LAMPUNG, KOMPAS.com - Kantor Staf Ahli Presiden bakal memanggil PT KAI Divre IV Tanjung Karang untuk mengklarifikasi isu calo tiket KA Kuala Stabas.

Isu calo tiket ini berhembus setelah calon penumpang mengalami kesulitan mendapatkan tiket perjalanan kereta rute Tanjung Karang (Lampung) - Baturaja (Sumatera Selatan) tersebut.

Tenaga Ahli Madya Bidang Infrastruktur dan Perencanaan Wilayah di Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ilham Malik menginformasi ada sejumlah laporan yang masuk terkait hal tersebut.

"Ada keluhan ini di jalur KA penumpang Tanjung Karang - Baturaja," kata Ilham melalui pesan WhatsApp, Kamis (15/5/2025).

Laporan dari warga itu menyebutkan bahwa ada semacam fenomena calon penumpang harus "war ticket" pada pukul 00.00 WIB H-7 keberangkatan.

Para calon penumpang tersebut mengaku fenomena itu telah terjadi selama beberapa bulan terakhir. Sehingga, muncul kecurigaan ada permainan calo tiket.

Kecurigaan ini muncul karena ketika membeli secara daring selalu kehabisan, tetapi saat membeli offline melalui oknum calo, tiket tersedia.

"Laporan ini sudah masuk ke Kantor Staf Presiden. Dan ini akan dibahas saat PT KAI dipanggil, bukan hanya isu ini, tetapi akan menjadi salah satu yang akan ditanyakan," kata dia.

Terkait isu calo tiket dan pemanggilan dari Kantor Staf Presiden ini, Executive Vice President PT KAI Divre IV Tanjung Karang, Mohamad Ramdany mengatakan akan mempelajari terlebih dahulu.

"Kami pelajari seperti apa mekanismenya, nanti kami kabari," kata Ramdany saat dikonfirmasi, Sabtu (17/5/2025).

Isu calo tiket ini sendiri ramai di media sosial oleh warganet yang membagikan pengalaman mereka saat kesulitan mendapatkan tiket KA Kuala Stabas.

Salah seorang warganet, Monika Damayanti mengatakan saat "war ticket" pukul 00.00 WIB pada H-7 keberangkatan, tiket habis dalam waktu 5 menit.

"Kalau sudah lewat 5 menit aja tiket sold out alias habis, tapi kalau kita tanya ke calo, mau berangkat 1 RT juga bisa menyediakan atas nama masing-masing KTP penumpang," katanya.

Warganet lain, Pongky mengatakan traffic pemesanan KA Kuala Stabas sangat tidak normal, khususnya keberangkatan pada Jumat dan Minggu sore.

"Pesan H-7 jam 00.00 WIB, jam 00.01 udah sold out 4 gerbong. Percuma pakai KAI Access kalau calo masih punya akses," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, isu adanya permainan calo tiket menghembus dari sejumlah calon penumpang dan warganet pengguna jasa kereta api rute Tanjung Karang (Lampung) - Baturaja (Sumatera Selatan).

Isu ini mencuat setelah seorang konten kreator menggugah video di akun Instagram-nya, @emak_jiehh.

Dalam video tersebut, sang konten kreator menyebut ada keanehan saat dia hendak membeli tiket KA Kuala Stabas dari Stasiun Martapura pada tanggal 22 April 2025.

Saat memesan tiket secara online di situs perjalanan, tiket kereta tersebut sudah habis terpesan.

"Di Traveloka nggak ada pemberangkatan. Tapi secara offline ada tiket," kata Adli Irawan, sang pemilik akun saat dihubungi, Kamis (15/5/2025).

LAMPUNG, KOMPAS.com - Kantor Staf Ahli Presiden bakal memanggil PT KAI Divre IV Tanjung Karang untuk mengklarifikasi isu calo tiket KA Kuala Stabas.

Isu calo tiket ini berhembus setelah calon penumpang mengalami kesulitan mendapatkan tiket perjalanan kereta rute Tanjung Karang (Lampung) - Baturaja (Sumatera Selatan) tersebut.

