JAKARTA - Kejaksaan Agung ( Kejagung ) menjadi lembaga penegak hukum dengan tingkat kepercayaan publik yang paling tinggi dibandingkan lainnya. Hal tersebut berdasarkan hasil survei terkini Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengenai RUU KUHAP, salah satunya terkait tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia.

?Kalau untuk para penegak hukum, berarti di antara penegak hukum yang lain, Kejaksaan Agung ini cukup konsisten, dibandingkan survei sebelumnya juga cukup konsisten,? ujar Peneliti LSI Yoes C Kenawas dalam konferensi pers di kawasan Jalan Bangka Raya, Mampang, Jakarta Selatan, Minggu (13/4/2025).

Korps Adhyaksa itu mendapatkan tingkat kepercayaan publik sebesar 75 persen. Kemudian selanjutnya Mahkamah Konstitusi (MK) 72 persen, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 68 persen, pengadilan 66 persen, dan Polri 65 persen.



?Diikuti Mahkamah Konstitusi, KPK, pengadilan, dan yang terakhir itu Polri. Kalau kita lihat trennya, juga dibandingkan tahun lalu ya, Presiden sekarang di 88 persen, TNI di 84 persen, Kejaksaan Agung di 75 persen, 72 persen ini di Mahkamah Konstitusi, diikuti KPK, pengadilan, dan terakhir kepolisian,? ujarnya

Yoes mengatakan, survei kali ini tidak jauh berbeda hasil penilaiannya jika dibandingkan dengan data Januari 2025. ?Kejaksaan sudah melakukan banyak penangkapan besar, seperti kasus Suami Sandra Dewi, Pertamina, itu sudah dilihat masyarakat dan mendapat apresiasi. Namun tetap masih banyak kasus di luar sana yang perlu untuk ditangani,? pungkasnya.

LSI melakukan survei tentang RUU KUHAP ini pada 22-26 Maret 2025 dengan target populasi survei adalah Warga Negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas, atau sudah menikah dan memiliki telepon atau telepon selular. Sampel yang digunakan sebanyak 1.214 responden yang dipilih melalui metode Double Sampling (DS).

DS adalah pengambilan sampel secara acak dari kumpulan data hasil survei tatap muka LSI yang dilakukan sebelumnya. Margin of error dalam survei ini diperkirakan kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dan asumsi simple random sampling.

Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk mempublikasikan naskah asli Rancangan Undang-undang (RUU) Polri.

"Kita harus juga nanti, mungkin Mensesneg dan tokoh-tokoh kita itu untuk menunjukkan bahwa naskah yang sah itu diungkapkan kepada masyarakat. Ini yang sah naskahnya supaya enggak beredar macam-macam fiktif," ujar Prabowo dalam wawancara dengan tujuh jurnalis di sebuah meja bundar di kediamannya, Hambalang, Bogor, Minggu (6/4) lalu.

Dalam kesempatan itu, Prabowo bicara soal penguatan kewenangan Polri. Hal itu disampaikan untuk menjawab kekhawatiran publik yang menilai revisi UU Polri tidak menjawab akar masalah di tubuh korps bhayangkara tersebut.

"Kalau polisi sudah diberi wewenang yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, untuk memberantas kriminalitas, memberantas penyelundupan, narkoba, dan sebagainya, melindungi masyarakat, keamanan tertib, saya kira cukup. Kenapa kita harus mencari-cari? menurut saya," kata Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo mengklaim akan meminta para anggota parlemen khususnya bagian dari koalisi politiknya untuk bisa melibatkan masyarakat awam sebagai mitra dalam pembentukan aturan perundang-undangan di masa mendatang.

Dengan demikian, masyarakat awam bisa lebih merasa dilibatkan dalam penerbitan sebuah peraturan atau perundangan.

"Nanti akan saya bicarakan dengan tokoh-tokoh koalisi supaya ada transparansi. Setiap Undang-undang ya ada dengar pendapat, undang semua stakeholder dibahas," Prabowo menutup pernyataannya.

JAKARTA - Peran Polri dalam proses penyidikan harus diperluas. Sebab, Korps Bhayangkara memiliki pengalaman dan sarana prasaran yang mumpuni.

