Ditjen Imigrasi memberikan cara mudah membuat paspor tanpa harus mendaftar di aplikasi M-Paspor. Hal ini hanya berlaku untuk pemohon yang memenuhi kriteria tertentu.

Berikut informasinya.

Cara Bikin Paspor Tanpa Daftar di M-Paspor

Permohonan paspor biasanya harus dilakukan dengan cara mendaftar terlebih dahulu melalui aplikasi M-Paspor. Namun, ada beberapa ketentuan pembuatan paspor tanpa perlu mendaftar di M-Paspor. Mengutip dari Ditjen Imigrasi, ini rinciannya.

1. Layanan Ramah HAM

Layanan prioritas menyediakan layanan keimigrasian di mana pemohon paspor tidak perlu mendaftar melalui aplikasi M-Paspor. Pemohon paspor layanan prioritas dapat secara langsung datang ke kantor imigrasi.

Kuota layanan prioritas menyesuaikan dengan kantor imigrasi masing-masing. Berikut ini yang termasuk layanan prioritas.

• Balita (lima tahun ke bawah)
• Lansia (60 tahun ke atas)
• Penyandang disabilitas
• Ibu hamil

2. Layanan BAP

Pengurusan paspor hilang atau rusak hingga perubahan data pada paspor (nama dan tempat tanggal lahir) dapat dilakukan dengan datang langsung ke kantor imigrasi dan tidak perlu menggunakan aplikasi M-Paspor. Dokumen yang harus disiapkan untuk pengurusan paspor hilang/rusak:

• Surat keterangan hilang dari kepolisian (untuk paspor hilang)
• Kartu tanda penduduk (KTP)
• Kartu keluarga (KK)
• Akta kelahiran/ijazah
• Paspor lama (untuk paspor yang rusak dan perubahan data)

3. Layanan Eazy Passport

Layanan Eazy Passport adalah layanan jemput bola dari Ditjen Imigrasi untuk pengurusan paspor secara kolektif. Cukup mengumpulkan 30-50 orang yang ingin membuat paspor.

Setelah terkumpul, silakan menghubungi kantor imigrasi terdekat untuk melalukan pengaturan jadwal pelayanan Eazy Paspport.

Aturan Penulisan Nama di Paspor

Berdasarkan informasi dari Ditjen Imigrasi, ketentuan karakter nama dalam penerbitan paspor di seluruh dunia sesuai dengan standar International Civil Aviation Organization (ICAO). Kemudian, menurut ICAO Passport 9303, berikut aturan penulisan nama di paspor.

Berdasarkan informasi dari Ditjen Imigrasi, ketentuan karakter nama dalam penerbitan paspor di seluruh dunia sesuai dengan standar International Civil Aviation Organization (ICAO). Kemudian, menurut ICAO Passport 9303, berikut aturan penulisan nama di paspor.

Tanda baca tidak dicantumkan dalam nama di paspor. Dalam hal ini, nama pemilik paspor akan dituliskan utuh di paspor tanpa tanda baca apapun, misalnya:
- Ai'nun jadi Ainun
- M. Firman menjadi M Firman

Penulisan nama di paspor tanpa tanda baca merujuk pada dokumen kependudukan, seperti akta kelahiran, surat nikah atau ijazah. Selain itu, sesuai dengan Permendagri 73/2022, pencatatan nama di dokumen kependudukan juga menggunakan standar yang sama, berupa:

(3) Tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilarang:
a. disingkat, kecuali tidak diartikan lain;
b. menggunakan angka dan tanda baca; dam
c. mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada pencatatan sipil.

Lihat juga Video 'Menteri Imipas Cek Pelayanan Bikin Paspor di GBK':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Kantor imigrasi yang tersebar di seluruh Indonesia melayani sebanyak 9.857 pemohon paspor pada Selasa, yakni hari kerja pertama setelah libur dan cuti bersama Nyepi dan Lebaran 2025.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Saffar M. Godam mengatakan bahwa jajaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan siap untuk kembali memberikan pelayanan optimal.

“Jajaran Ditjen Imigrasi hari ini melakukan sidak (inspeksi mendadak) ke 12 kantor imigrasi. Alhamdulillah, pelayanan sudah berjalan optimal, baik dari kesiapan petugas maupun sarana dan prasarana,” kata Godam dalam keterangan diterima di Jakarta.

Selain pelayanan paspor, pelayanan visa dan izin tinggal juga sudah beroperasi. Adapun jumlah permohonan visa dan izin tinggal yang sudah diselesaikan pada Selasa ini mencapai 12.770 permohonan.

Sementara itu, jumlah permohonan visa pada periode libur dan cuti bersama, yakni tanggal 28 Maret–7 April 2025, mencapai 217.695 permohonan.

Lebih lanjut Godam mengatakan Ditjen Imigrasi berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat, termasuk pada masa libur dan cuti bersama Nyepi dan Lebaran tahun ini.

