Makassar -

Rencana Wali Kota Makassar Munafri 'Appi' Arifuddin mendorong pembentukan peraturan daerah (perda) terkait larangan aktivitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) menimbulkan pro dan kontra. DPRD Makassar mendukung rencana perda anti-LGBT itu, namun Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar justru menolak.

Diketahui, rencana penyusunan perda anti-LGBT kembali mengemuka usai viral 2 pria berciuman di tempat hiburan malam (THM) Helens Play Mart Makassar. Satgas Pengawasan Perizinan Kota Makassar pun turun menyegel sementara THM tersebut pada Rabu (23/4) malam.

"Kami akan mendorong adanya perda LGBT, supaya ini benar-benar, minta maaf yah bukan menyangkut ini itu, tapi kan ini sudah mempertontonkan di muka umum," kata Appi kepada wartawan di Balai Kota Makassar, Kamis (24/4/2025).

Appi mengatakan aksi pria sesama jenis saling berciuman tidak baik bagi generasi muda. Dia mengaku sudah banyak mendapat laporan adanya aksi tidak senonoh di THM yang mesti ditertibkan.

"Lalu ada lagi yang viral perempuan. Minta maaf, perempuan pakai jilbab dicekoki miras. Apa ini? Yang izin-izin (THM) seperti ini, harus ditertibkan," jelasnya.

Dia mengaku mempersilakan THM beroperasi asal sesuai izin dan tetap taat pada norma sosial. Hal ini harus sejalan dengan program Pemkot Makassar di bawah kepemimpinannya yang ingin menjadikan masyarakat Makassar berakhlak mulia.

"Kita selalu bilang dari awal, yang ingin kita bangun adalah akhlak. Ini harus ada pendidikan," imbuh Appi.

Perda Anti-LGBT Bogor Jadi Referensi

DPRD Makassar mendukung pembentukan perda anti-LGBT yang kembali digaungkan Appi. Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Makassar Anwar Faruq mengaku Pemkot Makassar bisa mencontoh Pemkot Bogor yang telah menerbitkan perda tersebut.

"Di Bogor sudah ada (perda larangan LGBT), makanya kita mau pelajari juga biar sama-sama belajar, bagaimana bisa menelurkan perda itu," kata Anwar kepada detikSulsel, Jumat (21/4).

Anwar berharap rancangan perda (ranperda) terkait larangan LGBT tersebut bisa dibahas dalam waktu dekat. Pasalnya ranperda tersebut sedianya sempat dibahas di DPRD Makassar.

"Sudah pernah dimunculkan di DPRD cuma masih mendapatkan banyak tantangan, dan sekarang dimunculkan kembali dengan bantuan kerja sama eksekutif dalam hal ini Pak Wali," ucanya.

Ketua DPD PKS Makassar ini mengaku ranperda terkait larangan LGBT sempat masuk dalam program legislasi daerah (prolegda) 2023. Namun ranperda tersebut mandek dibahas setelah ada penolakan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM).

"Masih banyak LSM, yang baru aja direncanakan (perdanya) saja, mulai menyatakan perlawanannya atau penentangannya terhadap perda tersebut. Mereka yang pro LGBT," ujarnya.

Namun Anwar menegaskan ranperda larangan LGBT ini sudah urgen untuk dibahas dan diterbitkan regulasinya. Menurut dia, aktivitas LGBT semakin membuat resah masyarakat imbas viralnya 2 pria berciuman di THM.

"Memprihatinkan. Jadi pembentukan perda ini sangat perlu untuk diadakan di Kota Makassar untuk menghindari hal-hal yang melanggar tatanan susila dan norma agama," tutur Anwar.

Anwar menganggap penyimpangan seksual bisa mengakibatkan kesengsaraan. Dia menilai LGBT merupakan penyakit, sehingga yang perlu ditekankan dalam perda itu nantinya adalah fokus pada pencegahan dan pembinaan.

"Mereka ini (LGBT) kan penyakit jadi harus diobati. Jangan dikriminalkan, jangan dikucilkan tetapi harus dibina dengan baik. Sehingga mereka sadar bahwa perilaku tersebut tidak benar," bebernya.

