Tepat di hari kedua Lebaran Idulfitri 2025, suasana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cirebon, Jawa Barat, masih dipadati pengunjung yang ingin bersilaturahmi dengan warga binaan. Kunjungan keluarga dan kerabat ini menciptakan momen haru, di mana banyak warga binaan melepas rindu dengan sanak saudara mereka.

Dari pantauan, antrean panjang pengunjung terlihat di pintu masuk lapas yang berlokasi di Jalan Kesambi, Kota Cirebon. Petugas lapas pun tampak sibuk melayani para pengunjung, memastikan pemeriksaan barang bawaan demi keamanan. Meski harus menunggu giliran, para pengunjung tetap antusias untuk bertemu dengan keluarga mereka di dalam lapas.

Tidak hanya sekadar menerima kunjungan, suasana di dalam lapas pun terasa lebih hidup dengan hiburan musik yang disajikan petugas yang berkolaborasi dengan warga binaan. Alunan musik ini memberikan nuansa hangat, membuat momen pertemuan semakin berkesan di tengah suasana Lebaran.

Salah seorang pengunjung, Iis (33), mengaku ini adalah pengalaman pertamanya mengunjungi lapas untuk menjenguk seorang teman yang tengah menjalani masa hukuman. Ia membawa makanan kesukaan temannya sebagai bentuk perhatian di hari yang spesial ini.

"Ya ingin silaturahmi aja kan suasana Lebaran, jenguk teman di dalamnya, ya ini bawa makan kesukaannya aja," ujar Iis singkat, Selasa (1/4/2025).

Kepala Lapas Kelas I Cirebon, Nanang Samsudin, menjelaskan bahwa selama masa kunjungan Lebaran, pihaknya memberikan kelonggaran bagi pembesuk. Jika pada hari biasa kunjungan dibatasi hanya untuk empat orang, maka khusus Lebaran, setiap warga binaan diperbolehkan menerima hingga tujuh orang pengunjung.

Nanang juga mengungkapkan bahwa jumlah pengunjung mengalami peningkatan signifikan. "Pada hari pertama Lebaran, jumlah kunjungan meningkat sekitar 20-30 persen dibandingkan hari biasa. Namun, jika dibandingkan dengan hari normal di luar Lebaran, peningkatannya bisa mencapai 70 persen," ujarnya.

Dengan adanya kebijakan ini, pihaknya berharap para warga binaan tetap bisa merasakan kehangatan momen Lebaran bersama keluarga mereka, meskipun dalam keterbatasan.

"Kami pihak lapas terus berupaya memberikan pelayanan terbaik agar kunjungan berjalan tertib dan lancar, serta tetap menjaga keamanan di dalam lingkungan lapas," pungkasnya.

Video: Ancol Targetkan 660 Ribu Pengunjung Selama Libur Lebaran 2025

Video: Ancol Targetkan 660 Ribu Pengunjung Selama Libur Lebaran 2025

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan mengungkap berbagai hal setelah melakukan kunjungan ke Lapas Kelas I Cirebon, Jumat (7/2/2025).

Beberapa hal yang ia soroti, salah satunya mengenai adanya orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang menjadi warga binaan di lapas tersebut. Selain itu, ia juga menyoroti adanya warga binaan yang sudah lanjut usia. "Di sini kita baru menemukan satu hal, bahwa ternyata ada juga di sini orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ," kata Otto Hasibuan di Lapas Kelas I Cirebon, Jumat (7/2/2025).

Meski demikian, kata Otto, pihaknya ingin memastikan apakah warga binaan tersebut sudah berstatus ODGJ sebelum menjalani proses hukum atau setelah berada di lapas. "Kita mau cek lagi. Apakah dia masuk ini sudah dalam gangguan jiwa kemudian dihukum. Karena kan nggak mungkin, kalau dia sudah gangguan jiwa sebelum dihukum, dia kan dianggap tidak bertanggungjawab. Artinya dia tidak bisa dihukum," kata Otto.

"Tapi masalahnya sekarang, kalau dia sudah masuk kemudian ada gangguan jiwa, bagaimana ini. Kalau dicampur dengan yang lain juga kan repot. Secara singkat, kita pikir mestinya kan dia ditahan di tempat yang lain, di rumah sakit jiwa. Tapi di rumah sakit jiwa pun berbeda. Di sana kan, di rumah sakit jiwa, memang yang sakit jiwa. Tapi ini adalah orang gangguan jiwa yang dalam keadaan terpidana dan ditahan," kata dia menambahkan.

