Kuasa hukum Presiden ke-7 Joko Widodo, Yakup Hasibuan, menegaskan pihaknya hanya akan menunjukkan ijazah asli Jokowi jika ada perintah dari pengadilan.

Yakup pun menyebut wacana ijazah palsu Jokowi yang kembali beredar di media sosial sebagai tudingan menyesatkan.

"Kami sayangkan dan itu sangatlah tidak berdasar hukum dan sangat menyesatkan. Kenapa? Pertama, kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi, kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan dan sebagainya. Itu pasti kami akan taat dan kami tunjukkan," kata Yakup di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/4).

Yakup mengatakan kliennya tak punya kewajiban secara hukum untuk menunjukkan ijazah asli atau dalam bentuk copy kepada publik selama tidak ada perintah pengadilan. 

"Artinya, hal ini kami cukup tegas bahwa kami tidak akan menunjukkan dan kami tidak mempunyai kewajiban hukum untuk menunjukkan copy atau asli dari ijazah Bapak Jokowi. Kecuali dimintakan oleh hukum atau pengadilan, itu pasti," ujarnya.

Yakup berkata akan menjadi contoh buruk jika kliennya menunjukkan ijazah asli tanpa perintah pengadilan. Sebab, katanya, pihaknya sebagai tertuduh tidak tidak bisa dibebani untuk membuktikan tuduhan tersebut.

Ia pun mengingatkan publik bahwa tudingan ijazah palsu tersebut sudah tiga kali digugat ke pengadilan dengan hasil penggugat selalu kalah di pengadilan.

Atas dasar itu Yakup meminta masyarakat tak lagi menyebar fitnah terkait ijazah palsu. Yakup meminta semua pihak menghormati hak hukum Jokowi.

"Ini preseden yang sangat buruk, karena saya pun bukan hanya, saya sebagai sipil saja, saya bukan pejabat, saya bukan apa, saya sebagai sipil saja, pasti saya sangat berkeberatan jika ada orang yang menuduh saya, ijazah saya palsu, kemudian seakan-akan saya yang harus terbeban untuk membuktikan," ujarnya.

Menurutnya, tuduhan ijazah palsu tersebut telah selesai. Dia pun meminta masyarakat tak menimbulkan narasi-narasi yang menyesatkan.

"Jadi (tiga) gugatan mereka semua kalah dan sampai sekarang tidak ada satu pun putusan pengadilan yang menyatakan ijazah Bapak Jokowi itu palsu," ujarnya.

"Jadi balik lagi, kita masuk ke sudut pandang dan rasionalitas. Jadi logikanya ini harus mulai diputar. Jadi kami mengimbau juga pada seluruh masyarakat yang bahwa kalau masih ada narasi-narasi, kalau ada aslinya buktikan saja. Itu sangatlah kebalik dan menyesatkan," imbuh dia.

Dalam kesempatan yang sama, kuasa hukum lainnya, Firmanto Laksana, mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan jalur hukum. Sebab, dia mengatakan tuduhan ijazah palsu terhadap Jokowi tidak mendasar.

"Kami terus akan mengkaji, akan mencadangkan, mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum bagi siapapun yang mencoba untuk membangun narasi-narasi, membangun hal-hal negatif pembunuhan karakter terhadap Bapak Jokowi," ujarnya.

"Karena sudah sangat terang, jelas, sudah diverifikasi oleh lembaga yang berwenang, pihak yang berwenang, sudah disampaikan jika ingin berkomunikasi karena Bapak sudah menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya dalam rangka melakukan sepanjang ijazah yang disampaikan," sambungnya.

Berbagai lembaga kompeten antara lain Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), kata Firmanto, telah memeriksa keaslian ijazah Jokowi.

"Jadi karena sudah dilakukan verifikasi oleh para pihak yang berkompeten, yang berwenang, termasuk KPUD, KPU Pusat, kemudian dekanat, rektorat UGM, dan juga pihak lain, termasuk bapak (Jokowi) sendiri," ujarnya.

Jokowi mempertimbangkan langkah hukum terkait tuduhan ijazah palsunya yang kembali marak di media sosial. Jokowi mengungkapkan langkah tersebut masih dikaji oleh tim hukumnya.