“Kami memastikan bahwa seluruh permohonan yang diajukan selama periode libur tetap diproses dengan cepat, tepat, dan transparan. Pelayanan kepada masyarakat adalah prioritas utama kami, tanpa mengenal hari libur,” ujar dia.

Sebelumnya, layanan keimigrasian di seluruh Indonesia ditutup sementara selama libur dan cuti bersama Nyepi dan Idul Fitri, yakni mulai 27 Maret hingga 7 April 2025.

Masyarakat yang akan mengurus paspor, visa, izin tinggal, dan dokumen keimigrasian lainnya telah diimbau untuk menyelesaikan permohonan sebelum Kamis (27/3).

Warga yang ingin memperpanjang izin tinggal dapat mengakses layanannya secara daring melalui evisa.imigrasi.go.id guna menghindari lewat masa tinggal (overstay). Proses verifikasi oleh petugas akan diselesaikan setelah libur.

Sementara itu, untuk pengajuan visa, permohonan yang masuk mulai Kamis (27/3) dan/atau selama periode libur akan mulai diproses setelah masa libur berakhir pada Selasa, 8 April 2025.

Namun begitu, petugas imigrasi tetap bertugas di kantor-kantor imigrasi untuk piket pelayanan selama libur bersama. Pelayanan tersebut khusus untuk kondisi mendesak.

"Misalnya pemohon sakit dan harus berobat di luar negeri atau pemohon adalah keluarga inti seseorang yang meninggal atau sakit di luar negeri. Untuk hal ini harus dibuktikan dengan dokumen pendukung," kata Godam, Senin (24/3).

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Saffar Muhammad Godam mengatakan layanan keimigrasian di seluruh Indonesia akan tutup sementara selama libur bersama Hari Raya Idul Fitri dan Nyepi, yakni mulai 27 Maret hingga 7 April 2025.

Godam mengimbau masyarakat yang akan mengurus paspor, visa, izin tinggal, dan dokumen keimigrasian lainnya untuk menyelesaikan permohonannya sebelum hari Kamis (27/3), demi menghindari hambatan dalam proses layanan yang mungkin timbul setelah cuti bersama.

"Sistem visa dapat menerima permohonan hingga Kamis (27/3), namun hari kerja terakhir sebelum cuti bersama dan libur lebaran serta Nyepi adalah Rabu (26/3). Jadi, bagi masyarakat yang punya kebutuhan mendesak untuk mengurus paspor, silakan diselesaikan sebelum tanggal 26 Maret," kata Godam dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Bagi warga yang ingin memperpanjang izin tinggal dapat mengakses layanannya secara daring melalui evisa.imigrasi.go.id guna menghindari lewat masa tinggal (overstay). Proses verifikasi oleh petugas akan diselesaikan setelah libur bersama.

Sementara itu, untuk pengajuan visa, permohonan yang masuk mulai hari Kamis (27/3) dan/atau selama libur bersama maka akan mulai diproses setelah masa libur bersama berakhir pada Selasa, 8 April 2025.

"Kami masih tetap maksimal beroperasi untuk pemeriksaan keberangkatan dan kedatangan di tempat-tempat pemeriksaan imigrasi di seluruh Indonesia serta layanan electronic visa on arrival atau e-VoA," imbuh Godam.

Godam mengimbau masyarakat yang memiliki keperluan mendesak untuk menggunakan layanan percepatan paspor sehari jadi sebelum hari Kamis (27/3). Layanan ini dapat diakses di seluruh kantor imigrasi dan immigration lounge dengan biaya Rp1.000.000 ditambah biaya paspor elektronik sebesar Rp950.000.

"Perlu diperhatikan bahwa layanan ini tidak berlaku untuk pengurusan penggantian paspor karena rusak ataupun hilang," katanya.

Immigration lounge merupakan fasilitas pengurusan dokumen keimigrasian di luar kantor imigrasi. Saat ini, immigration lounge tersedia di Pondok Indah Mall 3 Jakarta Selatan, Senayan City Jakarta Pusat, Mal Taman Anggrek Jakarta Barat, Grand Metropolitan Mall Bekasi, Pesona Square Mall Depok, Ciputra World Surabaya, dan Icon Mall Gresik Jawa Timur.

Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk mengambil paspornya sebelum libur bersama dimulai. Sementara bagi masyarakat yang sudah memiliki jadwal pengurusan paspor setelah libur, tetapi masih berada di kampung halaman, bisa melakukan penjadwalan ulang melalui aplikasi M-Paspor.

Di sisi lain, masyarakat yang membutuhkan layanan darurat seperti pengurusan paspor untuk keperluan pengobatan di luar negeri dan keluarga inti meninggal atau sakit di luar negeri, dapat menghubungi saluran siaga (hotline) kantor imigrasi terdekat.