Menurut Anwar, membatasi ruang gerak LGBT termasuk dalam bentuk pembinaan. Anwar khawatir perilaku LGBT yang secara bebas saat ini dikhawatirkan menimbulkan dampak yang lebih luas.

"Kita akan buat perdanya lebih bagus karena dampaknya kalau dibiarkan sangat banyak. Penderita HIV/AIDS didominasi penyuka sesama jenis ini, permintaan miras akan naik, perilaku KDRT akan naik dari perilaku tersebut," tutur Anwar.

Perda Anti-LGBT Dinilai Diskriminatif

Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar menegaskan menolak pembahasan ranperda terkait larangan LGBT. Pihaknya menganggap regulasi itu diskriminatif dan berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM).

"Inikan sebenarnya ranperda yang memang dulu di tahun 2023 pernah diusulkan untuk dijadikan perda tapi kita menolak, karena menurut kami akan meningkatkan kebencian," tegas Direktur LBH Makassar Abdul Azis Dumpa kepada detikSulsel, Jumat (25/4).

Azis mengatakan sebagian masyarakat keliru memahami orientasi seksual yang menganggap LGBT sebagai penyimpangan seksual. Kesalahpahaman ini rawan membuat posisi LGBT semakin terpinggirkan.

"Jadi tidak bisa sebenarnya (dibuatkan perda) karena pada faktanya yang terjadi adalah, karena menganggap LGBT sebagai penyimpangan seksual justru memperbanyak lagi peristiwa diskriminasi kepada LGBT," tuturnya.

Pihaknya menilai ranperda LGBT tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Regulasi itu dinilai akan bertentangan dengan Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) III Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang justru menyebut LGBT bukan sebagai penyimpangan atau gangguan.

"Kalau (perda) ini dibuat maka akan ada misalnya kegiatan yang sifatnya pengamanan, rehabilitasi, karena dianggap sebagai penyimpangan, seringkali pendekatan pengamanan dan rehabilitasi dilakukan secara represif," ucap Azis.

"Kalau nanti ini kemudian ada perdanya, kelompok LGBT nanti akan sulit mengakses layanan dasar dan pendidikan. Kemudian sulit mendapat pekerjaan kalau misalnya dikatakan LGBT, dia bisa kehilangan pekerjaan dan seterusnya," sambungnya.

Menurut Azis, pemerintah atau aparat penegak hukum seharusnya fokus menegakkan undang-undang hukum pidana yang berlaku tanpa harus memandang orientasi seksual. Dia menegaskan, tindakan asusila bisa dilakukan siapa saja tanpa melihat orientasi seksualnya.

"Kan sudah ada undang-undang hukum pidana. Kalau misalnya mengatakan ada orang yang melakukan tindak pidana tertentu, silakan saja diproses. Artinya, ini tidak ada urgensi sebenarnya apa yang hendak diselesaikan perda ini sehingga mau digolkan lagi," terang Azis.

Dia kembali menegaskan bahwa ranperda anti-LGBT rawan memperburuk keadaan. Hal ini terjadi karena cara pandang keliru yang menganggap LGBT sebagai penyimpangan seksual.

"Jadi menurut kami tidak ada urgensi untuk mendorong perda LGBT ini, justru akan menambah banyaknya pelanggaran HAM terhadap mereka karena stigma diskriminasi," imbuh Azis.

(sar/sar)

Makassar -

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI-LBH) Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), menolak penggodokan rencana peraturan daerah (Ranperda) Anti Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT). Perda tersebut dinilai memicu diskriminasi dan berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

"Inikan sebenarnya Ranperda yang memang dulu di tahun 2023 pernah diusulkan untuk dijadikan Perda tapi kita menolak karena menurut kami akan meningkatkan kebencian yang sebenarnya ada informasi yang keliru terkait orientasi seksual yang menganggap LGBT itu sebagai penyimpangan seksual," ujar Direktur YLBHI-LBH Makassar Abdul Azis Dumpa kepada detikSulsel, Kamis (25/4/2025).