Di sisi lain, dalam kunjungannya ke Lapas Kelas I Cirebon, Otto Hasibuan juga menyoroti adanya warga binaan yang sudah berusia lanjut. Otto menyebut di Lapas Kelas I Cirebon ada warga binaan yang sudah berusia 95 tahun.

"Tadi juga kita melihat di sini, ternyata ada napi yang sudah berusia 95 tahun. Secara fisik juga sudah tidak bisa apa-apa. Kita dalam rangka memberikan amnesty juga kan akan memasukan kategori tentang umur. Usia 95 tahun ini apa layak dia ditahan di sini, apalagi secara fisik sudah tidak mampu. Tetapi dia dipidana dengan kasus perlindungan anak, sensitif juga. Hal-hal ini yang sedang kita pikirkan jalan keluarnya," kata Otto.

Otto menyampaikan bahwa temuan-temuan yang ia dapatkan saat mengunjungi Lapas Kelas I Cirebon akan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menentukan langkah selanjutnya.

"Ini ternyata banyak hal-hal yang kita temukan, untuk masalah-masalah seperti ini. Kita tentunya ingin mengambil kebijakan-kebijakan. Kita harus mengambil kebijakan, mana yang terbaik untuk bangsa ini," kata Otto.

Warga Binaan ODGJ Ditempatkan di Ruang Khusus

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas I Cirebon, Nanang Syamsudin membenarkan jika di lapas tersebut memang ada warga binaan yang diduga orang dalam gangguan jiwa (ODGJ). Bahkan, ia menyebut jumlah warga binaan yang diduga ODGJ ada sebanyak 13 orang.

"Kurang lebih ada 13 orang. Dan rata-rata memang kasusnya adalah narkoba," ucap Nanang saat ditemui di Lapas Kelas I Cirebon.

Namun, untuk memastikan kondisi kejiwaan para warga binaan, kata Nanang, diperlukan pemeriksaan oleh psikiater. Hasil pemeriksaan ini nantinya akan menjadi dasar bagi pihaknya untuk mengajukan hak-hak para warga binaan tersebut.

"Kita akan berkoordinasi dengan psikiater, apakah memang yang bersangkutan sudah termasuk ODGJ. Karena tentunya kalau memang dia sudah termasuk (ODGJ), kita akan laporkan sebagai upaya untuk penanganan lebih lanjut. Apakah yang bersangkutan akan diberikan hak lain, berupa amnesti ataupun grasi," ucap Nanang.

Saat ini, kata Nanang, para warga binaan Lapas Kelas I Cirebon yang diduga ODGJ telah ditempatkan di ruang khusus. "Kita tentunya melakukan penanganan tersendiri. Ditempatkan di tempat tersendiri, jangan sampai mengganggu narapidana yang lain," kata Nanang.

Di sisi lain, Nanang juga menyebut bahwa di Lapas Kelas I Cirebon memang ada warga binaan yang sudah berusia lanjut dan sakit berkepanjangan. "Tadi beliau (Wamenko Otto Hasibuan) juga melihat, bahwa ditemukan beberapa narapidana yang sudah berusia lanjut dan sakit berkepanjangan. Dan tentunya ini menjadi bagian dari upaya untuk penyusunan kebijakan, bagaimana pemberian pengurangan pidana atau pemberian amnesti untuk narapidana sudah sakit berkepanjangan ataupun mungkin juga yang sudah manula," kata Nanang.

Secara keseluruhan, Nanang menyebut jumlah warga binaan di Lapas Kelas I Cirebon saat ini sudah mencapai lebih dari 960 orang. "Jumlah narapidana di kita itu ada 964," kata dia.

Menurutnya, dengan jumlah warga binaan yang ada saat ini, Lapas Kelas I Cirebon sudah over kapasitas. "Kalau melihat kapasitas, memang ini sudah lebih. Sudah over kapasitas 100 persen," kata Nanang.

Sebelum mengambil keputusan, perlu merumuskannya dan mengkajinya dengan saksama.

