Intan Jaya -

Komnas HAM mengingatkan potensi serangan balasan usai aparat TNI menembak mati 18 anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Intan Jaya, Papua Tengah. OPM disebut akan menyerang aparat TNI/Polri hingga warga sipil yang merupakan pendatang.

"Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh kami itu pasti ada respons balasan cepat atau lambat yang dilakukan oleh OPM. Sasarannya balasan adalah aparat keamanan TNI-Polri atau warga non-pribumi," kata Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey kepada detikcom, Jumat (16/5/2025).

Frits mengatakan wilayah Intan Jaya memang masuk wilayah rawan konflik. Menurutnya, perlu pendekatan khusus dalam meredam konflik di sejumlah wilayah di Papua.

"Wilayah Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak, Yahukimo, Lanin Jaya, Pegunungan Bintang, dan Paniai, itu daerah-daerah rawan konflik. Karena itu butuh pendekatan untuk meredam," katanya.

Dia menegaskan konflik di wilayah tersebut tidak bisa dibiarkan dengan penyelasaian menggunakan senjata. Dia ingin negara hadir untuk menyelesaikan persoalan ini agar tidak jatuh korban jiwa.

"Kelompok OPM itu punya jaringan dengan masyarakat sipil, dia punya keluarga dengan masyarakat sipil. Mereka membaur dengan masyarakat sipil ketika terjadi insiden, dalam situasi itu pasti kelompok rentan menjadi korban," bebernya.

Frits mengatakan kelompok-kelompok rentan itu adalah lansia, perempuan, dan anak-anak. Dia ingin dilakukan dialog kemanusian untuk menghentikan konflik kekerasan yang terjadi di Papua.

"Negara sudah hadir. Tetapi kemudian kehadiran negara itu harus bisa menyelesaikan dan kalau kita lihat anatomi kekerasan, terutama yang terdiri dari kelompok OPM, itu akan berkelanjutan di wilayah-wilayah lain," imbuhnya.

Di sisi lain, Frits mengungkapkan jumlah korban OPM yang ditembak mati TNI hingga kini belum tervalidasi. Sebab terdapat juga warga sipil yang menjadi korban akibat kontak tembak tersebut.

"Begini, kami sendiri belum dapat validasi korban yang jelas karena kalau kita lihat data yang dirilis oleh TNI Satgas Habema ada 18 OPM yang meninggal. Tapi kemudian oleh tim yang dibentuk Pemda yang dipimpin oleh Joakim itu datanya 6 yang meninggal," jelas Frits.

Ia mengatakan, korban yang meninggal dunia 4 dari OPM dan 2 dari warga sipil. Data tersebut diperoleh dari tim yang dibentuk oleh Pemda Intan Jaya.

"Berdasarkan data 3 orang dari OPM juga mengalami luka. Selain itu juga ada 1 anggota TNI terluka di tangan saat kontak tembak terjadi. Sehingga kita belum bisa memvalidasi jumlah korban," katanya.

Diberitakan sebelumnya, TNI menembak mati 18 anggota OPM di Distrik Sugapa, Intan Jaya pada Rabu (14/5) sekitar pukul 04.00 WIT. Mereka ditembak karena berusaha menghalangi aparat TNI melakukan pelayanan kesehatan ke masyarakat.

"Berdasarkan laporan resmi di lapangan, sebanyak 18 anggota OPM tewas," ujar Dansatgas Media Koops Habema Letkol Inf Iwan Dwi Prihartono kepada wartawan, Kamis (15/5).

(hsr/asm)

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI bersama dengan kantor perwakilan di Papua proaktif untuk mendalami insiden bersenjata di Distrik Sugapa dan Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, yang diduga mengakibatkan korban tewas dari kalangan warga sipil.

"Kalau ke Komnas HAM belum ada laporan, tapi kami proaktif melakukan pengecekan di lapangan, di Kabupaten Intan Jaya, khususnya di dua distrik," ucap Anggota Komnas HAM RI Uli Parulian Sihombing saat konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat.

Menurut Uli, pihaknya tengah mengumpulkan informasi untuk memastikan ada atau tidaknya korban sipil serta pengungsi akibat insiden tersebut. "Kantor perwakilan kami di Papua sedang berkoordinasi dengan kami juga dengan berbagai pihak di Intan Jaya," katanya.

Komnas HAM, imbuh Uli, mendorong dialog yang bermakna dalam penanganan konflik kemanusiaan di Papua secara umum. Di samping itu, perlindungan terhadap masyarakat sipil juga perlu dikedepankan.

"Komnas HAM concern (menaruh perhatian) terhadap perlindungan masyarakat sipil yang ada di wilayah konflik," ucap Uli.

