Anggota Komisi I TB Hasanuddin mengecam peristiwa Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menembaki rombongan Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandey saat pencarian mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Iptu Tomi S Marbun yang hilang sejak beberapa waktu lalu.

"Ini jelas tindakan brutal yang mengancam kerja lembaga negara. Pemerintah harus bertindak tegas," kata Hasanuddin dalam keterangannya, Senin (28/4).

Ia menilai tindakan yang dilakukan KKB terhadap rombongan Ketua Komnas HAM Frits Ramandey ini telah melebihi batas karena telah menyerang sosok pelindung HAM.

Terlebih, kata dia, Komnas HAM juga sedang menjalani tugas yang dilindungi dan diamanahkan oleh undang-undang.

Oleh karena itu, ia berharap aparat memperketat keamanan dan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku yang melakukan tembakan itu.

"Serangan KKB tersebut bukan hanya serangan terhadap individu, namun juga terhadap wibawa negara," jelas dia.

"Kita tidak boleh membiarkan ini berulang. Perlindungan terhadap petugas negara, termasuk Komnas HAM, adalah prioritas," sambungnya.

Kendati demikian, Hasanuddin mengingatkan segala tindakan yang diambil aparat terhadap para pelaku harus sesuai hukum yang berlaku.

"Tapi kekerasan bersenjata seperti yang dilakukan KKB harus dilawan secara tegas berdasarkan hukum," tutur dia.

Sebelumnya, Fitri bercerita peristiwa itu terjadi pada Minggu (27/4) pagi. Ia mengatakan saat itu turun ke Sungai Rawara, Distrik Moskona, Papua Barat untuk mandi, cuci, kakus (MCK).

Pihak yang terlibat pencarian bermaksud untuk beribadah sebelum pencarian dimulai.

"Ini kan masih pagi dan Minggu, kami harus ibadah, tempat pencarian itu ada 24 camp. Saya diminta kawan-kawan memimpin ibadah, jam 6 saya turun sungai untuk MCK, sejumlah orang juga turun ke sungai," kata Frits saat dihubungi, Senin (28/4).

Saat itu, ia mengaku sempat mengambil video derasnya arus sungai. Setelah selesai, Frits mengatakan tembakan datang dari arah seberang sungai.

"Kami langsung diberondong, tembakan pertama kami tidak lihat, setelah mereka nembak mereka bersuara. Tembakan diarahkan ke kami 5 orang, mereka di seberang sungai," ujarnya.

Fitri dan empat anggota polisi itu kemudian berlari untuk melindungi diri. Tembakan balasan kemudian dilakukan oleh anggota TNI Polri yang ada di lokasi.

Ia menjelaskan daerah pencarian itu merupakan zona merah perlintasan KKB.

"Kami langsung upaya perlindungan diri, ada yang tiarap, saya buang badan lari silang, tembakan pertama, kedua, dihantam lagi, ketiga, keempat, kemudian dibalas oleh perimeter, Brimob dan TNI yang memberikan perlindungan. Daerah itu merah, perlintasan kelompok sipil bersenjata," terangnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Jazuli Juwaini mendesak Polisi Militer (POM) TNI mengusut tuntas kasus pembunuhan jurnalis perempuan di Kalimantan Selatan (Kalsel) oleh oknum prajurit TNI AL.

Anggota Komisi I DPR RI ini mengingatkan agar proses penyelidikan dan penyidikan berjalan transparan, tanpa ada hal apa pun yang ditutup-tutupi.

“Saya sangat prihatin dengan kejadian tersebut apalagi dilakukan oleh oknum TNI. Saya berharap diusut tuntas dan transparan oleh POM AL,” ujar Jazuli saat dihubungi, Kamis (27/3/2025).

Menurut Jazuli, prajurit TNI AL tersebut harus dipecat dari institusi dan dijatuhkan hukum pidana yang setimpal jika benar-benar terbukti melakukan pembunuhan.

“POM AL sudah mengamankan oknum. Proses dan tegakkan hukum secara tegas hingga PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat) jika terbukti, karena jelas pelanggaran berat sumpah prajurit,” kata Jazuli.

Politikus PKS ini pun menyoroti banyaknya kasus kekerasan ataupun tindak pidana lainnya yang melibatkan prajurit TNI.

Untuk itu, Jazuli meminta institusi TNI agar berbenah dan mengevaluasi secara komprehensif proses rekrutmen dan juga pembinaan prajurit.

