Sari Yuliati menjadi salah satu nominator dalam Sekar Agni Negeri. Anggota DPR RI ini mempunyai perhatian khusus pada pendampingan hukum untuk kaum rentan.

Sari Yuliati merupakan politikus dari Partai Golkar yang saat ini berstatus sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI 2024-2029 dan bendahara umum DPP Partai Golkar. Pada pemilihan legislatif 2024 Sari maju dari daerah pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) II yang meliputi Lombok Tengah, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Kota Mataram. Sebelumnya ia juga tercatat duduk di Komisi III DPR RI untuk periode 2019-2024.

Sari Yuliati telah dua periode bertugas di Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Dalam kapasitasnya sebagai wakil rakyat, Sari aktif mengadvokasi penanganan kasus hukum yang terjadi di Dapilnya maupun dalam skala nasional. Misalnya saat Sari menyoroti kasus bunuh diri seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kayangan, Lombok Utara. Ia mendesak Polda NTB melakukan investigasi secara transparan karena adanya dugaan oknum kepolisian yang melakukan intimidasi dan pelanggaran prosedur kepada korban.

Sari juga dikenal aktif dalam mengawal proses reformasi hukum dan peradilan. Misalnya dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Ia menyoroti pentingnya keseimbangan antara perlindungan tersangka, korban, serta efektivitas dalam penegakan hukum. Selain itu Sari juga terlibat dalam diskusi terkait penerapan restorative justice, termasuk terlibat dalam diskusi dengan Duta Besar Inggris Dominic Jermey terkait penerapan restorative justice di inggris. Pertemuan ini menjadi bagian dari referensi penyusunan RUU KUHAP.

Selain itu ia juga dikenal dengan perhatiannya pada perlindungan hukum perempuan dan anak. Contohnya pada kasus pemerkosaan kakak adik di Purworejo (2024), di mana dia menyatakan bahwa kasus kasus kekerasan seksual kepada anak tidak boleh diselesaikan diluar jalur pidana. Ia juga meminta semua pihak proaktif dalam mengutamakan hak dan keadlian bagi korban. Berkat kiprahnya ini, ia pun menjadi nominator Sekar Agni Negeri.

Sekar Agni Negeri merupakan ajang penghargaan yang diinisiasi detikcom untuk menghargai kontribusi perempuan Indonesia sekaligus sebagai pengingat akan perjuangan Raden Ayu Kartini. Ajang ini juga sebagai bentuk nyata dari semangat yang diwariskan Kartini serta upaya detikcom untuk terus mendukung pemberdayaan perempuan dan menyoroti peran mereka dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih baik.

Kategori Sekar Agni menggambarkan beragam kontribusi perempuan dalam memperkuat berbagai sektor kehidupan, mulai dari politik, seni, budaya, hingga dunia pendidikan dan bisnis. Sekar Agni terdiri dari enam kategori penghargaan di antaranya:

1. Perempuan Wakil Rakyat Inspirasi Negeri
2. Perempuan Inspirasi Negeri
3. Perempuan Pelindung Seni Budaya
4. Perempuan Pemimpin Daerah
5. Perempuan Inspirator Bisnis
6. Perempuan Pejuang Pendidikan

Dengan adanya program ini, diharapkan para perempuan yang menjadi penerima penghargaan dapat semakin bersemangat untuk memberikan kontribusi terbaik mereka bagi negeri ini.

Nantinya, para Sekar Agni akan membagikan kisah melalui segmen spesial detikPagi dan detikSore. detikers bisa menontonnya secara live streaming di detikcom. Catat tanggalnya ya, acara ini akan tayang pada 7-9 Mei 2025 mendatang!

Simak juga "Selvi Ananda Beri Pesan untuk Perempuan: Saling Menopang-Mendukung" di sini:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Mataram (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa organisasi profesi seperti organisasi kedokteran idealnya hanya ada satu di Indonesia.

Hal ini disampaikan Yusril Ihza Mahendra menyikapi adanya dualisme organisasi profesi kedokteran yang ada di Indonesia, antara Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI), saat menghadiri dan membuka Muktamar XXXII Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu.

Yusril mengatakan bahwa IDI adalah organisasi profesi yang berbeda dari organisasi lain seperti organisasi kemasyarakatan (ormas), perkumpulan, yayasan atau pun partai politik.

"IDI ini organisasi profesi yang berbeda dari ormas, perkumpulan, yayasan apalagi dengan parpol, sudah pasti berbeda," kata Yusril.

Menurutnya, persoalan organisasi profesi seperti di kedokteran atau pun organisasi profesi lainnya sampai dengan hari ini belum mempunyai undang-undang (UU) tentang Organisasi Profesi. Oleh karena itu ke depan, kata Yusril, alangkah baiknya bagaimana memikirkan sebaiknya organisasi profesi tersebut memiliki UU.

