Kerusuhan terjadi di Lapas Kelas IIA Narkotika Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan, pada Kamis (8/5/2025) lalu. Ternyata saat itu polisi hendak melakukan sosialisasi bahaya narkotika. Namun, belum sempat memberikan sosialisasi kerusuhan pun pecah.

Kasat Narkoba Polres Musi Rawas AKP Aston Lasman Sinaga menjelaskan,, saat itu pihaknya datang ke lapas untuk melakukan sosialisasi di lapas itu pada pukul 09.00 WIB.

"Pas di sana (lapas) ternyata lagi dilakukan razia, sehingga kami pun menunggu razia selesai sebelum mengadakan sosialisasi. Namun tiba-tiba terjadi keributan di Blok Bangau sehingga proses razia sempat terhenti," katanya saat ditemui detikSumbagsel, Sabtu (10/5/2025).

Namun, ketika keributan di Blok Bangau semakin besar, kata dia, pihak lapas pun kemudian langsung mundur dan menutup pagar di area lapangan olahraga lapas.

"Tidak lama setelah pagar itu ditutup, pagar yang ada di Blok Bangau itu rusak karena didorong oleh para napi di sana, dan mereka pun langsung berkumpul di area lapangan olahraga," ujarnya.

Setelah para napi berkumpul di lapangan, sambungnya, mereka langsung merusak fasilitas lapas serta membakar karpet, kasur, dan alat drum band di tengah lapangan.

"Dikarenakan situasi mulai tidak kondusif lagi, akhirnya saya pun langsung melaporkan hal tersebut ke Kapolres Musi Rawas," ujarnya.

Sementara itu, Kapolres Musi Rawas AKBP Agung Adhitya Prananta menjelaskan, saat ia ditelepon oleh Kasat Narkoba, dirinya dan para pejabat Polres Musi Rawas lainnya tengah melakukan zoom meeting di ruang rapat Mapolres Musi Rawas.

"Setelah mendapat laporan langsung dari kasat narkoba, kami yang ada di ruang rapat langsung bergegas menuju ke lokasi bersama para personel lainnya di Mapolres Musi Rawas," ungkapnya.

Setelah semua personel yang ada di Mapolres Musi Rawas diturunkan, Agung pun langsung meminta bantuan kepada pihak Polres Lubuklinggau, TNI, dan Brimob.

"Karena ini darurat, saya pun langsung berkoordinasi dengan pihak Polres Lubuklinggau, TNI, dan Brimob untuk meminta bantuan. Tak berselang lama, mereka pun tiba dan kami pun langsung melakukan proses pengamanan," jelasnya.

Agung mengatakan kerusuhan tersebut pun berhasil diselesaikan dengan lancar sekitar pukul 11.00 WIB dan dipastikan tidak ada napi yang kabur.

Video: Kerusuhan di Lapas Musi Rawas, Petugas Pastikan Tak Ada Napi yang Kabur

Video: Kerusuhan di Lapas Musi Rawas, Petugas Pastikan Tak Ada Napi yang Kabur

Jambi (ANTARA) - Klinik Pratama Lapas Kelas IIA Jambi terus berkomitmen meningkatkan layanan kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) melalui program CLBK (control langsung blok kesehatan).

“Program ini merupakan inisiatif rutin yang digelar untuk memantau langsung kondisi kesehatan para WBP di setiap blok hunian,” kata Kasubsi Bimkesmawat selaku koordinator Klinik Pratama Lapas Kelas IIA Jambi, Riko Hamdan, di Jambi, Jumat.

Dalam pelaksanaan program CLBK kali ini, tim medis dari klinik lapas secara aktif melakukan kunjungan ke blok-blok hunian yang berjumlah 11 blok hunian dan 107 kamar hunian, untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, konsultasi medis, serta memberikan edukasi terkait pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan pribadi di lingkungan lapas.

Riko juga menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk pendekatan pelayanan kesehatan yang lebih humanis dan responsif, dengan turun langsung ke blok agar bisa lebih cepat mendeteksi masalah kesehatan dan memberikan penanganan lebih dini.

Program CLBK juga mendapatkan apresiasi dari para WBP yang merasa lebih diperhatikan kondisi kesehatannya.