“Memang pelaku adalah oknum, tapi kasus-kasus pidana kejahatan ini sudah berulang kali dilakukan prajurit. Dan ini jelas merusak citra institusi TNI,” kata Jazuli.

Jazuli menambahkan, pengawasan terhadap prajurit di setiap level juga harus diperkuat untuk mencegah terulangnya aksi kejahatan maupun pelanggaran lainnya.

“Perkuat pengawasan di setiap level komandan kepada para prajurit. Berikan efek jera yang bisa memutus rantai tindak pidana kejahatan oknum prajurit. Jangan berikan toleransi sedikit pun,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, misteri kematian Juwita, seorang jurnalis media online di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, mulai menemui titik terang setelah empat hari berlalu.

Untuk diketahui, Juwita ditemukan tewas bersama sepeda motornya di tepi Jalan Gunung Kupang pada Sabtu, 22 Maret 2025.

Komandan Detasemen Polisi Militer (Dandenpom) Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Balikpapan, Mayor Laut (PM) Ronald Ganap mengungkapkan bahwa seorang prajurit TNI AL berpangkat Kelasi Satu berinisial J diduga terlibat dalam pembunuhan ini.

“Kami mengonfirmasi bahwa benar telah terjadi kasus pembunuhan yang diduga dilakukan oleh oknum Lanal Balikpapan berinisial J, berusia 23 tahun, terhadap saudari Juwita yang berusia 25 tahun. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu, 22 Maret 2025, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan,” ujar Ronald dalam konferensi pers pada Rabu, 26 Maret 2025.

Saat ini, menurut Ronald, J telah diamankan dan tengah menjalani pemeriksaan intensif.

Ronald mengatakan bahwa pihaknya masih mendalami kronologi peristiwa, terutama karena lokasi kejadian berada di luar wilayah hukum Lanal Balikpapan.

“Kami mohon kesabaran rekan-rekan media. Terduga pelaku sudah diamankan, dan penyelidikan akan dilakukan secara transparan sesuai prosedur hukum,” katanya.

Ronald juga mengungkapkan bahwa J telah berdinas di TNI AL selama empat tahun dan baru satu bulan bertugas di Lanal Balikpapan.

Penyidik kini tengah menelusuri apakah keberadaan J di Banjarbaru terkait dengan tugas resmi atau perjalanan pribadi.

Selain itu, hubungan antara J dan Juwita serta motif di balik kejadian ini masih menjadi fokus penyelidikan.

Sebagai bentuk tanggung jawab institusi, TNI AL menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan memastikan kasus ini tidak akan ditutup-tutupi.

Itu sudah kita serahkan ke Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara) untuk diproses sesuai dengan proses yang berlaku

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menekankan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menerapkan supremasi hukum dan sipil berkaitan dengan posisi TNI dalam RUU tersebut.

"Hal-hal yang berkaitan dengan posisi TNI dan juga supremasi hukum, supremasi sipil, tetap diterapkan," kata Dave di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Hal itu disampaikannya setelah menghadiri Rapat Paripurna DPR RI yang menyetujui RUU TNI untuk disahkan menjadi undang-undang.

"Alhamdulillah, Rapat Paripurna sudah berjalan dan sudah disahkan untuk revisi Undang-Undang TNI. Segala macam hal yang diperdebatkan sudah dibahas dan sudah diputuskan. Ini semua demi kepentingan bangsa dan negara, dan juga penegasan akan posisi TNI," ujarnya.

Dia pun menyebut proses penyusunan dan pengambilan keputusan RUU TNI dan telah mengikuti semua aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

"Sehingga semua proses kami lalui, tak ada tahapan yang dilewati, dan semua masukan dan input yang dari masyarakat sipil, dari semua instansi terkait, telah kami terima," ucapnya.

Setelah disetujui untuk menjadi undang-undang di parlemen, Dave mengatakan RUU kemudian dilanjutkan pada tahap proses pengundangan untuk disahkan menjadi UU.

"Itu sudah kita serahkan ke Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara) untuk diproses sesuai dengan proses yang berlaku," tuturnya.

Dia lantas berkata, "Habis itu lanjut dengan proses harmonisasi, akan tetapi kan karena tidak terlalu banyak pasal yang berubah, jadi kalau penilaian saya proses harmonisasinya semestinya tidak akan memakan waktu lama."

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI Ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk disahkan menjadi undang-undang.