Menurutnya, pengaturan terhadap LGBT dalam perda dikhawatirkan menyebabkan tindakan represif. Di sisi lain, lanjut Azis, persepsi yang menganggap LGBT sebagai penyimpangan seksual bertentangan dengan pedoman resmi dari pemerintah.

"Sehingga ketika itu diatur, kepada LGBT dapat dikenakan upaya pencegahan maupun penanggulangan yang di dalamnya mencakup akses pengamanan dan rehabilitasi yang sering kali represif. Itu yang kita takutkan," katanya.

"Padahal kalau kita lihat sebenarnya, anggapan bahwa LGBT adalah penyimpangan itu bertentangan dengan pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa dari Kementerian Kesehatan, sudah disebutkan bahwa orientasi seksual tidak dianggap sebagai gangguan," kata Azis menambahkan.

Dia mengkhawatirkan perda tersebut akan mendorong terjadinya diskriminasi sistematis. Bahkan bisa berujung pada tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan kepada kelompok LGBT.

"Kalau Perda ini didorong akan memperburuk stigma dan diskriminasi masyarakat kepada LGBT. Karena yang terjadi nanti akan ada kesewenang-wenangan, akan ada kehilangan pekerjaan oleh LGBT karena dia sudah dianggap sebagai penyimpangan. Problem utamanya di sana," jelasnya.

Misalnya, kata Azis, kelompok LGBT akan kehilangan hak dasar karena dianggap menyimpang yang dilegitimasi dengan perda. Sehingga dia menyimpulkan, perda yang digodok akan bertentangan dengan HAM.

"Sehingga kalau mau disimpulkan keberadaan perda LGBT yang didorong oleh eksekutif dan legislatif DPRD Makassar dikhawatirkan nanti mereka kehilangan hak dasarnya. Ini yang jadi problem utamanya," jelasnya.

Dia juga menilai tidak ada urgensi dalam mendorong perda anti-LGBT meski baru-baru ini viral dua laki-laki berciuman di tempat hiburan malam (THM). Peristiwa itu disebut merupakan stigma semata bagi LGBT.

"Kalau ini terdorong gara-gara ada peristiwa di tempat hiburan malam, lagi-lagi kita menganggap ada stigma di sana. Seolah-olah hal yang terkait dengan kekerasan seksual dilekatkan ke LGBT," katanya.

Padahal menurut Azis, perbuatan asusila tak hanya dilakukan oleh LGBT. Seharusnya kejadian itu tidak dilihat dari segi orientasi seksual.

"Tidak perlu dilihat dia LGBT, inikan sangat diskriminasi memandang LGBT sebagai sebuah penyimpangan seksual yang akan mengarah pada tindakan diskriminasi dan kekerasan kepada mereka," imbuhnya.

Jika peristiwa itu dianggap melanggar hukum, kata dia, silakan diproses pidana umum. Pasalnya, tindakan asusila bisa dilakukan siapapun tanpa harus melihat apa orientasi seksualnya.

"Kita tolak ukurnya, kan sudah ada undang-undang hukum pidana. Kalau misalnya mengatakan ada orang yang melakukan tindak pidana tertentu silakan saja diproses," jelasnya.

Terkait perda ini akan dibahas lagi, Azis memastikan YLBHI-LBH Makassar menyatakan tetap akan menolak. Dia menyebut tidak ada urgensi untuk membahas perda ini.

"Jelas ini akan kita tolak karena dia tidak berlandaskan pada sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, secara data. Artinya, ini tidak ada urgensi sebenarnya apa yang hendak diselesaikan perda ini sehingga mau digolkan lagi. Pendekatannya akan dipertanyakan karena cara pandang dari awal sudah keliru dengan menganggap sebagai sebuah penyimpangan seksual," kata Abdul Azis.

Sementara itu, Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kota Makassar Anwar Faruq mengakui rencana pembahasan perda ini pada 2023 lalu mendapat penolakan keras di aktivis pro LGBT. Para aktivis kala itu menentang karena menilai bertentangan dengan HAM.

