Anggota DPD RI Bali Niluh Djelantik menyoroti adanya warga negara asing (WNA) yang bekerja menjadi sopir hingga guide alias pemandu wisata di Bandara Ngurah Rai, Badung, Bali. Niluh menggandeng Kantor Imigrasi dan meminta penegak hukum mengawasi warga asing mulai di lingkungan desa adat dan dinas.

"Kami sudah menggandeng pihak Imigrasi untuk penataan ulang penindakan dengan tegas. Penindakannya tegas dari lingkup (wilayah) paling kecil," kata Niluh seusai dengar pendapat bersama paguyuban driver pariwisata se-Bali di Denpasar, Jumat (10/1/2025).

Niluh meminta semua bendesa adat dan dinas agar mendata semua warga asing yang tinggal di wilayahnya. Semua data yang terkumpul dapat diteruskan ke lurah, gubernur, hingga petugas Imigrasi untuk memudahkan pengawasan.

Senator Bali itu mengingatkan agar bendesa punya surat tugas untuk itu. Ini agar upaya pendataan warga asing yang dilakukan menjadi legal.

"Bukan tidak mungkin nanti warga asing yang jadi sopir itu ngoyong (bertempat tinggal) di salah satu daerah mereka," kata Niluh Djelantik.

Dia mengaku sudah menyuarakan kenakalan warga asing itu ke pemerintah pusat sejak lama. Selama itu, sudah banyak warga asing yang dideportasi karena melanggar izin tinggal.

Sebelumnya diberitakan, WNA asal India berinisial VV ditangkap petugas Imigrasi di Terminal Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, Rabu (8/1/2025). VV ditangkap saat kedapatan menjemput turis asing dan diduga menyalahi izin tinggal dengan menjadi pemandu wisata di Pulau Dewata.

Saat itu, VV terciduk menjemput beberapa warga negara asing di terminal internasional. VV juga terlihat mengarahkan para tamunya itu ke mobil yang sudah disiapkan. VV lalu didatangi petugas Imigrasi dan diinterogasi di tempat.

Video: Tampang Buronan Filipina yang Diamankan Polri-Imigrasi

Video: Tampang Buronan Filipina yang Diamankan Polri-Imigrasi

Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan pemerintah tengah membahas jadwal pelantikan kepala daerah. Yusril mengungkap rencana pemerintah agar kepala daerah yang tak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) dilantik lebih dulu.

"Nah, pemerintah itu berkeinginan supaya mudah-mudahan smooth ya, sengketa ini jalan terus di MK, tetapi yang tidak ada sengketa ya bisa dipertimbangkan untuk di... bagaimana, apakah dilantik lebih dulu," kata Yusril kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

Yusril menuturkan saat ini pemerintah tengah melihat lagi putusan MK yang sudah ada. Selain itu, kata dia, pemerintah berencana membahas wacana beda jadwal pelantikan kepala daerah ini dengan DPR.

"Dan itu kita lihat ada dua putusan dari MK yang memang perlu mendapatkan klarifikasi dari MK dan pemerintah juga akan membicarakan dengan DPR nantinya. Hanya itu saja yang dibahas," ujarnya.

Pihaknya juga akan membahas secara teknis terkait ini dengan Mendagri Tito Karnavian dan MK. Dia berharap ada titik terang terkait implementasi beda jadwal pelantikan sehingga tak ada kendala nantinya.

"Yang kami bicarakan dengan Mensesneg dan kita carikan jalan keluarnya dan ada kemungkinan saya sendiri akan konsultasi sendiri dengan Pak Mendagri dan MK bagaimana kita bisa memecahkan masalah teknis ini supaya tidak ada masalah di lapangan," lanjut dia.

Wakapolri Komjen Ahmad Dofiri melantik 2.265 perwira baru dalam upacara penutupan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan ke-53 Gelombang II dan Pendidikan Alih Golongan (PAG) Gelombang II Tahun 2024. Dofiri mengungkap berbagai tantangan yang dihadapi Polri.