Perubahan dalam RUU tersebut, diantaranya mengenai kedudukan koordinasi TNI, penambahan bidang soal operasi militer selain perang (OMSP), penambahan jabatan sipil yang bisa diisi TNI aktif, dan perpanjangan masa dinas keprajuritan atau batas usia pensiun.

Pada perubahan Pasal 47 dalam RUU tersebut, jabatan sipil yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif bertambah dari 10 bidang menjadi 14 bidang. Selain ketentuan 14 bidang jabatan sipil itu, TNI aktif harus mundur atau pensiun dari dinas keprajuritan.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Komnas HAM menanggapi penggerudukan rapat Panja Komisi I DPR RI dengan pemerintah saat membahas RUU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, yang dilaporkan ke polisi. Komnas HAM akan menyelidiki peristiwa penggerudukan ini.

"Komnas HAM melakukan pemantauan atas peristiwa pada hari Sabtu 15 Maret 2025 yang terjadi di Hotel Fairmont dan juga dugaan intimidasi," kata Koordinator Sub Komisi Penegakan HAM, Uli Parulian Sihombing, di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2025).

Ada tiga hal yang menjadi catatan Komnas HAM terkait peristiwa penggerudukan rapat RUU TNI yang berujung pelaporan ke polisi tersebut. Berikut detailnya:

1. Perlu adanya jaminan dan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat dan atau ekspresi dalam menyampaikan aspirasi Undang RUU TNI.

2. Dalam menyampaikan aspirasi atas RUU TNI tersebut termasuk hak atas kebebasan berpendapat dan ekspresi atas Undang-Undang, RUU TNI harus dalam koridor peraturan perundang-undangan.

3. Komnas HAM akan melakukan penyelidikan untuk mendapatkan data dan fakta atas peristiwa tersebut sebagaimana mandat dan kewenangan Komnas HAM pada Pasal 89 ayat 3 Undang-Undang RUU TNI tahun 1999.

Satpam Hotel Fairmont Lapor Polisi

Sebelumnya, penggerudukan rapat Panja Komisi I DPR RI dengan pemerintah saat membahas RUU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, dilaporkan ke polisi. Pelapor dalam hal ini pria berinisial RYR yang mengaku sekuriti pihak hotel.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan kasus dilaporkan pada Minggu (16/3). Laporan itu teregister dengan nomor LP/B/1876/III/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Pihak sekuriti melaporkan terkait Pasal 172 dan/atau Pasal 212 dan/atau Pasal 217 dan/atau Pasal 335 dan/atau Pasal 503 dan/atau Pasal 207 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP. Adapun terlapor masih dalam penyelidikan.

"Kami menerima laporan polisi tentang dugaan tindak pidana terkait ketertiban umum, dan atau perbuatan memaksa disertai ancaman kekerasan dan atau penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia," kata Ade Ary kepada wartawan, Senin (17/3).

Dalam laporannya, pihak sekuriti menerangkan telah terjadi penggerudukan rapat yang digelar di lokasi. Dia mengatakan penggerudukan dilakukan oleh tiga orang yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Sipil. Mereka meminta rapat tersebut dihentikan lantaran dilakukan secara diam-diam.

"Pelapor selaku sekuriti Hotel Fairmont menerangkan bahwa sekitar pukul 18.00 WIB ada tiga orang yang mengaku dari Koalisi Masyarakat Sipil, masuk ke Hotel Fairmont. Kemudian tiga orang tersebut melakukan teriakan di depan pintu ruang rapat pembahasan revisi Undang-Undang TNI, agar rapat tersebut dihentikan karena dilakukan secara diam-diam dan tertutup," jelasnya.

Ade Ary mengatakan saat ini kasus tersebut ditangani Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Ade Ary menyebut pihaknya akan segera menjadwalkan pemeriksaan terhadap pelapor dan terlapor.

Simak jugaVideo Respons Mensesneg soal Rapat RUU TNI di Hotel Digeruduk KontraS

(rdp/rdp)

Jakarta -

Komnas HAM menyampaikan hasil kajian terkait pembahasan hingga isu fundamental revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang akan disahkan oleh DPR besok. Ada dua hal yang menjadi temuan Komnas HAM.

Dua temuan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2025). Temuan pertama terkait usulan perluasan jabatan sipil untuk prajurit aktif yang beresiko menghidupkan kembali dwifungsi ABRI. Persoalan dwifungsi ABRI ini telah dibantah oleh DPR.

