JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan, tindakan penggeledahan paksa terhadap barang-barang pribadi jurnalis Kompas.com oleh aparat berpakaian sipil adalah sebuah pelanggaran hukum.

Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah mengungkapkan, setiap penggeledahan yang dilakukan aparat harus mengikuti prosedur yang jelas, terutama ketika jurnalis tengah menjalankan tugas meliput berita.

“Penggeledahan yang tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan adalah ilegal dan tidak dapat dibenarkan, apalagi jika melibatkan pemeriksaan data pribadi tanpa mekanisme hukum yang sah di Indonesia,” jelas Anis saat dihubungi oleh Kompas.com, Jumat (28/3/2025).

Ia juga menambahkan, tindakan tersebut mencerminkan kesewenang-wenangan aparat.

Apa Dampak dari Tindakan Aparat terhadap Jurnalis?

Komnas HAM mengungkapkan kekecewaannya dan mengecam sikap brutal yang ditunjukkan aparat yang tidak menghormati kerja jurnalis.

“Tindakan tidak profesional dari aparat ini adalah sebuah pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yang seharusnya dilindungi oleh negara,” imbuh Anis.

Dia menekankan pentingnya sikap profesional dari aparat dalam merespons aksi demonstrasi, khususnya terkait penolakan terhadap UU TNI.

“Kami mendorong agar aparat bersikap profesional, anti kekerasan, dan tidak melakukan intimidasi terhadap jurnalis dalam menjalankan tugas peliputan mereka,” tambahnya.

Anis juga berharap agar pemerintah lebih memberikan perlindungan kepada jurnalis ke depannya.

Kejadian ini bermula ketika Rega Almutada, seorang jurnalis Kompas.com berusia 23 tahun, mengalami intimidasi saat meliput demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI pada Kamis (27/3/2025), sekitar pukul 18.35 WIB.

Pada saat itu, aparat kepolisian sedang berupaya membubarkan massa dengan menggunakan mobil water cannon.

Bagaimana Pengalaman Rega Almutada saat Meliput?

Rega menceritakan, ia tiba-tiba ditarik oleh dua orang berpakaian sipil yang diduga sebagai aparat.

Tanpa alasan yang jelas, mereka memeriksa isi ponselnya.

Meskipun Rega telah menunjukkan kartu pers dari Kompas.com, pemeriksaan tetap dilakukan terhadap galeri foto dan grup WhatsApp di ponselnya.

“Saya memiliki dua ponsel, satu untuk pekerjaan dan satu pribadi. Keduanya dicek, bahkan grup WhatsApp kantor saya di-scroll, termasuk grup keluarga dan teman-teman,” ungkap Rega.

Ia menambahkan, aparat tersebut tidak mengenakan seragam dan tidak memperkenalkan diri sebagai polisi, sehingga awalnya ia mengira mereka adalah peserta aksi atau jurnalis lain.

“Saya baru menyadari mereka aparat ketika melihat postur tubuhnya dan mereka tiba-tiba menarik saya. Meskipun mereka tidak membawa senjata, cara mereka mendekati saya cukup mengejutkan,” katanya.

Apakah Insiden Ini Terjadi pada Jurnalis Lain?

Selain Rega, insiden serupa juga terjadi pada seorang jurnalis dari media asing.

Dua wartawan dari Russia Today diminta untuk mematikan kamera mereka saat meliput.

Tindakan ini menunjukkan bahwa ada pola pelanggaran terhadap kebebasan pers yang perlu diwaspadai, terutama di tengah situasi demonstrasi yang sedang berlangsung.

Melalui pernyataan ini, Komnas HAM menegaskan kembali pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak jurnalis untuk melaksanakan tugas peliputan tanpa intimidasi.

Sumber: Kompas.com/Singgih Wiryono, Editor: Robertus Belarminus

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan, tindakan penggeledahan paksa terhadap barang-barang pribadi jurnalis Kompas.com oleh aparat berpakaian sipil adalah sebuah pelanggaran hukum.

Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah mengungkapkan, setiap penggeledahan yang dilakukan aparat harus mengikuti prosedur yang jelas, terutama ketika jurnalis tengah menjalankan tugas meliput berita.