"LSM ini menolak karena katanya bertentangan dengan HAM kemudian juga belum ada undang-undang di atasnya berkaitan dengan LGBT. Tapi di Bogor sudah ada, makanya kita mau pelajari juga biar sama-sama belajar, bagaimana bisa menelurkan perda itu," jelasnya.

Meski demikian, pihaknya tetap akan mengupayakan agar rencana penggodokan kembali tahun ini bisa berjalan lancar. DPRD Makassar berencana akan mengadopsi perda serupa yang berlaku di Bogor, Jawa Barat.

"Jangan dikriminalkan, jangan dikucilkan tetapi harus dibina dengan baik. Sehingga mereka sadar bahwa perilaku tersebut tidak benar. Kita bisa mencontoh Bogor karena di sana sudah ada Perda LGBT-nya," jelas Faruq.

(hsr/hsr)

Jakarta -

Dua warga negara (WN) China diamankan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi terkait video viral menyelipkan uang di paspor. Imigrasi sudah mengklarifikasi 2 WN China berinisial LB dan LJ tersebut.

Ditjen Imigrasi menyampaikan video viral WN China menyelipkan uang di paspor beredar pada Jumat (17/1) melalui akun TikTok @stellaroptics888. Hasil penyelidikan, tak ada pemberian uang dari WN China tersebut.

"Dari penelitian terhadap CCTV tidak ditemukan bukti yang memperlihatkan bahwa ada pemberian dan penerimaan uang. Dari hasil pemeriksaan juga tidak didapat pengakuan dari anggota bahwa telah menerima sejumlah uang," kata Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, melalui keterangan tertulis yang diterima, Rabu (22/1/2025).

Kemudian, pada Senin (20/1), akun @stellaroptics888 mengunggah konten yang berisi permintaan maaf dari WNA pemilik akun tersebut, yaitu LB dan LJ. Di dalam video itu, mereka juga menyatakan apa yang disampaikan dalam video sebelumnya tidak benar.

Sementara itu, uang sejumlah Rp 500 ribu yang dibawa oleh WNA digunakan untuk membayar biaya visa on arrival (VoA).

Ditjen Imigrasi tetap mengklarifikasi 2 WN China terkait video permintaan maaf dan penjelasan soal viral menyelipkan uang di paspor.

"Dari hasil klarifikasi, kedua WNA tetap memberikan pernyataan yang sama sesuai dengan konten video kedua yang mereka
unggah," demikian penjelasan Ditjen Imigrasi.

Video viral 2 WN China menyelipkan uang di paspor itu bermula saat LB dan LJ tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian petugas Imigrasi mendapati keduanya salah jalur, mereka melalui jalur untuk penumpang prioritas via area keberangkatan).

Setelah itu, petugas membawa mereka ke area kedatangan internasional agar melakukan proses keimigrasian. Seluruh kejadian tersebut terekam di kamera CCTV bandara.

Setelah viralnya konten dari akun TikTok @stellaroptics888 pada Senin (17/1), pihak Ditjen Imigrasi langsung memeriksa internal dan CCTV bandara secara real time, mulai dari kedatangan WNA yang bersangkutan sampai dengan keluar dari area pemeriksaan keimigrasian.

Hasilnya, tak ada transaksi atau pemberian uang dari WN China tersebut. Saat ini, kedua WN China itu berada di ruang detensi Ditjen Imigrasi, menunggu pemulangan ke negaranya.

(jbr/imk)

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengklaim tidak ditemukan bukti suap dari WN China terhadap petugas Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta.

Agus mengatakan dari hasil pemeriksaan CCTV di lokasi serta pemeriksaan internal tidak ditemukan bukti adanya suap dari WN Cina seperti yang viral di media sosial.

"Sejauh hasil pemeriksaan CCTV dan pemeriksaan internal belum ditemukan bukti," ujarnya kepada wartawan lewat pesan singkat, Minggu (19/1).

Berdasarkan penelusuran awal, ia menyebut sosok WN Cina yang ada dalam video diketahui berinisial LB. Agus mengatakan sosok LB itu tengah diburu untuk dimintai klarifikasi.

"Yang bersangkutan (WN China) sudah dicekal di semua Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk diamankan dan klarifikasi," tuturnya.