Upacara penutupan dan pelantikan berlangsung di Lapang Soetadi Ronodipuro Setukpa Lemdiklat Polri, Sukabumi, Kamis (19/12/2024). Pantauan detikJabar, prosesi upacara berlangsung khidmat. Kegiatan itu turut dihadiri oleh keluarga Perwira baru. Bertindak sebagai Perwira Upacara Kabid Proftek Kombes Pol Aris Sulistyono.

"Dengan berakhirnya pendidikan ini, Polri berhasil menambah 2.265 perwira baru yang siap mengemban tugas di berbagai lini. Ini adalah pencapaian penting untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat," kata Dofiri dalam amanat upacara.

Dari total lulusan, sebanyak 1.211 adalah peserta SIP Angkatan ke-53 Gelombang II, 23 peserta berasal dari program khusus Sipsus Intel, dan 1.031 peserta dari PAG Gelombang II. Lulusan ini juga termasuk 139 Polwan yang akan memperkuat jajaran Polri di tingkat pusat maupun kewilayahan.

Para peserta telah menyelesaikan pendidikan intensif dengan durasi empat bulan untuk SIP dan satu bulan untuk PAG. Pendidikan ini mencakup pelatihan akademik, keterampilan operasional, serta pembinaan moral dan integritas sebagai bekal menjalankan tugas.

Dofiri menyoroti tantangan yang akan dihadapi para lulusan. Menurutnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat, bentuk-bentuk ancaman terhadap kepentingan masyarakat, bangsa dan negara juga semakin kompleks.

"Di antaranya adalah terjadinya potensi krisis pangan dan energi akibat konflik Rusia dan Ukraina serta konflik Timur Tengah yang berkepanjangan, perkembangan zaman era digital atau hyper connectivity yang berpotensi memunculkan kejahatan jenis baru di antaranya judi online," ujarnya.

"Kemudian saat ini kita sedang berhadapan dengan agenda nasional pengamanan rangkaian tahapan Pilkada serentak yaitu penetapan pemenang. Di beberapa daerah telah terjadi sengketa Pilkada. Dampak sangat signifikan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat," sambungnya.

Selain itu, Ahmad Dofiri juga meminta agar Perwira mengantisipasi pergerakan terorisme, transnasional crime, berkembangnya jaringan narkoba, antisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas pada berbagai proyek strategis nasional, sampai pada bencana alam serta perubahan iklim.

"Semua tantangan ini bukan pekerjaan yang mudah, ini pekerjaan besar yang sangat menentukan masa depan bangsa dan negara. Untuk itu harus disikapi dengan tepat dan cepat, Polri tidak boleh ketinggalan, ikuti terus perkembangan teknologi, siapkan diri menghadapi ancaman yang juga menggunakan teknologi," ucap dia.

Terkait dengan berbagai macam potensi tantangan, pihaknya telah menerapkan konsep transformasi Polri dengan mengedepankan pendekatan predictive policing dan memanfaatkan teknologi informasi.

"Penerapan konsep tranformasi ini harus didukung oleh seluruh personel Polri, khususnya rekan-rekan sekalian sebagai manajer tingkat Polsek yang merupakan motor penggerak di lapangan dengan tujuan untuk meraih kembali kepercayaan publik kepada Polri," tambahnya.

Para lulusan akan segera ditempatkan di berbagai wilayah untuk memperkuat tugas-tugas Polri, baik di tingkat pusat maupun daerah. Penempatan ini akan disesuaikan dengan keahlian masing-masing perwira.

Kasetukpa Lemdiklat Polri Brigjen Pol Dirin menambahkan, pihaknya memikiki rencana pengembangan pendidikan. Salah satunya yang mengutamakan studi kasus yang viral di lapangan.

"Rencana ada karena dengan bapak Kepala Lemdikat yang baru lebih mengutamakan nanti studi kasus yang sering viral atau terjadi di lapangan sehingga mereka bersifat nanti aplikatif, lebih banyak pelajaran-pelajaran yang sifatnya aplikatif supaya bisa dilaksanakan di lapangan," kata Dirin.

Secara khusus, ia mendapatkan pesan dari Wakapolri Komjen Ahmad Dofiri untuk permasalahan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

"Beliau menekankan masalah integritas, masalah karakter kemudian mengayomi, melayani masyarakat. Jadi harus merebut hati masyarakat, jadi public trust yang kita rebut dengan profesionalitas kita," tutupnya.