"Ya (langkah hukum) dipertimbangkan untuk dikaji lebih dalam oleh pengacara karena memang sudah disampaikan oleh Rektor UGM, terakhir Dekan Fakultas Kehutanan kan sudah jelas semuanya," kata Jokowi di Solo, Jumat (11/4).

Jokowi menegaskan dirinya merupakan alumni Universitas Gadjah Mada (UGM). Dia mengatakan keaslian ijazah itu juga sudah dijelaskan oleh UGM.

"Sudah disampaikan oleh rektor, dekan, tidak hanya sekali sudah dibuka seperti itu. Kalau masih urusan huruf lah, sampai urusan angka, kalau itu udah," ujarnya.

Cek selengkapnya di sini...

Kuasa hukum Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Yakup Hasibuan, membantah tudingan ijazah palsu Jokowi. Yakup mengatakan pihaknya hanya akan menunjukkan ijazah asli Jokowi jika ada perintah dari pengadilan.

"Kami sayangkan dan itu sangatlah tidak berdasar hukum dan sangat menyesatkan. Kenapa? Pertama, kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi, kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan dan sebagainya. Itu pasti kami akan taat dan kami tunjukkan," kata Yakup di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).

Yakup mengatakan ijazah tersebut tak akan ditampilkan jika tak ada perintah pengadilan. Sebab, menurutnya, hal itu akan menimbulkan contoh buruk.

"Artinya, hal ini kami cukup tegas bahwa kami tidak akan menunjukkan dan kami tidak mempunyai kewajiban hukum untuk menunjukkan copy atau asli dari ijazah Bapak Jokowi. Kecuali dimintakan oleh hukum atau pengadilan, itu pasti," ujarnya.

Yakup mengatakan perihal tudingan ijazah palsu tersebut telah tiga kali digugat ke pengadilan. Namun, kata dia, para penggugat tersebut selalu kalah di pengadilan.

Yakup pun meminta masyarakat tak lagi menyebar fitnah terkait ijazah palsu. Yakup meminta semua pihak menghormati hak hukum Jokowi.

"Ini preseden yang sangat buruk, karena saya pun bukan hanya, saya sebagai sipil saja, saya bukan pejabat, saya bukan apa, saya sebagai sipil saja, pasti saya sangat berkeberatan jika ada orang yang menuduh saya, ijazah saya palsu, kemudian seakan-akan saya yang harus terbeban untuk membuktikan," ujarnya.

Menurutnya, tuduhan ijazah palsu tersebut telah selesai. Dia pun meminta masyarakat tak menimbulkan narasi-narasi yang menyesatkan.

"Jadi (tiga) gugatan mereka semua kalah dan sampai sekarang tidak ada satu pun putusan pengadilan yang menyatakan ijazah Bapak Jokowi itu palsu," ujarnya.

"Jadi balik lagi, kita masuk ke sudut pandang dan rasionalitas. Jadi logikanya ini harus mulai diputar. Jadi kami mengimbau juga pada seluruh masyarakat yang bahwa kalau masih ada narasi-narasi, kalau ada aslinya buktikan saja. Itu sangatlah kebalik dan menyesatkan," imbuh dia.

Dalam kesempatan yang sama, kuasa hukum lainnya, Firmanto Laksana, mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan jalur hukum. Sebab, dia mengatakan tuduhan ijazah palsu terhadap Jokowi tidak mendasar.

"Kami terus akan mengkaji, akan mencadangkan, mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum bagi siapapun yang mencoba untuk membangun narasi-narasi, membangun hal-hal negatif pembunuhan karakter terhadap Bapak Jokowi," ujarnya.

"Karena sudah sangat terang, jelas, sudah diverifikasi oleh lembaga yang berwenang, pihak yang berwenang, sudah disampaikan jika ingin berkomunikasi karena Bapak sudah menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya dalam rangka melakukan sepanjang ijazah yang disampaikan," sambungnya.