Agus menduga yang bersangkutan sedari awal memang sengaja membuat video hoaks dengan narasi suap untuk memudahkan masuk ke Indonesia. Pasalnya, kata dia, yang bersangkutan juga sempat membuat konten negatif dengan anggota Polantas.

"Kita dapat info yang bersangkutan juga buat konten dengan anggota Lantas (artinya memang niat yang bersangkutan tidak baik), nanti kita akan tangkal bisa 10 tahun atau seumur hidup," tegasnya.

Sebelumnya aksi WN Cina yang memberikan suap ke petugas imigrasi viral di akun media sosial. Lewat video singkat itu terlihat seorang WN Cina menyelipkan uang sejumlah Rp500 ribu di dalam paspornya dengan maksud mempermudah proses masuk ke Indonesia.

JAKARTA - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai seniman asal Yogyakarta, Yos Suprapto , telah mengalami pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Sebab, pameran lukisan tunggal karya Yos bertajuk Kebangkitan: Tanah Untuk Kedaulatan Pangan di Galeri Nasional Indonesia, dibredel.

"Telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia dengan Yos Suprapto sebagai korbannya. Negara telah berperan aktif dalam melakukan pelanggaran hak asasi manusia," ujar Pengacara Publik LBH Jakarta Alif Fauzi Nurwidiastomo saat jumpa pers di Kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Sabtu (21/12/2024).

Alif menilai, negara aktif berperan melakukan pelanggaran HAM lantaran Direktur Galeri Nasional merupakan pejabat dari badan publik yang berada di bawah Kementerian Kebudayaan. Selain itu, masalah ini juga melibatkan struktur pemerintah hingga tingkat kementerian.

"Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa dalam waktu kurang dari 100 hari pemerintahan baru, struktur ketatanegaraan dalam kementerian/lembaga bentukan baru rezim Prabowo Subianto yang membidangi kebudayaan, mulai dari Menteri Kebudayaan, Dirjen Kebudayaan, Kepala Museum dan Cagar Budaya, dan Direktur Galeri Nasional Indonesia telah gagal dalam menjamin ekosistem kebebasan berekspresi, khususnya ekspresi seni dalam mendukung pemajuan kebudayaan bangsa Indonesia," tegas Alif.

Alif menyampaikan bahwa Yos Suprapto telah mengalami kerugian materill lantaran gagal menggelar pameran. Ia pun menilai, Yos perlu mendapat pemulihan sebagai korban pelanggaran HAM dan menuntut ganti rugi kepada pemerintah.



"Kami mendesak Presiden, Menteri, Kepala Museum dan Cagar Budaya, dan Direktur Galeri Nasional Indonesia untuk bertindak demokratis dan segera membuka pameran seni tunggal Yos Suprapto di Galeri Nasional Indonesia," ujar Alif.

Sebelumnya, Galeri Nasional Indonesia (GNI) membuka suara setelah batalnya pameran lukisan tunggal karya Yos Suprapto yang sedianya digelar pada Kamis (19/12/2024). Melalui akun Instagram @galerinasional, GNI menerangkan bahwa kurator lukisan itu, Suwarno Wisetrotomo, telah mengundurkan diri karema adanya perbedaan pandangan karya dengan tema yang disepakati.

"Bapak Suwarno Wisetrotomo memutuskan untuk mengundurkan diri karena perbedaan pandangan kuratorial terkait kesesuaian dua karya dalam pameran dengan tema yang telah disepakati," tulis GNI dalam akun Instagramnya, Jumat (20/12/2024).

GNI menambahkan, Suwarno menilai pentingnya menjaga kekuatan narasi utama pameran dan memilih untuk mundur demi prinsip profesionalisme kuratorial. Dengan demikian, GNI menyampaikan bahwa pameran Yos Suprapto tak bisa dilanjutkan sesuai jadwal yang telah direncanakan. GNI mengatakan, penundaan ini merupakan upaya untuk menjaga standar kualitas dan konsistensi pameran dalam menghadirkan karya yang relevan dengan tema yang telah ditetapkan.