Video: Komjen Agus Andrianto Siap Bantu Pemerintahan Prabowo-Gibran

Video: Komjen Agus Andrianto Siap Bantu Pemerintahan Prabowo-Gibran

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan pihaknya tak memiliki program 100 hari di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ia mengatakan yang didorong oleh Kementerian HAM saat ini adalah program menghadapi situasi yang darurat.

"Saya bangga dengan staf saya, mungkin kementerian kami termasuk yang paling siap Pak. Hari ini kami sudah mendapatkan peraturan presiden tentang Kementerian, mungkin dalam waktu 2-3 hari ini kami akan mendapatkan Permen tentang HAM," kata Pigai di rapat Komisi XIII DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Pigai mengatakan tak punya program 100 hari di kabinet Merah Putih. Ia menyebutkan yang terpenting adalah membangun rakyat dalam lima tahun ke depan.

"Berarti hari Senin atau Selasa saya sudah lantik di kementerian baru, kami laksanakan secepatnya. Orang bertanya apakah itu bagian dari program 100 hari? Kami tidak punya program 100 hari. Kami punya program emergency conditions untuk membangun rakyat, bangsa, dan negara selama lima tahun kalau dipertahankan," ucap Pigai.

Ia mengatakan program 100 hari hanya sebutan. Ia justru khawatir setelah program itu selesai jajaran di Kementerian HAM justru tak lagi bekerja.

"Bapak/Ibu sekalian, ini saya sampaikan kami tidak punya program 100 hari. Andaikan kalau saya mengatakan program 100 hari adalah tata laksana, revitalisasi organisasi, dan pembangunan organisasi dan pengisian staf, maka saya sudah selesai tujuh hari, Pak," ungkap Pigai.

"Nanti kalau 100 hari setelah itu 101 nanti diam semua, nggak ada yang kerja. Oleh karena itu, saya menempatkan lima tahun sebagai kondisi emergency, dan pasukan saya harus siap melayani kebutuhan-kebutuhan rakyat semuanya," imbuhnya.

Supratman Andi Agtas menceritakan baru mengetahui kepastian dilantik menjadi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) pagi tadi. Dia menyebut mengetahui informasi tersebut di waktu subuh.

"Kepastiannya, saya ndak pernah, dengar cerita-ceritanya sudah lama. Tapi kepastiannya, baru tadi Subuh. Bayangkan, subuh jam 4, baru saya tahu akan dilantik hari ini," kata Supratman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024).

Eks Ketua Baleg DPR RI ini tak tahu kapan dirinya akan dilantik. Supratman menegaskan ditunjuk sebagai Menkumham merupakan hak prerogatif presiden.

"Itu kan pemberitaan teman-teman media kan, ada ini ada reshuffle, saya ndak tahu sama sekali. Nah kita ndak tahu, baru subuh tadi, makanya saya ndak pernah mengonfirmasi, baru subuh jam 4 saya mendapatkan kepastian untuk hadir di Istana untuk dilantik," ujar Suprtaman.

Dia mengatakan hak seorang Presiden untuk menentukan menteri yang akan dipilih. Supratman menyebut presidenlah yang lebih tahu kebutuhannya.

"Nggak ada (kejanggalan), kejanggalannya di mana? Usulan, reshuffle itu kan hak prerogatif presiden, itu hak konstitusional yang melekat kepada, jangankan satu bulan, dua bulan. Setiap saat sepanjang presiden masih dalam kekuasaannya, berhak untuk melakukan itu (reshuffle). Nah tentu, pak presidenlah yang lebih tahu apa yang beliau akan lakukan dan siapa yang akan dipilih untuk membantunya," imbuhnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik politikus Partai Gerindra Supratman Andi sebagai Menkumham baru menggantikan kader PDIP Yasonna Laoly. Supratman Andi Agtas mengaku berkontak dengan Yasonna semalam sebelum pelantikan.

"Saya berteman baik dengan Pak Yasonna dan semalam kami juga kontak," kata Supratman usai pelantikan di Istana Negara.

Lihat juga Video: Supratman soal Kans Jadi Menteri Prabowo: Kita Belum Tahu

[Gambas:Video 20detik]