Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan mencabut status hukum sementara 530 ribu warga Kuba, Haiti, Nikaragua, dan Venezuela di negaranya, demikian informasi resmi Federal Register pada Jumat (21/3).

Keputusan ini adalah perluasan kebijakan kerasnya terhadap imigrasi dan akan berlaku mulai 24 April.

Kebijakan ini juga akan mempersingkat "pembebasan bersyarat" dua tahun yang sebelumnya diberikan pemerintahan Joe Biden kepada para migran yang memungkinkan mereka memasuki AS melalui udara jika mereka memiliki sponsor. 

Trump, seorang Republikan, mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap imigran, termasuk dorongan untuk mendeportasi sejumlah besar migran di AS secara ilegal.

Ia berpendapat bahwa program pembebasan bersyarat masuk secara legal yang diluncurkan di bawah pendahulunya dari Partai Demokrat melampaui batas hukum federal. Trump menyerukan penghentian program tersebut lewat perintah eksekutif tanggal 20 Januari.

Trump mengatakan pada 6 Maret lalu bahwa ia akan segera memutuskan pencabutan status pembebasan bersyarat dari sekitar 240 ribu warga Ukraina yang melarikan diri ke AS selama konflik dengan Rusia.

Pernyataan Trump muncul sebagai tanggapan untuk Reuters, yang dalam laporannya mengatakan pemerintahan Trump berencana mencabut status tersebut bagi warga Ukraina paling cepat pada  April.

Biden meluncurkan program pembebasan bersyarat bagi warga Venezuela pada 2022 silam dan memperluasnya ke warga Kuba, Haiti, dan Nikaragua pada tahun 2023, karena pemerintahannya bergulat dengan tingginya tingkat imigrasi ilegal dari negara-negara tersebut.

Hubungan diplomatik dan politik antara keempat negara tersebut dan Amerika Serikat juga telah menegang.

Jalur hukum itu muncul saat Biden coba untuk menekan penyeberangan ilegal di perbatasan AS-Meksiko.

Keputusan pemerintahan Trump untuk mencabut status hukum dari setengah juta migran dapat membuat banyak dari mereka rentan terhadap deportasi jika memilih untuk tetap tinggal di AS.

Masih belum jelas berapa banyak orang yang memasuki AS dengan pembebasan bersyarat memiliki bentuk perlindungan atau status hukum lain.

Dalam pemberitahuan yang akan dipublikasikan secara resmi di Federal Register pada hari Senin, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS mengatakan pencabutan status pembebasan bersyarat akan mempermudah penempatan migran dalam proses deportasi jalur cepat yang dikenal sebagai "pengusiran cepat."

Berdasarkan kebijakan era Trump yang diterapkan pada bulan Januari, pengusiran cepat dapat diterapkan pada migran tertentu di AS selama dua tahun atau kurang.

Meksiko City (ANTARA) - Penggunaan pangkalan angkatan laut Teluk Guantanamo oleh Amerika Serikat di wilayah Kuba yang diduduki secara ilegal untuk menahan migran yang dideportasi merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kata Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez Parrilla.

"Seruan pemerintah AS untuk mengubah pangkalan angkatan laut Guantanamo menjadi 'garis depan perang migrasi' membuktikan penggunaan wilayah yang diduduki secara ilegal, yang bukan milik mereka, untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berkelanjutan & memaksakan standar ganda mereka saat menangani masalah ini," kata Parrilla, Jumat (28/2).

Perang melawan migran yang dilancarkan oleh AS di dalam negeri tidak mengatasi penyebab fenomena tersebut, yang terkait dengan "eksploitasi imperialis selama berabad-abad, penjarahan rakyat kita, dan tindakan pencekikan ekonomi untuk menggulingkan pemerintah yang sah," kata Parrilla menambahkan.

Sebelumnya pada akhir Januari, Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang menginstruksikan Pentagon dan Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk mendirikan fasilitas berkapasitas 30.000 orang di Teluk Guantanamo untuk menyediakan "ruang penahanan tambahan bagi para warga asing yang terlibat kejahatan berprioritas tinggi yang berada secara ilegal di Amerika Serikat."