"Kami menghormati proses yang telah dilakukan oleh kurator dan seniman selama ini, termasuk diskusi yang berlangsung secara intensif. Keputusan ini diambil dengan tujuan agar pameran dapat memberikan pengalaman seni yang maksimal kepada publik," terang GNI.

GNI berkomitmen untuk memberikan informasi lebih lanjut terkait langkah berikutnya, termasuk kemungkinan jadwal baru untuk pameran ini dengan konten yang sesuai tema pameran.

Sejak UU TPKS disahkan hingga di tahun 2024 pun, masih belum banyak ditemukan putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan kasus-kasus yang menggunakan UU TPKS termasuk yang terkait kasus femisida

Jakarta (ANTARA) - Direktur LBH Apik Semarang Rara Ayu Hermawati menilai aparat penegak hukum dalam menangani kasus femisida seringkali tidak menggunakan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

"Sejak UU TPKS disahkan hingga di tahun 2024 pun, masih belum banyak ditemukan putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan kasus-kasus yang menggunakan UU TPKS termasuk yang terkait kasus femisida," kata Rara Ayu Hermawati dalam media briefing Komnas Perempuan bertajuk "Femisida di Indonesia Bukan Pembunuhan Biasa", di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, hal ini menandakan negara tidak memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak korban dalam proses hukum.

Rara Ayu mengatakan peraturan hukum di Indonesia belum mendefinisikan mengenai femisida dan penanganan kasus femisida.

"Di dalam deklarasi Wina pun belum menggambarkan penanganan berdasarkan undang-undang yang bersifat umum sehingga definisi femisida di sini sebagai salah satu bentuk pembunuhan yang motifnya belum dilihat dari gender korban," katanya.

Selain itu, kasus-kasus pembunuhan perempuan dan anak perempuan masih ditangani dengan menggunakan UU KUHP dan atau UU Perlindungan Anak.

"Bahkan kami temukan adanya pembiaran karena orientasi seksualnya sehingga pengaduan di kepolisian pun tidak ditindaklanjuti secara cepat," kata Rara Ayu.

LBH Apik Semarang juga menyoroti tentang kurangnya pendidikan seksualitas yang komprehensif.

Padahal menurut dia, penting sekali pemahaman tentang pendidikan seksualitas yang menyeluruh karena ketika akses terhadap pengetahuan tentang kontrasepsi, kesehatan reproduksi, dan hak-hak tubuh terbatas, bisa memicu sebagian laki-laki melakukan kekerasan terhadap pasangannya.

"Ini erat kaitannya dengan femisida atas kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan tidak diinginkan seringkali memicu tragedi femisida karena kurangnya edukasi untuk mencegah atau mengelola situasi dengan lebih aman dan bijaksana," kata Rara Ayu.

Komnas Perempuan menggelar rangkaian kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan untuk mengajak semua pihak bersama-sama mencegah, menghapus, dan menangani kekerasan terhadap perempuan.

Setiap tahun, kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan berlangsung dari 25 November yang merupakan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan hingga 10 Desember yang merupakan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Semarang -

Insiden penembakan yang menewaskan seorang siswa SMKN 4 Semarang inisial G menjadi sorotan beberapa pihak. Mulai dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ombudsman Jateng, serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Semarang.

Komisioner Komnas HAM, Saurlin P Siagian mengaku mendorong adanya penegakan hukum. Meski belum mendapat laporan detail terkait insiden tersebut, ia meminta agar kasus dituntaskan dan keamanan masyarakat bisa kembali terjamin.

"Laporan belum masuk. Namun ketika ada pelanggaran hukum harus ada penegakan hukum juga," kata Saurlin di Kantor Bawaslu Jateng, Kecamatan Gajahmungkur, Selasa (26/11/2024).

Hal senada dikatakan Ketua Ombudsman Jateng Siti Farida. Ia mendorong pihak kepolisian agar bisa menuntaskan kasus tersebut agar tak timbul spekulasi yang meresahkan masyarakat.

"Mendesak agar proses penyelidikan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan profesional, dengan memberikan pendampingan hukum serta psikologis bagi para korban dan keluarga," kata Farida dalam keterangan tertulisnya.