"Dari kajian yang kami lakukan pada tahun 2024 yang lalu, ada dua temuan utama Komnas HAM terkait dengan RUU TNI. Yang pertama adalah usulan perluasan jabatan sipil bagi prajurit aktif," kata koordinator sub Komisi Pemajuan HAM, Anis Hidayah.

"Perubahan Pasal 47 ayat 2 berisiko menghidupkan kembali praktik dwifungsi TNI yang bertentangan dengan TAP MPR VII, MPR 2000 tentang peran TNI dan peran kepolisian negara Republik Indonesia dan prinsip supremasi Sipil dalam negara demokrasi," tambahnya.

Anis mengatakan Komnas HAM mencatat adanya perubahan yang memungkinkan prajurit TNI aktif menduduki jabatan pada 16 lembaga sipil. DPR sendiri menyebut prajurit TNI aktif dapat ditempatkan di 14 kementerian/lembaga yang tugasnya masih beririsan dengan urusan pertahanan. Selain di 14 lembaga itu, prajurit TNI harus pensiun.

"Namun dalam perkembangan pembahasan RUU TNI saat ini, Komnas HAM mencatat adanya perubahan yang memungkinkan prajurit TNI aktif dapat menduduki jabatan pada 16 kementerian atau lembaga sipil. Selain itu, adanya pengaturan bahwa Presiden ke depan bisa saja membuka ruang penempatan prajurit TNI aktif di sejumlah kementerian lainnya," kata Anis.

Anis mengatakan temuan kedua terkait perpanjangan usia pensiun prajurit TNI. Menurutnya, perpanjangan usia itu mengakibatkan pengelolaan jabatan di lingkungan organisasi TNI menjadi politis.

"Yang kedua, perpanjangan usia pensiun prajurit TNI. Usulan Perubahan Pasal 53 yang menaikkan batas usia pensiun prajurit aktif berisiko menyebabkan stagnasi regenerasi kepemimpinan, inefisiensi anggaran, serta penumpukan personel tanpa kejelasan penempatan tugas. Pengaturan Pasal 53 ayat 2 dan ayat 4 usulan perubahan ini akan menjadikan pengelolaan jabatan di lingkungan organisasi TNI menjadi politis dan memperlambat regenerasi tubuh di TNI," ujarnya.

Dia menyoroti jaminan kesejahteraan prajurit. Dia menyebut jaminan kesejahteraan itu tak bisa semata-mata dipenuhi dengan perpanjangan usia pensiun prajurit TNI.

"Tetapi melalui penguatan jaminan kesejahteraan yang lebih komprehensif mulai dari penggajian dan tunjangan lainnya," ujarnya.

Dibawa ke Rapat Paripurna DPR Besok

Komisi I DPR RI bersama pemerintah menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI atau RUU TNI dibawa ke rapat paripurna DPR. Rencananya, rapat paripurna itu digelar besok.

"Hasil rapat kemarin, itu sudah diputuskan di tahap I, jadi RUU TNI sudah rampung, tinggal dibawa di tahap II, yaitu akan dibacakan di paripurna, yang insyaallah dijadwalkan besok," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono di gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Rabu (19/3).

Namun Dave mengatakan saat ini dia masih menunggu undangan dan keputusan dari Badan Musyawarah (Bamus) mengenai kegiatan rapat paripurna besok. Sebab, menurut dia, paripurna penutupan masa reses akan digelar Selasa (25/3).

"Tapi sementara undangannya saya belum terima, tinggal tunggu keputusan Bamus, untuk memutuskan rapat apakah besok dan jam berapa," ujarnya.

"Akan tapi jadwal yang terkini itu adalah paripurna akan dilaksanakan besok untuk putusan tahap II," sambung dia.

(mib/haf)

Jakarta -

Komisi I DPR RI menggelar pertemuan dengan sejumlah kementerian yang berkaitan langsung dengan pembahasan revisi Undang-Undang TNI. Pertemuan ini digelar selama kurang lebih hampir dua jam secara tertutup.

Pantauan detikcom, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2025) sejumlah anggota Komisi I DPR tampak memasuki ruang rapat. Terlihat Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono berjalan dengan Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto.

Tak berselang lama sekitar pukul 16.36 WIB tampak Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono di lokasi. Terlihat juga di sana Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto hingga Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto.

Pertemuan berlangsung hampir dua jam secara tertutup. Adapun agenda rapat ini tak tertuang di agenda DPR RI, Rabu (19/3).