Tenaga Ahli Madya Bidang Infrastruktur dan Perencanaan Wilayah di Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ilham Malik menginformasi ada sejumlah laporan yang masuk terkait hal tersebut.

"Ada keluhan ini di jalur KA penumpang Tanjung Karang - Baturaja," kata Ilham melalui pesan WhatsApp, Kamis (15/5/2025).

Laporan dari warga itu menyebutkan bahwa ada semacam fenomena calon penumpang harus "war ticket" pada pukul 00.00 WIB H-7 keberangkatan.

Para calon penumpang tersebut mengaku fenomena itu telah terjadi selama beberapa bulan terakhir. Sehingga, muncul kecurigaan ada permainan calo tiket.

Kecurigaan ini muncul karena ketika membeli secara daring selalu kehabisan, tetapi saat membeli offline melalui oknum calo, tiket tersedia.

"Laporan ini sudah masuk ke Kantor Staf Presiden. Dan ini akan dibahas saat PT KAI dipanggil, bukan hanya isu ini, tetapi akan menjadi salah satu yang akan ditanyakan," kata dia.

Terkait isu calo tiket dan pemanggilan dari Kantor Staf Presiden ini, Executive Vice President PT KAI Divre IV Tanjung Karang, Mohamad Ramdany mengatakan akan mempelajari terlebih dahulu.

"Kami pelajari seperti apa mekanismenya, nanti kami kabari," kata Ramdany saat dikonfirmasi, Sabtu (17/5/2025).

Isu calo tiket ini sendiri ramai di media sosial oleh warganet yang membagikan pengalaman mereka saat kesulitan mendapatkan tiket KA Kuala Stabas.

Salah seorang warganet, Monika Damayanti mengatakan saat "war ticket" pukul 00.00 WIB pada H-7 keberangkatan, tiket habis dalam waktu 5 menit.

"Kalau sudah lewat 5 menit aja tiket sold out alias habis, tapi kalau kita tanya ke calo, mau berangkat 1 RT juga bisa menyediakan atas nama masing-masing KTP penumpang," katanya.

Warganet lain, Pongky mengatakan traffic pemesanan KA Kuala Stabas sangat tidak normal, khususnya keberangkatan pada Jumat dan Minggu sore.

"Pesan H-7 jam 00.00 WIB, jam 00.01 udah sold out 4 gerbong. Percuma pakai KAI Access kalau calo masih punya akses," kata dia.

Jakarta -

Sebanyak 56 narapidana Lapas Narkotika Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, dipindahkan ke Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, dan 9 napi lainnya dipindah ke Lapas Kelas I Bandar Lampung. Para napi itu biang kerok kerusuhan beberapa waktu lalu.

Pemindahan puluhan napi Lapas Muara Beliti ini dilakukan dengan pengamanan super maksimum pada Minggu (11/5/2025). Hal ini dilakukan untuk semakin mempertegas komitmen Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan agar lapas dan rutan zero narkoba dan hp.

"Saya tegaskan lagi, tidak ada ampun untuk yang masih berani main-main dengan narkoba dan hp. Jangan karena sekelompok pengganggu dan pembangkang, marwah pembinaan lapas dan rutan dirusak. Jadi para provokator tersebut harus kita bina dengan kapasitas pengamanan yang lebih tinggi bahkan super maksimum di Nusakambangan," kata Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, dalam keterangan tertulisnya malam ini.

Agus menegaskan penindakan tegas ini juga berlaku untuk oknum petugas lapas yang terbukti berani menyelewengkan wewenangnya.

Pemindahan napi ini dilakukan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui Direktur Pengamanan dan Intelijen dan Direktur Kepatuhan Internal, yang telah terjun langsung ke lokasi saat terjadinya kerusuhan. Razia benda-benda terlarang serta penanganan represif dan rehabilitatif terus dilancarkan. Pemindahan napi dilakukan bekerja sama dengan Polda Sumatera Selatan.