"Selama libur ada petugas kami di kantor-kantor imigrasi yang piket pelayanan. Layanan ini hanya untuk kondisi yang benar-benar mendesak, misalnya pemohon sakit dan harus berobat di luar negeri atau pemohon adalah keluarga inti seseorang yang meninggal atau sakit di luar negeri. Untuk hal ini harus dibuktikan dengan dokumen pendukung," Godam.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Saffar Muhammad Godam mengatakan layanan keimigrasian di seluruh Indonesia akan tutup sementara selama libur bersama Hari Raya Idul Fitri dan Nyepi, yakni mulai 27 Maret hingga 7 April 2025.

Godam mengimbau masyarakat yang akan mengurus paspor, visa, izin tinggal, dan dokumen keimigrasian lainnya untuk menyelesaikan permohonannya sebelum hari Kamis (27/3), demi menghindari hambatan dalam proses layanan yang mungkin timbul setelah cuti bersama.

"Sistem visa dapat menerima permohonan hingga Kamis (27/3), namun hari kerja terakhir sebelum cuti bersama dan libur lebaran serta Nyepi adalah Rabu (26/3). Jadi, bagi masyarakat yang punya kebutuhan mendesak untuk mengurus paspor, silakan diselesaikan sebelum tanggal 26 Maret," kata Godam dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Bagi warga yang ingin memperpanjang izin tinggal dapat mengakses layanannya secara daring melalui evisa.imigrasi.go.id guna menghindari lewat masa tinggal (overstay). Proses verifikasi oleh petugas akan diselesaikan setelah libur bersama.

Sementara itu, untuk pengajuan visa, permohonan yang masuk mulai hari Kamis (27/3) dan/atau selama libur bersama maka akan mulai diproses setelah masa libur bersama berakhir pada Selasa, 8 April 2025.

"Kami masih tetap maksimal beroperasi untuk pemeriksaan keberangkatan dan kedatangan di tempat-tempat pemeriksaan imigrasi di seluruh Indonesia serta layanan electronic visa on arrival atau e-VoA," imbuh Godam.

Godam mengimbau masyarakat yang memiliki keperluan mendesak untuk menggunakan layanan percepatan paspor sehari jadi sebelum hari Kamis (27/3). Layanan ini dapat diakses di seluruh kantor imigrasi dan immigration lounge dengan biaya Rp1.000.000 ditambah biaya paspor elektronik sebesar Rp950.000.

"Perlu diperhatikan bahwa layanan ini tidak berlaku untuk pengurusan penggantian paspor karena rusak ataupun hilang," katanya.

Immigration lounge merupakan fasilitas pengurusan dokumen keimigrasian di luar kantor imigrasi. Saat ini, immigration lounge tersedia di Pondok Indah Mall 3 Jakarta Selatan, Senayan City Jakarta Pusat, Mal Taman Anggrek Jakarta Barat, Grand Metropolitan Mall Bekasi, Pesona Square Mall Depok, Ciputra World Surabaya, dan Icon Mall Gresik Jawa Timur.

Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk mengambil paspornya sebelum libur bersama dimulai. Sementara bagi masyarakat yang sudah memiliki jadwal pengurusan paspor setelah libur, tetapi masih berada di kampung halaman, bisa melakukan penjadwalan ulang melalui aplikasi M-Paspor.

Di sisi lain, masyarakat yang membutuhkan layanan darurat seperti pengurusan paspor untuk keperluan pengobatan di luar negeri dan keluarga inti meninggal atau sakit di luar negeri, dapat menghubungi saluran siaga (hotline) kantor imigrasi terdekat.

"Selama libur ada petugas kami di kantor-kantor imigrasi yang piket pelayanan. Layanan ini hanya untuk kondisi yang benar-benar mendesak, misalnya pemohon sakit dan harus berobat di luar negeri atau pemohon adalah keluarga inti seseorang yang meninggal atau sakit di luar negeri. Untuk hal ini harus dibuktikan dengan dokumen pendukung," Godam.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Penyesuaian jam layanan ini kami lakukan untuk menghormati dan memfasilitasi masyarakat maupun pegawai yang menjalankan ibadah puasa, sekaligus memastikan pelayanan keimigrasian tetap optimal

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan penyesuaian jadwal layanan keimigrasian di seluruh Indonesia selama Ramadhan 1446 Hijriah.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, memastikan bahwa jajarannya akan tetap memberikan pelayanan publik yang maksimal meski adanya penyesuaian jadwal tersebut.

"Penyesuaian jam layanan ini kami lakukan untuk menghormati dan memfasilitasi masyarakat maupun pegawai yang menjalankan ibadah puasa, sekaligus memastikan pelayanan keimigrasian tetap optimal," kata Godam.