Sebelumnya, Satuan Tugas Habema TNI dilaporkan telah mengamankan sejumlah wilayah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, setelah melakukan operasi penindakan terhadap kelompok bersenjata di Distrik Sugapa, Rabu (14/5).

Dansatgas Media Koops Habema, Letnan Kolonel Inf. Iwan Dwi Prihartono, dalam keterangannya pada Kamis (15/5) menjelaskan, operasi berlangsung sejak pukul 04.00 hingga 05.00 WIT dengan menyasar Kampung Titigi, Ndugu Siga, Jaindapa, Sugapa Lama, dan Zanamba.

Menurut Iwan, kehadiran TNI bertujuan memberikan pelayanan kesehatan, edukasi, dan pengamanan pembangunan jalan ke Hitadipa. Namun, hal itu justru dimanipulasi oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan menjadikan warga sebagai tameng dan menyebarkan narasi ancaman.

Iwan menyebut operasi gabungan dilaksanakan secara profesional dan terukur, serta berhasil mensterilkan wilayah Sugapa Lama dan Kampung Bambu Kuning dari kelompok OPM yang dipimpin oleh Daniel Aibon Kogoya, Undius Kogoya, dan Josua Waker.

Dari operasi tersebut, total 18 anggota OPM dilaporkan tewas. TNI juga mengamankan barang bukti seperti satu pucuk senjata organik AK-47, satu senjata rakitan, puluhan butir amunisi, busur dan anak panah, serta bendera bintang kejora dan alat komunikasi.

"Seluruh personel TNI dalam kondisi aman dan lengkap. Saat ini pasukan masih disiagakan di sejumlah sektor strategis guna mengantisipasi kemungkinan pergerakan kelompok sisa," kata Iwan.

Di sisi lain, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menyebut operasi militer di kampung-kampung yang terletak di antara Distrik Sugapa dan Hitadipa, Intan Jaya, mengakibatkan korban luka tembak pada ibu dan anak.

Selain itu, PGI juga menyebut tiga warga sipil tewas akibat peristiwa itu, sementara 950 masyarakat sipil dari 13 gereja asal Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) dan Katolik yang melayani di daerah Intan Jaya dilaporkan mengungsi.

"Gereja-gereja di Indonesia memiliki sikap tegas bahwa penembakan terhadap masyarakat sipil tidak bersenjata sangatlah tidak bisa ditolerir. Karenanya, harus segera dihentikan. Kekerasan tidak menyelesaikan masalah," kata Kepala Biro Papua PGI Ronald Tapilatu dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (15/5), sebagaimana keterangan tertulisnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mendorong penyelesaian konflik di Papua dituntaskan lewat cara yang mengutamakan kemanusiaan. Kementerian HAM menegaskan pentingnya rekonsiliasi dalam rangka perdamaian.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Nicholay Aprilindo ketika kunjungan kerja ke Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan pada Kamis (17/4/2025). Disana Nicholay mengunjungi ratusan pengungsi di Distrik Kenyam.

"Itu (rekonsiliasi dan perdamaian) semangat utamanya kami hadir di Kabupaten Nduga ini untuk menemui pengungsi yang sudah sejak lama tidak kembali ke rumahnya masing-masing akibat konflik," kata Nicholay dalam keterangan pers pada Jumat (18/4/2025).

Nicholay menilai, permasalahan di Papua sangat kompleks. Oleh karena itu mesti diurai satu per satu mulai dari aspek kemanusiaan. Nicholay meyakini permasalahan itu perlahan membaik lewat rekonsiliasi dan perdamaian agar tercipta keamanan.

"Sehingga semua pihak yang berkepentingan bisa bertemu dan tidak boleh ada lagi kekerasan, peperangan, penindasan, saling curiga yang bahkan berujung pada kematian termasuk korban masyarakat sipil, perempuan, dan anak-anak," ujar Nicholay.

Nicholay memperoleh berbagai temuan dari pertemuannya dengan pengungsi di Nduga. Salah satu yang paling banyak disampaikan pengungsi ialah kepastian terhadap rasa aman bagi masyarakat dan sesegera mungkin kembali ke rumah.

"Apalagi ditemukan banyak anak-anak yang masih sekolah harus hidup di pengungsian tentu akan menjadi perhatian," ujar Nicholay.

Nicholay menekankan negara harus benar-benar hadir di Nduga demi menyelesaikan masalah dengan kehendak politik yang tulus membantu masyarakat.

"Makanya kami hadir dengan misi kemanusiaan karena itulah yang menjadi payung untuk semua. Tidak ada kepentingan lain, selain agenda rekonsiliasi dan perdamaian karena kami yakin hal ini akan bisa menjadi jembatan untuk semua, menghadirkan keamanan dan kedamaian di tanah Papua," ucap Nicholay.