Ke-56 napi Lapas Narkotika Muara Beliti tersebut tiba di Pulau Nusakambangan pukul 18.30 WIB malam tadi. Mereka ditempatkan di 6 lapas dengan kategori super maximum security dan maximum security.

Semenjak Menteri Agus menjabat total sudah 603 warga binaan yang telah dipindahkan ke Lapas Nusakambangan karena terlibat melakukan gangguan keamanan dan ketertiban, termasuk terkait narkoba.

Pulau Nusakambangan memiliki 3 lapas super maximum security dan 4 lapas maximum security dengan teknologi smart prison. Di lapas super maksimum, warga binaan ditempatkan one man one cell, dan interaksi langsung yang sangat dibatasi.

Pasca-kerusuhan, pembenahan dan pemulihan sarana dan prasarana Lapas Narkotika Muara Beliti sudah dilakukan. Pemenuhan layanan dan perawatan bagi warga binaan terus diberikan sesuai ketentuan.

(fas/fas)

JAKARTA, iNewstangsel.id - Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumbagsel menggelar aksi damai di depan Polda Lampung, Rabu (7/5/2026), sebagai bentuk protes dan memberikan "rapor merah" kepada Kapolda Lampung. Ketua Badko HMI Sumbagsel, Tommy Perdana Putra, menyatakan aksi ini merupakan pengingat keras terhadap berbagai persoalan yang terjadi di Lampung belakangan ini. Isu pungli, tahanan kabur, hingga tindakan represif aparat kepolisian terhadap aktivis menjadi sorotan utama dalam aksi tersebut.

Tommy Perdana Putra menjelaskan bahwa pemberian rapor merah ini merupakan akumulasi dari berbagai permasalahan yang dianggap mencoreng citra kepolisian di Lampung. "Kami melakukan aksi damai ini adalah sebagai bentuk pengingat terhadap institusi kepolisian khususnya polda lampung terkait persoalan yang terjadi beberapa waktu ini dilampung," tegas Tommy. 

Ia menyebutkan beberapa poin penting yang menjadi dasar pemberian rapor merah, termasuk dugaan pungli terhadap sopir angkutan batubara, kaburnya tahanan narkoba, dan tindakan represif terhadap aktivis petani singkong. 

Dalam aksi tersebut, Badko HMI Sumbagsel secara simbolis menyerahkan langsung rapor merah berisi tuntutan mereka di depan Kantor Polda Lampung. 

"Kami mengantarkan langsung Rapor Merah ini agar Kapolda Lampung tidak perlu repot-repot mendatangi kami," pungkas Tommy. 

Rapor merah tersebut memuat empat poin tuntutan mendesak, antara lain menghentikan pungli angkutan batubara, mencopot Kapolres dan Kasat Reskrim Way Kanan yang diduga terlibat pungli, mengusut tuntas tahanan narkoba yang kabur, dan menghentikan kriminalisasi serta mengusut oknum represif terhadap aktivis.

Badko HMI Sumbagsel berharap pemberian rapor merah ini dapat menjadi pemicu perubahan positif di tubuh Polda Lampung demi kebaikan masyarakat dan institusi kepolisian itu sendiri. 

"Kami akan mengawal seluruh persoalan ini demi kebaikan bersama tanpa terkecuali institusi kepolisian itu sendiri," ujar Tommy Perdana Putra. 

Sementara itu, HMI Cabang Bandar Lampung memilih jalur audiensi langsung dengan Kapolda Lampung untuk menyampaikan kritik dan masukan mereka. Tommy Perdana Putra menghargai perbedaan metode penyampaian aspirasi ini. 

"Dalam penyampaian aspirasi serta masukan bisa dilakukan dengan berbagai metode," ujarnya. 

Editor : Aris

Bogor -

Pria inisial RS yang ditemukan tewas di Leuwiliang, Kabupaten Bogor ternyata pengemudi ojek online atau ojol. Korban tewas dibunuh oleh penumpangnya sendiri bernama Roli Kurniawan (25).