Menurutnya, stabilitas pelayanan publik menjadi hal penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah situasi yang genting menuju Pilkada Serentak 2024.

"Kita mendorong supaya rasa keamanan masyarakat betul-betul menjadi keamanan kita bersama. Apalagi ini menjelang Pilkada, semoga semua kondusif terus," tuturnya saat dihubungi detikJateng.

Sementara itu, Ketua LBH Penyambung Titipan Rakyat (Petir), Zainal Abidin Petir, menyatakan siap mendampingi keluarga G yang hingga kini masih belum mendapat pendampingan dari badan hukum.

"Jika keluarga korban meminta, saya siap memberikan pendampingan hukum selama proses penanganan penyidikan kasus ini," kata Zainal saat dihubungi awak media.

"Kapolrestabes juga harus terbuka dan transparan, tidak boleh ditutup-tutupi. Biar masyarakat percaya dengan kinerja polisi. Kalau memang anak buahnya salah, harus ditindak tegas. Jangan sampai dialihkan ke hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan saat kejadian," lanjutnya.

Zainal yang sudah berusaha mendatangi SMKN 4 Semarang dan rumah korban, menegaskan pihaknya bahkan akan membentuk Tim Pencari Fakta guna mencari kebenaran dari kasus tersebut yang dirasa janggal sebab informasi yang masih berbeda-beda dari beberapa pihak.

"Aku udah cari info ketiga anak itu perilaku baik dan kalem. Mereka itu anggota Paskibraka. Kapolrestabes harus fair, apakah oknum polisi sudah sesuai SOP atau tidak karena ada informasi yang simpang siur," ujarnya.

Propam Mabes Polri Turun Tangan

Dilansir detikNews, tim dari Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) serta Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Mabes Polri datang ke Semarang untuk mengasistensi penanganan kasus seorang siswa SMK Negeri 4 Semarang yang meninggal karena diduga ditembak anggota polisi.

"Untuk yang Semarang, tim Propam dan Itwasum sedang turun ke Semarang untuk melaksanakan asistensi, monitor langsung, dan evaluasi," kata Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho kepada wartawan, Selasa (26/11/2024), dikutip dari detikNews.

Dilansir detikNews, Sandi meminta masyarakat bersabar karena penyelidikan tewasnya siswa SMK pada Minggu (24/11) dini hari itu masih berlangsung.

Baca artikel detikjateng, "Propam Mabes Polri Terjun ke Semarang Terkait Siswa Tewas Ditembak Saat Tawuran" selengkapnya https://www.detik.com/jateng/berita/d-7658029/propam-mabes-polri-terjun-ke-semarang-terkait-siswa-tewas-ditembak-saat-tawuran.

Download Apps Detikcom Sekarang https://apps.detik.com/detik/

(rih/ahr)

Konawe Selatan -

Guru honorer SD Negeri 4 Baito, Supriyani akan menjalani sidang putusan terkait kasus dugaan penganiayaan siswanya di Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra). Supriyani berharap majelis hakim memberikan vonis bebas terhadapnya dalam sidang yang bertepatan dengan peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2024.

Sidang putusan perkara Supriyani digelar di Pengadilan Negeri (PN) Andoolo, Konawe Selatan pada Senin (25/11) pukul 10.00 Wita. Supriyani sebelumnya didakwa menganiaya siswa di dalam kelas hingga mengalami memar.

"Kebetulan bertepatan dengan Hari Guru dengan vonis Ibu Supriyani. Mudah-mudahan putusan besok (hari ini) menjadi hadiah atau kado buat guru se-Indonesia di momen Hari Guru ini," harap kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan kepada detikcom, Minggu (24/11/2024).

Andre menilai, kasus yang menjerat Supriyani merupakan bentuk kriminalisasi terhadap guru. Dia berharap majelis hakim bisa memberikan putusan terbaik dengan membebaskan Supriyani dari segala tuduhan.

"Bahwa guru sebagai pendidik tidak bisa dikriminalisasi. Karena guru sebenarnya punya tugas yang mulia untuk mendidik dan mencerdaskan anak bangsa," tuturnya.