Selain itu itu, Nicholay mengedepankan pentingnya pengawasan terhadap upaya penanganan pengungsi baik oleh pemerintah, lembaga, maupun organisasi masyarakat sipil. Tujuannya supaya rakyat tidak menjadi korban dari buruknya tata kelola penanganan pengungsi.

Nicholay mengatakan, berbagai temuan dari kunjungan tersebut akan menjadi bahan bagi Kementerian HAM guna mencari solusi yang tepat atas masalah di Nduga.

“Buat saya, konflik kemanusiaan yang mengakibatkan ribuan pengungsi Nduga bukan hanya soal keamanan, tetapi lebih dari itu, yakni soal tata kelola resolusi konflik secara nasional, tata kelola daerah, hak konstitusional warga negara, soal kemanusiaan yang adil dan beradab, serta soal keadilan sosial di tanah Papua. Ini akan menjadi catatan penting,” ucap Nicholay.

PAPUA - Sekjen LSM Sekber Papua Peduli Kemanusiaan, Pendeta Benny Naraha meminta semua pihak, utamanya anak muda Papua agar tak mudah terprovokasi dengan isu-isu HAM yang sering dilempar oleh kelompok separatis Papua merdeka secara masif hanya untuk mendapat simpatik dan dukungan.

Hal itu ia ungkapkan menyikapi insiden penembakan dan penyerangan terhadap masyarakat sipil yang belum lama ini terjadi berbagai wilayah Papua.

Benny memahami jika kemarahan dirasakan karena yang menjadi korban penyerangan oleh para Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) adalah para guru dan nakes yang merupakan pekerjaan terhormat dan seharusnya dilindungi.

"Emosi boleh tapi jangan sampai emosi mengendalikan kita. Harus kita yang mengendalikan emosi. Jangan sampai kejahatan dibalas dengan kejahatan," kata Benny di Jakarta, Rabu (26/3/2025).

Menurutnya, seluruh pihak sebaiknya memercayakan kasus ini kepada penegak hukum untuk mengusut tuntas. Ia yakin aparat kepolisian bakal mengungkap kasus penyerangan oleh para KKB ini mengingat yang pelaku lakukan jelas melanggar hak asasi manusia. "Saya yakin sebenarnya kasus di Papua ini bisa diselesaikan dan tidak susah," kata Benny.

Benny menegaskan, tindakan yang dilakukan KKB di Kabupaten Yahukimo jelas melanggar hak asasi manusia. Apalagi, korbannya adalah guru dari luar Papua yang memutuskan mengabdi di pedalaman Papua demi mengajar generasi muda.

"Apapun alasannya, tindakan mereka itu sangat melanggar HAM. Guru itu harusnya dihormati, mereka itu bisa tulis dari siapa? dari guru, tapi kenapa guru diserang.

Perjuangan guru itu tidak gampang, Orang Asli Papua saja tidak semua mau mengajar di pedalaman, tetapi mereka itu yang sudah rela datang ke pedalaman Papua hanya untuk mengajar punya niat tulus dan ikhlas malah menjadi korban," tuturnya.

Di sisi lain, ia meminta para pemuka agama di Papua untuk terus menyuarakan pesan-pesan perdamaian agar situasi di Papua kembali kondusif.

"Kepada para pendeta khotbah agar terus menyampaikan hukum kasih bukan hukum rimba. Kasih pandangan yang baik jangan kita terhanyut dan terdiam dan bisu untuk menyuarakan kebenaran," ujar Benny.

Terlebih berkaca dari agamanya, pihaknya menyakini tidak ada ajaran kekerasan di agama manapun. Karenanya ia meminta agar Papua tetap diberkati.

Benny berharap pemerintah pusat mau membuka dialog dengan warga dan tokoh masyarakat di Papua sebagai salah satu upaya untuk menghentikan konflik.

"Harapan kedepan agar pemerintah pusat mau mengajak dan buka ruang dialog dgn masyarakat Papua lebih byk, Ibaratnya ini kan antara orang tua dan anak. Wajarlah orang tua mendengar anaknya meskipun ada yang tanda kutip nakal karena tidak diperhatikan," ucapnyanya.

Jakarta -

Pembunuhan enam guru dan pembakaran empat sekolah oleh kelompok bersenjata di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, adalah serangan brutal terhadap masa depan Papua. Ini bukan sekadar soal nyawa yang hilang, tetapi penghancuran harapan dan penyerangan terhadap hak asasi manusia dan kehadiran negara di sektor paling mendasar: pendidikan.