Pada Ramadhan tahun ini, layanan keimigrasian akan beroperasi pada Senin–Kamis pukul 08.00–15.00 waktu setempat (istirahat pukul 12.00–12.30); Jumat pukul 08.00–15.30 (istirahat pukul 11.30–12.30); dan pelayanan paspor akhir pekan Sabtu–Minggu pukul 08.00–14.00 (istirahat pukul 12.00–12.30).

Godam menjelaskan penyesuaian jadwal layanan tersebut mengikuti jam kerja Ramadhan yang ditetapkan pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB).

Ia mengimbau masyarakat untuk mengonfirmasi jadwal unit pelayanan keimigrasian, seperti mal pelayanan publik (MPP), unit kerja keimigrasian (UKK), unit layanan paspor (ULP), serta immigration lounge ke kantor imigrasi terkait.

“Karena mungkin terdapat penyesuaian dengan mengikuti kebijakan setiap kantor,” tutur Godam.

Adapun informasi lebih lanjut mengenai layanan keimigrasian selama Ramadhan dapat diakses pada laman media sosial resmi setiap kantor imigrasi.

“Saya mewakili jajaran Imigrasi juga menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa kepada saudara-saudara Muslim di seluruh Indonesia. Semoga kita semua mendapatkan berkah dan nikmatnya Ramadhan,” demikian Godam.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Ombudsman RI perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melakukan peninjauan ke Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), Pelabuhan Internasional Batam Center. Dalam kunjungan itu Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari mengapresiasi penerapan mesin pemeriksaan keimigrasian autogate di lokasi tersebut pada Jumat (14/2).

"Selamat kepada Imigrasi Batam yang telah menerapkan pemeriksaan keimigrasian berbasis teknologi melalui mesin Autogate," kata Lagat dalam keterangannya, Sabtu (15/2/2025).

Lagat menyebut penerapan pemeriksaan keimigrasian autogate ini menunjukkan kepada negara lain bahwa Imigrasi Batam telah menerapkan teknologi tinggi. Selain itu mesin autogate itu juga diharapkan memberikan pelayanan yang baik dan mudah untuk masyarakat yang melintas.

"Kami sangat mengapresiasi, ini menunjukkan kepada negara lain, bahwa Imigrasi Batam telah menerapkan high technology dalam proses keimigrasian guna memberikan pelayanan prima dan semakin memudahkan masyarakat," ujarnya.

Pada kesempatan kunjungan ini, Kepala Kantor Imigrasi Batam, Hajar Aswad juga memperkenalkan program IM-pression atau Immigration Presents Love and Compassion in Every Service. Program itu bertujuan menumbuhkan citra positif kepada masyarakat melalui pemberian lembar pembatas paspor tematik yang didesain khusus untuk disematkan di dalam paspor penumpang yang keluar masuk Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

"Kami ingin menunjukkan bahwa Imigrasi tidak hanya bertugas mengawasi lalu lintas orang, tetapi juga peduli terhadap hal-hal kecil yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Pembatas buku ini adalah simbol dari komitmen kepedulian kami dan memberikan pengalaman yang lebih berkesan bagi setiap pemegang paspor," kata Hajar.

Hajar menjelaskan pembatas buku itu bukan sekadar lembaran kertas biasa. Didesain dengan cermat, penuh pertimbangan, menampilkan desain yang menarik, serta memberikan informasi singkat seputar keimigrasian, seperti pentingnya menjaga paspor dan dokumen perjalanan lainnya.

"Terdapat pula kutipan-kutipan (quotes) inspiratif dengan bahasa yang mudah dicerna tentang perjalanan yang diharapkan dapat membangkitkan semangat petualang para pemegang paspor. Khusus untuk tema peluncuran perdana ini, Imigrasi Batam mengambil tema kasih sayang," ujarnya.

Hajar mengungkapkan tak menutup kemungkinan kedepannya, Kantor Imigrasi akan berkolaborasi dan bekerja sama dengan instansi lain terkait Program IM-pression misalnya bekerja sama dengan BNN, kepolisian dan lainnya.

"Bisa dalam hal penyampaian pesan-pesan sosial, seperti Hindari Narkoba dari instansi BNN , atau pesan Sayangi Nyawamu, Jangan Main Kebut-Kebutan dari instansi kepolisian," ujarnya.

"Bahkan sesuai dengan salah satu fungsi keimigrasian yaitu sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, Kami Imigrasi Batam juga dapat menjadi partner kerja sama bagi UMKM dan pelaku usaha bisnis untuk menyampaikan pesan pesan atau materi usahanya melalui Program IM-pression" tambahnya.

Ombudsman RI Ungkap Sederet Masalah PPDB 2024

Ombudsman RI Ungkap Sederet Masalah PPDB 2024

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) melalui Direktorat Jenderal Imigrasi merayakan Hari Bhakti Imigrasi (HBI) ke-75 dengan konsep sederhana. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, peringatan yang jatuh pada Jumat (31/1) ini difokuskan pada efisiensi anggaran dan penguatan program-program prioritas.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar penghematan, tetapi juga strategi untuk mengalihkan anggaran ke program yang lebih berdampak bagi masyarakat.

