JAKARTA, iNewsLhokseumawe.id - Usulan legalisasi kasino sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan negara menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Anggota Komite I DPD RI asal Aceh, H. Sudirman Haji Uma.

Senator yang populer disapa Haji Uma ini, menegaskan bahwa wacana tersebut bertentangan dengan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia.

"Wacana hadirnya kasino di Indonesia itu tidak sesuai dengan nilai Pancasila," tegas Haji Uma dalam pernyataannya, Sabtu (18/5). Ia menyoroti butir pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai landasan utama yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seluruh kebijakan negara.

Menurutnya, seluruh agama yang diakui di Indonesia tidak ada yang melegalkan perjudian.karena perjudian itu perbuatan yang tercela dan menodai nilai agama itu sendiri. 

Karena itu, Senator asal Aceh tersebut menyayangkan bila negara justru membuka peluang untuk legalisasi bagi aktivitas yang selama ini dikenal merusak moral dan kehidupan sosial masyarakat. Ia menekankan bahwa meningkatkan pendapatan negara seharusnya tidak dilakukan dengan cara yang berisiko menambah beban sosial di masyarakat.

“Secara prinsipnya, masih banyak potensi dan solusi lain untuk mrningkatkan pendapatan negara, tidak kemudian mengharapkan masukan dari pajak namun masyarakat semakin miskin akibat terpengaruh perjudian,” lanjut senator yang telah menjabat selama 3 periode ini. 

Ia juga menanggapi argumen yang menyebutkan bahwa legalisasi kasino dapat mencegah uang judi lari ke luar negeri. Menurutnya, solusi yang tepat bukan dengan melegalkan praktik yang salah, melainkan dengan memperkuat penegakan hukum.

“Tentang banyaknya uang judi yang lari ke luar negeri itu yang harus kita berantas prilaku yang salah, bukan malah negara memberikan peluang terhadap prilaku yang salah, malah melegalkan dan melindungi,” tandasnya.

Pernyataan Senator Haji Uma ini mencerminkan kekhawatiran banyak pihak yang menilai bahwa kebijakan semacam itu dapat merusak sendi-sendi moral dan ideologi bangsa. Ia pun menyerukan agar pemerintah dan DPR RI mengkaji ulang usulan tersebut secara mendalam dengan mempertimbangkan nilai-nilai konstitusi dan etika publik.

Editor : Armia Jamil

Jakarta -

Pemerintah Indonesia mengatakan Israel tidak memenuhi kewajiban internasional sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia menyebut Israel telah melanggar hukum karena tidak melaksanakan kewajiban hak asasi manusia di Palestina.

"Israel tidak memenuhi kewajiban internasionalnya sebagai anggota PBB dan Occupying Power. Ini merupakan pelanggaran berat hukum internasional," kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono saat menyampaikan pendapat hukum atau advisory opinion di Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ), Den Haag, Belanda, Kamis (1/5/2025).

"Ketidakmauan Israel melaksanakan kewajiban hukumnya telah menyebabkan rakyat Palestina tidak dapat melaksanakan hak untuk menentukan nasib sendiri," imbuhnya.

Sugiono menerangkan pelanggaran yang terus menerus dilakukan Israel menimbulkan pertanyaan kelayakan Israel disebut negara 'cinta damai'. Di mana hal itu, kata Sugiono, menjadi prasyarat keanggotaan PBB.

"Pelanggaran yang terus-menerus dilakukan oleh Israel dan keengganan Israel memenuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional telah menimbulkan pertanyaan mengenai kelayakannya untuk disebut sebagai negara yang 'cinta damai', yang merupakan prasyarat keanggotaan PBB sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Piagam PBB," ujarnya.

Sugiono mengatakan fatwa hukum dari Mahkamah Internasional akan memberikan pedoman yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat internasional. Termasuk, kata Sugiono, menyelesaikan isu Palestina dan bencana kemanusiaan terbesar abad ini.

"Fatwa Hukum dari Mahkamah Internasional akan memberikan pedoman yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat internasional dalam menyelesaikan isu Palestina, termasuk menyelesaikan bencana kemanusiaan terbesar abad ini," kata Sugiono.