Kelompok yang mengaku bagian dari TPNPB-OPM kerap menuduh korbannya sebagai mata-mata. Ini pola lama yang terus diulang-tuduhan yang digunakan untuk membenarkan kekerasan, menebar ketakutan, dan memperkuat posisi mereka di tengah masyarakat yang sudah lama dilanda krisis kepercayaan.

Dalam situasi seperti ini, siapa pun yang membawa layanan publik atau terhubung dengan negara bisa dijadikan sasaran. Tak peduli apakah mereka guru, tenaga kesehatan, atau pekerja infrastruktur.

Tapi tak ada pembenaran apa pun untuk membunuh warga sipil. Apalagi mereka yang bekerja di garis depan kemanusiaan. Tuduhan sepihak tak bisa dijadikan dasar untuk menghilangkan nyawa. Ini bukan perjuangan-ini terorisme.

Masalahnya, pandangan terhadap konflik Papua sering kali kurang proporsional. Negara dipandang sebagai pelaku utama kekerasan, sementara tindakan brutal kelompok bersenjata sebagai ekspresi perlawanan. Padahal bagaimanapun, kekerasan terhadap warga sipil tetaplah pelanggaran HAM, siapa pun pelakunya-baik negara maupun aktor bersenjata non-negara. Kelakuan biadab OPM jangan dinormalisasi hanya karena mereka mengklaim membawa misi perjuangan. Kekejaman tetaplah kekejaman, dan harus dikutuk tanpa syarat.

Di sisi lain, kita juga menghadapi kenyataan bahwa selama ini pemerintah sering tampak gamang dalam merespons kekerasan di Papua di tengah sorotan internasional. Kekhawatiran akan reaksi negatif dari dunia luar dan tudingan pelanggaran HAM, terutama bila terjadi ekses kekerasan oleh aparat keamanan, membuat respons negara sering kali terlihat terlalu hati-hati. Ini menciptakan kesan ambigu dan bahkan bisa memperlemah legitimasi negara di mata masyarakat lokal.

Sudah saatnya pendekatan keamanan di Papua dievaluasi secara serius. Polri perlu lebih fokus dalam melindungi masyarakat, memelihara kamtibmas dan menegakkan hukum. Sementara TNI perlu diarahkan untuk menangani kelompok separatis bersenjata dengan pendekatan yang terukur, profesional, dan akuntabel sesuai ketentuan UU.

Namun upaya membangun kepercayaan bukan tugas aparat. Tanggung jawab utama terletak pada otoritas sipil. TNI dan Polri cukup memastikan agar perilaku personelnya di lapangan, tidak kontraproduktif dan mencederai upaya tersebut.

Pendekatan represif yang berlebihan hanya akan memperpanjang lingkaran kekerasan dan memperdalam jurang ketidakpercayaan. Karena itu, setiap pelanggaran atau ekses kekerasan juga harus ditindak secara tegas, fair dan terbuka, sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga hak asasi manusia.

Penyanderaan pilot Susi Air, Philip Mehrtens, yang akhirnya berhasil diselesaikan setelah lebih dari setahun, menjadi pengingat bahwa konflik di Papua sangat kompleks. Negara perlu strategi jangka panjang yang konsisten dan berani menyentuh akar persoalan-ketimpangan, ketidakadilan historis, dan krisis kepercayaan-bukan sekadar memadamkan gejalanya. Karena dalam perang narasi, propaganda terbaik adalah yang paling mendekati realitas. Dan realitas hari ini menuntut negara untuk benar-benar hadir-adil, tegas, dan manusiawi.

Khairul Fahmi.Institute for Security and Strategic Studies (ISESS).

(rdp/rdp)

JAKARTA, KOMPAS.com - Terjadi silang pendapat antara Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengenai rencana pemberian amnesti bagi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

Supratman menegaskan bahwa KKB tidak termasuk dalam daftar yang dipertimbangkan untuk mendapatkan amnesti dari pemerintah.

Ia menyatakan bahwa amnesti tersebut hanya akan diberikan kepada individu yang diduga terlibat dalam kegiatan makar tanpa menggunakan senjata.

"Yang kriminal bersenjata, kita enggak ada amnesti. Yang kita beri amnesti adalah teman-teman yang diduga melakukan gerakan makar, tetapi non-senjata,” ujar Supratman, saat konferensi pers di Gedung Kementerian Hukum, pada Rabu (29/1/2025).

Menurut Supratman, kelompok yang dimaksud adalah aktivis yang menyampaikan ekspresi mereka mengenai persoalan di Papua.

Ia menyebut, keputusan ini telah disepakati dalam pembahasan pemerintah dan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Ini teman-teman aktivis, kadang kala ya ekspresinya terhadap sesuatu ya. Kita sepakati bahwa yang gerakan bersenjata itu tidak dilakukan (pemberian amnesti),” ujarnya.