"Penyederhanaan dalam kegiatan seremonial ini adalah bentuk nyata untuk mendukung efisiensi anggaran negara. Anggaran yang berhasil dihemat dari penyelenggaraan acara ini akan dialokasikan untuk program-program lain yang lebih mendesak dan berdampak kepada masyarakat, sejalan dengan arahan Bapak Presiden," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (31/1).

Dengan tema 'Melayani, Mengabdi, dan Berinovasi', peringatan HBI ke-75 tetap berlangsung khidmat meski lebih bersahaja. Acara yang diadakan serentak di kantor pusat, kantor wilayah, kantor imigrasi, dan rumah detensi se-Indonesia ini hanya mencakup pemotongan tumpeng, doa bersama, serta pemutaran video sejarah keimigrasian.

Penyelenggaraan di tingkat wilayah, unit pelaksana teknis (UPT), dan perwakilan RI pun dibatasi hanya 15 peserta guna menjaga efisiensi serta memastikan esensi peringatan tetap terjaga. Sebagai bagian dari perayaan, Ditjen Imigrasi juga menggelar program 'Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Menyapa' secara virtual.

Pada kesempatan ini, Agus berdialog dengan Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Kalimantan Barat serta berbagai pemangku kepentingan, termasuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bengkayang, Satgas Pengamanan Perbatasan (PAMTAS), dan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kesempatan tersebut akan membahas distribusi bantuan sosial bagi masyarakat perbatasan di Kalimantan Barat dan corporate social responsibility (CSR) untuk UMKM.

Distribusi akan dilakukan dalam dua tahap, sebanyak 310 paket didistribusikan pada 31 Januari 2025 di PLBN Jagoi Babang dan 1.800 paket akan selesai distribusi sebelum 7 Februari 2025 ke desa-desa yang terdampak banjir di wilayah Kecamatan Siding dan Jagoi.

Selain itu, ia juga berinteraksi dengan Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Tengah membahas rencana pembentukan kantor imigrasi di Blora, sebagai salah satu program perluasan layanan keimigrasian di seluruh Indonesia.

Perwakilan petugas imigrasi penjaga perbatasan negara juga akan dilibatkan pada kegiatan ini. Petugas Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, Papua, Oliver Marsel Ferre, mendapatkan kesempatan menyapa Menteri Imipas dan berbagi cerita kesehariannya dalam bertugas.

Agus menegaskan bahwa efisiensi ini tidak hanya diterapkan di tingkat pusat, tetapi juga hingga kantor wilayah dan kantor imigrasi serta rumah detensi di seluruh Indonesia. Hal ini mencerminkan semangat kolaborasi dan tanggung jawab bersama dalam mendukung keberlanjutan pembangunan bangsa.

Sebagai informasi, syukuran HBI ke-75 merupakan acara puncak dari rangkaian peringatan hari jadi Imigrasi yang dilaksanakan sepanjang Januari 2025. Acara-acara yang sebelumnya digelar dalam rangka HBI antara lain layanan Paspor Simpatik, donor darah, bakti sosial di semua satuan kerja Imigrasi se-Indonesia, serta Immigration Run, Layanan 1.075 Paspor dan Festival Imigrasi yang bertempat di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.

"Momentum ini bukan sekadar peringatan hari jadi, tetapi juga pengingat akan tanggung jawab kita untuk terus berinovasi dan melayani masyarakat dengan lebih baik. Kami percaya, efisiensi dan kebersahajaan dalam pelaksanaan acara justru akan memperkuat makna peringatan ini," tutup Agus.

Langkah ini menunjukkan komitmen Ditjen Imigrasi untuk tidak hanya melayani administrasi keimigrasian, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan sektor-sektor strategis, termasuk ekonomi daerah dan keamanan perbatasan.

Tangerang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, menghadirkan ruang ramah anak sebagai meningkatkan layanan pemohon paspor bagi penggunanya.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Soekarno-Hatta Subki Miuldi di Tangerang, Senin mengatakan layanan ruang ramah anak ini merupakan inovasi yang pertama kali diluncurkan bidang keimigrasian di Indonesia khususnya di Kawasan Bandara Internasional Soetta.

"Layanan ini ditujukan bagi pemohonan paspor dengan syarat anak berusia lima tahun ke bawah," katanya.

Menurut dia, kehadiran ruang ramah anak ini akan memberikan kemudahan bagi orang tua yang membawa anak, khususnya saat menjalani proses foto dan wawancara dalam pembuatan paspor keimigrasian.

"Kami memahami kesulitan yang dialami orang tua ketika membawa anaknya dalam proses pembuatan paspor, terutama anak-anak yang sulit dikendalikan saat melakukan foto dan wawancara," ujarnya.