Foto: Wamenkeu Thomas Djiwandono (Baju Batik) (Dwi/detikcom)

Menkum Supratman Andi Agtas mengatakan pertemuan ini untuk memperbaiki hal teknis dari RUU TNI. Supratman memastikan kekhawatiran terkait dwifungsi TNI tak tertuang di revisi UU TNI.

"Nggak ada, cuma perbaikan soal apa ya untuk memastikan apa yang menjadi tuntutan adek-adek mahasiswa terkait dengan kekhawatiran akan terjadinya dwifungsi ABRI atau dwifungsi TNI itu sama sekali sesuatu yang tidak perlu dikhawatirkan. Karena semua yang dibahas di dalam itu adalah terkait dengan tugas tugas pertahanan TNI," kata Supratman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2025).

Supratman mengatakan tak ada pasal subtansial yang diubah pada rapat pemerintah dan Komisi I DPR RI. Ia mengatakan pembahasan di rapat kali ini mencakup frasa-frasa.

"Nggak ada itu, hanya menyesuaikan dengan dari sisi gramatikal aja ada yang keamanan yang seharusnya pertahanan. Frasa-frasa jadi kalau keamanan nanti tafsirannya nanti TNI bisa urusan dengan tugas Polri padahal itu tugas pokok adalah menyangkut soal pertahanan negara," katanya.

Simak Video 'Temuan Komnas HAM Seusai Kaji Revisi UU TNI: Risiko Dwifungsi TNI':

(dwr/maa)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan hanya ada 14 kementerian/lembaga (K/L) yang disetujui bisa diisi oleh prajurit TNI aktif dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Dia mengatakan bahwa dalam penyusunannya, semula ada sebanyak 16 kementerian/lembaga yang bisa diisi prajurit aktif dalam RUU tersebut. Namun ada instansi yang dikurangi atau yang disatukan maknanya.

"14 jadinya, tadinya 16. Karena pertahanan dan dewan pertahanan nasional itu satu kemudian seperti Mensesneg juga nanti ada sekretaris militer presiden itu dirangkap juga bisa," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Dia mengungkapkan bahwa belasan kementerian/lembaga yang bisa diisi oleh prajurit aktif itu pada intinya masih berkaitan dengan tugas di bidang pertahanan.

Menurut dia, pembicaraan RUU tersebut pada tingkat kesatu atau di tingkat komisi sudah selesai dan akan dibawa ke tingkat rapat paripurna DPR RI.

Secara sederhana, menurut dia, ada tiga poin perubahan yang disetujui dalam RUU tersebut.

Dia pun menegaskan bahwa TNI aktif yang hendak mengisi jabatan sipil di luar 14 kementerian/lembaga tersebut harus mengundurkan diri dari dinas TNI atau pensiun.

Untuk itu, sejumlah TNI aktif yang saat ini tengah menjabat di jabatan sipil yang di luar ketentuan itu akan segera pensiun.

"Soal kekhawatiran menyangkut soal dwifungsi ABRI itu terjawab, bahwa itu sama sekali tidak benar," kata dia.

Sebelumnya, Komisi I DPR RI menyetujui pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), pada tingkat kesatu untuk dibawa ke tingkat selanjutnya pada tingkat rapat paripurna DPR RI.

Adapun RUU itu disetujui untuk dibahas ke rapat paripurna setelah seluruh fraksi partai politik di DPR RI menyampaikan pendapat akhir mini fraksi. Seluruh fraksi pun menyetujui RUU tersebut untuk dibahas ke tingkat lanjut.

Pengambilan keputusan itu yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, disaksikan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan, hingga Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono,

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi angkat suara soal perluasan tentara aktif bisa menjabat di 16 kementerian/lembaga sipil dalam RUU TNI.

Pras mengatakan kondisi tersebut dirancang sesuai perkembangan zaman.

"Kan begini, tentunya dalam perkembangan zaman, pastilah kami mempelajari bahwa ada hal-hal tertentu yang belum diatur kan begitu," kata Pras di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Senin (17/3).

Pras pun berharap ke depannya penugasan TNI bisa lebih jelas lantaran yang sebelumnya belum diatur, bisa diatur dalam RUU ibu nantinya.

Ia berharap ke depannya apabila terjadi penugasan-penugasan tertentu oleh prajurit TNI, maka tidak dianggap melanggar undang-undang.