Namun, Supratman juga menyatakan bahwa pemerintah masih membuka kemungkinan memberikan amnesti kepada kelompok bersenjata jika Presiden Prabowo memerintahkan hal tersebut.

"Kecuali nanti ya bahwa setelah kami serahkan ini kemudian Presiden meminta itu, kami pasti lakukan,” ucapnya.

Di sisi lain, Yusril Ihza Mahendra menilai pemberian amnesti bagi KKB sebagai harapan baru untuk menemukan solusi bagi konflik di Papua.

Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan mengedepankan hukum dan hak asasi manusia.

"Pemerintah menjamin bahwa penegakan hukum dan keamanan yang dilakukan di Papua bersifat terukur untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM yang berat," kata Yusril, dalam pertemuan dengan delegasi pemerintah Kerajaan Inggris melalui keterangan tertulis, pada Rabu (22/1/2025).

Yusril juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mendukung pemberian amnesti kepada mereka yang terlibat dalam konflik di Papua.

"Pada dasarnya, Presiden Prabowo sudah setuju untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada mereka yang terlibat dalam konflik di Papua dan menyelesaikan masalah di sana secara damai dengan mengedepankan hukum dan HAM," ujarnya.

Yusril menekankan bahwa pelaku kekerasan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata, baik terhadap aparat kepolisian dan TNI maupun terhadap masyarakat sipil, akan diselesaikan melalui pengadilan umum.

"Pemerintah tidak melihat adanya kasus-kasus yang perlu diselesaikan melalui Pengadilan HAM di Papua," ucapnya.

Jayapura -

Presiden Prabowo Subianto mewacanakan pemberian amnesti kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Komnas HAM Perwakilan Papua menyarankan agar Presiden segera membentuk tim terbaik untuk membahas rencana tersebut untuk dilakukan asesmen terlebih dulu.

Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey mulanya mengapresiasi adanya wacana pemberian pengampunan terhadap KKB. Frits menilai rencana tersebut sebagai upaya mengubah pendekatan operasi militer menjadi menjadi operasi dialogis.

"Karena itu saya dalam perspektif HAM, kita menyebutnya sebagai upaya membangun dialog. Tapi tentu pemberian amnesti maupun abolisi sebaiknya dimulai dengan asesmen," kata Frits kepada detikcom, Senin (27/1/2025).

Frits melanjutkan, asesmen diperlukan untuk membedah sejauh mana pengampunan terhadap KKB diberikan. Orang-orang yang terlibat dalam KKB dan keterlibatannya dalam aksi teror turut menjadi pertimbangan.

"Mereka yang memegang senjata dan pelaku langsung, itu tentu berbeda dengan mereka yang hanya menjadi kurir, yang hanya ada dalam struktur. Itu harus ada pembedahan-pembedahan," tuturnya.

Dia menegaskan pemberian amnesti tidak cukup untuk menyelesaikan konflik di Papua. Frits menegaskan pemerintah masih harus melakukan upaya rehabilitasi sebagai penanganan lanjutan.

"Pemberian amnesti itu tidak berhenti pengampunan saja, tapi pasca-pemberian pengampunan orang-orang itu harus diberdayakan, membangun kembali kepercayaan kepada negara," tambah Frits.

"Jangan sampai kemudian diberi pengampunan, bisa saja mengulangi, atau orang diberi pengampunan kemudian mengalami diskriminasi," bebernya.

Komnas HAM Papua mengingatkan agar amnesti ini jangan sampai menimbulkan resistansi bagi negara. Apalagi muncul pandangan berbeda terhadap KKB atau yang juga diistilahkan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

"Aparat menyebut sebagai KKB, tapi bagi sebagian orang Papua menyebut ini perjuangan mereka untuk kemerdekaan Papua. Pandangan ini harus dikelola dalam forum dialog," ungkap Frits.

Dia menekankan kembali dialog kemanusiaan perlu diprioritaskan. Frits menuturkan, Komnas HAM Papua sedianya sudah mendorong upaya itu melalui proses yang disebutnya sebagai dialog kebangsaan.

"Kita tidak menyebut dialog damai, karena dialog damai di Papua sudah selesai. Sekarang itu kita butuh dialog kemanusiaan, untuk mendudukkan siapa, untuk mendudukkan kelompok sipil bersenjata, sayap politiknya, lalu faksi-faksi dan korban, pelaku tapi juga perwakilan pemerintah," paparnya.

Pihak dari Papua Wajib Dilibatkan

Frits merekomendasikan Presiden Prabowo membentuk tim untuk membahas wacana pemberian amnesti ke KKB. Unsur anggota dalam tim tersebut harus berisikan orang-orang yang memahami persoalan di Papua.