Cirebon (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Otto Hasibuan meninjau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cirebon, Jabar, untuk mengumpulkan bahan kajian serta evaluasi kebijakan hukum, khususnya penanganan narapidana (napi) di lapas.

Otto dalam kunjungannya di Lapas Kelas I Cirebon, Jumat, mengatakan bahwa bahan evaluasi ini berkaitan dengan rencana penerapan amnesti, rehabilitasi pengguna narkoba, serta penanganan warga binaan dengan gangguan kejiwaan.

"Hari ini kami datang untuk melihat langsung kondisi lapas dan mengevaluasi beberapa kebijakan, termasuk overkapasitas, dan kemungkinan amnesti bagi napi tertentu," katanya.

Berdasarkan pendataan, kata dia, sekitar 55 persen penghuni lapas merupakan napi kasus narkoba. Jika kondisi ini terus dibiarkan, jumlah penghuni lapas akan makin meningkat.

Menurut dia, pemerintah pusat tidak ingin sekadar menambah lapas baru, tetapi mencari solusi agar angka kejahatan menurun serta jumlah penghuni lapas berkurang.

Ia menyebutkan salah satu opsi yang bisa dikaji adalah rehabilitasi bagi pengguna narkoba pemula. Hal ini mengingat banyak dari mereka yang setelah menjalani hukuman justru berisiko menjadi bandar narkoba.

Oleh karena itu, pihaknya mempertimbangkan rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan bagi kelompok ini. Akan tetapi, proses hukum tetap diberlakukan.

"Sebelum mengambil keputusan, perlu merumuskannya dan mengkajinya dengan saksama," ujarnya.

Selain itu, Otto mengkaji pemberian amnesti bagi napi lanjut usia karena dalam kunjungannya ada seorang napi berusia 95 tahun di Lapas Kelas I Cirebon yang sudah tidak mampu beraktivitas secara normal.

Otto akan meninjau apakah napi dalam kategori ini bisa mendapatkan pengurangan hukuman dengan tetap mempertimbangkan kasus hukum yang menjerat warga binaan tersebut.

Di sisi lain, dia juga menemukan adanya napi dengan gangguan kejiwaan yang masih berada di dalam lapas. Napi dengan kondisi ini seharusnya mendapat penanganan berbeda dan tidak dicampur dengan napi lainnya.

"Pada prinsipnya bahan evaluasi ini nanti dibahas dan dikaji, harus melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Tidak bisa sendiri. Itulah maksud kedatangan saya ke sini (Lapas Cirebon). Saya sudah cek ke lapas di Bangli, Grobogan, dan beberapa lokasi yang nanti kami datangi agar referensinya cukup," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas I Cirebon Nanank Syamsudin mengatakan bahwa saat ini lapas tersebut menampung 964 napi dengan kondisi kelebihan penghuni lebih dari 100 persen.

Dari jumlah tersebut, kata dia, terdapat 31 napi lanjut usia dan sekitar 13 warga binaan yang diduga mengalami gangguan kejiwaan.

Nanank menegaskan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan psikiater untuk menentukan status kejiwaan napi.

Jika diagnosis medis membenarkan kondisi tersebut, kata dia, akan ada langkah lebih lanjut untuk penanganannya.

"Kami akan melakukan verifikasi lebih lanjut terkait dengan napi lansia dan napi dengan gangguan kejiwaan untuk memastikan apakah mereka bisa mendapatkan hak-hak tertentu, seperti amnesti atau pengurangan hukuman," ucap dia.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON--Para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon turut serta menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Serentak 2024, Rabu (27/11/2024). Mereka pun mengaku sudah memiliki pilihan pasangan calon (paslon) kepala daerah yang sesuai dengan hati nurani.

Para terpidana itu adalah Jaya, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadani, Supriyanto dan Rivalvi Aditya Wardhana. Mereka mencoblos di TPS yang disediakan khusus di lingkungan Lapas Kelas 1 Cirebon.

Berdasarkan pantauan, para terpidana kasus Vina itu ikut antri bersama para warga binaan lainnya untuk memasuki area TPS. Mereka antusias menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon wali kota Cirebon dan wakilnya serta calon gubernur Jabar dan wakilnya.