"Identitas korban inisial RS merupakan warga Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, pekerjaannya adalah (pengemudi) ojek online," kata Wakapolres Bogor Kompol Rizka Fadhila ketika jumpa pers, Rabu (7/5/2025).

"Korban pekerjaan sebagai (pengemudi) ojek online, menerima order mengantar pelaku. (Pelaku) RK memesan melalui aplikasi untuk titik jemput di RS Karyabhakti (Dramaga) dan untuk diturunkan (dengan tujuan) di Cibeber (Leuwiliang)," imbuhnya.

Rizka mengatakan, pelaku Roli membunuh dan membawa kabur motor dan handphone milik korban pada Minggu (4/5/2025) pukul 01.00 WIB. Pelaku kemudian ditangkap anggota Polsek Leuwiliang dibekup Satreskrim Polres Bogor di rumah kontrakannya di Cubungbulang, Kabupaten Bogor.

"Terkait perbuatan pelaku dengan gerak cepat Polsek Leuwiliang di-back up Satreskrim Polres Bogor, kurang dari 24 jam pelaku sudah berhasil diamankan di kontrakannya di Cibungbulang," kata Rizka.

Pelaku Resedivis

Rizka menambahkan, pelaku Roli Kurniawan merupakan resedivis kasus pencurian dan menjalani hukuman penjara di Lapas Tangerang. Roli ditangkap polisi karena mencuri handphone dan menjalani vonis selama 8 bulan penjara.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku adalah resedivis dimana pada 2018 pelaku pernah menjalani penjara dengan kasus oencurian HP di daerah Tangerang," kata Rizka.

Diberitakan sebelumnya, polisi menangkap pelaku pembunuhan terhadap pria berjaket pengemudi ojek online inisial RS di Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Begini penampakan pelaku bernama Roli Kurniawan atau RK (25) menggunakan baju tahanan.

Pantauan detikcom, Roli Kurniawan dihadirkan dalam konferensi pers di Polres Bogor. Roli Kurniawan tampak menggunakan baju tahanan berwarna oranye.

Roli Kurniawan tidak menjawab pertanyaan wartawan ketika digiring ke lokasi konferensi pers di lobby Polres Bogor. Pria asal Tenggamus, Lampung, itu terus menundukkan kepala.

"Siang ini kami dari Polres Bogor melakukan pers rilis pengungkapan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana. Terhadap korban inisial RS, warga Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, pekerjaannya adalah ojek online. Kemudian untuk pelaku inisial RK (25), secara identitas tercatat sebagai warga Tanggamus, Provinsi Lampung," kata Wakil Kapolres Bogor Kompol Rizka Fadhila, Rabu (7/5).

(sol/mea)

Bogor -

Polisi menangkap pelaku pembunuhan terhadap pria berjaket pengemudi ojek online inisial RS di Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Begini penampakan pelaku bernama Roli Kurniawan atau RK (25) menggunakan baju tahanan.

Pantauan detikcom, Roli Kurniawan dihadirkan dalam konferensi pers di Polres Bogor. Roli Kurniawan tampak menggunakan baju tahanan berwarna oranye.

Roli Kurniawan tidak menjawab pertanyaan wartawan ketika digiring ke lokasi konferensi pers di lobby Polres Bogor. Pria asal Tenggamus, Lampung, itu terus menundukkan kepala.

"Siang ini kami dari Polres Bogor melakukan pers rilis pengungkapan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana. Terhadap korban inisial RS, warga Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, pekerjaannya adalah ojek online. Kemudian untuk pelaku inisial RK (25), secara identitas tercatat sebagai warga Tanggamus, Provinsi Lampung," kata Wakil Kapolres Bogor Kompol Rizka Fadhila, Rabu (7/5/2025).

Rizka mengatakan, pelaku ditangkap hasil gerak cepat Polsek Leuwiliang yang di-back up Satreskrim Polres Bogor. Pelaku ditangkap saat bersembunyi di kontrakannya di Cibungbulang, Kabupaten Bogor.