“Penggeledahan yang tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan adalah ilegal dan tidak dapat dibenarkan, apalagi jika melibatkan pemeriksaan data pribadi tanpa mekanisme hukum yang sah di Indonesia,” jelas Anis saat dihubungi oleh Kompas.com, Jumat (28/3/2025).

Ia juga menambahkan, tindakan tersebut mencerminkan kesewenang-wenangan aparat.

Apa Dampak dari Tindakan Aparat terhadap Jurnalis?

Komnas HAM mengungkapkan kekecewaannya dan mengecam sikap brutal yang ditunjukkan aparat yang tidak menghormati kerja jurnalis.

“Tindakan tidak profesional dari aparat ini adalah sebuah pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yang seharusnya dilindungi oleh negara,” imbuh Anis.

Dia menekankan pentingnya sikap profesional dari aparat dalam merespons aksi demonstrasi, khususnya terkait penolakan terhadap UU TNI.

“Kami mendorong agar aparat bersikap profesional, anti kekerasan, dan tidak melakukan intimidasi terhadap jurnalis dalam menjalankan tugas peliputan mereka,” tambahnya.

Anis juga berharap agar pemerintah lebih memberikan perlindungan kepada jurnalis ke depannya.

Kejadian ini bermula ketika Rega Almutada, seorang jurnalis Kompas.com berusia 23 tahun, mengalami intimidasi saat meliput demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI pada Kamis (27/3/2025), sekitar pukul 18.35 WIB.

Pada saat itu, aparat kepolisian sedang berupaya membubarkan massa dengan menggunakan mobil water cannon.

Bagaimana Pengalaman Rega Almutada saat Meliput?

Rega menceritakan, ia tiba-tiba ditarik oleh dua orang berpakaian sipil yang diduga sebagai aparat.

Tanpa alasan yang jelas, mereka memeriksa isi ponselnya.

Meskipun Rega telah menunjukkan kartu pers dari Kompas.com, pemeriksaan tetap dilakukan terhadap galeri foto dan grup WhatsApp di ponselnya.

“Saya memiliki dua ponsel, satu untuk pekerjaan dan satu pribadi. Keduanya dicek, bahkan grup WhatsApp kantor saya di-scroll, termasuk grup keluarga dan teman-teman,” ungkap Rega.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jurnalis Kompas.com, Rahel Narda Chaterine meraih juara 2 lomba jurnalistik yang digelar oleh Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) untuk kategori penulisan.

Penyerahan penghargaan secara simbolik dilakukan oleh Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Hiariej atau Eddy Hiariej dalam acara malam apresiasi yang digelar di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Usai memberikan penghargaan, Eddy Hiariej menekankan pentingnya sebuah kompetisi untuk meningkatkan kualitas diri.

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menilai, lomba karya jurnalistik penting untuk meningkatkan kemampuan wartawan terutama di bidang hukum.

"Dengan wawasan wartawan hukum kita itu bisa memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat melalui tulisan-tulisannya di berbagai media," kata Eddy Hiariej.

Dalam lomba ini, Rahel mengirimkan karya yang tayang di Kompas.com dengan judul "Bola Panas OTT di Tangan Pimpinan KPK Baru, Masih Relevan".

Sementara, jurnalis CNNIndonesia.com Feri Agus Setyawan meraih juara pertama dengan tulisan berjudul "Darurat Mafia Hukum dan Momentum Bersih-Bersih Pemerintahan Baru".

Kemudian, juara 3 diraih Yakub Pryatama Wijayaatmaja dari Media Indonesia dengan judul tulisan "Pemulangan Napi Asing Disertai Pamrih".

Selain itu, ada juga juara favorit diraih Yogi Anugrah dari CNNIndonesia.com dengan karya berjudul "Sesat Pikir Capim KPK soal Usulan Penghapusan OTT".

Adapun para pemenang menyisihkan puluhan karya tulis dikompetisikan dengan tema "Wajah Hukum Pemerintahan Baru".

Puluhan karya itu dinilai oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung 2021-2023, Andi Samsan Nganro; Pakar Hukum dari Universitas Trisakti, Albert Aries; dan editor Kompas.com, Bayu Galih.

Acara ini turut dihadiri sejumlah pejabat dan masyarakat sipil yang fokus di bidang hukum, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra.

Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar; Komisioner Kompolnas Choirul Anam; dan Ketua YLBHI Muhammad Isnur.