Sebab, kata dia, organisasi profesi akan menjalankan sebagian daripada fungsi-fungsi negara, walaupun organisasi profesi bukan organ negara tetapi organisasi profesi menjalankan sebagian fungsi negara. Demikian pula dengan masalah kesehatan.

"Ini menjadi tugas pemerintah untuk merancang UU organisasi profesi," ujarnya.

Yusril mengakui pada dasarnya masalah kesehatan ini tanggungjawab negara tapi negara tidak bisa langsung melaksanakannya, karena itu negara memerlukan orang yang memiliki keahlian dan profesi di bidang itu (kesehatan, red). Artinya tugas tersebut tidak bisa diserahkan kepada orang yang tidak memiliki latar belakang itu (kesehatan red).

"Oleh karena itu fungsi-fungsi kedokteran ini melalui organisasi seperti IDI sama dengan fungsi pertahanan negara kita. Kenapa, karena kalau rakyatnya tidak sehat, rakyatnya pada sakit semua, berpengaruh pada ketahanan kepada bangsa dan negara kita," tegasnya.

Karena itu pemerintah lanjutnya, betul-betul berkeinginan menjalin suatu kemitraan yang baik dengan IDI. Bahkan, sejauh mungkin tidak ada perbedaan pandangan antara pemerintah dengan IDI. Kalaupun ada, tentu diselesaikan dengan cara-cara musyawarah demi kepentingan bersama. Untuk itu, pemerintah tentu dengan cara-cara persuasif akan berupaya menjembatani perbedaan-perbedaan itu.

"Kalau kita bicara secara idealnya, dokter itu berhimpun dalam sebuah organisasi profesi bukan berhimpun dalam ormas. Kalau ormas siapapun bisa bikin ormas. Tapi kalau organisasi profesi hanya orang yang mempunyai profesi di situ," terang Yusril.

"Karena organisasi profesi itu, seperti advokat tidak mungkin bisa mengangkat advokat. Kalau IDI tidak mengangkat dokter tapi izin dokter atau rekomendasi izin untuk praktek dan kemudian melakukan pengawasan, pendidikan dan menerapkan sanksi tugas IDI. Karena organisasi profesi yang mempunyai hal itu. Dan itu tidak ada pada ormas," sambungnya.

Oleh karena itu, dalam posisi dualisme organisasi profesi antara IDI dan PSDI ini, Yusril menegaskan bahwa pemerintah akan berusaha menjembatani supaya akhirnya betul-betulnya mempunyai organisasi profesi kedokteran yang kuat dan menjadi mitra negara dalam menyelesaikan persoalan kesehatan yang dihadapi bersama.

"Jadi kita tidak bicara soal pengakuan dan tidak pengakuan. Pemerintah sebetulnya menjembatani perbedaan sampai saatnya kita memiliki organisasi kedokteran yang harapannya hanya satu organisasi profesi. Kalau ormas orang bisa buat banyak tapi kalau profesi satu. Yang jelas pemerintah berusaha menjembatani hal itu dan menyelesaikan dengan cara musyawarah. Toh ini juga untuk demi kebaikan kita semua," katanya.

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Hassanudin merespons kasus dugaan pelecehan seksual oleh seorang pria difabel asal Kota Mataram, IWAS (21). Hassanudin mengatakan 13 orang yang menjadi korban akan diberi pendampingan hukum.

"Semua diberikan pendampingan (hukum)," kata Hassanudin saat dikonfirmasi di Mataram, seperti dilansir detikBali, Jumat (6/12/2024).

Hassanudin mengatakan kebutuhan korban akan dipenuhi. Dia menegaskan semua pihak memiliki hak yang sama sebagai warga negara.

"Sesuai kebutuhan (pendampingan hukum), korban dibutuhkan, siapapun punya hak yang sama (untuk dapat pendampingan hukum). Sesuai dengan hak warga negara, semua diperlakukan sama," jelas mantan Pj Gubernur Sumatera Utara (Sumut) tersebut.

Kasus dugaan pelecehan seksual ini mencuat tatkala salah seorang mahasiswi di Mataram berinisial MA melaporkan IWAS ke Polda NTB. Setelah laporan tersebut ditindaklanjuti, sejumlah korban IWAS lain mulai bersuara. IWAS saat ini berstatus tersangka dan menjadi tahanan rumah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB Nunung Trianingsih sebelumnya telah memastikan Pemprov NTB siap memberikan pendampingan hukum kepada belasan korban dugaan pelecehan seksual oleh IWAS.