"Dengan gerak cepat Polsek Leuwiliang dibekup Satreskrim Polres Bogor, kurang dari 24 jam pelaku sudah berhasil diamankan di kontrakannya di Cibungbilang, Kabupaten Bogor," kata Rizka.

Diberitakan sebelumnya, Pelaku pembunuhan pria berjaket ojek online (ojol) di Leuwiliang, Kabupaten Bogor, ditangkap. Pelaku beraksi seorang diri.
"Betul (sudah ditangkap). Pelaku satu orang," kata Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Teguh Kumara saat dimintai konfirmasi Rabu (7/5/2025).

Teguh belum menjelaskan terkait identitas pelaku dan lokasi penangkapan. Polisi akan menggelar jumpa pers kasus pembunuhan ini.

"Siang ini dirilis, di Polres," kata Teguh.

Pria berjaket pengemudi ojek online (ojol) berinisial RS ditemukan tewas di Leuwiliang, Bogor, pada Minggu (4/5/2025) dini hari. RS diduga korban pembunuhan.

"Benar kejadian tersebut. Diduga korban merupakan korban pembunuhan. Inisial RS," kata Kapolsek Leuwiliang Kompol Maryanto ketika dimintai konfirmasi, Minggu (4/5).

(sol/mea)

LAMPUNG SELATAN - Ditreskrimsus Polda Lampung resmi melimpahkan dua tersangka kasus dugaan penerbitan ijazah palsu , yakni Akhmad Sahrudin dan Supriyati, ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Selatan. Berkas perkara dugaan ijazah palsu keduanya telah dinyatakan lengkap.

Supriyati menjadi tersangka pertama yang memasuki ruang tahap dua. Tidak berselang lama, Akhmad Sahrudin dengan mengenakan kemeja bermotif garis dan memakai masker juga hadir dan memasuki ruang yang sama.

Untuk diketahui, Supriyadi merupakan Anggota DPRD Lampung Selatan, yang menjadi tersangka dalam kasus penggunaan ijazah palsu saat pencalegan Pemilu 2024. Sementara Akhmad Sarudin (62) ditetapkan sebagai tersangka karena menerbitkan ijazah palsu.



Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Lampung Selatan, Gunawan Wibisono mengatakan, pihaknya telah menerima dua tersangka kasus dugaan ijazah palsu atas nama Akhmad Sahrudin dan Supriyati. Akhmad Sahrudin bin Akhmad Saju disangka Pasal 67 ayat 1 UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) danSupriyati disangka melanggar Pasal 69 ayat 1 dan 2 UU Sisdiknas.

"Hari ini telah selesai dilakukan tahap 2 ke Kejaksaan Negeri Lampung Selatan," kata Gunawan Wibisono, Kamis (1/5/2025) malam.

Gunawan menjelaskan, kedua tersangka tidak ditahan karena kondisi kesehatannya menurun drastis. Terhadap keduanya dilakukan penahanan kota.

"Tersangka ini kondisinya ngedrop, secara psikologis juga ngedrop, dan tadi Kejati dan petugas kesehatan kita panggil dan tidak fit. Para tersangka mengajukan permohonan tidak dilakukan penahanan, tapi kami tetap melakukan penahanan, yakni penahanan kota, tersangka tidak boleh keluar kota dan dilengkapi alat APE namanya dan wajib lapor setiap hari Senin," katanya.

Sementara itu, kuasa hukum Akhmad Sahrudin, Januri M Nasir mengaku telah mengajukan permohonan agar kliennya tidak ditahan beberapa hari sebelumnya.

"Kan ditahan itu kalimatnya dapat, boleh juga tidak ditahan. Kalau dia dikhawatirkan melarikan diri dan menghilangkah barang bukti, dapat ditahan. Kebetulan klien itu kena sakit, jadi permohonan dikabulkan," katanya.