Sumber: RIA Novosti

Penerjemah: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Beijing (ANTARA) - China mengkritik keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kembali memasukkan Kuba sebagai negara sponsor terorisme.

"Berulang kali menggunakan apa yang disebut daftar 'negara sponsor terorisme' untuk menjatuhkan sanksi sepihak terhadap Kuba sama sekali tidak berdasar. Hal itu sepenuhnya mengungkap sifat hegemonik, mendominasi dan penindasan oleh AS," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa (21/1).

Presiden Amerika Serikat Donald Trump memasukkan kembali Kuba ke dalam daftar negara pendukung terorisme pada Senin (20/1).

Hal itu hanya berselang enam hari setelah pada Selasa (14/1) Presiden Joe Biden menandatangani nota kesepahaman (MoU) keamanan nasional untuk membatalkan kebijakan sanksi Kuba tahun 2017 oleh Presiden Trump saat itu, yang dikenal sebagai "Nota Kesepahaman Presiden Keamanan Nasional 5" yaitu penetapan Kuba sebagai negara pendukung teroris.

"AS mencabut sebutan Kuba dan kemudian mengembalikannya hanya enam hari kemudian, seolah-olah itu adalah sesuatu yang bisa dipermainkan. Hal itu membuat orang mempertanyakan kredibilitas AS sebagai sebuah negara," ungkap Guo Jiakun.

Blokade penuh AS terhadap Kuba selama enam dekade terakhir atau bahkan lebih, ungkap Guo Jiakun, secara serius melanggar hukum internasional dan norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional, dan telah mendatangkan malapetaka pada ekonomi dan mata pencaharian rakyat Kuba.

"China menentang campur tangan AS dalam urusan dalam negeri Kuba atas nama kebebasan, demokrasi, dan antiterorisme," tambah Guo Jiakun.

China, kata Guo Jiakun, juga mendesak AS untuk segera mencabut blokade terhadap Kuba, menghapus Kuba dari daftar "negara sponsor terorisme", dan bertindak demi kepentingan perbaikan hubungan AS-Kuba serta menjaga agar belahan bumi sebelah barat tetap damai dan stabil.

Biden sebelumnya menganggap pemerintah Kuba tidak terbukti memberikan bantuan dalam bentuk apapun terhadap gerakan terorisme internasional dalam 6 bulan terakhir.

MoU itu juga secara efektif mengakhiri pembatasan terhadap orang dan badan Kuba tertentu yang melakukan transaksi keuangan dengan orang dan badan AS.

Keputusan tersebut juga mengembalikan kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Trump pada 2021 silam.

Keputusan itu disebut sebagai bagian dari kesepakatan untuk membebaskan tahanan politik di Kuba dan mereka yang ditetapkan oleh Washington sebagai orang-orang yang ditahan secara tidak adil oleh pemerintah di Havana.

Akibatnya, langkah tersebut akan memblokir warga negara AS atau individu lain untuk mengajukan klaim di pengadilan AS atas properti yang disita oleh otoritas Kuba setelah Revolusi Kuba 1959.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Washington D.C.: Pada Senin, 20 Januari 2025, Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menandatangani perintah eksekutif yang mengembalikan status Kuba sebagai negara sponsor terorisme.

Langkah ini membatalkan keputusan Mantan Presiden AS Joe Biden pada minggu sebelumnya, yang sempat mencabut status tersebut sebagai bagian dari kesepakatan yang dimediasi oleh Vatikan untuk membebaskan tahanan politik di Kuba.

Menurut laporan dari CBS Miami, Trump menyatakan bahwa keputusan ini adalah langkah untuk "melindungi keamanan nasional Amerika dan menekan rezim Kuba agar menghentikan dukungannya terhadap aktor-aktor teroris."

Ia menambahkan bahwa "Amerika Serikat tidak akan mentoleransi rezim yang secara aktif mendukung terorisme internasional."

Kenapa Kuba Sebelumnya Dianggap Negara Terorisme?

Kuba pertama kali ditetapkan sebagai negara sponsor terorisme pada tahun 1982 karena perannya dalam menyediakan dukungan kepada kelompok-kelompok gerilya dan individu yang terlibat dalam terorisme.

