Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa hukum telah terjadi pada Rabu (23/4), dan berikut lima berita pilihan yang dapat Anda baca kembali pada pagi ini, mulai dari Mahkamah Agung memutasi 199 hakim dan pimpinan pengadilan negeri hingga isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

1. KPK akan panggil La Nyalla untuk usut kasus dana hibah Jatim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil anggota DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti untuk mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Selengkapnya baca di sini.

2. Mahkamah Agung mutasi 199 hakim dan pimpinan pengadilan

Mahkamah Agung memutasi sebanyak 199 hakim dan pimpinan pengadilan negeri di seluruh Indonesia berdasarkan hasil rapat pimpinan terkait mutasi promosi hakim dan panitera pada Selasa (22/4) malam.

Selengkapnya baca di sini.

3. Yuldi Yusman jabat Plt Dirjen Imigrasi gantikan Saffar Godam

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Brigjen Pol. Yuldi Yusman resmi menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi menggantikan pejabat sebelumnya Saffar Muhammad Godam.

Selengkapnya baca di sini.

4. UGM sebut sudah berkomunikasi dengan polisi soal isu ijazah Jokowi

Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi dengan kepolisian terkait dengan isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang dituding palsu oleh sejumlah pihak.

Selengkapnya baca di sini.

5. KPK: 21 tersangka potong dana hibah pokmas Jatim hingga 20 persen

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa 21 tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, diduga memotong dana hibah hingga 20 persen.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Beragam berita hukum telah diwartakan Kantor Berita ANTARA, berikut kami rangkum berita terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk menemani pagi Anda.

1. KPK geledah rumah senator DPD La Nyalla Mahmud Mattalitti di Surabaya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah senator DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti di Kota Surabaya, Jawa Timur.

"Penyidik sedang melakukan kegiatan penggeledahan di Kota Surabaya," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada jurnalis di Jakarta, Senin.

Tessa menjelaskan bahwa penggeledahan tersebut terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada 2021-2022.

Selengkapnya klik di sini.

2. Ketua KPK tegaskan takkan ambil honor usai jadi pengurus BPI Danantara

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menegaskan tidak akan mengambil honor atau gaji usai menjadi pengurus Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

"Kami juga tidak akan menerima honor, pembayaran, dalam bentuk apa pun," kata Setyo di Gedung KPK, Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil sesuai dengan aturan yang berlaku di internal KPK.

Selain itu, dia mengatakan bahwa KPK akan bersifat profesional usai bergabung dalam kepengurusan Danantara.

Selengkapnya klik di sini.

3. Pengacara Ronald Tannur disebut kirim uang Rp2 miliar ke adiknya

Adik kandung penasihat hukum Lisa Rachmat, David Rachmat, mengungkapkan bahwa kakaknya pernah mengirimkan uang kepada dirinya sebanyak Rp2 miliar melalui transfer rekening pada rentang waktu bulan Mei 2024.

David mengungkapkan uang tersebut dikirimkan oleh sang kakak, yang merupakan pengacara terpidana pembunuhan, Ronald Tannur itu, untuk berinvestasi.

"Bu Lisa tertarik untuk melakukan investasi saham melalui saya agar mendapatkan dividen. Setelah dapat, dividennya saya kembalikan," ujar David saat menjadi saksi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

Selengkapnya klik di sini.

4. Febri Diansyah sebut ditanya penyidik soal menjadi kuasa hukum Hasto

Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengemukakan bahwa dirinya ditanya penyidik KPK mengenai proses menjadi kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Hasto merupakan tersangka dalam kasus dugaan pengurusan pengganti antarwaktu (PAW) anggota DPR RI 2019–2024, dan perintangan penyidikan.

“Tadi pertanyaan-pertanyaannya terkait dengan sejak kapan saya masuk di tim penasihat hukum, dan bagaimana prosesnya,” ujar Febri usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

Selengkapnya klik di sini.

5. KY telusuri pelanggaran kode etik hakim soal putusan lepas kasus CPO

Komisi Yudisial berinisiatif menerjunkan tim untuk menelusuri dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) terhadap hakim yang menjatuhkan putusan lepas pada kasus korupsi ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata menyampaikan hal itu merespons penetapan tersangka terhadap Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta dan tiga orang hakim lainnya karena diduga menerima suap dan/atau gratifikasi atas putusan lepas dimaksud.

"KY sangat menyayangkan dan prihatin sekali terhadap peristiwa itu. Oleh karena itu, KY menggunakan hak inisiatifnya untuk menerjunkan tim dalam menelusuri dugaan pelanggaran KEPPH," ucap Mukti dalam keterangan video yang diterima di Jakarta, Senin.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Ketua Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (LPPH) Pemuda Pancasila (PP) Surabaya Rohmad Amrullah, membenarkan bahwa rumah Ketua DPD La Nyalla Mattalitti digeledah KPK, Senin (14/4).

Rohmad mengatakan, penggeledahan ini berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021-2022, yang menyeret nama politikus PDIP Kusnadi.

"Memang benar ada penggeledahan dari KPK yang berkaitan dengan kasus dana hibahnya Pak Kusnadi," kata Rohmad ditemui di lokasi.

Rohmad mengatakan, KPK menggeledah dua rumah La Nyalla selama beberapa. Namun penyidik diklaimnya tak menemukan dan menyita apapun.

"Setelah dilakukan penggeledahan baik di rumah LL 39 dan di rumah yang di belakang tidak ditemukan sama sekali barang-barang yang berkaitan dengan kasusnya Pak Kusnadi. Tidak ditemukan dan tidak ada," ucapnya.

Meski demikian, Rohmad mengatakan, La Nyalla yang merupakan mantan Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila Jawa Timur itu tetap kooperatif pada proses hukum.

"Kita pada prinsipnya adalah orang yang taat dan patuh pada hukum. Kooperatif KPK datang dengan surat tugasnya yang sudah ditunjukkan ya sudah biarkan KPK menjalankan tugasnya. Kita tidak menghalangi," ucapnya.

Pantauan CNNIndonesia.com di lokasi, kediaman La Nyalla di Kawasan Wisna Permai Barat Mulyorejo Surabaya, dijaga sejumlah anggota ormas yang diduga Pemuda Pancasila.

Puluhan orang yang mengenakan seragam loreng merah hitam itu memenuhi teras depan rumah La Nyalla. Sejumlah mobil beratribut PP juga terparkir di sekitarnya.

Rohmad mengatakan, beberapa penyidik KPK tiba di rumah La Nyalla sejak pukul 10.00 WIB. Mereka lalu menggeledah sejumlah ruangan dan meninggalkan lokasi sekitar pukul 12.00 WIB.

Rumah anggota DPD RI, La Nyalla Mattalitti di Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, ini digeledah KPK. Rumah berlantai 2 itu tampak dijaga puluhan orang.

Pantauan di lokasi, tampak beberapa kendaraan parkir di depan rumah La Nyalla. Puluhan orang berseragam Ormas Pemuda Pancasila juga tampak berjaga-jaga di depan rumah La Nyalla.

Belum diketahui apakah penyidik berhasil memasuki rumah La Nyalla atau tidak. Namun hingga saat ini, puluhan orang dari PP masih siaga berjaga-jaga di depan rumah La Nyalla.

Jubir KPK Tessa Mahardhika dalam keterangannya membenarkan penggeledahan rumah tersebut. Ia menyebut penggeledahan tersebut terkait kasus korupsi dana hibah Pokmas Jatim.

"Penyidik sedang melakukan kegiatan penggeledahan di Kota Surabaya, terkait penyidikan perkara dana hibah Pokmas Jatim," kata Tessa dalam keterangannya, Senin (14/4/2025).

Dia belum menjelaskan secara rinci apa saja hasil penggeledahan tersebut. KPK akan memaparkan setelah penggeledahan selesai dilakukan.