Hal itu disampaikan praktisi sekaligus pengamat hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Adi Mansar dalam Seminar Membangun Peradaban Penegakan Hukum di Indonesia bertajuk "Telaah Kritis RUU KUHAP? di Auditorium UMSU

"Polri lembaga satu-satunya yang mempunyai sarana dan prasarana yang mumpuni. Untuk itu peran Polri dalam proses penyidikan harus diperkuat. Dalam RUU KUHAP yang terbaru harus dipertegas porsi dan tupoksi sesama penegak hukum," ujarnya, Rabu (26/2/2025).

Dari 286 Pasal KUHAP ada beberapa pasal yang perlu dikritisi di antaranya, pasal terkait batas usia anak. Pasal yang berkaitan dengan bantuan hukum. Lalu pasal yang berkaitan dengan upaya masyarakat mengontrol Aparat Penegak Hukum (APH) dalam pra peradilan.

?Terkait kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan, harusnya Polri sebagai lembaga penegak hukum kewenangan penyidikan harus diperluas. Dalam RUU KUHAP ini perlu dipertegas sesama aparat penegak hukum harus didudukkan porsi dan tupoksinya,? bebernya.

Paka Hukum Mahmud Mulyadi mengatakan, asas dominus litis yang sudah diterapkan di beberapa negara belum tentu cocok diterapkan di negara kita. Berhasil tidaknya sistem hukum di suatu negara belum tentu bisa diterapkan di negara lain.

"Kalau kita mengadopsi konsep hukum lain harus disesuaikan dengan kelokalan. Pengambilalihan penyidikan ke Jaksa apakah jadi solusi? Belum tentu," jelasnya.

Mulyadi berharap, kepolisian dan kejaksaan bekerja harmoni dan terpadu. Kalau saling mendominasi kurang bagus. Jika kewenangan penyidikan juga dilakukan oleh Jaksa akan muncul disharmoni antarsesama penegak hukum.

JAKARTA - Peran Polri dalam proses penyidikan harus diperluas. Sebab, Korps Bhayangkara memiliki pengalaman dan sarana prasaran yang mumpuni.

Hal itu disampaikan praktisi sekaligus pengamat hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Adi Mansar dalam Seminar Membangun Peradaban Penegakan Hukum di Indonesia bertajuk "Telaah Kritis RUU KUHAP? di Auditorium UMSU

"Polri lembaga satu-satunya yang mempunyai sarana dan prasarana yang mumpuni. Untuk itu peran Polri dalam proses penyidikan harus diperkuat. Dalam RUU KUHAP yang terbaru harus dipertegas porsi dan tupoksi sesama penegak hukum," ujarnya, Rabu (26/2/2025).

Dari 286 Pasal KUHAP ada beberapa pasal yang perlu dikritisi di antaranya, pasal terkait batas usia anak. Pasal yang berkaitan dengan bantuan hukum. Lalu pasal yang berkaitan dengan upaya masyarakat mengontrol Aparat Penegak Hukum (APH) dalam pra peradilan.

?Terkait kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan, harusnya Polri sebagai lembaga penegak hukum kewenangan penyidikan harus diperluas. Dalam RUU KUHAP ini perlu dipertegas sesama aparat penegak hukum harus didudukkan porsi dan tupoksinya,? bebernya.

Paka Hukum Mahmud Mulyadi mengatakan, asas dominus litis yang sudah diterapkan di beberapa negara belum tentu cocok diterapkan di negara kita. Berhasil tidaknya sistem hukum di suatu negara belum tentu bisa diterapkan di negara lain.

"Kalau kita mengadopsi konsep hukum lain harus disesuaikan dengan kelokalan. Pengambilalihan penyidikan ke Jaksa apakah jadi solusi? Belum tentu," jelasnya.

Mulyadi berharap, kepolisian dan kejaksaan bekerja harmoni dan terpadu. Kalau saling mendominasi kurang bagus. Jika kewenangan penyidikan juga dilakukan oleh Jaksa akan muncul disharmoni antarsesama penegak hukum.

