

2. KPK tolak permohonan penundaan pemeriksaan Hasto

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak permohonan penundaan pemeriksaan yang diajukan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dengan alasan menunggu rampungnya proses gugatan praperadilan.

"Atas permohonan tersebut, info yang kami dapatkan dari penyidik bahwa permohonan itu ditolak, prosesnya tetap berlanjut. Apakah nanti saudara HK akan dilakukan pemanggilan selama proses praperadilan? Itu nanti dikembalikan kepada penyidik lagi. Intinya, permohonan sudah diterima, tetapi tanggapan dari KPK itu ditolak," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (13/1).

Selengkapnya baca di sini.

3. TNI AL tegaskan prajurit pelaku pembunuhan di Sorong diproses hukum

Komando Armada (Koarmada) III TNI Angkatan Laut menegaskan salah satu prajurit dari satuannya yang diyakini terlibat kasus pembunuhan seorang wanita di Sorong, Papua Barat Daya, akan dihukum sesuai aturan yang berlaku.

"Kami memastikan bahwa anggota yang terlibat akan diproses secara transparan, tegas, dan sesuai hukum yang berlaku," kata Panglima Koarmada (Pangkoarmada) III Laksamana Muda TNI Hersan saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (13/1).

Selengkapnya baca di sini.

4. Hasto surati pimpinan KPK soal praperadilannya

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) bakal menyurati pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal praperadilannya, sekaligus berharap hal tersebut akan dipertimbangkan dalam proses hukumnya.

"Pada kesempatan ini, penasihat hukum kami juga akan memberikan surat kepada pimpinan KPK berkaitan dengan proses praperadilan tersebut," kata Hasto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (13/1).

Selengkapnya baca di sini.

5. Polisi dalami peristiwa ledakan di Mojokerto akibatkan dua wafat

Petugas Kepolisian Resor Mojokerto, Jawa Timur, mendalami peristiwa ledakan salah satu rumah di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, hingga mengakibatkan dua orang meninggal.

Kepala Polres Mojokerto AKBP Ihram Kustarto di Kabupaten Mojokerto, Senin (13/1), mengatakan saat ini petugas laboratorium dan forensik (Labfor) dari Polda Jatim juga melakukan pendalaman akibat peristiwa ledakan yang terjadi sekitar pukul 09.00 WIB tersebut.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025