Menurut dia, dengan adanya layanan tersebut, anak-anak diharapkan dapat bekerja sama dengan baik dalam proses foto dan wawancara tersebut.

Ia menyampaikan, ruangan ramah anak yang dihadirkan Imigrasi Soetta didesain khusus dengan sesuai ketertarikan dan minat anak-anak untuk memberi kenyamanan bagi pengguna pelayanan keimigrasian.

"Ornamen dan warna menarik yang disematkan pada ruangan ramah anak turut memberikan suasana hati yang ceria, yang memberikan kemudahan bagi anak untuk lebih fokus saat foto dan wawancara," ujarnya.

Ia berharap dengan kemudahan dan kenyamanan ruang baru pelayanan ramah anak ini bisa dirasakan oleh orang tua karena waktu dalam proses foto dan wawancara dapat dimaksimalkan dengan baik oleh petugas pelayanan.

"Dengan semangat melayani dan berinovasi, peluncuran layanan ruang ramah anak diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dan menciptakan layanan keimigrasian yang mampu menjawab tantangan global," kata dia.

Sementara itu, Kepala Bidang Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Kantor Imigrasi Kelas I Sorkarno-Hatta Denny Irawan mengatakan kehadiran ruang ramah anak pada pelayanan keimigrasian ini dilengkapi sejumlah wahana hiburan seperti tempat bermain, tempat tidur hingga layar visual sebagai menghibur anak pengguna layanan tersebut.

"Ada tempat duduk berupa ilustrasi pesawat, tempat tidur bayi sebagai pengambilan gambar biometrik dari anak. Dan hari pertama peluncuran ini sudah ada tiga anak yang menikmati pelayanan," ucapnya.

Ia menjelaskan pengunjung layanan ramah anak pembuatan paspor nantinya diberikan perlakuan oleh petugas khusus dari Imigrasi bernuansa penerbangan yang memberikan golden tiket atau boarding pas untuk masuk ruang layanan tersebut.

"Dan waktu layanan sendiri ada pemangkasan, di mana untuk pengambilan foto itu diberi waktu tiga menit agar prosesnya lebih cepat," kata dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan melaksanakan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian kepada masyarakat sepanjang 2024. Pada periode 1 Januari-27 Desember 2024, Kantor Imigrasi Jaksel melayani penerbitan Paspor RI sebanyak 195.221 paspor dengan rincian 69.324 paspor biasa dan 125.887 paspor elektronik.

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima, Selasa (31/12/2024), pelayanan tidak hanya terfokus di Kantor Imigrasi, namun juga di Unit Layanan Paspor I (ULP) Pondok Pinang, Unit Layanan Paspor II (ULP) Lippo Mall Kemang, Mall Pelayanan Publik Kuningan serta Immigration Lounge PIM 3.

Kantor Imigrasi Jaksel juga melakukan program jemput bola dengan mendatangi langsung pemohon paspor. Tercatat selama 2024 kegiatan jemput bola atau reach out yang telah dilaksanakan sebanyak 24 kegiatan dengan total 2.637 permohonan.

"Selain melayani penerbitan Paspor RI, Kantor Imigrasi Jakarta Selatan juga melayani penerbitan Izin Tinggal bagi Warga Negara Asing sebanyak 24.288 Izin tinggal, dengan penerbitan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) sebanyak 16.588 di ikuti Izin Tinggal Kunjungan (ITK) sebanyak 7.013 dan Izin Tinggal Tetap (ITAP) sebanyak 687," demikian keterangan dari Humas Imigrasi Jaksel.

Warga negara asing yang mendominasi penerbitan Izin Tinggal Terbatas tahun 2024 adalah warga negara Korea Selatan sebanyak 15.008 orang, warga negara Jepang sebanyak 12.525 orang, dan warga negara India sebanyak 7.324 orang.

Adapun warga negara asing yang mendominasi penerbitan Izin Tinggal Kunjungan tahun 2024 adalah warga negara Korea Selatan sebanyak 774 orang, warga negara India sebanyak 454 orang, dan warga negara China sebanyak 329 orang.

Pengawasan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

Selain melaksanakan fungsi pelayanan, Kantor Imigrasi Jaksel juga melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Tindakan itu berupa Pengawasan Keimigrasian sebanyak 683 tempat dan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) sebanyak 60 pelanggar hukum keimigrasian dengan jenis pelanggaran keimigrasian.

Pelanggaran tersebut terbanyak didominasi oleh overstay melebihi 60 hari sebanyak 27 pelanggaran, dan mengganggu ketertiban umum serta tidak menaati peraturan sebanyak 27 pelanggaran. Tiga negara dengan jumlah pelanggaran terbanyak adalah: China, Sudan, dan Nigeria.