“Kami senang karena petugas medis langsung datang dan memeriksa kami. Ini membuat kami merasa lebih aman dan diperhatikan,” kata salah satu warga binaan.

Kegiatan ini akan terus dilakukan secara berkala sebagai bentuk nyata dari komitmen Lapas Kelas IIA Jambi dalam mewujudkan layanan kesehatan yang prima dan merata bagi seluruh penghuni lapas.

Pewarta: Nanang Mairiadi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyoroti masalah overkapasitas lapas. Masalah tersebut menurutnya sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu.

"Tantangan yang kita hadapi dalam sistem pemasyarakatan salah satunya adalah masalah over-crowded atau kelebihan kapasitas di Lapas dan Rutan. Ini merupakan masalah yang sudah puluhan tahun terjadi," kata Agus dalam sambutannya pada acara pemberian remisi khusus Hari Raya Nyepi dan Idulfitri di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, Jumat (28/3/2025).

Dia kemudian meminta Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan melakukan beberapa hal untuk mengatasinya. Salah satunya, memberikan kemudahan bagi narapidana dengan kriteria tertentu untuk bebas bersyarat.

"Oleh karena itu upaya yang kita lakukan untuk bisa mengurai over-crowded yang ada saya minta Pak Mashudi kepada warga binaan yang sudah memenuhi syarat untuk cuti bersyarat atau bebas bersyarat, taruh aja di Lapas terbuka," jelasnya.

Agus meminta agar narapidana diberikan pelatihan tertentu. Kemudian pemberian remisi atau potongan masa tahanan bagi kejahatan yang dinilai tidak meresahkan masyarakat.

"Berikan pelatihan keahlian tertentu, yang nantinya akan mengurangi over-crowded yang ada di pemasyarakatan. Termasuk pemberian remisi yang kepada para pelaku yang ancaman hukumannya di bawah 1 tahun dan kejahatan yang tidak meresahkan masyarakat kejahatan umum," ungkapnya.

Agus juga meminta narapidana yang masih muda diberikan pendidikan. Lalu, saat keluar dari Lapas diberikan kerja sosial sesuai masa hukumannya.

"Dan beri kesempatan, terutama bagi yang masih muda untuk bisa mengikuti pendidikan selama di pemasyarakatan. Kalau bisa cepat menyelesaikan masa hukumannya, kasih kerja sosial. Nanti mudah-mudahan dengan penerapan KUHP yang baru nanti mereka bisa menjalani itu," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Ambon (ANTARA) - Sebanyak 124 dari total 368 warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas IIA Ambon, menerima remisi atau pemotongan masa tahanan khusus Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi.

“Jumlah warga binaan tersebut setelah melalui proses seleksi dan telah memenuhi persyaratan dari 165 warga binaan Muslim yang kami usulkan ke Ditjenpas,” kata Kepala Lapas kelas IIA Ambon Herliadi di Ambon, Senin.

Herliadi mengatakan besaran remisi yang diberikan kepada para warga binaan tersebut bervariasi mulai dari 15 hari, 30 hari sampai dua bulan.

Ia melanjutkan tak semua warga binaan Muslim mendapatkan remisi atau pemotongan masa tahanan, lantaran beberapa dari mereka tak memenuhi persyaratan untuk berhak menerima remisi tersebut, misalnya karena belum genap menjalani masa tahanan minimal enam bulan hingga terlibat pidana pencabulan.

“Yang menerima remisi 15 hari ada 10 orang, satu bulan ada 97 orang, remisi 45 hari sebanyak 10 orang, dan penerima remisi dua bulan ada tujuh orang,” jelasnya.

Mengenai persyaratan bagi warga binaan untuk mendapatkan remisi khusus Idul Fitri ia menjelaskan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh warga binaan.

"Salah satunya telah menjalani masa tahanan selama minimal enam bulan. Selain itu, harus berkelakuan baik selama menjalani masa tahanan dan beberapa persyaratan lain,” tuturnya.

Para warga binaan yang ingin menerima remisi tersebut juga harus aktif mengikuti setiap program pembinaan yang dilakukan lapas untuk dijadikan bekal saat bebas nanti.