"(Kalau mereka tidak mau) kami tidak bisa memaksa, karena (korban) ini sudah masuk (kategori) perempuan dewasa. Kecuali kalau anak-anak, kami ikut mendampingi," kata Nunung.

Baca selengkapnya di sini

Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Hassanudin mengatensi kasus dugaan pelecehan seksual oleh IWAS (21), seorang pria difabel asal Kota Mataram. Hassanudin memastikan pendampingan hukum bagi para korban. Sejauh ini, ada 13 korban IWAS, dan tiga korban di antaranya masih anak-anak.

"Semua diberikan pendampingan (hukum)," kata Hassanudin saat dikonfirmasi di Mataram, Jumat (6/12/2024).

Sebagai informasi, kasus dugaan pelecehan seksual ini mencuat tatkala salah seorang mahasiswi di Mataram berinisial MA melaporkan IWAS ke Polda NTB.

Kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual ke Polda NTB dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/166.a/X/2024/SPKT/POLDA NTB. IWAS saat ini berstatus tersangka dan menjadi tahanan rumah. Setelah laporan tersebut ditindaklanjuti, sejumlah korban IWAS lain mulai bersuara.

"Sesuai kebutuhan (pendampingan hukum), korban dibutuhkan, siapa pun punya hak yang sama (untuk dapat pendampingan hukum). Sesuai dengan hak warga negara, semua diperlakukan sama," jelas mantan Pj Gubernur Sumatera Utara (Sumut) tersebut.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB Nunung Trianingsih memastikan Pemprov NTB siap memberikan pendampingan hukum kepada belasan korban dugaan pelecehan seksual oleh IWAS.

"(Kalau mereka tidak mau) kami tidak bisa memaksa, karena (korban) ini sudah masuk (kategori) perempuan dewasa. Kecuali kalau anak-anak, kami ikut mendampingi," kata Nunung.

Terkait kasus pelecehan seksual yang dilakukan IWAS, warga Kota Mataram, Nunung berharap kasus pelecahan seksual yang saat ini menjadi sorotan nasional itu bisa cepat selesai. Para korban IWAS, dia berujar, sudah sepatutnya mendapatkan keadilan.

"Kami harap kasus ini bisa cepat selesai, ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Kekurangan itu tidak menjadi batasan untuk dia tidak melakukan, tapi ini masih praduga ya. Untuk saat ini, kami (Pemprov) fokus dulu untuk memberi pendampingan bagi para korban," tandasnya.

Video: Dean Desvi Akui Dapat Pelecehan Seksual di Lokasi Syuting

Video: Dean Desvi Akui Dapat Pelecehan Seksual di Lokasi Syuting

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) siap memberikan pendampingan hukum belasan korban dugaan pelecehan seksual oleh IWAS (21), seorang pria difabel. Sejauh ini, ada 13 korban IWAS. Tiga korban di antaranya masih anak-anak.

"Beberapa hari lalu kami (UPTD Kota Mataram) sudah berupaya menawarkan (pendampingan) tapi yang bersangkutan (korban) tidak berkenan. Tapi kami mau coba lagi hari ini," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB Nunung Trianingsih di Mataram, Rabu (4/12/2024).

Nunung menuturkan dalam kasus pelecehan seksual ini, Pemprov tidak bisa serta merta melakukan pendampingan hukum. Sebab, harus melalui persetujuan sejumlah korban yang sudah berusia dewasa.

"(Kalau mereka tidak mau) kami tidak bisa memaksa, karena (korban) ini sudah masuk (kategori) perempuan dewasa. Kecuali kalau anak-anak, kami ikut mendampingi," tutur Nunung.

Nunung berharap kasus pelecehan seksual yang saat ini menjadi sorotan nasional bisa cepat selesai. Para korban IWAS, dia berujar, sudah sepatutnya mendapatkan keadilan.

"Kami harap kasus ini bisa cepat selesai, ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Kekurangan itu tidak menjadi batasan untuk dia tidak melakukan, tapi ini masih praduga ya. Untuk saat ini kami fokus dulu untuk memberi pendampingan bagi para korban," tandasnya.

Kasus dugaan pelecehan seksual ini mencuat tatkala salah seorang mahasiswi di Mataram berinisial MA melaporkan IWAS ke Polda NTB. Kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual ke Polda NTB dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/166.a/X/2024/SPKT/POLDA NTB.

IWAS saat ini berstatus tersangka dan menjadi tahanan rumah. Setelah laporan tersebut ditindaklanjuti, sejumlah korban IWAS lain mulai bersuara.

Video: Dean Desvi Akui Dapat Pelecehan Seksual di Lokasi Syuting

Video: Dean Desvi Akui Dapat Pelecehan Seksual di Lokasi Syuting