"Selain Tindakan Administratif Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan juga melakukan Tindakan Projustitia terhadap 3 (tiga) orang warga negara Nigeria yang masing-masing melanggar Pasal 119 ayat (1) UU No. 63 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Pasal 116 jo Pasal 71 huruf b UU No. 63 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, untuk meningkatkan pengawasan keimigrasian, Kantor Imigrasi Jakarta Selatan juga bekerjasama dengan berbagai instansi dengan mengadakan operasi gabungan keimigrasian dengan anggota TIMPORA, rapat kegiatan TIMPORA, workshop, serta sosialisasi keimigrasian," lanjut keterangan dari Humas Imigrasi Jaksel.

Simak juga Video: Cegah TPPO, Imigrasi Tunda Terbitkan 3.541 Paspor hingga Juni 2024

[Gambas:Video 20detik]

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, mengimbau para pemohon layanan keimigrasian, seperti paspor, visa, izin tinggal, dan dokumen keimigrasian lainnya yang sudah menerima kode penagihan (billing) untuk melunasi pembayaran paling lambat tanggal 31 Desember 2024 pukul 23.59 WIB.

Ketua Tim Humas Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh menjelaskan, pada pukul 00.00 WIB tanggal 1 Januari 2025, kode billing yang sebelumnya menggunakan induk satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM akan beralih induk menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hal ini merupakan penyesuaian struktur baru Ditjen Imigrasi.

"Kami mengimbau setiap pemohon yang sudah menerima kode billing agar segera menyelesaikan pembayaran sebelum pukul 23.59 WIB tanggal 31 Desember 2024. Imbauan ini juga berlaku bagi WNA yang ingin mengajukan visa dan akan menggunakan kartu kredit untuk pembayaran," kata dia dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Senin.

Apabila pembayaran tidak dilakukan sebelum batas waktu tersebut, pemohon harus mengulang seluruh proses dari awal dengan kode Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Sementara itu, aplikasi layanan keimigrasian hanya dapat diakses sampai dengan pukul 20.00 WIB tanggal 31 Desember 2024 karena selanjutnya akan dilakukan pemeliharaan sistem dalam rangka peralihan kode kementerian/lembaga dan kode satuan kerja.

Lebih lanjut, Achmad menjelaskan bahwa Ditjen Imigrasi menggunakan kode billing untuk pembayaran seluruh layanan keimigrasian, termasuk paspor, visa, dan izin tinggal.

Kode billing tersebut merupakan bagian dari Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (Simponi), yakni sistem penagihan yang dikelola Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan untuk memfasilitasi pembayaran maupun penyetoran PNBP dan penerimaan non-anggaran.

SIMPONI, sambung Achmad, memberi kemudahan bagi wajib bayar atau wajib setor untuk membayar maupun menyetor PNBP dan penerimaan non-anggaran melalui berbagai saluran pembayaran, seperti teller, ATM, Electronic Data Capture (EDC), maupun perbankan internet (internet banking).

"Pemohon yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut dapat menghubungi live chat (pesan langsung) Ditjen Imigrasi di www.imigrasi.go.id pada hari kerja, Senin hingga Jumat, pukul 09.00 sampai dengan 15.00 WIB," tuturnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan meresmikan Immigration Lounge Grand Metropolitan Mal Bekasi, Jawa Barat, Kamis, yang menjadi unit layanan keimigrasian di luar kantor pertama yang hadir di provinsi tersebut.

“Karena ini yang pertama di Jawa Barat, tentunya kita patut apresiasi. Semoga peresmian immigration lounge di Bekasi ini bisa mendorong kantor imigrasi lain di Jawa Barat untuk menyelenggarakan pelayanan serupa,” kata Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M. Godam sebagaimana keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis.

Immigrasion lounge yang berada di bawah koordinasi Kantor Imigrasi Bekasi ini dihadirkan untuk menjawab permasalahan tingginya jumlah pemohon layanan keimigrasian di wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi.

Godam mengatakan, Immigrastion Lounge Grand Metropolitan Mal Bekasi mengedepankan prinsip layanan yang cepat, nyaman, dan praktis. Layanan dibuka pada hari Senin hingga Jumat pukul 10.00–18.00 WIB, serta hari Sabtu dan Minggu pukul 10.00–14.00 WIB.

Masyarakat yang ingin mendaftar layanan percepatan untuk paspor elektronik dapat mengakses aplikasi M-Paspor dan datang langsung ke immigrationlounge yang terletak di lantai empat Grand Metropolitan Mal Bekasi.

Selain itu, immigration lounge tersebut juga melayani pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing (WNA) yang berdomisili di wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi.

Kepala Kantor Imigrasi Bekasi Uckhy Adhitya menyampaikan, Immigrastion Lounge Grand Metropolitan Mal Bekasi melayani kuota 100 permohonan di hari kerja dan 50 permohonan di akhir pekan.