Ia mengatakan remisi tersebut hendaknya menjadi motivasi bagi warga binaan untuk memperbaiki diri agar menjadi lebih baik lagi. Pasalnya apabila ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan, usulan remisi tersebut akan dicabut.

“Harapan saya bagi warga binaan yang nantinya mendapatkan remisi, semoga bisa lebih baik lagi serta tidak melakukan pelanggaran yang dapat disanksi pencabutan remisi,” ujarnya.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Ambon (ANTARA) - Sebanyak 124 dari total 368 warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas IIA Ambon, menerima remisi atau pemotongan masa tahanan khusus Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi.

“Jumlah warga binaan tersebut setelah melalui proses seleksi dan telah memenuhi persyaratan dari 165 warga binaan Muslim yang kami usulkan ke Ditjenpas,” kata Kepala Lapas kelas IIA Ambon Herliadi di Ambon, Senin.

Herliadi mengatakan besaran remisi yang diberikan kepada para warga binaan tersebut bervariasi mulai dari 15 hari, 30 hari sampai dua bulan.

Ia melanjutkan tak semua warga binaan Muslim mendapatkan remisi atau pemotongan masa tahanan, lantaran beberapa dari mereka tak memenuhi persyaratan untuk berhak menerima remisi tersebut, misalnya karena belum genap menjalani masa tahanan minimal enam bulan hingga terlibat pidana pencabulan.

“Yang menerima remisi 15 hari ada 10 orang, satu bulan ada 97 orang, remisi 45 hari sebanyak 10 orang, dan penerima remisi dua bulan ada tujuh orang,” jelasnya.

Mengenai persyaratan bagi warga binaan untuk mendapatkan remisi khusus Idul Fitri ia menjelaskan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh warga binaan.

"Salah satunya telah menjalani masa tahanan selama minimal enam bulan. Selain itu, harus berkelakuan baik selama menjalani masa tahanan dan beberapa persyaratan lain,” tuturnya.

Para warga binaan yang ingin menerima remisi tersebut juga harus aktif mengikuti setiap program pembinaan yang dilakukan lapas untuk dijadikan bekal saat bebas nanti.

Ia mengatakan remisi tersebut hendaknya menjadi motivasi bagi warga binaan untuk memperbaiki diri agar menjadi lebih baik lagi. Pasalnya apabila ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan, usulan remisi tersebut akan dicabut.

“Harapan saya bagi warga binaan yang nantinya mendapatkan remisi, semoga bisa lebih baik lagi serta tidak melakukan pelanggaran yang dapat disanksi pencabutan remisi,” ujarnya.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Narapidana kasus narkoba berinisial AF (25) di Lapas Kelas IIA Bontang, Kalimantan Timur ( Kaltim) tewas dengan sejumlah luka-luka di bagian tubuh. Keluarga napi itu pun melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bontang.

"Saat kami terima (laporan), itu korban meninggal dunia di RSUD Bontang," ucap Kasat Reskrim Polres Bontang Iptu Hari Supranoto kepada detikcom, Selasa (11/3/2025).

AF dilaporkan meninggal di RSUD Bontang pada Senin (10/3). AF sempat dibawa petugas Lapas Bontang menjalani perawatan karena mengeluh sakit.

"Iya memang ada luka-luka di beberapa titik, namun dari luka-luka itu ada yang luka lama dan ada yang baru," terangnya.

Hari mengatakan penyidik masih mengusut perkara ini. Pihaknya akan memeriksa saksi-saksi termasuk petugas lapas.

"Masih kami dalami dengan memeriksa saksi-saksi, karena dari hasil visum kami belum bisa menyimpulkan penyebab kematian, soalnya waktu kita meminta untuk diautopsi pihak keluarga menolak," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas IIA Bontang Suranto menyebut AF merupakan napi pindahan dari Rutan Samarinda. AF divonis 17 tahun lantaran terlibat kasus penyalahgunaan narkotika.

"Yang bersangkutan ini pindahan dari Rutan Samarinda," sebut Suranto.

Sebelum meninggal, AF sempat mendapatkan hukuman kurungan sel isolasi lantaran melakukan pelanggaran disiplin. Dia pun diasingkan dari blok kamarnya.