Sebagai informasi, Majelis Umum PBB, melalui resolusi Nomor 79/232, telah meminta ICJ untuk menetapkan Fatwa tersebut setelah krisis berkepanjangan di Palestina semenjak 7 Oktober 2023. ICJ kemudian meminta masukan negara anggota PBB dan organisasi internasional dalam proses penyusunan Fatwa Hukum-nya.

Permintaan Fatwa Hukum ke ICJ terkait Palestina merupakan kali ketiga diajukan oleh Majelis Umum PBB. Dalam Fatwa Hukum terakhir yang ditetapkan pada 19 Juli 2024, ICJ telah menetapkan bahwa pendudukan berkelanjutan Israel atas wilayah Palestina bertentangan dengan hukum internasional dan Israel harus segera mengakhiri pendudukannya atas wilayah Palestina.

Hingga 30 April, tercatat 39 negara termasuk Indonesia, dan 4 organisasi internasional mendaftarkan diri untuk memberikan pernyataan lisan.

Adapun Fatwa Hukum yang tengah dimintakan Majelis Umum diharapkan dapat secara spesifik menguraikan kewajiban Israel sebagai anggota PBB dan Kuasa Pendudukan (Occupying Power) yang termasuk penghormatan dan fasilitasi bantuan kemanusiaan atas rakyat Palestina.

(whn/dhn)

Jakarta -

Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PDIP, Marinus Gea, menyoroti kinerja Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dalam menangani kasus dugaan eksploitasi mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI). Marinus menegaskan Kementerian HAM harus melindungi hak-hak para korban.

"Inilah yang terjadi di OCI kemarin. Kita sudah mulai mengungkap fakta bahwa ada pelanggaran HAM. Tapi Kementerian HAM, apa tindakannya? Apa yang sudah dilakukan?" ujar Marinus kepada wartawan, Selasa (29/4/2025).

Menurutnya, Kementerian HAM lamban dalam menindaklanjuti kasus tersebut. Di sisi lain, dia menyebut DPR telah menerima keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan usai para korban mengadukan kasusnya ke Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, beberapa waktu lalu.

Marinus pun mengingatkan pentingnya Kementerian HAM membangun komunikasi langsung dengan masyarakat. Hal itu, menurutnya, agar fungsi kementerian benar-benar dirasakan rakyat Indonesia.

"Perlu ada sosialisasi. Masyarakat harus tahu ke mana mereka melapor, bagaimana mereka bisa mendapatkan perlindungan," ujarnya.

Selain itu, Marinus juga menyinggung terkait tingginya popularitas kementerian HAM saat ini. Namun, kata dia, popularitas itu belum dibarengi dengan pemahaman masyarakat terhadap manfaat yang diberikan.

"Kementerian HAM ini populer karena figurnya. Tapi masyarakat belum paham, perlindungan HAM apa yang sebenarnya bisa mereka dapatkan," ungkap Marinus.

Marinus juga menyoroti laporan penggunaan anggaran Kementerian HAM 2025. Dia mengatakan dari pagu Rp 113 miliar, baru Rp 51 miliar yang terealisasi.

Marinus pun meminta Kementerian HAM untuk menjelaskan terkait realisasi anggaran senilai Rp 51 miliar. Dia mengingatkan anggaran yang dikeluarkan harus bermanfaat untuk masyarakat.

"Apakah realisasi Rp 51 miliar ini hanya untuk kegiatan rutin, atau ada program-program nyata yang berjalan? Ini harus jelas," tuturnya.

"Penggunaan anggaran harus bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Jangan hanya jadi angka di atas kertas," imbuh dia.

'Simak juga Video: Komisi XIII DPR Anggap Eksploitasi Eks Pemain OCI Langgar HAM Berat'

(amw/fca)

Mamuju -

Kantor Imigrasi Kelas II Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) mengamankan tiga warga negara asing (WNA) asal China karena diduga melanggar administrasi keimigrasian. Dua orang merupakan investor tambang dan satu lainnya kapten kapal.