"Semangatnya itu," katanya.

Pras kemudian mencontohkan perkembangan ilmu tentang siber pada zaman dulu belum ada. Ia mengatakan UU TNI yang berlaku saat ini belum mengatur terkait penanganan di bidang siber.

Baginya, hari ini perkembangan dunia mengharuskan bahwa TNI harus memiliki kemampuan untuk perang siber.

"Ini kan perkembangan yang sekali lagi menurut saya, semangatnya, semangatnya positif, maka semua bisa kita cari jalan keluarnya," ujarnya.

Pras juga tak mempersoalkan jika banyak pihak yang menolak RUU TNI. Baginya, demokrasi dibolehkan namun tak boleh kebablasan dan harus konstruktif.

Pras kemudian menyinggung pihak yang selama ini kontra terhadap rencana ini pasti dianggap tidak baik dan tidak benar. Padahal, ia mengatakan TNI belum bekerja namun sudah dicurigai.

"Agak-agak susah kalau seperti itu. Namun, tidak apa-apa ini bagian dari dialektika tetapi tentunya kami pemerintah terus membuka diri terhadap masukan tetapi juga kami juga kami berkewajiban untuk terus memberikan kesadaran kepada kita semua mari bergotong royong. Apa pun itu ini semua demi kepentingan kita," kata Pras.

Politikus Partai Gerindra itu juga menepis anggapan RUU TNI ini menghidupkan lagi dwifungsi ABRI seperti yang terjadi pada era Orde Baru.

"Enggak enggak, kita pastikan tidak," katanya.

Prasetyo meminta agar publik tak mengartikan penambahan tugas prajurit TNI di luar perang sebagai kembalinya dwifungsi. Begitu pula dengan penambahan posisi sipil yang bisa diduduki oleh prajurit TNI.

"Contoh misalnya dalam hal penanganan bencana itu kan saudara-saudara kita semua tau bahwa teman-teman TNI/Polri, tentu beserta dengan teman-teman lain selalu jadi garda terdepan dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan bencana," ucapnya.

Sebelumnya pemerintah dan Komisi I DPR mengusulkan penambahan posisi sipil di kementerian/lembaga yang bisa diduduki prajurit TNI aktif bertambah dari semula 10 menjadi 16 lembaga.

Hal ini diketahui dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang dibahas per Sabtu, 15 Maret 2025 yang kini tengah dibahas oleh pemerintah dan DPR.

Dalam UU TNI yang masih berlaku saat ini, prajurit TNI aktif bisa menempati Kementerian Bidang Koordinator Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.

Kemudian dalam draf RUU TNI yang tengah dibahas saat ini ada tambahan enam pos baru yang bisa ditempati TNI aktif, yakni kelautan dan perikanan, BNPB, BNPT, keamanan laut, dan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG) Yudha Novanza Utama menyebut, pentingnya reformasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang sebelumnya telah diubah melalui UU Cipta Kerja (Ciptaker). Hal itu menyikapi perubahan fundamental industri penyiaran.

?Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi saat ini memungkinkan penyiaran informasi dilakukan melalui berbagai platform atau multiplatform. Sehingga perlu adanya aturan yang menjadi solusi, dalam interaksi antara penyedia dan pengguna layanan siaran,? katanya, Jumat (14/3/2025).

Maka, Komisi I DPR melalui Panja RUU Penyiaran, melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Direktur Jendral Ekosistem Digital, Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI), LPP TVRI , dan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara, di Gedung DPR baru-baru ini.

Anggota Panja RUU Penyiaran, Yudha Novanza Utama mengatakan, pentingnya keberadaan aturan dalam hal ini Undang-undang menunjukkan adanya kehadiran negara dalam pengaturan penyiaran di Indonesia. Sehingga menciptakan ekosistem media yang demokratis, adil, dan tidak mengurangi kebebasan pers.

?RUU Penyiaran yang dibahas saat ini, memiliki tujuan untuk menciptakan ekosistem media yang sehat dan demokratis. Sehingga menjadi Solusi, yang adaptif dan bersifat inklusif, bukan sebaliknya untuk membatasi kebebasan kawan-kawan pers,? kata Yudha di Jakarta, Jumat (14/3/2025).

Adanya RUU Penyiaran ini juga, bisa menghadapi tantangan kompleks akibat beragamnya bentuk, kanal distribusi, dan pola konsumsi konten digital. Pendekatan regulasi baru diperlukan untuk menyeimbangkan perlindungan publik dengan dinamika inovasi ekonomi digital.