Menurut laporan Departemen Luar Negeri AS, Kuba memberikan pelatihan, perlindungan, dan dukungan finansial kepada kelompok seperti ELN (Ejército de Liberación Nacional) dan FARC dari Kolombia.

Bahkan hingga tahun 2019, Kuba menolak permintaan Kolombia untuk mengekstradisi pemimpin ELN yang diduga terlibat dalam serangan bom di akademi polisi Bogotá yang menewaskan 22 orang.

Selain itu, rezim Kuba juga melindungi pelaku kejahatan terorisme domestik di AS, seperti Joanne Chesimard alias Assata Shakur, yang termasuk dalam daftar teroris paling dicari oleh FBI.

Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa Kuba terus mempertahankan hubungan erat dengan negara-negara yang dianggap sponsor terorisme, seperti Iran dan Korea Utara.

Semua ini menjadi dasar penetapan Kuba sebagai negara sponsor terorisme selama beberapa dekade, meskipun status ini sempat dicabut pada tahun 2015 sebelum dikembalikan oleh Donald Trump pada tahun 2021 dan dicabut oleh Joe Biden awal tahun 2025.

Dampak Langsung pada Kebijakan AS-Kuba

Penetapan status ini memberikan konsekuensi signifikan bagi ekonomi Kuba. Dengan status tersebut, Kuba akan menghadapi larangan tambahan pada perdagangan dan investasi, serta pembatasan lebih lanjut dalam akses ke sistem keuangan internasional.

Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodríguez, menyebut langkah ini sebagai "alat politik koersif" yang dirancang untuk menghukum rakyat Kuba.

Rodríguez menegaskan bahwa Kuba tidak terlibat dalam kegiatan terorisme internasional dan langkah ini bertujuan untuk mengisolasi negara itu secara diplomatik dan ekonomi.

Tahanan Politik dan Kritik Terhadap Trump

Beberapa tahanan politik yang sempat dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan Vatikan, seperti Reyna Yacnara Barreto Batista, kini menghadapi ketidakpastian hukum.

"Kami tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini," ujar Barreto Batista, salah satu aktivis yang sebelumnya menjalani hukuman empat tahun atas tuduhan gangguan publik.

Langkah ini juga menuai kritik dari komunitas internasional, termasuk PBB, yang menyebut keputusan Trump sebagai "langkah mundur dalam hubungan internasional." Banyak negara menilai bahwa status ini lebih bernuansa politik daripada berbasis bukti.

Sekretaris Negara AS, Marco Rubio, mendukung penuh keputusan ini. "Rezim Kuba terus mendukung rezim otoriter lainnya dan memperburuk situasi hak asasi manusia di kawasan ini," ujarnya.

Rubio, yang merupakan senator asal Florida, telah lama menjadi pendukung kebijakan keras terhadap Kuba.

Baca Juga:
Trump Cabut Sanksi untuk Pemukim Israel di Palestina


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WAN)

Havana -

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memasukkan kembali Kuba ke dalam daftar negara pendukung terorisme, yang sebelumnya dicabut oleh mantan Presiden AS Joe Biden. Kuba mengecam keputusan Trump.

"Presiden Trump, dalam tindakan arogansi dan mengabaikan kebenaran, baru saja menerapkan kembali penetapan Kuba sebagai negara sponsor terorisme," tulis Presiden Kuba Miguel Díaz-Canel di media sosial X seperti dilansir CNN, Selasa (21/1/2025).

Miguel tak kaget dengan tindakan Trump. Menurutnya, keputusan Trump ini semakin menguatkan ketegangan antara Kuba dan negeri Paman Sam itu.

"Ini tidak mengejutkan. Tujuannya adalah untuk terus memperkuat perang ekonomi yang kejam melawan Kuba demi tujuan dominasi," lanjutnya.

Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez juga memberikan tanggapan pedas terhadap keputusan Trump. Bahkan, Bruno menyebut Trump adalah sosok yang angkuh.

"Karena mabuk arogansi, Presiden Trump tanpa alasan memutuskan bahwa Kuba mensponsori terorisme. Dia tahu bahwa dia BERBOHONG. Tekadnya adalah meningkatkan hukuman dan perang ekonomi terhadap keluarga Kuba. Memang akan merugikan, tapi tidak akan mematahkan tekad teguh masyarakat kita. Kami akan menang," kata Rodriguez dalam postingan di X.