"Yang bersangkutan ini dalam proses diasingkan karena melakukan pelanggaran disiplin menyelundupkan handphone dan diduga terlibat penyelundupan narkoba," kata Suranto.

AF kemudian dilarikan ke klinik lapas usai mengeluh sakit pada Minggu (9/3) dini hari. Namun kondisinya yang semakin memburuk membuat AF dirujuk ke RSUD Bontang.

"Kita bawa ke RSUD itu pukul 02.00 Wita dan yang bersangkutan meninggal pada pukul 06.30 Wita dengan diagnosa dokter akibat asma dan paru-paru," bebernya.

Suranto pun tidak mempermasalahkan laporan keluarga AF ke polisi. Dia menegaskan pihaknya akan kooperatif mengikuti proses hukum yang dilakukan Satreskrim Polres Bontang.

"Jadi pada intinya kita sudah memberikan pelayanan kesehatan yang sudah standar. Bila memang ada pelayanan kami ada ketidakpuasan dari pihak keluarga kita terima," pungkasnya.

Video Gubernur Kaltim Tepis IKN Mangkrak: Hari Ini Sudah Luar Biasa

Video Gubernur Kaltim Tepis IKN Mangkrak: Hari Ini Sudah Luar Biasa

Bareskrim Polri menangkap Direktur klub sepak bola Persiba Balikpapan, Catur Adi. Polisi menyebut Catur Adi adalah bandar narkoba jaringan lapas di Kalimantan Timur.

"C adalah sebagai bandar narkoba," kata Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa, kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (10/3/2025).

Mukti menjelaskan penangkapan terhadap Catur Adi itu berawal dari razia narkoba di Lapas Kelas IIA Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Kamis (27/2/2025). Razia dilakukan karena adanya informasi terkait indikasi peredaran narkoba jenis sabu.

Razia dilakukan oleh tim gabungan Polda Kalimantan Timur dan pihak Lapas. Hasilnya, kata dia, didapati peredaran narkotika sebanyak 3 kilogram di dalam lapas.

"Betul, didapatkan peredaran narkoba di sana. Didapatkan yang semulanya infonya ada 3 kilo (narkoba) terus sekarang tinggal 69 gram yang diamankan," kata Mukti kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (10/3/2025).

Mukti menjelaskan dari barang bukti 3 kilogram sabu itu tersisa 69 gram setelah sebagian dijual dan dikonsumsi oleh beberapa napi. Dari hasil penggeledahan itu, Mukti menyebut pihaknya berhasil menemukan total 9 orang kaki tangan Catur yang ada di dalam lapas.

"Mereka adalah E sebagai pengendali di dalam Lapas. Kemudian S, J, S, A, A, B, F, dan E sebagai penjual di Lapas," tuturnya.

Dari keterangan salah satu pelaku diketahui peran Catur dalam peredaran narkoba tersebut sebagai bandar.

Kemudian, Mukti menuturkan, dari hasil pemeriksaan, diketahui tersangka E selaku pengendali Lapas berperan sebagai bendahara. Dia menyetorkan uang hasil penjualan kepada sosok D.

Adapun uang dari pelaku D itu yang kemudian dikirim kepada rekening milik tersangka R dan K yang dikuasai oleh Candra.

"Pengendali ini memberikan, mentransfer uangnya kepada rekening D. Pelaku D ini masih kita dalami, kemudian dari pelaku D disalurkan kepada tersangka K dan R," pungkasnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Lapas Kelas II A Cikarang, Kabupaten Bekasi terdampak banjir, hingga membuat para narapidana (napi) dipindahkan. Begini penampakannya.

Dari video yang diperoleh detikcom, terlihat Lapas Cikarang sudah tergenang banjir. Video tersebut diambil pada Selasa (4/3/2025).

"Kondisi banjir di area Lapas Cikarang sudah sampai sepinggang orang dewasa," kata Kalapas Kelas IIA Cikarang Urip Dharma Yoga dalam video, dilihat detikcom, Rabu (5/3/2025).

Air banjir sudah masuk ke dalam sel hunian napi. Ketinggian air di dalam blok hunian mencapai semata kaki orang dewasa.

Kalapas Kelas IIA Cikarang Urip Dharma Yoga (Foto: dok. Istimewa/PASTV)

"Air sudah masuk blok hunian semata kaki orang dewasa. Kemudian kondisi dapur, di dalam gedung dapur masih aman belum naik (air)," kata Urip.

Pendistribusian makanan dilakukan dengan perahu karet dari Brimob Polres Metro Bekasi. Genangan banjir juga sudah mencapai teras poliklinik lapas.

Napi Dipindahkan

Banjir yang melanda wilayah Kabupaten Bekasi berdampak terhadap hunian napi di Lapas Cikarang. Para napi dipindahkan ke tempat tinggi, termasuk napi wanita dipindah ke Lapas Perempuan Bandung.

"Warga binaan Lapas Cikarang pun telah dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi," ujar Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Impias) Mashudi usai meninjau Lapas Cikarang, Selasa (4/3).

Lapas Cikarang, Kabupaten Bekasi ikut terdampak banjir. (Foto: dok. Istimewa)

Pihak Lapas bekerja sama dengan kepolisian dan mendapat dukungan dari Polres Metro Bekasi dan Polsek Cikarang 1 pleton, Brimob 10 orang dan perahu karet untuk membantu lalu lintas. Tercatat ada 1.451 narapidana yang menghuni Lapas Cikarang.

"Sampai saat ini kondisi tetap kondusif dan teratasi. Mohon doanya agar musibah ini dapat cepat teratasi," imbuhnya.

Mashudi mengatakan aliran listrik di Lapas Kelas IIA Cikarang dipadamkan untuk sementara waktu demi keselamatan para penghuni. Pihaknya melakukan upaya agar pelayanan dan perawatan para napi tetap berjalan.

"Walaupun saat ini kondisi sangat memprihatinkan karena banjir dan penerangan terpaksa dipadamkan untuk keselamatan semua, pengamanan, pelayanan dan perawatan bagi warga binaan harus tetap berjalan semaksimal mungkin," sambungnya.

Lapas Cikarang sendiri telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi banjir, salah satunya dengan melakukan penyedotan air yang dibuang ke area luar lapas yang lebih rendah dengan bantuan alat dari BPBD, yang juga meminjamkan perahu karet.

"Kami terus melakukan monitoring dan berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam penanganan banjir di Lapas Cikarang," tuturnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Dalam upaya meningkatkan keamanan serta efektivitas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Karawang, Kepala Lapas (Kalapas) Karawang, Christo, memberikan penguatan kepada seluruh anggota regu pengamanan. 

Kegiatan ini berlangsung di Aula Sahardjo, Lapas Karawang, pada Selasa (21/2/2025), dan dihadiri oleh jajaran Kepala Pengamanan Lapas (KPLP) serta Administrasi Keamanan dan Ketertiban (Adm. Kamtib).

Dijelaskan Kalapas Karawang, Christo Toar, Penguatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Drs. Mashudi, yang disampaikan pada 17 Februari lalu. 

"Dalam arahannya, pak Ditjen menekankan pentingnya 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang harus diterapkan di setiap satuan kerja pemasyarakatan," Ungkap Cristo, Jumat,(21/2/2025).

Lebih lanjut, kata Christo, Dari 13 program akselerasi tersebut, ada lima poin utama yang menjadi perhatian khusus dan harus segera dilaksanakan oleh jajaran pengamanan Lapas Karawang, diantaranya, pemberantasan peredaran narkoba, HP dan pungli, optimalisasi lahan kosong untuk ketahanan pangan, pemberdayaan warga binaan melalui umkm.

"Kemudian, Kerja Sama dengan Pihak Ketiga untuk Promosi Hasil Karya Warga Binaan dan Bakti Sosial untuk Masyarakat Sekitar," tambah Christo.

Dalam hal ini, Lapas Karawang akan meningkatkan pengamanan dari semua penyimpangan, termasuk penyelundupan narkoba, penggunaan ponsel ilegal, dan praktik pungutan liar di dalam lapas, harus diberantas tanpa toleransi. Termasuk juga pemanfaatan lahan kosong untuk ketahanan pangan dan kita disini sudah memulainya dengan padi, dan sayur mayur lain. 