"Orang yang membantu Presiden Prabowo adalah orang yang paham betul tentang bagaimana anatomi KKB di Papua, bagaimana pergerakan politik di Papua. Tentu butuh teamwork yang kuat yang memahami substansi," tegas Frits.

Dia menegaskan pihak dari Papua wajib dilibatkan dalam proses tersebut. Dia menilai permasalahan di Papua kompleks sehingga membutuhkan figur dengan kemampuan komunikasi yang baik.

"Orang ini harus sudah punya pengalaman, bukan orang yang ujug-ujug hanya bicara tanpa memiliki pengalaman dan rekam jejak bagaimana mengupayakan proses komunikasi dan dialog," tuturnya.

Komnas HAM juga berkomitmen memberikan dukungan bersama dengan kementerian atau lembaga terkait. Dia berharap tim yang membahas amnesti segera dibentuk rencana itu butuh kajian mendalam sebelum diterapkan.

"Silakan mengundang pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan pihak-pihak itu ada di Papua, bukan pihak-pihak yang ada di Jakarta yang tidak memiliki relasi komunikasi, tidak memiliki pengalaman dalam proses bersama-sama di waktu lalu," imbuh Frits.

Upaya Selesaikan Konflik di Papua

Diketahui, wacana pemberian amnesti ke KKB diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra. Wacana itu sempat dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo.

"Salah satu usulan ada kemungkinan memberikan amnesti terhadap warga terlibat dalam kekerasan bersenjata di Papua," ungkap Yusril kepada wartawan dilansir dari 20detik.

Yusril menilai amnesti sebagai salah satu upaya menyelesaikan konflik di Papua. Namun rencana itu masih akan dikaji lebih oleh pemerintah secara hati-hati sebelum diterapkan.

"Tapi yang terpenting itu ada pendekatan baru, yang lebih positif dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengedepankan aspek hukum dan HAM terhadap penyelesaian masalah di Papua," tuturnya.

Dia mengakui ada banyak hal yang mesti dipertimbangkan. Pihaknya tetap mempertimbangkan kondisi warga Papua baik yang ada di dalam maupun luar negeri.

"Karena juga menyangkut warga Papua yang ada di dalam negeri maupun juga yang ada di luar negeri. Jadi memang kita sangat hati-hati menghadapi hal ini," tandasnya.

(sar/ata)

Jayapura -

Komnas HAM Perwakilan Papua mendorong pembentukan tim yang kompeten untuk membahas wacana amnesti bagi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Komnas HAM menegaskan agar pihak dari Papua mesti dilibatkan dalam rencana pemberian pengampunan bagi kelompok sipil bersenjata tersebut.

"Harapan saya hanya satu, ini segera ditindaklanjuti dan Presiden harus memberikan mandat kepada misalnya menteri hukum dan HAM dan mengundang pihak-pihak yang memiliki kompetensi," kata Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey kepada detikcom, Senin (27/1/2025).

Frits menegaskan tim tersebut harus berisi orang-orang yang berpengalaman. Dia menilai permasalahan di Papua kompleks sehingga membutuhkan orang yang memahami persoalan.

"Silakan mengundang pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan pihak-pihak itu ada di Papua, bukan pihak-pihak yang ada di Jakarta yang tidak memiliki relasi komunikasi, tidak memiliki pengalaman dalam proses bersama-sama di waktu lalu," tegasnya.

"Orang ini harus sudah punya pengalaman, bukan orang yang ujug-ujug hanya bicara tanpa memiliki pengalaman dan rekam jejak bagaimana mengupayakan proses komunikasi dan dialog," tambah Frits.

Komnas HAM Papua juga menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan. Frits berharap tim yang membahas wacana amnesti untuk KKB Papua segera bergulir.

"Ini bisa terjadi tentu butuh teamwork yang kuat yang memahami substansi, bukan hanya koar-koar. Menyelesaikan Papua bukan hanya koar-koar, menyelesaikan Papua membutuhkan pendekatan humanis dan itu membutuhkan waktu. Kami bersedia membantu Presiden Prabowo," jelasnya.

Frits melanjutkan, wacana pemberian amnesti terhadap KKB juga perlu dikaji secara mendalam dan hati-hati. Dia menyinggung ada dua pandangan berbeda terkait KKB Papua yang perlu dipahami.

"Aparat menyebut sebagai KKB, tapi bagi sebagian orang Papua menyebut ini perjuangan mereka untuk kemerdekaan Papua. Pandangan ini harus dikelola dalam forum dialog. Jadi ini perlu asesmen, dialog, perlu ada pemetaan sehingga ini upaya untuk penyelesaian konflik," ucapnya.

Frits menambahkan, wacana pemerintah memberikan amnesti patut diapresiasi. Dia mengaku, Komnas HAM Papua sudah sejak dulu mendorong dilakukannya dialog kebangsaan untuk menyelesaikan konflik di Papua.

"Kita tidak menyebut dialog damai, karena dialog damai di Papua sudah selesai. Sekarang itu kita butuh dialog kemanusiaan, untuk mendudukkan siapa, untuk mendudukkan kelompok sipil bersenjata, sayap politiknya, lalu faksi-faksi dan korban, pelaku tapi juga perwakilan pemerintah," imbuh Frits.

(sar/asm)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Presiden Prabowo sedang mempertimbangkan memberikan amnesti kepada orang-orang yang terlibat dalam kelompok kekerasan bersenjata di Papua.

Yusril mengatakan, saat ini, Kementerian Hukum sedang mendata siapa saja yang bisa diberikan amnesti.

"Pada dasarnya, Presiden Prabowo sudah setuju untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada mereka yang terlibat dalam konflik di Papua dan menyelesaikan masalah di sana secara damai dengan mengedepankan hukum dan HAM. Saya pikir ini akan menjadi harapan baru bagi kami untuk menemukan solusi bagi Papua," kata Yusril dalam pertemuan dengan delegasi pemerintah Kerajaan Inggris melalui keterangan tertulis, Rabu (22/1/2025).

Yusril mengatakan, pihaknya memiliki komitmen yang kuat untuk menyelesaikan konflik di Papua.

Ia menyebutkan, salah satu pihak yang sudah menawarkan bantuan untuk menyelesaikan konflik Papua adalah Juha Christensen, aktivis perdamaian asal Finlandia yang pernah terlibat dalam proses perdamaian di Aceh.

Menurut dia, Juha Christensen menawarkan diri untuk menjadi mediator dialog antara pemerintah Indonesia dengan kelompok-kelompok di Papua, juga kelompok pendukung kemerdekaan Papua di luar Indonesia.

"Namun sejauh ini, Pemerintah berpendapat belum memerlukan adanya mediator untuk memfasilitasi perundingan damai dalam menyelesaikan masalah di Papua, sebagaimana dilakukan di Aceh pada masa Pemerintahan Presiden SBY," ujarnya.

Yusril juga merespons pertanyaan Dubes Inggris Dominic Jermey terkait kebijakan pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo terhadap konflik di Papua.

Sebab, pertanyaan itu seringkali muncul di Parlemen Inggris tentang tudingan pelanggaran HAM di Papua, apakah kasus-kasus yang terjadi diselesaikan melalui pengadilan umum atau pengadilan HAM.

Yusril mengatakan, kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Papua selama ini diselesaikan melalui pengadilan umum.

Ia juga menyatakan, Pemerintahan Prabowo akan lebih mengedepankan hukum dan HAM dalam menyelesaikan setiap permasalahan di Papua.

"Pemerintah menjamin bahwa penegakan hukum dan keamanan yang dilakukan di Papua bersifat terukur untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM yang berat," tuturnya.

Yusril juga menambahkan, pelaku kekerasan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata, baik terhadap polisi dan TNI maupun terhadap rakyat sipil, semuanya diselesaikan melalui pengadilan umum.

"Pemerintah tidak melihat adanya kasus-kasus yang perlu diselesaikan melalui Pengadilan HAM di Papua," ucap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra mengatakan, aktivis perdamaian asal Finlandia, Juha Christensen menawarkan bantuan untuk menyelesaikan konflik di Papua.

Diketahui, Juha merupakan aktivis yang pernah membantu pemerintah Indonesia ketika konflik di Aceh terjadi.

Menurutnya, Juha menawarkan diri sebagai mediator dialog antara pemerintah Indonesia dengan kelompok-kelompok di Papua, juga kelompok pendukung kemerdekaan Papua di luar Indonesia.

"Namun sejauh ini, Pemerintah berpendapat belum memerlukan adanya mediator untuk memfasilitasi perundingan damai dalam menyelesaikan masalah di Papua, sebagaimana dilakukan di Aceh pada masa Pemerintahan Presiden SBY," kata Yusril dalam pertemuan dengan delegasi pemerintah Kerajaan Inggris melalui keterangan tertulis, Rabu (22/1/2025).

Yusril menyampaikan hal ini merespons pertanyaan Dubes Inggris Dominic Jermey terkait kebijakan pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo terhadap konflik di Papua.

Sebab, pertanyaan itu seringkali muncul di Parlemen Inggris tentang tudingan pelanggaran HAM di Papua, apakah kasus-kasus yang terjadi diselesaikan melalui pengadilan umum atau pengadilan HAM.

Yusril menjelaskan bahwa kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Papua selama ini diselesaikan melalui mekanisme pengadilan umum.