Lampung Utara -

Pihak Rutan Kotabumi, Lampung Utara angkat bicara ihwal tertangkapnya 3 narapidana yang melakukan pemerasan dan penipuan terhadap seorang wanita. Pihak rutan mengakui adanya kelalaian sehingga narapidana bisa memiliki handphone.

Kepala Rutan Kotabumi, Budi mengatakan handphone yang dimiliki para pelaku adalah ilegal.

"Iya, itu saya akui kita kecolongan benar, saya sudah berupa maksimal, setiap hari saya kontrol pagi, siang, malam," katanya, Rabu (30/4/2025).

Ke depan, kata Budi, pihaknya akan secara rutin akan melakukan razia dan memperketat pengawasan terhadap para pengunjung.

"Kita sudah amankan semuanya, barang bukti dan pelaku kini ditangani oleh Polda dan kita terus mensosialisasikan kondisi Lapas kita ini tidak ada toleransi adanya handphone di dalam," ungkapnya.

"Kita sudah melakukan razia rutin mengupayakan pemberantasan peredaran handphone maupun narkoba di dalam, kita berupaya untuk bisa melakukan tindakan itu dengan kegiatan-kegiatan razia secara rutin. Bahkan saya memerintah petugas jaga untuk melakukan tindakan penggeledahan," lanjut Budi.

Secara tegas, dia juga menyampaikan ke depannya akan mengawasi juga anggotanya untuk mengantisipasi adanya oknum-oknum yang nakal dalam membantu para narapidana memiliki handphone.

"Kalau ada pelanggaran-pelanggaran kita tindak sesuai prosedur, termasuk keterlibatan oknum kita tindak," tandas Budi.

Sebelumnya, tiga narapidana Rutan Kotabumi, Lampung Utara diamankan Polda Lampung. Ketiganya melakukan penipuan dan pemerasan yang membuat korban mengalami kerugian sebesar Rp 150 juta.

Ketiga narapidana tersebut yakni Armal Adi Putra, Elwani dan Fernanda. Direktur Ditreskrimsus Polda Lampung, Kombes Dery Agung Wijaya mengatakan ketiganya diamankan tim Subdit V Cybercrime setelah korban melapor.

"Ketiganya yakni A, E dan F ini merupakan narapidana yang ada di Lampung. Ketiganya melakukan pemerasan dan penipuan terhadap korban dengan kerugian mencapai Rp 150 juta," katanya, Rabu (30/4/2025).

Pemeriksaan dan penipuan ini, kata Dery, dilakukan berawal dari salah satu pelaku mengajak korban berkenalan melalui media sosial.

"Awalnya tersangka E berkenalan dengan korban melalui media sosial, kemudian berlanjut bertukar nomor handphone dan terus berkomunikasi. E ini mengaku sebagai anggota polisi," jelasnya.

"Komunikasi intens ini berujung terjadinya pemberian data konteks seksual disertai ancam pelaku untuk disebarluaskan," lanjut Dery.

(dai/dai)

Lampung -

Tiga narapidana Rutan Kotabumi, Lampung Utara, diamankan Polda Lampung. Ketiganya melakukan penipuan dan pemerasan yang membuat korban mengalami kerugian sebesar Rp 150 juta.

Adapun ketiga narapidana tersebut yakni Armal Adi Putra, Elwani dan Fernanda.

Direktur Ditreskrimsus Polda Lampung Kombes Dery Agung Wijaya mengatakan ketiganya diamankan tim Subdit V Cybercrime setelah korban melapor.

"Ketiganya yakni A, E dan F ini merupakan narapidana yang ada di Lampung. Ketiganya melakukan pemerasan dan penipuan terhadap korban dengan kerugian mencapai Rp 150 juta," katanya, Rabu (30/4/2025).

Pemeriksaan dan penipuan ini, kata Dery, dilakukan berawal dari salah satu pelaku mengajak korban berkenalan melalui media sosial.

"Awalnya tersangka E berkenalan dengan korban melalui media sosial, kemudian berlanjut bertukar nomor handphone dan terus berkomunikasi. E ini mengaku sebagai anggota polisi," jelasnya.