"Untuk detil penjelasan lebih lanjut akan disampaikan setelah seluruh rangkaian kegiatan Penggeledahan selesai dilaksanakan," ucapnya.

Sebelumnya, rumah anggota DPD RI, La Nyalla Mattalitti digeledah KPK. Rumah berlantai 2 di Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, ini digeledah KPK sejak siang tadi.

Pengamat Nilai Parpol Tak Boleh Intervensi Pemilihan Pimpinan DPD

Pengamat Nilai Parpol Tak Boleh Intervensi Pemilihan Pimpinan DPD

Ketua MPR RI ke-16, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan salah satu ancaman bangsa Indonesia adalah demoralisasi generasi muda bangsa. Hal ini tercermin dari memudarnya Pancasila sebagai ideologi bangsa di kalangan muda.

Selepas mengikuti Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Bamsoet menjelaskan generasi muda banyak yang menganggap pancasila dapat diubah. Hal ini berdasar pada hasil survei yang dirilis oleh Setara Institute dan INFID (Forum on Indonesian Development) pada tanggal 17 Mei 2023 yang mengungkapkan bahwa 83,3% pelajar SMA berpandangan bahwa Pancasila adalah ideologi yang tidak permanen atau dapat digantikan.

"Hasil survei ini harus disikapi dengan serius. Terlebih, temuan ini kontras dengan hasil beberapa survei sebelumnya, meskipun dengan sampel responden yang berbeda. Survei SMRC pada bulan Juni 2022 menyatakan 82% masyarakat menganggap Pancasila sebagai ideologi negara tidak boleh diubah. Sementara, hasil survei Pusat Studi Kebangsaan Indonesia dan Litbang KOMPAS pada bulan Januari 2023 mengungkap bahwa 86,1% mahasiswa tidak setuju jika Pancasila diganti," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (1/10/2024).

Selain kurangnya pemahaman terkait ideologi pancasila, Bamsoet juga menjelaskan permasalahan lain yang terus menggelayuti generasi muda adalah maraknya keterlibatan generasi muda dalam berbagai aksi kriminalitas, anarkisme dan vandalisme, perilaku seks bebas, hingga penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), selama periode 2022-2023 ditemukan sekitar 4,8 juta penduduk usia produktif yang tercatat sebagai pengguna narkoba.

"Berbagai fenomena yang ada tersebut setidaknya mengisyaratkan dua hal penting. Pertama, proses internalisasi Pancasila, belum sepenuhnya menjangkau generasi muda bangsa. Kedua, persepsi dan sikap generasi muda terhadap ideologi negara bersifat dinamis, sehingga perlu untuk terus dibangun dan dikembangkan," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menegaskan salah satu cara menguatkan kembali nilai-nilai Pancasila adalah melalui implementasi pada berbagai bidang, khususnya pendidikan.

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu, setiap warga negara tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender berhak memperoleh pendidikan yang bermutu, termasuk pendidikan Pancasila.

"Implementasi Pancasila dalam dunia pendidikan dengan menjadikan Pancasila sebagai sistem nilai. Bukan sekadar bahan untuk dihafal atau dimengerti saja. Tetapi juga perlu diterima dan dihayati, dipraktekkan sebagai kebiasaan, bahkan dijadikan sifat yang menetap pada setiap diri warga negara Indonesia," pungkas Bamsoet.

Sebagai informasi, Bamsoet hadir di Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila sebagai Inspektur Upacara Presiden RI Joko Widodo, dan bertugas untuk membacakan teks Pancasila. Selain Bamsoet ada pula Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti yang membacakan naskah pembukaan UUD 1945, Ketua DPR RI Puan Maharani yang melakukan penandatanganan dan pembacaan ikrar, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang membacakan doa.

Hadir pula Presiden RI Terpilih Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri PPN/Kepala Bapenas Suharso Monoarfa, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Mensos Saifullah Yusuf, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menhub Budi Karya Sumadi, Mensesneg Pratikno, Menteri Investasi Rosan Roeslani, serta Kepala BIN Budi Gunawan.