Uckhy pun menjelaskan, pemilihan Grand Metropolitan Mall sebagai lokasi immigration lounge pertama di Jawa Barat karena lokasinya yang dekat dengan pintu keluar tol Bekasi Barat sehingga mudah diakses masyarakat.

“Kantor Imigrasi Bekasi meluncurkan immigration lounge sebagai upaya untuk memperluas jangkauan layanan, terutama bagi para ekspatriat di kawasan industri Bekasi. Lounge ini tidak hanya menyediakan layanan paspor, tetapi juga layanan izin tinggal yang semakin dibutuhkan,” ujarnya.

Untuk informasi terkini mengenai layanan Immigration Lounge Grand Metropolitan, Uckhy mengimbau masyarakat mengakses kanal media sosial Kantor Imigrasi Bekasi, yakni @imigrasibekasi (Instagram), @kanim_bekasi (X atau Twitter), dan 081380005977 (WhatsApp).

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dihasilkan selama 2024 sebesar Rp 8,5 triliun. Angka ini jauh dari target yang ditentukan, yakni Rp 6 triliun.

Plt Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam mengatakan pajak terbesar dihasilkan dari layanan visa. Disusul layanan paspor hingga keimigrasian.

"Kontribusi terbesar berasal dari layanan visa sebesar Rp 4,82 triliun, diikuti oleh layanan paspor sebesar Rp 2,3 triliun, dan layanan keimigrasian lainnya sebesar Rp 1,4 triliun. Sementara itu, pada 2023, hingga tanggal 31 Desember, PNBP Ditjen Imigrasi tercatat sebesar Rp 7,6 triliun," ujar Saffar dalam keterangannya, Rabu (18/12/2024).

Saffar membeberkan, dalam periode 1 Januari hingga 15 Desember 2024, sebanyak 4.838.581 paspor telah diterbitkan, dengan kontribusi sekitar 27 persen dari keseluruhan PNBP Imigrasi. Sementara itu, jumlah visa yang diterbitkan pada periode 1 Januari hingga 15 Desember 2024 sebanyak 5.162.775 visa. Sebanyak 4.635.858 atau 89 persen dari penerbitan visa merupakan visa kunjungan saat kedatangan (visa on arrival).

Adapun jumlah penerbitan visa kunjungan satu kali perjalanan (single entry) sebanyak 420.529, visa kunjungan beberapa kali perjalanan (multiple entry) sebanyak 43.292, visa tinggal terbatas sebanyak 62.630, serta golden visa sebanyak 471 (sejak launching), dengan nilai investasi yang masuk dari pemegang golden visa mencapai Rp 9 triliun.

Saffar mengatakan penerbitan izin tinggal menunjukkan peningkatan yang signifikan. Ditjen Imigrasi mencatat penerbitan 9.325.307 izin tinggal kunjungan (ITK), meningkat 31 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, terdapat 259.944 izin tinggal terbatas (ITAS), meningkat 40 persen, dan 6.437 izin tinggal tetap (ITAP), yang naik tiga kali lipat dibandingkan pada 2023.

"Negara pengguna izin tinggal terbanyak di Indonesia adalah Australia (1,5 juta orang), Republik Rakyat Tiongkok (1,2 juta orang), Malaysia (819 ribu orang), Singapura (646 ribu orang), dan India (630 ribu orang)," ujarnya.

Saffar menjelaskan, pada periode tersebut, jumlah perlintasan masuk dan keluar Indonesia, baik WNI maupun WNA, yakni sebanyak 46.735.310 orang. Angka tersebut terdiri dari 22.181.808 WNI (10.933.028 kedatangan dan 11.248.780 keberangkatan) serta 24.553.502 WNA (12.377.929 kedatangan dan 12.175.573 keberangkatan). Jumlah tersebut terdiri atas perlintasan udara sebanyak 36.753.657, perlintasan laut sebanyak 8.237.837 serta perlintasan darat sebanyak 1.743.816.

"Negara dengan jumlah pelintas terbanyak adalah Australia (1,6 juta orang), Republik Rakyat Tiongkok (1,5 juta orang), Malaysia (1,4 juta orang), Singapura (1,2 juta orang), dan India (480 ribu orang)," ucapnya.

Lebih lanjut, dalam hal pengawasan dan penindakan, Ditjen Imigrasi mencatat 5.047 tindakan administratif keimigrasian (TAK), meningkat 150 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sebanyak 9.978 orang asing ditangkal masuk atau meningkat 49 persen dan 1.379 individu dicegah keluar dari Indonesia meningkat 27 persen.

"Beberapa kasus besar yang ditangani termasuk penangkapan buron internasional dan pelaku kejahatan siber dari berbagai negara, yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keamanan nasional," ujar Saffar.

Simak juga Video 'KPK Pamer Kinerja 5 Tahun, Tangani 597 Kasus-Aset Recovery PNBP Rp 2,4 T':

[Gambas:Video 20detik]