"Ketiga orang asing kami amankan hanya untuk dimintai keterangan," ujar Kasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Tikim) Kantor Imigrasi Kelas II Mamuju Muhammad Adam kepada wartawan, Kamis (24/4/2025).

Ketiga WNA tersebut masing-masing berinisial ZZ (54), WZ (32), dan HZ (57). Mereka diamankan di Kabupaten Pasangkayu pada Rabu (23/4).

"Saat ini (ketiganya) masih dilakukan pemeriksaan di ruang penyidikan Kantor Imigrasi," terangnya.

Sejauh ini, lanjut Adam, belum ditemukan pelanggaran serius dari ketiga WNA tersebut. Dokumen keimigrasian mereka juga dinyatakan lengkap namun, ada perbedaan antara wilayah kerja dan domisili yang tertera dalam dokumen.

"Secara administrasi, ketiganya terdaftar di Jakarta, tapi mereka melakukan aktivitas kerja di Kabupaten Pasangkayu. Ini yang menjadi perhatian kami," jelasnya.

Ia menuturkan pemeriksaan ini dilakukan secara persuasif. Pihaknya hanya memberikan pengarahan agar ketiga WNA itu bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Pemeriksaan ini hanya sebatas memberikan pemahaman soal regulasi yang benar. Kami ingin memastikan mereka bekerja sesuai aturan di lokasi kerja," imbuhnya.

(hsr/hsr)

Jakarta -

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyinggung ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Menurutnya presidential threshold 20% melanggar HAM.

Hal tersebut disampaikan oleh Natalius saat memberikan kuliah umum di salah satu universitas di Kota Medan, Jumat (14/3/2025). Awalnya, Natalius menyampaikan soal hak politik.

"Hak kedua adalah hak politik, hak politik itu berkaitan dengan hubungan demokrasi dan HAM. Ada empat pilar demokrasi yang harus dijaga dalam konteks hak politik," kata Natalius dilansir detikSumut, Sabtu (15/3/2025).

Natalius berpendapat negara yang bermartabat adalah negara yang memberikan kesempatan kepada siapapun untuk memimpin suatu wilayah. Dia menyebut presidential threshold 20% melanggar ham karena membatasi seseorang.

"Negara yang bermartabat adalah yang memberikan orang-orang yang hebat untuk mengelola atau memimpin pemerintahan dan politik. Karena itu, kalau 20 persen presidential threshold, hebat kah itu? melanggar HAM iya, melanggar HAM karena menyisihkan hanya sekelompok orang yang bertarung untuk memimpin sebuah wilayah, negara, provinsi, kabupaten dan kota. Oleh karena itulah, setiap individu untuk berbakti kepada negara adalah memiliki hak mutlak," ujarnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas atau presidential threshold minimal 20 persen kursi DPR atau memperoleh 25 persen suara sah nasional di pemilu sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

MK membacakan putusan tersebut di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2025). MK mengabulkan seluruhnya permohonan tersebut. Putusan itu dibacakan langsung oleh Ketua MK Suhartoyo.

"Menyatakan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Suhartoyo, seperti dikutip dati detikNews.

Baca selengkapnya di sini.

(dek/dek)

Jakarta -

PAN menyampaikan belasungkawa atas penembakan lima PMI di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia. PAN mengecam keras dan menilai tindakan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) melanggar HAM.

"PAN mengecam keras atas sikap dan tindakan berlebihan yang dilakukan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) dalam menangani PMI. Walaupun diduga hendak masuk secara tidak prosedural, namun tidak selayaknya mereka ditembak. Itu melanggar HAM dan nilai-nilai kemanusiaan, " kata Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Daulay, dalam keterangannya, Selasa (28/1/2025).

Dalam kejadian itu, satu WNI tewas dan empat lainnya luka. Saleh mendesak peristiwa ini diusut tuntas.

"Saya dengar, sampai hari ini pihak APMM belum memberi akses kepada aparat Indonesia untuk menjenguk para korban yang sedang dirawat. Tidak ada alasan dan keterangan yang diberikan terkait larangan itu. Semoga saja tidak ada upaya menutup-nutupi fakta atas insiden berdarah ini," katanya.

Ketua Komisi VII DPR RI ini juga akan mengawasi penanganan kasus ini. Dia siap berangkat ke Malaysia memantau penuntasan penembakan WNI agar kejadian serupa tidak terulang.

"KP2MI tetap harus berkoordinasi dengan kemenlu, KBRI, dan khususnya dengan atase kepolisian Indonesia di Malaysia. Kalau dikerjakan secara bersama, diharapkan kasus ini akan dapat diselesaikan sampai tuntas," ucapnya.

Saleh meminta pemerintah untuk memperhatikan keluarga para korban. Dia berharap keluarga korban segera ditemukan untuk mendapatkan informasi lanjut.

"PAN berharap kasus ini cepat dituntaskan. Apalagi, persahabatan Indonesia-Malaysia saat ini sangat baik-baiknya. Karena itu, jangan biarkan dinodai dengan tindakan tidak profesional oleh pihak mana pun," katanya.

(idn/gbr)

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Menjelang akhir tahun, Universitas Airlangga (UNAIR) menggelar sebuah talkshow bertajuk "Refleksi Tahun 2024: Penegakan Hukum untuk Kemajuan Ekonomi Jawa Timur." Kegiatan tersebut berlangsung di Hall Kantor Manajemen Lantai 1, Kampus MERR-C UNAIR pada Jumat (27/12/2024).

Hadir memberikan sambutan sekaligus keynote speech pada kegiatan ini, Rektor UNAIR, Prof Dr Mohammad Nasih SE MT Ak. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa penegakan hukum berperan penting terhadap perkembangan perekonomian di Jawa Timur.

“Perekonomian di Jawa Timur perkembangannya cukup tinggi. Tentu, itu tidak terlepas dari kontribusi dari penegakan hukum. Sebab, dengan tegaknya hukum, maka keadilan akan bisa tercipta. Dengan terciptanya keadilan, maka yang tercipta adalah produktivitas yang lebih baik lagi,” jelasnya.

Faktor Integritas

Meskipun begitu, Guru Besar FEB UNAIR itu mengakui bahwa penegakan hukum tidak semudah membalikkan tangan. Menurutnya, ada beberapa faktor kunci terkait dengan penegakan hukum, salah satunya integritas. “Integritas dari para penegak hukum dan aparat hukum benar-benar harus menjadi perhatian,” ucapnya.

Namun, sambung Prof Nasih, tidak mudah untuk menegakkan integritas pada lingkungan yang ada saat ini. Perlu adanya respon guna menyikapi hal tersebut. “Mungkin seleksi hakim atau jaksa itu perlu jadi perhatian lebih sehingga nantinya bisa diperoleh orang-orang yang tentu saja berintegritas di dalamnya,” imbuhnya.

Pengetahuan dan Kolaborasi

Tak kalah penting dengan faktor integritas, Prof Nasih juga mengungkapkan bahwa pengetahuan tentang dunia hukum juga menjadi faktor kunci untuk penegakan hukum yang lebih baik. “Pengetahuan dunia hukum harus direformasi sedemikian rupa sehingga menghasilkan orang yang berintegritas dan berwawasan hukum yang luas. Sehingga bisa mengambil keputusan dengan baik,” ujarnya.

Selain itu, Prof Nasih juga menyebutkan bahwa harus ada kolaborasi dan koordinasi yang lebih baik antarpihak dalam penegakan hukum. “Tak kalah penting harus ada kolaborasi dan koordinasi untuk saling bantu agar tidak menyulitkan banyak orang,” sebutnya.

Sebagai tambahan informasi, hadir juga dalam kegiatan ini, sejumlah pejabat. Di antaranya, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Prof (HCUA) Dr Mia Amiati SH MH CMA CSSL; Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, H Charis Mardiyanto SH MH; Walikota Surabaya Terpilih diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Dr Ikhsan SPsi MM; dan Direktur Utama PT SIER, Didik Prasetiyono SE MM.Refleksi Akhir Tahun, Rektor UNAIR Tekankan Pentingnya Penegakan Hukum demi Kemajuan Ekonomi

Jakarta -

Menjelang akhir tahun, Universitas Airlangga (UNAIR) menggelar talkshow bertajuk 'Refleksi Tahun 2024: Penegakan Hukum untuk Kemajuan Ekonomi Jawa Timur'. Kegiatan tersebut berlangsung di Hall Kantor Manajemen Lantai 1, Kampus MERR-C UNAIR pada Jumat (27/12).

Dalam sambutannya, Rektor UNAIR, Prof Dr Mohammad Nasih menyoroti kondisi perekonomian Jawa Timur yang mengalami peningkatan cukup tinggi. Menurutnya capaian ini tidak lepas dari peran penegakkan hukum dalam mendorong kemajuan ekonomi daerah.

"Perekonomian di Jawa Timur perkembangannya cukup tinggi. Tentu, itu tidak terlepas dari kontribusi dari penegakan hukum. Sebab, dengan tegaknya hukum, maka keadilan akan bisa tercipta. Dengan terciptanya keadilan, maka yang tercipta adalah produktivitas yang lebih baik lagi," jelasnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/12/2024).

Kendati demikian, Guru Besar FEB UNAIR itu mengakui upaya menegakkan hukum tidak semudah membalikkan tangan. Dia menyebut terdapat sejumlah faktor kunci terkait dengan penegakan hukum, salah satunya integritas.

"Integritas dari para penegak hukum dan aparat hukum benar-benar harus menjadi perhatian," ucapnya.

Namun, sambung Prof Nasih, tidak mudah untuk menegakkan integritas pada lingkungan yang ada saat ini. Perlu adanya respon guna menyikapi hal tersebut.

"Mungkin seleksi hakim atau jaksa itu perlu jadi perhatian lebih sehingga nantinya bisa diperoleh orang-orang yang tentu saja berintegritas di dalamnya," imbuhnya.

Tak hanya itu, dia pun menekankan pentingnya pengetahuan tentang dunia hukum agar langkah penegakkan hukum berjalan lebih baik.

"Pengetahuan dunia hukum harus direformasi sedemikian rupa sehingga menghasilkan orang yang berintegritas dan berwawasan hukum yang luas. Sehingga bisa mengambil keputusan dengan baik," ujarnya.

Lebih lanjut, Prof Nasih juga menyebutkan bahwa harus ada kolaborasi dan koordinasi yang lebih baik antarpihak dalam penegakan hukum.

(prf/ega)

Jakarta -

Rektor Universitas Airlangga (UNAIR) Prof Dr Mohammad Nasih menegaskan peran penegakan hukum dalam memajukan ekonomi Jawa Timur (Jatim). Hal itu dia sampaikan dalam talkshow bertajuk 'Refleksi Tahun 2024: Penegakan Hukum untuk Kemajuan Ekonomi Jawa Timur' yang diadakan Jumat (27/12).

Diketahui acara yang berlangsung di Hall Lantai 1 Kantor Manajemen Kampus MERR-C UNAIR tersebut turut dihadiri oleh sejumlah narasumber.

Prof Nasih mengungkapkan peningkatan perekonomian Jawa Timur tidak lepas dari kontribusi penegakan hukum.

"Sebab, dengan tegaknya hukum, maka keadilan akan bisa tercipta. Dengan terciptanya keadilan, maka yang tercipta adalah produktivitas yang lebih baik lagi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/12/2024).

Hal senada disampaikan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, H Charis Mardiyanto. Ia menyatakan kepastian hukum sangat penting dalam memajukan perekonomian.

"Penegak hukum yang adil dan konsisten sangat diperlukan dalam membuat peraturan. Ketika aturan jelas dan tanpa diskriminasi, kepercayaan terhadap sistem akan meningkat," katanya.

Namun demikian, menurut Charis kepastian dan penegakan hukum hingga kini masih menjadi dilema dan tantangan tersendiri.

"Kepastian hukum ini masalahnya masih banyak, seperti kasus korupsi. Meski sudah diatur agar tidak ada kesenjangan hukum, tetapi seringkali masih ada penyimpangan," tuturnya.

Mengamini penjelasan Charis, Direktur Utama PT SIER, Didik Prasetiyono mengatakan kemajuan ekonomi sangat lekat dengan penegakan hukum.

"Negara dengan penegakan hukum tinggi, GDP-nya juga cenderung tinggi. Indonesia ini berada di posisi tengah," ucapnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa industri saat ini menjadi peluang besar dalam memajukan perekonomian di Indonesia. Besarnya potensi kawasan industri juga dibarengi dengan bonus demografi dan bonus tenaga kerja. Dengan demikian, salah satu jawaban untuk menghadapi bonus demografi adalah dengan optimalisasi industri dengan penegakan hukum yang memadai.

"Kita bicara bonus demografi dan bonus tenaga kerja. Bonus demografi harus dijawab dengan skala industri menengah dan besar," katanya.

(prf/ega)

Jakarta -

Polisi melaksanakan patroli di jalur alternatif Puncak, Bogor, Jawa Barat. Kepada para penunjuk arah atau joki maupun pengatur jalan atau Pak Ogah, polisi bakal menindak tegas apabila mereka melanggar hukum.

"Pasti (akan ditindak tegas)," kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro, kepada detikcom, Kamis (26/12/2024).

Rio mengatakan patroli dilakukan untuk menjaga keamanan wisatawan. Sehingga para wisatawan dapat berwisata ke Puncak dengan nyaman.

"Tujuannya memberikan keamanan dan kenyamanan wisatawan berlibur di Puncak," ungkapnya.

Dalam video yang dibagikan kepada detikcom, aparat gabungan terlihat melakukan patroli. Mereka menghampiri para joki dan Pak Ogah tersebut.

Kemudian aparat gabungan memberikan imbauan kepada mereka. Imbauan diberikan agar mereka tidak melakukan tindakan yang dapat melanggar hukum.

Aparat berpatroli di sejumlah titik kawasan Puncak. Patroli terus dilakukan untuk menjaga kondusifitas wilayah Puncak.

(rdh/lir)

JAKARTA - Kasus buronan Harun Masiku kembali menjadi perhatian publik setelah Maruarar Sirait mengumumkan sayembara senilai Rp8 miliar untuk menemukan keberadaannya.

Pengamat hukum dan aktivis antikorupsi Hardjuno Wiwoho, menilai langkah ini mencerminkan kebuntuan dalam penanganan kasus yang telah berlarut-larut sejak 2020.

"Kasus Harun Masiku tidak hanya soal seorang individu, tetapi telah menjadi simbol persoalan mendasar dalam sistem hukum kita," kata Hardjuno, KamIs (5/12/2024).

Hardjuno mengaku prihatin dengan lemahnya koordinasi antarlembaga penegak hukum. Kondisi ini menyebabkan ketidakmampuan menangkap Harun Masiku meskipun sudah ada informasi terkait keberadaannya.

Kandidat doktor bidang hukum dan pembangunan Universitas Airlangga (Unair) ini menegaskan, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik.

"Sayembara ini menunjukkan keprihatinan masyarakat. Namun, keadilan tidak boleh hanya bergantung pada inisiatif individu. Aparat penegak hukum harus mempercepat penyelidikan dan mengevaluasi kendala yang ada," tegasnya.

Karena itu, Hardjuno menegaskan, momentum ini harus dimanfaatkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga terkait untuk meningkatkan upaya penegakan hukum. Selain itu, Hardjuno juga menyerukan agar pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat dalam pemberantasan korupsi.

"Kasus ini adalah cerminan dari bagaimana kita memerangi korupsi, yang merupakan penyakit sistemik yang menggerogoti moralitas bangsa dan pembangunan nasional," lanjutnya.

Hardjuno menegaskan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Karena itu, setiap individu yang terlibat dalam pelanggaran hukum harus bertanggung jawab di hadapan keadilan.

"Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama dalam menyelesaikan kasus Harun Masiku dan buronan lainnya. Ini bukan hanya tentang keadilan dalam satu kasus, tetapi tentang memperkuat sistem hukum negara," pungkasnya.

Harun Masiku adalah mantan calon legislatif dari PDI Perjuangan.Dia kini menjadi buronan dalam kasus suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024. Harun Masiku melarikan diri pada Januari 2020 dan hingga kini belum ditemukan.