Supriyani pun dipastikan siap menjalani sidang putusan hari ini. Dia mengaku tidak ada persiapan khusus yang dilakukan Supriyani untuk menghadapi sidang tersebut.

"Kondisinya baik. Dari Ibu Supriyani tidak ada (persiapan khusus), palingan mempersiapkan mental saja menghadapi besok (hari ini)," beber Andre.

Supriyani juga telah menghadiri doa bersama menjelang sidang. Doa bersama yang dirangkaikan dialog itu digelar di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Sultra pada Minggu (24/11) sore.

"Kita dialog dengan teman-teman terkait perkara ini, sekaligus kita melakukan doa bersama kiranya putusan besok (hari ini) Ibu Supriyani divonis bebas," paparnya.

Andre mengaku akan menyiapkan langkah hukum selanjutnya setelah sidang putusan tersebut. Namun pihaknya belum menjelaskan lebih jauh soal langkah hukum yang dimaksud.

"Yang jelas setelah putusan yang sudah berproses ini seperti kode etik ini kami dorong juga. Langkah-langkah ke depannya seperti apa, nanti kami bahas kembali bersama tim," ungkap Andre.

Duduk Perkara Dugaan Penganiayaan

Diketahui, Supriyani dituduh menganiaya siswa yang merupakan anak polisi di SD Negeri 4 Baito pada Rabu (24/4) sekitar pukul 10.00 Wita. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum (JPU), Ujang Sutisna menyebut anak yang diduga dianiaya berusia 8 tahun.

Supriyani didakwa melanggar pasal 80 ayat 1 juncto pasal 76C Undang-Undang (UU) Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

"Terdakwa Supriyani telah melakukan perbuatan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak," ujar Ujang dalam sidang dakwaan di PN Andoolo pada Kamis (24/10).

Ujang mengatakan, dugaan penganiayaan itu terjadi saat proses belajar mengajar. Supriyani diduga memukul siswa yang tidak fokus mengikuti kegiatan menulis karena bermain-main di dalam kelas.

"Sehingga terdakwa langsung memukul korban sebanyak 1 kali di bagian paha menggunakan gagang sapu ijuk," ungkapnya.

Perbuatan Supriyani diduga membuat siswa tersebut mengalami luka memar. Supriyani kemudian dilaporkan orang tua korban ke polisi hingga kini kasusnya bergulir di persidangan.

"Korban anak mengalami luka memar disertai lecet pada paha bagian belakang," imbuh Ujang.

Jaksa Tuntut Bebas Guru Supriyani

JPU kemudian menuntut bebas Supriyani, terdakwa kasus dugaan penganiayaan siswa dalam sidang yang digelar di PN Andoolo pada Senin (11/11). Jaksa pun membeberkan pertimbangannya di balik tuntutan bebas tersebut.

"Menyatakan menuntut Terdakwa Supriyani, S.Pd. Binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum," demikian isi tuntutan jaksa dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Andoolo.

"Membebaskan Terdakwa Supriyani, S.Pd. Binti Sudiharjo dari dakwaan," lanjut jaksa dalam tuntutannya.

JPU Ujang Sutisna mengaku perbuatan Supriyani merupakan tindak pidana, namun niat jahat atau mens rea Supriyani melakukan penganiayaan tidak dapat dibuktikan. Salah satu faktor itu lah yang menjadi pertimbangan jaksa.

"Dalam perkara ini terdakwa Supriyani memukul saksi anak, namun bukan tindak pidana. Kami mengemukakan pertimbangan, yang memberatkan tidak ada," ujar Ujang.

Jaksa menilai Supriyani kooperatif dan bersikap sopan selama persidangan sehingga menjadi pertimbangan yang meringankan terdakwa. Terdakwa juga dianggap tidak pernah bermasalah dengan hukum sebelumnya.

"Terdakwa sudah jadi guru honorer sejak tahun 2009 sampai sekarang, memiliki 2 anak kecil yang membutuhkan perhatian, dan tidak pernah dihukum," jelasnya.

(sar/hmw)