Padahal, pada 14 Januari 2025, pemerintahan Biden mengumumkan mereka akan menghapus Kuba dari daftar negara sponsor terorisme. Biden menganggap pemerintah Kuba tidak terbukti memberikan bantuan dalam bentuk apapun terhadap gerakan terorisme internasional dalam 6 bulan terakhir.

Namun, Trump langsung ngegas membatalkan keputusan Biden itu. Kebijakan pembatalan itu ditandatangani Trump di arena Capital One setelah ia dilantik sebagai Presiden ke-47 AS.

(isa/nvc)

Havana -

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memasukkan kembali Kuba ke dalam daftar negara pendukung terorisme, yang sebelumnya dicabut oleh mantan Presiden AS Joe Biden. Kuba mengecam keputusan Trump.

"Presiden Trump, dalam tindakan arogansi dan mengabaikan kebenaran, baru saja menerapkan kembali penetapan Kuba sebagai negara sponsor terorisme," tulis Presiden Kuba Miguel Díaz-Canel di media sosial X seperti dilansir CNN, Selasa (21/1/2025).

Miguel tak kaget dengan tindakan Trump. Menurutnya, keputusan Trump ini semakin menguatkan ketegangan antara Kuba dan negeri Paman Sam itu.

"Ini tidak mengejutkan. Tujuannya adalah untuk terus memperkuat perang ekonomi yang kejam melawan Kuba demi tujuan dominasi," lanjutnya.

Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez juga memberikan tanggapan pedas terhadap keputusan Trump. Bahkan, Bruno menyebut Trump adalah sosok yang angkuh.

"Karena mabuk arogansi, Presiden Trump tanpa alasan memutuskan bahwa Kuba mensponsori terorisme. Dia tahu bahwa dia BERBOHONG. Tekadnya adalah meningkatkan hukuman dan perang ekonomi terhadap keluarga Kuba. Memang akan merugikan, tapi tidak akan mematahkan tekad teguh masyarakat kita. Kami akan menang," kata Rodriguez dalam postingan di X.

Padahal, pada 14 Januari 2025, pemerintahan Biden mengumumkan mereka akan menghapus Kuba dari daftar negara sponsor terorisme. Biden menganggap pemerintah Kuba tidak terbukti memberikan bantuan dalam bentuk apapun terhadap gerakan terorisme internasional dalam 6 bulan terakhir.

Namun, Trump langsung ngegas membatalkan keputusan Biden itu. Kebijakan pembatalan itu ditandatangani Trump di arena Capital One setelah ia dilantik sebagai Presiden ke-47 AS.

(isa/nvc)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkap pemerintah Indonesia membuka wacana untuk pemulangan mantan tokoh militan Jamaah Islamiyah, Encep Nurjaman alias Hambali, ke Tanah Air. Hambali saat ini ditahan di penjara militer Amerika Serikat yang berada di Guantanamo, Kuba.

"Bagaimanapun Hambali adalah warga negara Indonesia. Betapa pun salah warga negara kita di luar negeri, tetap kita harus berikan perhatian," kata Yusril dilansir Antara, Sabtu (18/1/2025).

Hambali merupakan teroris yang terlibat dalam aksi Bom Bali 2002. Dia lalu ditahan di Guantanamo atas permintaan pemerintah Amerika Serikat. Namun, hingga saat ini perkara Hambali belum mendapatkan kepastian hukum karena belum diadili oleh penegak hukum setempat.

Menurut Yusril, kasus Hambali telah kedaluwarsa jika diadili berdasarkan hukum Indonesia. "Berdasarkan hukum Indonesia, sebenarnya, kalau kejahatan itu diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, itu ada kedaluwarsanya. Kalau lebih 18 tahun, perkara itu sudah tidak bisa dituntut lagi," ujar Yusril.

Yusril mengatakan segera membuka diskusi lebih lanjut dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai wacana pemulangan Hambali. Pemerintah Indonesia, kata Yusril, juga akan membahas opsi pemulangan Hambali dengan pemerintah Amerika Serikat.