?Nantinya akan ada standar dan kode Etik Multiplatform, salah satunya sistem sensor yang menjadi model transparansi, klasifikasi konten, dan pemberdayaan pengguna. Sehingga nantinya, bisa memberikan perlindungan komprehensif mencakup: verifikasi usia yang efektif, algoritma yang mempertimbangkan faktor usia, khususnya untuk anak-anak,? ujarnya.

Pengaturan konten lokal, lanjut Yudha, perlu adanya pembaharuan melalui aturan untuk platform digital, yang memiliki perpustakaan konten lebih besar, mencakup kewajiban investasi dalam produksi lokal, ketersediaan dan visibilitas konten Indonesia, serta partisipasi dalam pengembangan industri kreatif nasional. Kebijakan didukung insentif fiskal, pengembangan talenta, dan infrastruktur produksi.

?Pendekatan menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab terhadap standar konten melalui penguatan mekanisme moderasi komunitas, edukasi kreator, dan transparansi pedoman konten platform,? terangnya.

Dijelaskannya, dalam hal ini negara memiliki lembaga penyiaran sekaligus masuk dalam unsur pers, yang mampu memberikan pedoman dalam penyusunan RUU Penyiaran.

?Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2002 Pasal 14 ayat (1) menetapkan bahwa Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat,? bebernya.

Dalam era digital yang rentan terhadap disinformasi, lembaga pemberitaan milik negara memiliki peran strategis sebagai sumber berita yang kredibel. Menurut dia, dengan masukan dari berbagai lembaga dan organisasi seperti PRSSNI, ATVSI, dll pada rapat dengar pendapat umum ini diharapkan dapat menghasilkan masukan yang komprehensif untuk penyusunan RUU Penyiaran yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta mampu melindungi kepentingan nasional di era multiplatform.

?Masukan yang diperoleh nantinya, akan menjadi bagian dari proses konsultasi publik yang komprehensif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk lembaga pemerintah,? ucapnya.

Jakarta -

Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP TB Hasanuddin menilai Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya seharusnya mundur dari TNI karena menduduki jabatan sipil. Hasanuddin menyinggung pernyataan Istana Kepresidenan soal jabatan Seskab berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara, bukan Sekretariat Militer.

Hasanuddin awalnya menyinggung daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah ada 15 kementerian atau lembaga (K/L) yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif. Hasanuddin mengatakan sempat menyampaikan pendapat di Istana terkait posisi Teddy.

"Saat itu saya menyarankan agar jika ingin mempertahankan status militer Mayor Teddy, maka posisinya sebaiknya ditempatkan di Sekretariat Militer. Ada beberapa jabatan di sana, seperti Kepala Biro Umum, Kepala Biro Tanda Pangkat, dan Kepala Biro Tanda Jasa dan Kehormatan. Kalau mau, ya ditambahkan saja satu Kepala Biro Sekretariat Kabinet di bawah Sekretariat Militer. Itu sesuai dengan UU TNI Pasal 47," kata TB Hasanuddin kepada wartawan, Rabu (12/3/2025).

Hasanuddin mengungkit pernyataan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi pada (21/10/2024) bahwa Seskab berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara, bukan di bawah Sekretariat Militer. Pernyataan tersebut, kata dia, juga diperkuat oleh Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudhayana.

Oleh karena itu, Hasanuddin meminta Letkol Teddy harus mundur dari jabatan Seskab. Hasanuddin menegaskan prajurit aktif hanya boleh mengisi jabatan sipil di 15 kementerian atau lembaga.

"Maka sesuai aturan Teddy harus mundur dari prajurit TNI. Ini jelas tidak termasuk dalam Pasal 47 UU TNI," ujarnya.

TB Hasanuddin menegaskan perlunya konsistensi dalam menjalankan aturan hukum agar tidak menimbulkan polemik dan menjaga profesionalisme TNI.

Untuk diketahui, dalam Pasal 47 ayat 2 UU TNI tahun 2004 prajurit aktif dapat menduduki jabatan sipil di 10 kementerian atau lembaga. Namun, di usulan terbaru dari pemerintah dalam DIM ada penambahan lima K/L di antaranya KKP, BNPB, BNPT, Keamanan Laut, dan Kejagung.