Selain itu, menurutnya, keaslian ijazah Jokowi juga sudah diverifikasi oleh berbagai lembaga kompeten. Di antaranya, Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Jadi karena sudah dilakukan verifikasi oleh para pihak yang berkompeten, yang berwenang, termasuk KPUD, KPU Pusat, kemudian dekanat, rektorat UGM, dan juga pihak lain, termasuk bapak (Jokowi) sendiri," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), mempertimbangkan langkah hukum karena terkait tuduhan ijazah palsunya. Jokowi mengungkapkan langkah tersebut masih dikaji oleh tim hukumnya.

"Ya (langkah hukum) dipertimbangkan untuk dikaji lebih dalam oleh pengacara karena memang sudah disampaikan oleh Rektor UGM, terakhir Dekan Fakultas Kehutanan kan sudah jelas semuanya," kata Jokowi di Solo seperti dilansir detikJateng, Jumat (11/4).

Jokowi menegaskan dirinya merupakan alumni Universitas Gadjah Mada (UGM). Dia mengatakan keaslian ijazah itu juga sudah dijelaskan oleh UGM.

"Sudah disampaikan oleh rektor, dekan, tidak hanya sekali sudah dibuka seperti itu. Kalau masih urusan huruf lah, sampai urusan angka, kalau itu udah," ujarnya.

Lihat juga video: Ramai-Ramai Teman Kuliah Jokowi Tunjukan Ijazah dan Foto Wisuda

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Tim hukum pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) dan Suswono, mencabut laporan mereka terhadap KPU Jakarta hingga KPU Jakarta Timur dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Tim RIDO ingin menjaga kondusivitas dan menerima hasil Pilkada Jakarta.

"Seiring dengan tim pemenangan 01 telah menerima hasil Pemilukada Jakarta yang disampaikan secara resmi oleh Paslon dan tim pemenangan hari ini dengan berbagai catatan, maka kami tim hukum juga secara resmi mencabut pengaduan ke DKPP terhadap KPUD Jakarta dan Jakarta Timur hari ini," kata anggota Tim Hukum RIDO, Muslim Jaya Butar-butar dalam keterangannya, Jumat (13/12/2024).

Muslim mengatakan pihaknya telah menerima hasil penetapan KPU Jakarta. Dia mengatakan tim RIDO memilih untuk mencabut laporan dari DKPP demi menghindari konflik berkepanjangan.

"Demi kondusifnya Jakarta agar KPUD dapat menjalankan tugas-tugasnya meskipun catatan-catatan pengaduan kami banyak persoalan ketidakprofesionalan KPUD Jakarta dalam menjalankan penyelenggaraan Pemilu di Jakarta," ujar Muslim.

"Kami yakin akan dikabulkan namun karena sudah keputusan tim pemenangan untuk menerima Pemilukada Jakarta maka laporan DKPP terhadap KPU kami cabut," tambahnya.

Tim RIDO berharap KPU Jakarta ke depannya bisa menjalankan kewenangan dengan baik. Dia juga menyinggung kemungkinan adanya perubahan sistem Pemilu ke depan, di mana gubernur dipilih oleh DPRD.

"Ke depan kami berharap KPUD Jakarta mampu menjalankan tugasnya dengan baik agar tingkat partisipasi masyarakat Jakarta tidak rendah ke depan apabila nantinya Pemilukada 2029 tetap pemilihan langsung," ujar Muslim.

"Namun, apabila ke depan sistem pemilu 2029 diubah dengan sistem perwakilan DPRD, maka KPUD Jakarta juga harus bersiap dan berbenah diri dari saat ini segala kemungkinan perubahan sistem Pemilu," sambungnya.

Sebelumnya, Ridwan Kamil juga telah menyatakan menerima hasil Pilkada 2024. Dia mengucapkan selamat kepada Pramono Anung dan Rano Karno yang meraih suara terbanyak dalam Pilkada 2024.

"Pasangan RIDO memutuskan untuk menerima hasil Pilkada Jakarta yang telah ditetapkan oleh KPUD. Dengan begitu kami mengucapkan selamat kepada Mas Pramono Anung dan Bang Rano Karno yang akan memimpin Jakarta di 5 tahun ke depan," ujar Ridwan Kamil.