JAKARTA,investor.id - Komisi XII DPR memberikan dukungan penuh penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) di Komisi XII terkait kasus ini.

“Kami mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan percaya pada profesionalisme Kejaksaan Agung. Tidak ada Pansus di Komisi XII, karena ini ranah penegak hukum. Jangan termakan isu yang tidak jelas, biarkan hukum bekerja,” ujar  Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan pada Jumat (7/3/2025).

Dia menekankan bahwa DPR tidak akan mengintervensi proses hukum, namun tetap mendorong agar Pertamina dapat diselamatkan dari oknum-oknum yang merusak institusi tersebut.

“Kami tidak ikut campur dalam proses hukum, itu adalah kewenangan penegak hukum. Namun, yang perlu diingat adalah Pertamina harus tetap kita selamatkan. Jangan sampai perbuatan oknum-oknum ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina yang merupakan aset strategis negara,” kata wanita yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI.

Lebih lanjut, dia mengingatkan agar kasus ini menjadi momentum perbaikan tata kelola energi nasional. “Ini saatnya untuk berbenah. Kami akan terus mengawal agar tata kelola energi menjadi lebih baik, transparan, dan akuntabel,” terang dia.

Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan kasus ini mendorong pemerintah lebih waspada dalam kebijakan harga BBM bersubsidi. Khususnya untuk memastikan tidak ada lagi penyimpangan yang membebani negara dan konsumen secara tidak adil.

“Secara keseluruhan, skandal ini menjadi pelajaran bagi pelaku industri energi bahwa integritas rantai pasok sama pentingnya dengan volume pasok; tata kelola rantai pasok yang baik pada akhirnya mendukung keberlangsungan industri energi jangka panjang,” katanya.

Salah satu kekhawatiran dari pengungkapan kasus ini adalah dampaknya terhadap kebijakan harga BBM, khususnya BBM bersubsidi. Dapat diprakirakan secara pasti bahwa korupsi impor minyak Pertamina dapat berpengaruh pada harga jual BBM bersubsidi. Bila selama ini Pertamina mengeluarkan biaya lebih tinggi dari seharusnya untuk memperoleh BBM, maka subsidi yang dibayar pemerintah pun mungkin lebih besar dari yang semestinya.

“Artinya, negara membakar anggaran subsidi lebih banyak karena ulah oknum – hal ini bisa memicu evaluasi ulang besaran subsidi atau mekanisme penyalurannya,” kata Achmad.

Dia mengatakan setelah modus ini terbongkar, pemerintah kemungkinan besar akan lebih cermat dalam menetapkan harga dan volume BBM bersubsidi.  Dalam jangka menengah, pemerintah meninjau formula harga Pertalite/Pertamax agar celah arbitrase berkurang, atau meningkatkan pengawasan penyaluran agar BBM subsidi benar-benar sampai ke konsumen sasaran dengan kualitas semestinya.  Meski ada potensi penyesuaian kebijakan, dalam jangka pendek harga BBM di SPBU dipastikan stabil.

“Stabilitas harga ini penting untuk meredam kekhawatiran publik. Ke depan, pembenahan di Pertamina justru bisa membantu menjaga harga BBM tetap terjangkau, karena Pertamina dapat menekan biaya pokok penyaluran energi,” tutur Achmad.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menegaskan pihaknya percaya akan kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengusut kasus tata kelola minyak mentah. Bambang menyatakan tidak ada wacana pembentukan panitia khusus (pansus) oleh Komisi XII DPR untuk menyikapi kasus ini.

"Tidak ada wacana pansus, kami percaya profesionalisme Kejaksaan Agung. Kami tidak masuk di ranah hukum, hukum silakan ditegakkan setegak-tegaknya," ujar Bambang kepada wartawan, Jumat (7/3/2025).

Adapun Kejagung tengah mengusut kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, subholding, dan kontraktor kontrak kerja sama periode 2018-2023. Terbaru, Jaksa Agung menyatakan tengah bekerja sama dengan BPK RI untuk menghitung kerugian negara dalam kasus tersebut.

Bambang menyatakan mendukung penuh penegakan hukum oleh Kejagung dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah. Dia menegaskan kasus ini tidak akan ditarik ke ranah politik.

"Kami mendukung dan kami menyerahkan kepada jaksa dan BPK," ujar Bambang.

"Biarkan penegak hukum bekerja mengusut sampai tuntas, jangan ada campur tangan politik di sini," imbuh dia.

Selain itu, Bambang mendukung Pertamina untuk menjadi lebih baik dalam hal pelayanan masyarakat. Dia menyebutkan oknum nakal memang harus ditangkap, namun Pertamina harus diselamatkan.

"Kami mendukung penegakan hukum dan mendukung agar Pertamina menjadi lebih baik lagi dalam melayani masyarakat. Jangan karena perbuatan oknum-oknum, Pertamina yang aset bangsa ini malah jadi rusak. Tangkap oknumnya, tapi kita selamatkan dan perbaiki Pertamina agar bisa melayani masyarakat lebih baik lagi," ujarnya.

Saat ini, total ada sembilan orang yang dijerat sebagai tersangka dalam kasus itu.

Enam di antaranya petinggi subholding PT Pertamina, sementara tiga lainnya dari pihak swasta. Mereka adalah:

1.⁠ RS selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga;
2.⁠ ⁠SDS selaku Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional;
3.⁠ ⁠YF selaku Direktur Utama PT Pertamina Internasional Shipping;
4.⁠ ⁠AP, selaku selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International;
5.⁠ ⁠MKAR selaku Beneficialy Owner PT Navigator Khatulistiwa;
6.⁠ ⁠DW, selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT. Jenggala Maritim;
7.⁠ ⁠GRJ, selaku Komisaris PT Jengga Maritim dan Direktur PT Orbit Terminal Merak;
8. MK, selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga;
9. EC, selaku VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga berinisial EC;

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini