Peta jalan ini diharapkan akan memperkuat dan memberikan panduan kepada Satgas penyelesaian konflik agraria untuk mencapai tujuan strategis, seperti menyelesaikan konflik agraria, mewujudkan kepastian hukum yang adil bagi masyarakat terdampak

Palu (ANTARA) - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Mugiyanto menekankan pentingnya menghindari kekerasan dan kriminalisasi dalam penyelesaian konflik agraria.

"Perlu untuk memperhatikan bahwa dalam penyelesaian konflik agraria agar menghindari kekerasan dan kriminalisasi," kata Mugiyanto dalam kegiatan Lokakarya Penyusunan Peta Jalan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria (PKA) Provinsi Sulawesi Tengah di Palu, Kamis.

Ia mengatakan bahwa kekerasan hanya akan memperdalam trauma dan menciptakan siklus permusuhan berkepanjangan. Sementara kriminalisasi, seringkali menyasar kelompok rentan dan memperburuk kesetaraan.

Sebaliknya, agar mengedepankan pendekatan dialog yang humanis yang menghormati HAM adalah langkah yang lebih konstruktif untuk mencapai penyelesaian konflik.

Ia mengatakan kegiatan lokakarya penyusunan peta jalan penyelesaian konflik agraria ini menjadi momentum untuk membahas tentang isu krusial yang harus ditindaklanjuti, sekaligus untuk memperkuat sinergi multipihak antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, tokoh masyarakat dan akademisi, serta masyarakat terdampak.

Menurut dia, sinergi ini sangat penting untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka mengintegrasikan nilai-nilai hak asasi manusia dalam penyusunan peta jalan penyelesaian konflik agraria di Sulawesi Tengah.

"Peta jalan ini diharapkan akan memperkuat dan memberikan panduan kepada Satgas penyelesaian konflik agraria di Sulawesi Tengah untuk mencapai tujuan strategis, seperti menyelesaikan konflik agraria, mewujudkan kepastian hukum yang adil bagi masyarakat terdampak," katanya.

Ia menjelaskan konflik agraria hakikatnya adalah persoalan ketimpangan akses dan perlindungan hak atas tanah dan sumber daya alam.

Oleh karena itu, kata dia, penyelesaian tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus sistematik, lintas sektor, berbasis HAM serta menjamin partisipasi penuh masyarakat terdampak.

Ia mengatakan dengan banyaknya persoalan terkait konflik agraria, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60/2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM, dimana Kementerian HAM memiliki gugus tugas daerah bisnis dan HAM (GTR BHAM) yang tersebar di seluruh kantor wilayah.

Wamen memberikan masukan dalam penyusunan peta jalan ini agar dimulai dari identifikasi dan pemetaan masalah, harmonisasi regulasi/kebijakan, membangun mekanisme pemulihan korban, pemberdayaan masyarakat adat dan lokal, penguatan SDM dan anggaran, serta monitoring evaluasi berkala.

Pada kesempatan ini, ia juga menyampaikan apresiasi terhadap Pemprov Sulawesi Tengah yang telah membentuk Satgas PKA ini.

Menurut dia, Pemprov Sulteng terus memberi perhatian serius terhadap perlindungan dan pemajuan HAM di daerah, yang dimulai sejak masa kepemimpinan Gubernur Rusdy Mastura dan kini dilanjutkan oleh Gubernur Anwar Hafid.

"Untuk itu, saya harap ke depan Satgas ini bisa dibentuk juga di tingkat kabupaten/kota. Saya yakin Sulawesi Tengah akan menjadi pionir nasional dalam pemajuan dan perlindungan HAM," katanya.

Terakhir, Kementerian HAM mengajak kepada seluruh kelompok masyarakat sipil dan para pembela HAM untuk mengambil bagian dalam rangka melakukan pengawasan, advokasi dan pendampingan masyarakat berkenaan dengan konflik agraria untuk mewujudkan pembangunan nasional yang menjamin terlindunginya HAM setiap warga negara.

Pewarta: Nur Amalia Amir
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

MEREKA yang tinggal di rumah-rumah kayu dengan atap ijuk, yang berjalan di pematang sawah tanpa alas kaki, yang berbisik kepada leluhur dalam bahasa yang tak tercatat di buku hukum—mereka yang disebut “Masyarakat Adat”—masih menunggu.

Di tepian republik yang menjanjikan demokrasi, mereka tetap termangu.

Di Senayan, Jakarta, janji-janji mengental dalam udara yang dipenuhi angka-angka anggaran dan kesepakatan politik.

RUU Masyarakat Adat, naskah hukum yang mestinya menjadi nyawa bagi pengakuan mereka, terus bergulir dalam lintasan politik yang lamban, nyaris beku.

Tahun demi tahun, rancangan undang-undang itu masuk dan keluar daftar prioritas legislasi, seakan hanya menjadi deretan kata di lembar kerja negara, bukan ikhtiar serius untuk menuntaskan ketidakadilan yang telah berlangsung berabad-abad.

Janji yang terus diulang

Sejarahnya panjang. Sejak awal Reformasi, perdebatan tentang pengakuan masyarakat adat telah menjadi bagian dari diskursus kebangsaan.

Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 telah menegaskan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Frasa ini, dengan segala kelenturannya, menjadi alasan untuk mengakui sekaligus menolak.

RUU Masyarakat Adat pertama kali masuk Prolegnas pada 2013. Sejak saat itu, ia menjadi bola liar di antara berbagai kepentingan.

Dari kursi eksekutif hingga legislatif, rancangan ini ditarik ke berbagai arah: ada yang menginginkannya menjadi instrumen perlindungan, ada yang memandangnya sebagai ancaman terhadap investasi.

Kepentingan ekonomi besar, dari pertambangan hingga perkebunan, diam-diam menyusun argumen mereka—sering kali dengan bahasa legal yang manis, tetapi menusuk: “kepastian hukum bagi investasi.”

Maka, setiap tahun, RUU ini dikembalikan ke meja perundingan, direvisi, dikaji ulang, diperdebatkan.

Namun, substansi besarnya tetap: bagaimana negara menempatkan masyarakat adat dalam arsitektur hukum yang lebih adil?

Apakah mereka akan tetap menjadi subjek tanpa perlindungan hukum yang konkret, atau akhirnya memperoleh pengakuan yang bukan sekadar seremonial?

Ilusi hukum dan kuasa politik

Di tengah perdebatan ini, ada ilusi yang terus diciptakan. Pemerintah dan DPR mengklaim telah banyak melakukan upaya untuk mengakui hak-hak masyarakat adat.

Beberapa regulasi sektoral memang menyebut keberadaan mereka—UU Kehutanan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hingga Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara.

Namun, pengakuan dalam dokumen hukum itu nyatanya belum menjadi perlindungan nyata.

Di berbagai wilayah, masyarakat adat tetap mengalami perampasan tanah. Mereka yang menggarap lahan warisan leluhur dianggap “menguasai lahan negara secara ilegal”.

Hukum negara, yang seharusnya menjadi instrumen keadilan, justru lebih sering menjadi alat legitimasi bagi pencabutan hak.

RUU Masyarakat Adat, dalam versi yang terakhir dibahas, seharusnya bisa mengatasi kebuntuan ini. Ia mengatur mekanisme pengakuan, perlindungan, serta hak-hak masyarakat adat atas tanah, sumber daya alam, dan budaya mereka.

Di sinilah letak tarik-menariknya: seberapa jauh negara bersedia melepaskan kontrolnya atas tanah adat?

Pemerintah dan DPR tampaknya ingin menghindari kewajiban konstitusional yang sebenarnya jelas: mengakui dan melindungi.

Alih-alih, mereka bermain di wilayah abu-abu, menggunakan bahasa hukum yang samar, yang membuka celah bagi tafsir berbeda di tingkat implementasi.

Kita tahu, ada satu hal yang membuat pengesahan RUU ini begitu sulit: ekonomi politik sumber daya alam. Wilayah adat sering kali berada di area yang kaya akan potensi ekonomi—minyak, batu bara, emas, sawit.

Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat berarti membuka negosiasi ulang atas kepemilikan dan pengelolaan sumber daya.

Di sinilah pemerintah kerap dihadapkan pada dilema, yang sejatinya bukan dilema: memilih antara kepentingan rakyat atau modal. Hingga kini, negara lebih sering condong pada yang kedua.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencatat, sepanjang satu dekade terakhir, ada 687 konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat, mencakup lahan lebih dari 11 juta hektare.

Dalam konflik-konflik ini, negara justru lebih sering berpihak kepada korporasi. Peran aparat, dalam banyak kasus, bukan sebagai pelindung hak konstitusional warga, melainkan sebagai eksekutor kepentingan investasi.

Ketika masyarakat adat menuntut hak mereka atas tanah, mereka dianggap penghambat pembangunan.

Tetapi ketika korporasi menebangi hutan adat, menggusur kampung, merusak sumber air, mereka diberikan perizinan. Hukum tidak lagi menjadi alat keadilan, melainkan sarana dominasi.

RUU Masyarakat Adat seharusnya sudah disahkan sejak lama. Namun setiap tahun, kita mendengar alasan baru: perlu harmonisasi regulasi, perlu pembahasan lebih lanjut, perlu kajian lebih dalam.

Tahun 2025, RUU ini kembali masuk dalam daftar prioritas legislasi. Akankah ini menjadi tahun di mana negara akhirnya bersikap tegas? Atau hanya pengulangan dari drama politik yang sama—di mana masyarakat adat terus menjadi objek perdebatan tanpa kesimpulan?

Ada pertanyaan mendasar yang harus dijawab oleh para legislator kita: apakah pengesahan RUU ini benar-benar tentang perlindungan hak, atau hanya upaya meredam tekanan politik dari kelompok masyarakat sipil?

Sebab jika yang terjadi adalah yang kedua, maka RUU ini mungkin akan lahir dalam versi yang sudah dikompromikan, dengan pasal-pasal yang kehilangan daya proteksinya.

Dalam diskusi-diskusi resmi, kita mendengar jargon: “komitmen negara untuk melindungi masyarakat adat”. Komitmen bukan hanya kata-kata. Komitmen adalah keberanian untuk mengambil keputusan yang berpihak kepada mereka yang selama ini terpinggirkan.

RUU Masyarakat Adat bukan sekadar soal hukum; ia adalah cermin dari bagaimana negara memandang identitas, sejarah, dan keadilan.

Pengesahan RUU ini akan menjadi ujian sejauh mana republik ini benar-benar menjunjung prinsip keadilan sosial.

Di tengah suara-suara yang mendesak pengesahan, kita bisa melihat jelas: ini bukan sekadar soal teknis legislasi, tetapi soal keberpihakan politik.

Negara seakan masih ragu untuk mengakui bahwa tanah ini bukan hanya milik mereka yang memiliki sertifikat, tetapi juga milik mereka yang telah hidup dan merawatnya jauh sebelum republik ini berdiri.

Jika RUU ini kembali gagal disahkan, maka pesan yang dikirimkan jelas: negara lebih nyaman hidup dalam ilusi hukum daripada menghadapi kenyataan bahwa ada hak-hak yang harus dikembalikan.

Maka pertanyaannya tetap menggantung: apakah RUU Masyarakat Adat akan menjadi kenyataan hukum, atau sekadar janji politik yang dibiarkan membusuk di tumpukan naskah legislasi yang tak tersentuh?

Masyarakat adat menunggu. Seperti yang selalu mereka lakukan.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Jakarta (ANTARA) - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menekankan perlunya upaya kedaulatan pangan dan pengentasan kemiskinan yang kini dilakukan pemerintah untuk dicapai dengan kepastian hukum sumber agraria bagi kelompok rentan seperti petani dan masyarakat hukum adat.

Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika dalam konferensi pers menjelang Asia Land Forum 2025 yang dipantau daring di Jakarta, Jumat, menyampaikan bahwa dalam forum agraria yang rencananya dihadiri 500 perwakilan dari 15 negara yang terdiri dari organisasi sipil, lembaga internasional dan perwakilan pemerintah itu akan memiliki "Indonesia Day".

Dalam pelaksanaan "Indonesia Day" sebagai rangkaian dari forum yang diadakan pada 17-21 Februari tersebut, kata dia, akan diangkat tema mendorong aksi bersama pelaksanaan reforma agraria, pembangunan desa dan koperasi rakyat untuk mencapai kedaulatan pangan dan pengentasan kemiskinan.

"Di dalam 'Indonesia Day' ini kita akan melakukan penandatanganan joint statement antara gerakan masyarakat sipil bersama kementerian/lembaga yang akan hadir," ujarnya.

Kementerian yang diundang termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Kementerian Desa dan PDT, Kementerian Koperasi, dan BP Taskin.

"Joint statement ini penting sebagai fondasi atau ikatan kita bersama pemerintah untuk memastikan adanya road map pembangunan ke depan sehingga upaya-upaya mencapai kedaulatan pangan, pengentasan kemiskinan bisa dicapai dengan cara memastikan kepastian hukum bagi masyarakat seperti petani, nelayan, masyarakat adat terkait sumber-sumber agraria," katanya.

Menurut dia, menyamakan visi antara masyarakat, organisasi sipil dan pemerintah penting karena pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menetapkan reforma agraria sebagai jalan mewujudkan swasembada pangan.

Pemerintah juga menjadikan reforma agraria sebagai jalan mewujudkan pemulihan alam, pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, pembangunan perdesaan dan penguatan badan usaha koperasi.

"Pencapaian tersebut perlu partisipasi rakyat yang kuat dan bermakna sehingga momentum Asia Land Forum ini menjadi kesempatan untuk melahirkan komitmen bersama antara pemerintah dan gerakan reforma agraria," tutur Dewi.

Asia Land Forum 2025 diselenggarakan oleh KPA, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Sajogyo Institute, dan Rimbawan Muda Indonesia (RMI) sebagai anggota dari Koalisi Pertanahan Nasional di Indonesia, bersama dengan aliansi strategis termasuk Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

SURABAYA - Kasus pemasangan pagar laut di Tangerang dan Bekasi sampai saat ini dinilai belum cukup jelas akan dibawa ke mana. Perlunya langkah konkret dari lembaga penegak hukum untuk menuntaskan persoalan ini.

Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho mengatakan, negara harus menunjukkan bahwa hukumlah yang memimpin. Bukan kepentingan pengusaha dan birokrasi yang bermain di balik layar. "Perlu segera ada leading lembaga penegak hukum yang menegaskan proses hukum atas kasus ini. Apakah itu kejaksaan atau kepolisian. Publik perlu segera mendapat sinyal penegakan hukum yang jelas,? katanya, Senin (3/2/2025).

Ia mencontohkan pembatalan sertifikat oleh Kementerian ATR/BPN yang dipimpin Nusron Wahid . Menurutnyahal ini hanyalah masalah detail yang seharusnya berada di bawah prioritas penegakan hukum utama. Dalam kasus pagar laut, negara harus menunjukkan kekuasaannya dengan tegas.

Hardjuno menekankan masalah pagar laut harus segera direspons dalam kerangka penegakan hukum dan bukan hanya sibuk membahas urusan administratif. Bahwa di dalam penegakan hukum terdapat masalah administratif adalah hal sudah semestinya, tetapi publik perlu segera mengerti bahwa negara benar-benar akan mengurus aspek pidananya.

"Yang terpenting bagi publik dalam masalah pagar laut ini adalah bahwa Presiden telah jelas memerintahkan pengusutan tuntas, dan bahwa jelas ada pelanggaran pidana di sana. Maka aparat penegak hukumlah yang harus menjadi leading organisasi yang memimpin penyelesaian kasus pagar laut ini," tegasnya.

Selain itu, Hardjuno juga menyoroti peran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang tampak tidak tegas dalam pendekatannya untuk melindungi kepentingan rakyat dalam kasus pagar laut ini. Menurutnya, KKP seharusnya lebih berpihak kepada nelayan dan masyarakat pesisir yang terdampak.

"Jatah mereka para konglomerat dan birokrat hitam sudah cukup. Mereka sudah mengambil terlalu banyak. Kini saatnya investasi yang benar-benar taat hukum dilindungi oleh hukum dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," jelasnya.

Hardjuno juga menekankan bahwa di era kepemimpinan Prabowo Subianto, penegakan hukum yang jelas sangat diperlukan untuk memberikan kepastian kepada publik dan investor. Negara saat ini menghadapi kesulitan keuangan, sehingga pertumbuhan ekonomi memerlukan investasi yang sehat, bukan sekadar belanja negara dan konsumsi rumah tangga. "Investor, baik dari dalam maupun luar negeri, perlu melihat bahwa Indonesia adalah negara dengan kepastian huku,? tegasnya.

Jakarta -

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyambangi kantor Menteri ATR/BPN untuk bertemu Nusron Wahid membahas penataan lahan berbasis hak asasi manusia (HAM). Pada kesempatan tersebut, Natalius hendak menyelaraskan data konflik tanah yang bersinggungan dengan HAM.

Pigai mengatakan, sewaktu dirinya berada di Komnas HAM, ia menerima laporan 2.000-an konflik tanah. Ia menduga, saat ini, ketika ia sudah menjabat Menteri HAM, akan ada peningkatan jumlah pengaduan konflik tanah.

"Kami selaraskan untuk menata, mengontrol, karena berdasarkan data yang masuk waktu saya di Komnas HAM, itu rata-rata konflik tanah itu hampir 2.000-an setahun. Sekarang di Kementerian HAM juga mungkin akan juga mengalami peningkatan," kata Pigai kepada wartawan di kantor Kementerian ATR/BPN, Rabu, (15/1/2025).

Pada kesempatan tersebut, Pigai menyinggung persoalan sertifikasi hak komunal atau hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat. Ia mengatakan saat ini masih banyak masyarakat adat yang belum mendaftarkan sertifikasi tanahnya.

"Problem sertifikasi komunal itu sekarang itu agak sedikit susah secara masif dijalankan. Karena sejauh pengamatan kami, saya, itu tingkat partisipasi masyarakat secara sukarela untuk mendaftarkan ke Kementerian ATR BPN itu susah," ujar Pigai.

Menurut Pigai, kesulitan tersebut terjadi karena banyak perorangan yang mengklaim tanah masyarakat adat. Padahal tanah tersebut harusnya disertifikasi sebagai kawasan milik adat.

"Justru di kawasan masyarakat adat, masyarakat komunal, setiap orang mengeklaim punya dia. Padahal sesungguhnya itu punya kawasan adat," ujar Pigai.

"Sementara kawasan adat itu, andaikan mereka bersatu saja, misalnya masyarakat komunal atau kawasan masyarakat adat bisa diselesaikan," tambahnya

Nusron Wahid membeberkan kementeriannya saat ini akan mensertifikasi 3 juta hektare lahan hak masyarakat adat. Nusron berharap dalam waktu lima tahun sertifikasi itu dapat terselesaikan.

"Target kita untuk hak adat itu 3 juta hektare. Lebih banyak yang di kawasan hutan, kalau total klaimnya ya. Ini belum ada data pasti karena belum ada pendaftaran. Klaimnya hak adat itu totalnya hampir 10 juta. Tapi yang APL (area di luar kawasan hutan negara) itu hanya sekitar 3 juta, 70 persennya mungkin ada di hutan," tutur Nusron.

"Semoga semoga lima tahun ini rampung. Ini bergerak terus," tambahnya.

(dnu/dnu)