Salah seorang terpidana kasus Vina, Hadi Saputra, mengaku senang bisa ikut memberikan suaranya dalam pesta demokrasi untuk memilih calon pemimpin di Kota Cirebon dan Provinsi Jabar. Hadi pun mengaku selalu mengikuti pencoblosan dalam setiap momen pemilihan umum selama delapan tahun mendekam di penjara.

‘’Senang, bisa memberikan hak pilih masing-masing,’’ ujar Hadi, saat ditemui usai mencoblos di TPS khusus tersebut.

Hadi berharap, pemimpin yang akan terpilih dalam momen Pilkada Serentak ini bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Selain itu, para kepala daerah yang terpilih juga diharapkan bisa memberikan keadilan dan mengayomi masyarakat kecil.

Hadi pun mengaku sudah memiliki pilihan calon kepala daerah yang diyakininya bisa memenuhi harapannya. "Sudah mantap,’’ kata Hadi.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas I Cirebon, Yan Rusmanto, menjelaskan, ada 651 warga binaan di Lapas Kelas I Cirebon yang amsuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Dari jumlah itu, sebagian besar hanya mengikuti Pilgub Jabar saja. Sedangkan yang juga mengikuti Pilwalkot Cirebon, hanya 50 orang.

Di Lapas Cirebon itu disediakan dua TPS bagi para warga binaan. Yakni, TPS 902 dan TPS 903. ‘’Antusiasme warga binaan dalam pesta demokrasi tinggi. Sejak awal sosialisasi bersama KPU pun, keingintahuan mereka sangat besar. banyak pertanyaan,’’ kata Yan.

CIREBON, KOMPAS.com - Tujuh terpidana kasus Vina dan Eki menyalurkan hak pilih mereka dalam pilkada serentak di Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus yang disediakan di Lapas Kesambi, Kota Cirebon, Rabu (27/11/2024).

Mereka berharap pemimpin terpilih dapat mengayomi masyarakat lemah dan menegakan hukum yang adil.

Pantauan Kompas.com di lokasi, proses pemungutan suara dimulai sekitar pukul 07.00 WIB.

Sebanyak 651 Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengantre untuk memberikan suara di dua TPS khusus, yaitu TPS nomor 903 dan 904.

Hadi Saputra, bersama enam terpidana lainnya yaitu Eka Sandi, Eko Ramadhani, Jaya, Supiryanto, Sudirman, dan Rivaldi, menggunakan hak pilihnya di TPS 903.

Enam terpidana tersebut menerima dua kertas suara untuk pemilihan gubernur Jawa Barat dan pemilihan wali kota Cirebon, sementara Rivaldi Aditya Wardana hanya mendapatkan satu kertas suara karena berasal dari luar Kota Cirebon.

Hadi mengungkapkan rasa senangnya dapat berpartisipasi dalam momen Pemungutan Suara Pilkada Serentak 2024.

Meski berada di dalam lapas, dia tetap ingin ikut menentukan pilihan untuk pemimpin Jawa Barat dan Kota Cirebon ke depan.

"Kami semua senang bisa diberikan kesempatan untuk memilih pimpinan. Harapannya, pemimpin yang terpilih dapat menjalankan tugas dengan baik, adil kepada masyarakat kecil, dan mampu mengayomi," kata Hadi saat ditemui di lapas.

Kepala Lapas Kelas 1 Kesambi Kota Cirebon, Yan Rusmanto menjelaskan, KPU telah menetapkan dua TPS khusus di lapas.

Dari total 930 warga binaan, sebanyak 651 terdaftar sebagai DPT untuk Pemilihan Gubernur Jawa Barat, termasuk 50 DPT untuk Pemilihan Walikota Cirebon.

Lapas dan KPU telah bekerja sama untuk mensosialisasikan calon-calon pemimpin melalui beberapa kegiatan.

Hal ini bertujuan agar warga binaan dapat mengenali para calon pemimpin mereka.

Berbagai materi sosialisasi juga telah dipasang di beberapa titik papan informasi di dalam lapas.

Yan optimistis tingkat partisipasi warga binaan dalam pilkada Jabar dan pilwalkot Cirebon akan tinggi.

Berdasarkan data, partisipasi pemilu warga binaan pada Pilpres 2024 hampir mencapai 100 persen.

"Harapannya, seluruh warga binaan dapat menggunakan hak suara dengan baik, tanpa ada yang golput. Targetnya adalah 100 persen," ujar Yan saat ditemui di lapas.