"Lalu, kita juga akan mendorong warga binaan untuk produktif mengolah hasil olahan pertanian kita sendiri ataupun mereka berkreasi menghasilkan produk-produk unggulan yang nantinya akan dijajahkan untuk dijual jika ada event dari pemerintah daerah, atau kita saluran dalam bentuk bantuan sosial bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan," terangnya.

Christo juga menegaskan pentingnya kedisiplinan dan tanggung jawab seluruh petugas dalam menjalankan tugas mereka. Dengan harapan penguatan ini, seluruh petugas dapat menjalankan tugasnya dengan lebih optimal, sehingga keamanan lapas semakin terjaga dan program pembinaan bagi warga binaan berjalan dengan maksimal.

“Saya tegaskan kembali kepada seluruh petugas agar dapat melaksanakan seluruh perintah pimpinan dengan penuh tanggung jawab. Keamanan dan ketertiban di lapas bukan hanya tugas, tetapi juga amanah yang harus dijalankan dengan integritas,” tandasnya.

Editor : Frizky Wibisono

Saya ingin melihat lebih dekat realitas yang dialami oleh warga binaan, supaya bisa menampung aspirasi dan mengevaluasi pelayanan ke depannya

Kupang (ANTARA) - Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Nicholay Aprilindo menekankan pentingnya penegakan hak bagi setiap warga binaan pemasyarakatan (WBP).

“Kementerian HAM berkomitmen untuk menjamin dan memenuhi hak-hak warga binaan di lembaga pemasyarakatan,” katanya di Kupang, Senin.

Hal ini ia sampaikan saat melakukan kunjungan langsung ke Lapas II A Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam kunjungan tersebut, ia berdialog dengan para WBP di Lapas itu untuk mendengar secara langsung masukan dan harapan para warga binaan.

“Saya ingin melihat lebih dekat realitas yang dialami oleh warga binaan, supaya bisa menampung aspirasi dan mengevaluasi pelayanan ke depannya,” kata dia.

Pada kesempatan tersebut, pihaknya juga turut mengumpulkan data para WBP dari Kepala Lapas II A Kupang untuk dijadikan bahan pembuatan regulasi.

Hal ini, kata dia, bertujuan untuk menyiapkan regulasi baru demi menjamin penegakan hak hukum para WBP. Satu diantaranya regulasi anti penyiksaan bagi para warga binaan.

Menurut dia, penegakan hak WBP penting untuk diwujudkan karena sejalan dengan misi pertama dari Astacita Presiden Prabowo, yakni memperkokoh hak asasi manusia (HAM).

Selain itu, kata dia, pihaknya sedang merampungkan buku saku yang memuat hak dan kewajiban para warga binaan, agar bisa menjadi panduan yang komprehensif.

Menurut dia, buku panduan ini sebagai langkah praktis bagi WBP, karena tidak semua warga binaan memahami hak hukum dan hak hidupnya secara baik.

“Kami usahakan pada pertengahan Februari nanti sudah selesai dan kami akan kembali untuk membagikannya secara langsung,” kata dia.

Ia berharap melalui kunjungan langsung kali ini pihaknya dapat melakukan perbaikan dalam pelayanan dan pemenuhan hak warga binaan.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Permohonan pengalihan status penahanan I Wayan Agus Suartama alias Agus Difabel jadi tahanan rumah atau tahanan kota ditolak hakim. Agus tetap ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Majelis hakim masih menahan Saudara IWAS dengan pertimbangan bahwa salah satunya adalah (demi) kelancaran sidang," kata Juru Bicara Pengadilan Negeri (PN) Mataram Lalu Mohammad Sandi Iramaya saat konferensi pers sesuai sidang di PN Mataram, dilansir detikBali, Jumat (24/1/2025).

Sebelumnya, Agus memohon agar status penahanannya dialihkan jadi tahanan rumah atau tahanan kota karena tak betah mendekam di rutan. Selama ini ia dibantu ibunya untuk urusan pribadi karena Agus merupakan tunadaksa tanpa kedua lengan.