Ia juga menambahkan bahwa Pemerintahan Prabowo akan lebih mengedepankan hukum dan HAM dalam menyelesaikan setiap permasalahan di Papua.

"Pemerintah menjamin bahwa penegakan hukum dan keamanan yang dilakukan di Papua bersifat terukur untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM yang berat," ujarnya.

Yusril juga menegaskan bahwa pelaku kekerasan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata, baik terhadap polisi dan TNI maupun terhadap rakyat sipil, semuanya diselesaikan melalui pengadilan umum.

"Pemerintah tidak melihat adanya kasus-kasus yang perlu diselesaikan melalui Pengadilan HAM di Papua," tuturnya.

Lebih lanjut, Yusril mengatakan, Presiden Prabowo kini sedang mempertimbangkan memberikan amnesti kepada orang-orang yang terlibat dalam kelompok kekerasan bersenjata di Papua.

Saat ini, Kementerian Hukum sedang mendata siapa saja yang bisa diberikan amnesti.

"Pada dasarnya, Presiden Prabowo sudah setuju untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada mereka yang terlibat dalam konflik di Papua dan menyelesaikan masalah di sana secara damai dengan mengedepankan hukum dan HAM. Saya pikir ini akan menjadi harapan baru bagi kami untuk menemukan solusi bagi Papua," ucap dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Konflik bersenjata dan tindak kekerasan di Papua masih terus berlanjut. Sepanjang 2024, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat sebanyak 113 peristiwa terkait dengan HAM, dengan 85 kasus berdimensi konflik bersenjata. Komnas HAM juga mencatat angka korban jiwa akibat konflik bersenjata dan kekerasan di Bumi Cenderawasih mencapai 61 orang.

“Secara umum, situasi keamanan di Papua sepanjang 2024 masih kerap terjadi konflik bersenjata dan kekerasan. Baik antara aparat TNI-Polri dengan kelompok sipil bersenjata. Maupun kekerasan lain yang juga dialami oleh warga sipil,” begitu kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro dalam konfrensi pers Situasi HAM di Papua, di Jakarta, Rabu (18/12/2204).

Dalam pemaparannya, jumlah korban jiwa dalam konflik bersenjata dan kekerasan tersebut menjadikan sipil sebagai korban terbanyak. “Dari 61 korban meninggal dunia, sebanyak 32 di antaranya adalah warga sipil, termasuk dua anak-anak dan satu WNA (warga negara asing),” begitu kata Atnike.

Sedangkan dari kelompok separatis bersenjata, kata Atnike, Komnas HAM mencatat sebanyak 14 korban meninggal dunia. Sedangkan dari TNI dan Polri masing-masing menelan korban jiwa delapan dan tujuh personel.

“Dampak dari konflik bersenjata dan kekerasan ini, juga menimbulkan berbagai persoalan. Baik korban jiwa, maupun luka-luka, terjadinya pengungsian internal,” kata Atnike.

Selain membawa korban tewas, konflik bersenjata dan kekerasan yang terjadi di Papua sepanjang 2024 juga menyebabkan 39 jiwa luka-luka. Dari catatan Komnas HAM sebanyak 17 warga sipil menjadi korban luka-luka. Dan TNI-Polri korban luka-luka berjumlah 10 dan lima personel. Sedangkan dari kelompok separatis bersenjata, tercatat tujuh korban luka-luka.

“Dan tercatat 17 pekerja konstruksi menjadi sandera,” ujar Atnike. Dari catatan korban tersebut, Komnas HAM menyampaikan tujuh wilayah kabupaten yang mengalami eskalasi konflik bersenjata dan kekerasan tertinggi.

“Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua Tengah merupakan wilayah konflik bersenjata dan kekerasan paling tinggi,” ujar Atnike.

Dalam catatan Komnas HAM, di wilayah Intan Jaya, Papua Tengah tercatat 22 perstiwa konflik bersenjata dan kekerasan yang melibatkan TNI-Polri serta kelompok separatis sepanjang Januari-Desember 2024. Wilayah lainnya, sebanyak 18 peristiwa konflik bersenjata dan kekerasan terjadi di Yahukimo, Papua Pegunungan.

Di Kabupaten Puncak, Papua Tengah sebanyak 17 peristiwa, dan di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah sebanyak 13 peristiwa konflik bersenjata dan kekerasan.

Selanjutnya di Kabupaten Paniai, tercatat terjadi 12 peristiwa, menyusul Kabupaten Nduga di Papua Pegunungan, dan Kabupaten Pegunungan Bintang di Papua Pegunungan masing-masing tercatat terjadi tujuh kali peristiwa konflik bersenjata dan kekerasan.