?Kita tetap menginginkan ruang penyidikan harus diberikan ke pihak kepolisian tapi harus dikoreksi. Kita berharap RUU KUHAP ke depan konsepnya bukan pemidanaan lagi,? ujarnya.

Ke depan antar lembaga penegak hukum mampu bisa menciptakan Integrated Criminal Justice System (ICJS) satu visi dalam penegakan hukum dan dituliskan jelas dalam RUU KUHAP.

Alumnus FH UMSU Dedi Kurniawan menanyakan, perlunya mendukung penyidikan sebagai kewenangan di Polri. Sebab secara SDM Polri lebih siap.

?Tapi harus ada perbaikan internal di Polri. Apa kira-kira kebijakan yang diambil untuk memperluas kewenangan penyidikan di Polri dan memperkuat Kewenangan Jaksa?? tanya dia.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Mahmud Mulyadi, menjawab, pengambilalihan penyidikan ke Jaksa belum tentu jadi solusi bagi penegakan hukum di Indonesia. ?Untuk itu, kita berharap agar kepolisian dan kejaksaan bekerja harmoni dan terpadu, tidak ada yang saling mendominasi,?pungkasnya.

JAKARTA - Kerja sama konsultasi hukum terjalin antara Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan RI dan PT Semen Indonesia (SIG). Jamdatun mengingatkan perusahaan agar menerapkan prinsip kehati-hatian dan menghindari risiko hukum dalam mengambil keputusan bisnis.

Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan Direktur Utama SIG, Donny Arsal dan Jamdatun R Narendra Jatna di The East Tower, Jakarta, Selasa (17/12/2024). Menurut Donny Arsal, perjanjian ini merupakan bagian dari komitmen SIG untuk menjalankan bisnis secara profesional dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Ia berharap dengan adanya dukungan konsultasi hukum dari Jamdatun, SIG dapat memastikan bahwa setiap keputusan bisnis yang diambil sejalan dengan peraturan hukum yang berlaku, sekaligus menciptakan nilai bagi negara dan seluruh pemangku kepentingan.

"Sebagai BUMN yang menyediakan solusi bahan bangunan, SIG berkomitmen untuk mendukung program pembangunan infrastruktur dan perumahan pemerintah. Kerja sama ini akan memastikan bahwa kami terus menjalankan operasional dengan tata kelola yang baik, serta mengambil keputusan bisnis yang bertanggung jawab," kata Donny dalam keterangannya, Jumat (20/12/2024).

Narendra Jatna mengungkapkan dukungannya terhadap visi Presiden Prabowo Subianto dalam RPJMN 2025-2029, yang menekankan pada pembangunan infrastruktur, termasuk penyediaan hunian berkualitas yang terjangkau. "SIG dapat berperan penting dalam mendukung program prioritas ini, yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan ekonomi, termasuk di Ibu Kota Nusantara dan kota-kota inovatif lainnya," kata Narendra.

Ia juga mengapresiasi kepercayaan SIG kepada Jaksa Pengacara Negara atas kerja sama konsultasi hukum. Menurutnya, kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan mitigasi risiko hukum dalam operasional SIG. Ia menjelaskan pemahaman tentang fiduciary duty, prinsip untuk mengelola perusahaan dengan itikad baik, serta prinsip kehati-hatian dan kecakapan dalam pengambilan keputusan, sangat penting untuk menghindari potensi risiko hukum seperti kerugian materiil, immateril, reputasi, dan pelanggaran kepatuhan.

Dengan adanya kerja sama ini, SIG diharapkan dapat lebih kuat dalam menjalankan operasional bisnis yang transparan dan bertanggung jawab, mengedepankan kepatuhan terhadap hukum, serta mendukung program-program pemerintah yang strategis untuk kemajuan negara.

Kuasa Hukum Eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, Ari Yusuf Amir bersikeras ingin kliennya menjadi saksi dalam sidang praperadilan yang mempermasalahkan proses penetapan tersangka dalam kasus impor gula.

Ari menilai kehadiran Tom sebagai saksi krusial untuk memberikan keterangan yang lebih jelas karena menjadi pihak yang mengalami langsung.