Namun menurut Sandi, hakim menilai fasilitas di dalam rutan sudah memenuhi standar untuk menampung penyandang disabilitas seperti Agus.

"Fasilitas di rutan sudah cukup bagi yang bersangkutan, info ini dari Dinas Sosial (Dinsos) dan Komisi Disabilitas Daerah (KDD)," imbuh Sandi.

Sehingga, pengakuan Agus yang merasa tidak nyaman di dalam lapas merupakan alasan subjektif semata. Sandi juga menegaskan, proses hukum yang sedang bergulir tersebut tetap memperhatikan hak-hak Agus sebagai penyandang disabilitas.

Sebelumnya, Agus menjalani sidang lanjutan di PN Mataram. JPU menghadirkan tiga orang saksi dari lima yang diajukan dalam sidang tersebut, salah satunya saksi korban, MA yang juga pelapor.

Sidang berlangsung alot dan memakan waktu sembilan jam. Sebab saksi atau korban merasa tertekan dengan keberadaan terdakwa Agus di dalam ruangan. Sidang pun sempat diskors hingga terdakwa dan korban ditempatkan di ruangan terpisah.

"Saksi pada pokoknya merasa tertekan. Atas alasan ketidaknyamanannya, kemudian majelis hakim memeriksa saksi terpisah dari terdakwa," imbuhnya.

Video: Momen Agus Difabel Coba Sapa Awak Media saat Turun dari Mobil Tahanan

Video: Momen Agus Difabel Coba Sapa Awak Media saat Turun dari Mobil Tahanan

BANYUWANGI, iNEWSSURABAYA.ID – Jabatan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuwangi resmi berganti pada Rabu (21/1/2025). Tongkat kepemimpinan kini dipegang oleh Mochamad Mukaffi, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun. Ia menggantikan Agus Wahono, yang kini bertugas sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung.

Prosesi serah terima jabatan berlangsung khidmat di Aula Sahardjo Lapas Banyuwangi, dengan disaksikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Kadiyono.

Dalam sambutannya, Kadiyono menyampaikan harapan besar terhadap kepemimpinan baru di Lapas Banyuwangi. “Pergantian ini diharapkan membawa angin segar bagi pengelolaan Lapas yang lebih baik. Kalapas memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif serta mendukung program pembinaan yang berkelanjutan,” tegasnya.

Agus Wahono, dalam pidato perpisahannya, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas kolaborasi yang telah terjalin selama masa kepemimpinannya. Menurutnya, sinergi antara pegawai internal dan berbagai pihak eksternal seperti Forkopimda dan stakeholder terkait telah menjadi kunci keberhasilan Lapas Banyuwangi.

“Tanpa dukungan ini, berbagai program pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat maupun warga binaan tidak akan berjalan maksimal. Saya berharap sinergi ini terus berlanjut demi kemajuan Lapas Banyuwangi,” ungkap Agus.

Sementara itu, Mochamad Mukaffi, sebagai Kalapas baru, menyatakan komitmennya untuk mempertahankan bahkan meningkatkan capaian-capaian positif yang telah diraih sebelumnya.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan dari berbagai pihak adalah modal utama untuk melanjutkan inovasi yang ada,” ujarnya. Mukaffi juga bertekad untuk mendorong sinergi yang lebih erat antara pegawai, stakeholder, dan mitra kerja Lapas Banyuwangi.

“Dengan niat yang kuat dan kerja sama yang solid, saya yakin Lapas Banyuwangi dapat semakin maju dan menjadi contoh dalam pengelolaan pemasyarakatan,” tambahnya.

Acara serah terima jabatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Banyuwangi, jajaran Forkopimda, Kepala UPT Pemasyarakatan di wilayah Jember, serta mitra kerja dan stakeholder terkait. Kehadiran para tokoh ini menjadi bukti dukungan yang kuat terhadap Lapas Banyuwangi dalam melanjutkan perannya sebagai lembaga pemasyarakatan yang progresif.

Pergantian ini bukan hanya sekadar seremonial, melainkan momentum untuk memperkuat langkah menuju pengelolaan pemasyarakatan yang lebih inovatif, kolaboratif, dan berdampak positif.

Editor : Arif Ardliyanto