"Sekarang kan juga kami masih belum tahu kewenangan siapa, Amerika Serikat atau Kuba? Karena wilayahnya (Guantanamo) ada di Kuba, dan sampai hari ini dia sudah ditahan cukup lama di Guantanamo, tanpa diadili," kata Yusril.

Dia menuturkan wacana pemulangan Hambali merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap warga negara Indonesia yang menghadapi kasus hukum di luar negeri.

"Supaya masyarakat tahu bahwa kita tidak hanya mengurusi narapidana asing yang ada di Indonesia, tetapi kita juga mengurusi WNI yang ada di luar negeri," ujarnya.

Selain Hambali yang ditahan di Guantanamo, Yusril juga menyoroti WNI yang dijatuhi pidana mati di negara lain, seperti di Malaysia dan Arab Saudi.

"Di Malaysia ada sekitar 54 orang Indonesia yang dipidana mati yang belum dieksekusi. Di Arab Saudi ada beberapa. Mudah-mudahan setelah kita berbaik-baik dengan yang lain, Pemerintah Malaysia maupun Pemerintah Arab Saudi juga bisa kita ajak negosiasi untuk menyelesaikan kasus-kasus warga negara kita di luar negeri," pungkas Yusril.

(ygs/dnu)

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah memberi tahu Kongres tentang niatnya menghapus Kuba dari daftar negara sponsor terorisme AS.

Langkah ini bertujuan memfasilitasi pembebasan "tahanan politik" melalui kesepakatan yang ditengahi Gereja Katolik, menurut pengumuman Gedung Putih.

Pejabat senior pemerintah AS mengatakan kepada Associated Press pada hari Selasa bahwa "puluhan" tahanan yang dianggap Washington ditahan "secara tidak adil" akan dibebaskan pada akhir masa jabatan Biden pada tanggal 20 Januari.

Sebagai gantinya, Washington berencana meredakan beberapa tekanan ekonomi terhadap Havana, termasuk membalikkan aspek-aspek memorandum tahun 2017 yang telah memperketat sikap AS terhadap Kuba.

"Dalam mengambil langkah-langkah ini untuk mendukung dialog yang sedang berlangsung antara pemerintah Kuba dan Gereja Katolik, Presiden Biden juga menghormati kebijaksanaan dan nasihat yang telah diberikan kepadanya oleh banyak pemimpin dunia," ungkap Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre.

Pemerintah Kuba menggambarkan keputusan AS sebagai "langkah ke arah yang benar" tetapi menekankan sebagian besar blokade ekonomi dan sanksi masih berlaku, terus menghambat pembangunan pulau itu.

Havana menyoroti pembatasan impor bahan bakar yang sedang berlangsung, larangan perdagangan, dan sanksi keuangan berdampak parah pada penduduknya.

Kuba juga mengkritik waktu pengambilan keputusan, dengan mencatat keputusan itu diambil menjelang akhir masa jabatan kepresidenan Biden dan memperingatkan pemerintahan Presiden terpilih Donald Trump yang akan datang dapat membatalkan tindakan tersebut.

"Ini adalah perbaikan yang diperkenalkan di ambang pergantian pemerintahan... padahal seharusnya sudah terwujud bertahun-tahun yang lalu," ujar Kementerian Luar Negeri Kuba.

Trump mengembalikan penunjukan Kuba sebagai negara sponsor terorisme pada Januari 2021, dengan alasan dukungan untuk Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan melindungi buronan AS.

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah memberi tahu Kongres tentang niatnya menghapus Kuba dari daftar negara sponsor terorisme AS.

Langkah ini bertujuan memfasilitasi pembebasan "tahanan politik" melalui kesepakatan yang ditengahi Gereja Katolik, menurut pengumuman Gedung Putih.

Pejabat senior pemerintah AS mengatakan kepada Associated Press pada hari Selasa bahwa "puluhan" tahanan yang dianggap Washington ditahan "secara tidak adil" akan dibebaskan pada akhir masa jabatan Biden pada tanggal 20 Januari.

Sebagai gantinya, Washington berencana meredakan beberapa tekanan ekonomi terhadap Havana, termasuk membalikkan aspek-aspek memorandum tahun 2017 yang telah memperketat sikap AS terhadap Kuba.

"Dalam mengambil langkah-langkah ini untuk mendukung dialog yang sedang berlangsung antara pemerintah Kuba dan Gereja Katolik, Presiden Biden juga menghormati kebijaksanaan dan nasihat yang telah diberikan kepadanya oleh banyak pemimpin dunia," ungkap Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre.

Pemerintah Kuba menggambarkan keputusan AS sebagai "langkah ke arah yang benar" tetapi menekankan sebagian besar blokade ekonomi dan sanksi masih berlaku, terus menghambat pembangunan pulau itu.

Havana menyoroti pembatasan impor bahan bakar yang sedang berlangsung, larangan perdagangan, dan sanksi keuangan berdampak parah pada penduduknya.

Kuba juga mengkritik waktu pengambilan keputusan, dengan mencatat keputusan itu diambil menjelang akhir masa jabatan kepresidenan Biden dan memperingatkan pemerintahan Presiden terpilih Donald Trump yang akan datang dapat membatalkan tindakan tersebut.

"Ini adalah perbaikan yang diperkenalkan di ambang pergantian pemerintahan... padahal seharusnya sudah terwujud bertahun-tahun yang lalu," ujar Kementerian Luar Negeri Kuba.

Trump mengembalikan penunjukan Kuba sebagai negara sponsor terorisme pada Januari 2021, dengan alasan dukungan untuk Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan melindungi buronan AS.

Biden telah mendukung penghapusan Kuba dari daftar tersebut selama masa jabatan mantan Presiden Barack Obama tetapi hingga saat ini tidak membalikkan kebijakan Trump, bahkan menjatuhkan sanksi tambahan selama masa jabatannya.

Tim transisi Trump belum mengonfirmasi apakah Presiden terpilih akan membatalkan langkah tersebut.

Beberapa anggota parlemen Republik mengkritik tindakan Biden. Senator Ted Cruz (R-Texas) menyebut keputusan itu "tidak dapat diterima berdasarkan manfaatnya" dan berjanji bekerja sama dengan Trump untuk "segera membatalkannya".

Anggota DPR Carlos Gimenez (Republikan-Florida) juga mengecam langkah tersebut, menyebut Biden sebagai "pengecut yang menyedihkan."

Washington (ANTARA) - Presiden Amerika Serikat Joe Biden memutuskan mencabut negara Kuba dari daftar "negara pendukung terorisme" menyusul serangkaian kebijakan yang dikoordinasikan dengan Gereja Katolik dalam rangka kesepakatan pembebasan tahanan politik di Kuba, demikian Gedung Putih.

"Sejak awal kepemimpinan Presiden Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris, kebijakan AS terhadap Kuba berfokus pada pemberdayaan rakyat Kuba untuk menentukan masa depannya sendiri serta pemajuan HAM," ucap Juru Bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre, Selasa.

Dengan demikian, AS mengambil sejumlah langkah mendukung rakyat Kuba "melalui kesepahaman dengan Gereja Katolik di bawah kepemimpinan Paus Fransiskus" untuk memperbaiki nasib rakyat Kuba, kata dia.

Dalam sebuah memorandum yang dirilis Gedung Putih, Biden menyatakan bahwa pemerintah Kuba tak terbukti memberi bantuan dalam bentuk apapun terhadap gerakan terorisme internasional dalam enam bulan terakhir.

Kuba juga telah memberi jaminan untuk tak lagi mendukung gerakan semacam itu di masa depan. Untuk itu, Presiden AS akan meneruskan informasi terkait perubahan status Kuba ini kepada Kongres AS.

Selain itu, Biden memutuskan memberi keringanan selama 6 bulan terhadap Kuba supaya tidak terdampak atas pemberlakuan sebagian dari sebuah UU terkait embargo AS terhadap Kuba yang disahkan pada 1995.

Ia juga membatalkan sebuah instruksi yang disahkan Donald Trump pada masa jabatan pertamanya sebagai Presiden AS pada 2017 untuk memperketat tekanan ekonomi terhadap pemerintah Kuba.

Meski demikian, Trump kemungkinan akan membatalkan pencabutan status terhadap Kuba ini begitu dilantik sebagai Presiden AS pada 20 Januari mendatang.