Simak Video Panglima TNI: Prajurit Aktif di Kementerian Akan Pensiun Dini atau Mundur

(dwr/rfs)

Jakarta (ANTARA) - Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas guna membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan bahwa pemerintah telah menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait RUU tersebut yang terlampir dalam Surat Presiden Nomor: R-12/Pres/02/2025.

Menurut dia, Komisi I DPR RI juga telah mendengar masukan dari pakar, akademisi, Pepabri, hingga LSM.

"Raker Komisi I DPR RI dengan pemerintah hari ini diselenggarakan dalam rangka pembicaraan tingkat I mengenai pembahasan RUU," kata Utut di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI perlu direvisi untuk memenuhi kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat. RUU TNI juga diperlukan untuk menyelaraskan dinamika dan peraturan perundang-undangan yang lebih baru.

"Perubahan ini dilandasi kebutuhan akan kepastian hukum terkait substansi-substansi esensi yang memerlukan perbaikan dan penyempurnaan, antara lain batasan pensiun TNI dan penempatan TNI pada jabatan sipil," kata Dave.

Menurut dia, perubahan lingkungan strategis dan tantangan geopolitik menuntut TNI lebih adaptif dan dinamis. Upaya penegakan kedaulatan hingga penjagaan keutuhan negara dan perlindungan keselamatan bangsa, menurut dia, memerlukan pengelolaan sumber daya yang lebih optimal dan peningkatan kapabilitas organisasi.

RUU TNI ini, kata dia, merupakan bagian dari proses reformasi TNI yang berkelanjutan dengan penekanan pada profesionalisme militer dalam menjaga kedaulatan, keutuhan teritorial, dan mencegah disintegrasi bangsa.

Adapun batasan usia masa dinas prajurit TNI dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-19/2021 dan Nomor 6/PUU-16/2016. Menurut dia, putusan-putusan tersebut menyatakan ketentuan mengenai batasan usia suatu jabatan merupakan open legal policy dari pembentuk undang-undang.

"Selain itu terdapat kebutuhan nyata, penting, dan mendesak, untuk mengubah ketentuan Pasal 47 mengenai peran prajurit aktif TNI di kementerian atau lembaga, sesuai dengan kebutuhan dan permintaan," kata dia.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

Pembahasan RUU TNI diusulkan untuk masuk Prolegnas Prioritas 2025 didasarkan atas Surat Presiden RI Nomor R12/Pres/02/2025 tertanggal 13 Februari 2025. Dengan begitu, RUU tersebut pun menjadi usul inisiatif dari pemerintah.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pengamat keamanan dan hak asasi selaku Direktur Imparsial, Al Araf mengatakan bahwa agenda-agenda untuk memundurkan profesional prajurit TNI tidak baik untuk kehidupan alam reformasi yang saat ini tengah berlaku.

Sejak awal reformasi, dia mengatakan bahwa fungsi TNI ditegaskan sebagai alat pertahanan negara dan tidak lagi terlibat dalam aktivitas sosial-politik. Karena peran militer dalam era Orde Baru dengan sistem "dwifungsi" menciptakan persoalan yang serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Dari semua konsep dan teori yang menjelaskan tentang militer, selalu bicara satu hal; militer direkrut, diorganisasikan, dilatih, dipersenjatai, itu untuk kepentingan pertahanan. Ini pakem militer sejak jaman dulu," kata Araf saat rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, disebutkan bahwa tentara yang profesional adalah tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, serta ketentuan hukum nasional dan internasional.

"Mudah-mudahan agenda revisi UU TNI ini tidak menabrak Pasal 2 UU TNI, walau kritik kami terhadap RUU yang disampaikan pemerintah yang kita dapat, itu menabrak rambu-rambu profesionalitas," kata dia.

Di samping itu, menurut dia, tentara yang masuk ke dalam kegiatan sosial dan politik sudah tidak relevan lagi saat ini.

Dia menjelaskan pada masa sebelum perang dingin ketika tembok Berlin dan negara Uni Soviet masih ada, negara-negara dunia ketiga masih membicarakan mengenai tentara yang berpolitik atau tentara pretorian.

Namun setelah Uni Soviet runtuh, kondisi geopolitik memasuki era demokratisasi yang mendorong agar tentara lebih bersikap profesional. Hal itu pun mengubah geostrategi negara-negara di dunia.

"Hari ini 20 tahun sejak UU TNI disahkan, mudah-mudahan semangat kita sama, kita ingin tetap militer profesional," katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025