"Komunikasi intens ini berujung terjadinya pemberian data konteks seksual disertai ancaman pelaku untuk disebarluaskan," lanjutnya.

Dalam kasus ini, para tersangka dibantu oleh seorang wanita bernama Mike Anggraini yang merupakan istri dari salah satu tersangka.

"Ada tersangka lainnya berinisial MA, ini merupakan istri dari salah satu narapidana," ujarnya.

Derry menambahkan, keempat tersangka dalam perkara penipuan dan pemerasan ini bakal dijerat Pasal 35, sebagaimana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

"Tersangka diancam pidana maksimal 12 tahun penjara. Kami menegaskan kasus ini masih terus didalami, guna mengungkap jaringan terlibat dalam perkara ini," ungkapnya.

(csb/csb)

Banda Aceh -

Pengedar sabu berinisial A (30) yang ditangkap polisi di halaman Masjid Al-Ikhlas, Gampong Keude Bagok, Kecamatan Nurussalam, Aceh Timur, ternyata tahanan Polda Lampung yang kabur Desember 2023 lalu. Dalam penangkapan itu, seorang polisi tertembak di bagian pipi kiri.

"Saat kami lakukan pemeriksaan, identitas tersangka A ternyata cocok dengan salah satu DPO (Daftar Pencarian Orang) kasus besar di Polda Lampung," kata Kasat Resnarkoba Polres Aceh Utara AKP Erwinsyah Putra kepada wartawan, Minggu (27/4/2025).

A disebut melarikan diri dari sel tahanan Polda Lampung setelah ditangkap dalam kasus peredaran sabu seberat 58 kilogram. Dia kabur bersama tiga tahanan lainnya setelah memotong jeruji besi menggunakan gergaji.

Dalam penangkapan yang dilakukan di Aceh Timur, polisi menyita barang bukti sabu 992 gram dari tangan A. Selain itu, A juga disebut membawa pistol jenis airsoft gun.

Polisi akan melakukan pengembangan usai menciduk A. "Ini menjadi pengembangan penting dalam upaya pengungkapan jaringan narkoba lintas provinsi," ujarnya.

Diketahui, penangkapan tersangka A dilakukan setelah polisi membuntuti mobil yang ditumpanginya beserta dua orang lainya, Sabtu (26/4) malam. Setiba di halaman Masjid Al-Ikhlas, ketiga pelaku disebut langsung turun dan berpencar.

A berhasil ditangkap, sementara dua orang lainnya melarikan diri. Salah pelaku disebut melepaskan tembakan ke arah polisi menggunakan senjata api jenis revolver.

Akibat tembakan itu, satu personel polisi Bripda Rifaldi mengalami luka di bagian pipi kiri. Korban saat ini dirawat di Rumah Sakit PMI Kota Lhokseumawe.

"Mereka juga sempat menyandera seorang warga yang melintas menggunakan sepeda motor," jelas Erwin.

"Kami terus melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku yang melarikan diri. Kami juga mengimbau masyarakat yang memiliki informasi terkait keberadaan pelaku agar segera melapor kepada pihak berwajib," ungkap Erwin.

(astj/astj)

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa hukum kemarin (20/4) menjadi sorotan, di antaranya kasus mutilasi di Serang yang diungkap oleh kepolisian, kemudian pendapat ahli mengenai perlunya evaluasi terhadap kinerja Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).

Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat kembali dibaca:

1. Pakar: Perlu evaluasi efektivitas pencegahan pelecehan seksual

Pakar Hukum Pidana Universitas Brawijaya (UB) Fachrizal Afandi menyatakan perlu adanya evaluasi guna menakar efektivitas kinerja Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) dalam mengantisipasi munculnya kasus pelecehan seksual.

Fachrizal di Kota Malang, Jawa Timur, Minggu, mengatakan masih munculnya dugaan kasus pelecehan seksual, salah satunya yang melibatkan dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) merupakan sinyal bagi Satgas PPKS untuk melakukan pembenahan pada sistem pencegahan.

Selengkapnya baca di sini.

2. Karantina Lampung gagalkan penyeludupan satwa liar kura-kura dan ular

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Karantina) Lampung menggagalkan penyelundupan satwa liar jenis ular dan kura-kura, yang dibawa menggunakan jasa ekspedisi di Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan.

"Kami berhasil gagalkan pengiriman satwa liar kura-kura sebanyak 215 ekor dan ular lima ekor dalam bentuk paket," kata Kepala Balai Karantina Lampung Donni Muksydayan, di Bandarlampung, Minggu.

Selengkapnya baca di sini.

3. Polisi ungkap motif kasus pembunuhan dengan mutilasi di Serang

Polisi mengungkap motif kasus pembunuhan dengan memutilasi oleh pria berinisial ML (23) terhadap kekasihnya, SA (19), di Kampung Ciberuk, Gunungsari, Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten.

Kasatreskrim Polresta Serang Kota Kompol Salahuddin di Serang, Minggu, mengatakan bahwa pembunuhan itu terjadi ketika pelaku menjemput korban di rumah kakeknya, Ciomas, pada hari Minggu (13/4) sekitar pukul 12.00 WIB untuk pergi makan bakso.

Selengkapnya baca di sini.

4. Polisi buru perampok yang sekap korban di dealer motor Bandung

Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Bandung memburu pelaku perampokan yang terjadi di sebuah dealer motor, Jalan Cikutra, Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu dini hari.

Dalam peristiwa tersebut, kata Kapolsek Coblong Kompol Riki Erickson, pelaku menyekap seorang karyawan menggunakan tali dan lakban sebelum menggasak uang tunai sebesar Rp20 juta.

Selengkapnya baca di sini.

5. Perlu aturan operasional truk batu bara lintasi Rejang Lebong

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Rejang Lebong Sanusi Pane memandang perlu pengaturan operasional truk pengangkut batu bara melintasi daerah ini.

"Harus ada aturan jam melintas sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat pengguna jalan raya lainnya," kata Sanusi Pane di Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Minggu.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Lampung -

Tim pencari fakta Komnas HAM RI mendatangi Polda Lampung. Tujuan kedatangan mereka untuk memastikan penegakan hukum secara transparan dan kepastian hak para korban yakni tiga anggota Polri yang tewas ditembak Kopda Basar.

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing mengatakan pihaknya ingin berkoordinasi dengan jajaran Polda Lampung untuk lebih mendalami terkait dengan fakta-fakta yang ada.

"Tujuan Komnas HAM ingin memastikan penegakan hukumnya berjalan dengan baik, adil dan transparan, kami juga ingin memastikan keluarga korban yakni anaknya haknya bisa terpenuhi (kompensasi atau pendidikan dan lainnya) kami ingin memastikan hal tersebut. Rencana kami juga akan bertemu dengan keluarga korban," katanya, Selasa (8/4/2025).

Uli menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan Polda Lampung untuk diberikan ruang seluas-luasnya untuk meminta keterangan kepada jajaran Polda Lampung, termasuk Polsek dan Polres Way Kanan.

Menurut dia, kasus tewasnya AKP Anm Lusiyanto, Aipda Anm Petrus dan Briptu Anm Ghalib menjadi atensi khusus pihaknya. Selain mendatangi Polda Lampung, Uli juga menyatakan akan berkoordinasi dengan pihak TNI.

"Kasus ini menjadi atensi Komnas HAM, sebelumnya kami juga sudah melakukan koordinasi di Jakarta dengan berbagai lembaga negara lainnya sehingga kami disini lebih menggali dan mendalami fakta-fakta nya. Kami juga berkordinasi dengan pihak Denpom dan Korem serta Kodam," ujarnya.

Usai melakukan pertemuan dengan tim penyidik Polda Lampung, para Komisioner Komnas HAM berencana akan mengunjungi keluarga tiga anggota Polri yang gugur.

(csb/csb)