"Kami tetap pada hari ini memohon dalam persidangan ini untuk besok dapat dihadirkan tersangka karena ini penting sekali untuk menegaskan terjadinya kesewenang-wenangan," kata Ari dalam dalam sidang praperadilan dengan agenda jawaban termohon di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (19/11).

Ari berharap Tom dapat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang praperadilan yang akan digelar pada Rabu (20/11) besok dan Kamis (21/11) lusa.

Lebih lanjut, Ari menyebut pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) belum menanggapi surat permintaan Tom Lembong untuk hadir menjadi saksi sidang.

"Untuk itu karena besok waktunya tinggal besok kami mengharapkan kehadiran tersangka supaya bisa sama-sama kita dengar kesaksiannya karena kami sendiri tidak mengalami langsung," tutur dia.

Di sisi lain, Kejagung menyebut surat permintaan itu belum dijawab lantaran Korps Adhyaksa masih mempertimbangkan permintaan tersebut.

"Berdasarkan surat permohonan dari kuasa hukum kemarin sore sudah kami terima oleh tim penyidik dan untuk itu tim penyidik akan menelaah surat tersebut," kata Jaksa Kejagung, Teguh A dalam sidang.

Adapun dalam sidang praperadilan ini Ari memohon hakim untuk menggugurkan status tersangka Tom Lembong. Ia beralasan Kejagung tak mematuhi prosedur hukum yang berlaku dalam menetapkan kliennya sebagai tersangka.

Permohonan Ari itu kemudian dibantah oleh pihak Kejagung dalam sidang hari ini.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut Jenderal (HOR) Agus Andrianto merupakan sosok yang berani dan tegas.

Hal itu diungkapkan Listyo saat acara pengantar purnatugas untuk Jenderal (HOR) Agus Andrianto, Komjen (Purn) Purwadi Arianto dan Komjen (Purn) Suntana serta pengantar tugas Wakapolri Komjen Ahmad Dofiri di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jalan Tirtayasa, Jakarta Selatan, Rabu (13/1).

"Kita semua sudah tahu bagaimana kiprah dari beliau-beliau di dalam memberikan pengabdian terbaiknya terhadap institusi Polri," kata Jenderal Sigit dalam sambutannya di Auditorium STIK/PTIK.

"Jadi Pak Agus Andrianto kita kenal sebagai sosok yang ceplas-ceplos apa adanya. Berani, tegas, jadi benar kalau tadi ada putrinya nyampaikan Bapak saya kelihatannya serem padahal hatinya baik," kata Listyo.

Selain itu, Listyo mengenang banyak masa-masa sulit yang dilalui bersama-sama. Di mana institusi Polri tengah mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat. Namun, dengan komitmen dan soliditas yang tinggi, bisa melewati masa tersebut dan pada 1 Juli 2024 lalu, Polri dari hasil survei Litbang Kompas mencatat naiknya citra positif terhadap Polri menjadi 73,1 persen.

"Dengan semangat bersama kita, kita saat itu berkomitmen untuk menjaga soliditas, memperkuat soliditas untuk bekerja keras, mengembalikan kepercayaan publik dan Alhamdulillah di 1 Juli yang lalu kita berada di angka 73 persen. Artinya kita bisa kembali di posisi nomor 3 kalau tidak salah," ungkapnya.

"Dan ini tentunya berkat kerja keras rekan-rekan semua. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih dan kita berikan aplaus untuk kerja keras seluruh teman-teman," imbuhnya.

Pada puncak acara, Listyo mengantarkan Jenderal (HOR) Agus Andrianto dan Komjen (Purn) Purwadi Arianto keluar dari auditorium untuk menjalani acara seremonial prosesi pedang pora yang diiringi oleh marching band.

Acara dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan dihadiri oleh seluruh PJU Mabes Polri dan Kapolda se-Indonesia serta ribuan personel Polri. Tradisi pelepasan ini biasa dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada putera terbaik Korps Bhayangkara yang sudah purnatugas.

Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk eks Wakapolri Agus Andrianto sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, mantan Kalemdiklat Polri Komjen Purwadi Arianto sebagai Wakil Menteri PAN-RB dan Komjen (Purn) Suntana sebagai Wakil Menteri Perhubungan dalam Kabinet Merah Putih.