Terlebih, Trump adalah Presiden AS yang kembali menyematkan status "negara pendukung terorisme" terhadap Kuba di masa jabatan pertamanya sebagai presiden pada 2021, setelah status itu sempat dicabut beberapa tahun sebelumnya.

Sementara itu, Jean-Pierre menyebut bahwa Gereja Katolik telah mengabari Gedung Putih soal rencana Kuba untuk mulai "membebaskan sejumlah besar tahanan politik dengan segera".

"Melalui langkah yang ditempuh untuk menguatkan dialog antara Pemerintah Kuba dan Gereja Katolik ini, Presiden Biden juga menghormati kebijaksanaan dan nasihat dari para pemimpin dunia, khususnya pemimpin Amerika Latin, yang mendorongnya mengambil tindakan ini," ucap jubir Gedung Putih.

Ia turut menyatakan bahwa langkah ini merupakan bentuk apresiasi terhadap usaha Gereja Katolik untuk mendorong Kuba supaya secara konstruktif "memulihkan kebebasan terhadap rakyatnya dan menciptakan kondisi untuk memperbaiki kualitas hidup rakyat Kuba".

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Nabil Ihsan
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Havana -

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengurangi populasi tahanan di pusat penahanan Teluk Guantanamo di Kuba hingga hampir separuhnya. Otoritas AS telah mengirimkan 11 tahanan Guantanamo di antaranya ke Oman.

Militer AS dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters, Selasa (7/1/2025), menyebut saat ini hanya tersisa 15 tahanan di Guantanamo usai pengiriman 11 tahanan ke Oman tersebut.

Pengurangan jumlah tahanan Guantanamo ini dilakukan menyusul dorongan besar-besaran untuk menutup fasilitas itu oleh pemerintahan Biden pada hari-hari terakhir masa jabatannya.

Pusat tahanan Guantanamo pertama kali dibuka pada 11 Januari 2002 oleh George W Bush yang menjabat Presiden AS saat itu. Pusat tahanan ini digunakan untuk menahan para tersangka terorisme dan "para kombatan musuh ilegal" selama "Perang Melawan Teror" AS setelah serangan 11 September 2011 di New York dan Washington DC.

Menurut data Pentagon atau Departemen Pertahanan AS, Pusat Tahanan Teluk Guantanamo pernah menampung sebanyak 680 tahanan pada puncak masa penahanan tahun 2003 lalu.

Pemindahan 11 tahanan Guantanamo, yang semuanya berasal dari Yaman, menjadikan tahanan yang ada di kompleks pangkalan Angkatan Laut AS di Kuba kini menampung tahanan yang lebih sedikit dibandingkan ketika pusat tahanan itu dibuka dengan kedatangan para tahanan dari Afghanistan.

"Amerika Serikat mengapresiasi kesediaan pemerintah Oman dan mitra-mitra lainnya untuk mendukung upaya AS yang sedang berlangsung yang berfokus pada pengurangan populasi tahanan secara bertanggung jawab dan pada akhirnya menutup fasilitas Teluk Guantanamo," sebut militer AS dalam pernyataannya.

Pentagon menyebutkan nama 11 tahanan yang dipindahkan ke Oman tersebut, yakni Uthman Abd al-Rahim Muhammad Uthman, Moath Hamza Ahmed al-Alwi, Khalid Ahmed Qassim, Suhayl Abdul Anam al Sharabi, Hani Saleh Rashid Abdullah, Tawfiq Nasir Awad Al-Bihani, Omar Mohammed Ali al-Rammah, Sanad Ali Yislam Al Kazimi, Hassan Muhammad Ali Bib Attash, Sharqawi Abdu Ali Al Hajj, dan Abd Al-Salam Al-Hilah.

Dari 15 tahanan yang tersisa di Guantanamo, Pentagon menyebut tiga tahanan memenuhi syarat untuk dipindahkan dan jumlah yang sama memenuhi syarat untuk kasusnya ditinjau oleh dewan peninjau berkala. Sisanya telah didakwa atau dihukum atas kejahatan perang.

Fasilitas di Teluk Guantanamo itu sudah sejak lama dikritik oleh kelompok hak asasi manusia (HAM) dan para advokat hukum untuk potensi pelanggaran HAM internasional dan kondisi di pusat tahanan tersebut.

(nvc/ita)